cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 191 Documents
 11   12   13   14   15 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (RTHP) DI KOTA YOGYAKARTA Novita Suratman, Febriyanti; Darumurti, Awang
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12743

Abstract

Collaborative Governance merupakan kerjasama antar Stakeholder yang memuat pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar Stakeholder untuk dapat mewujudkan pembangunan dan pengelolaan RTHP, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif kecil dan pentingnya keberadaan RTHP yang bukan hanya menjadi penghijauan tetapi juga untuk menjaga keseimbangan di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta yang menjadi pemeran kunci dalam pengelolaan RTHP mengajak instansi lain seperti Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan pihak swasta seperti CV Sarana Mega Konstruksi, serta mengajak masyarakat sekitar untuk bekerjasama dalam membangun dan mengelolaan RTHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang selama ini dijalin antar Stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan RTHP yang baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan hasil analisa dari teori yang digunakan. Hasil penelitian yakni Collaborative Governance melalui 4 proses yakni adanya tahapan assesment, tahapan initiation, tahapan deliberation dan tahapam implementation.
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020 Putri Khasanah, Rahma; Purwaningsih, Titin
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2 No. 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12792

Abstract

Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19
BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA Alfaz, Perhat; Suswanta, Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2 No. 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12793

Abstract

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Andriyan, Yoga
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12847

Abstract

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.
Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen Rahmatullah, Ahmad Fajar
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12928

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisa kemenangan petahana independen pada pilkada serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 terhadap modalitas yang ia miliki. Penelitian ini menarik mengingat calon petahana independen merupakan kader partai penguasa yaitu PAN yang memenangkan petahana pada periode pertama dan dalam sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kursi bupati selalu di isi dari kader partai PAN. Pada periode kedua petahana memilih maju melalui jalur independen dan mendapatkan kemenangan telak sebesar 76,8%. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa modalitas kemenangan petahana independen terlihat dalam modal politik dan modal sosial yang ia miliki  berupa diunggulkan dalam jualan program pembangunan, jaringan massa  yang kuat dan loyal, pencitraan politik, legitimasi  dukungan dari mantan bupati 2 periode, interaksi sosial yang sudah terjalin lama, dan adanya public trust dari masyarakat. Semua modalitas yang dimiliki terepresentasi bagaimana petahana dengan mudah mendapatkan dukungan ktp dari masyarakat melebihi batas syarat maju jalur independen dan bagaimana kedekatan yang sudah dibangun lama oleh Romi Haryanto.
Collaborative Governance in The Menoreh Hills Tourism Area, Sedayu Village, Loano District, Purworejo Regency Suparaman, Jaya; Mualidin, Isnaini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13388

Abstract

In recent years, area of 309 Ha in the Menoreh hills area was establish as the authority zone under the Borobudur Authority Board (BOB) by the central government. The establishment in purpose to support the Borobudur tourism area in Magelang Regency. The present of the authority zone and BOB has changed the political dynamic and power relations as well as given influence to socio-economic, natural, and the tourism conditions. This including the change of player in the area and the diversion of the forest land must have taken into deep considerations.  Though the program seems quite promising, the implementation was challenging, especially regarding sustainability. Therefore, successful and sustainable practical examples are needed. This paper analyses how far the collaboration of a case study. The main focus of this research is on how the collaboration and involvement of the related inter-organizational stakeholders have contributed to the program sustainability. Data and information for this study were obtained through in-depth interviews, observation, and documents review. This study found that the local level stakeholders are lacked in participation. Decision making and data sharing has a major role in implementing the program, among those various entities of stakeholders. Hence, the paper states this is the key to the success and sustainability of the program.
Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Sandi Agustin, Rahma Maliki; Suranto, Suranto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa mengenai implementasi pembelajaran daring dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta dengan fokus lokasi penelitian SMAN I Yogyakarta. Adapun teori implementasi yang digunakan dlaam penelitian ini ialah Edward III dengan indikator sebagai berikut: 1) Komunikais. 2) Sumber daya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Berikut ialah hasil penelitian yang dilangsungkan peneliti : 1) Komunikasi : pembelajaran sudah dilaksanakan dnegan menerapkan metode pembelajaran virtual melalui zoom dan microsoft team serta terdapat kegiatan pendalaman materi yang dilaksanakan seblum pelaksanaan pembelajaran secara daring. 2) Sumber daya: terdapat penilaian lain terkait sumber daya yang dimiliki siswa dibalik pembelajaran secara daring, yakni adanya kendala dalam pelaksanaan sekolah daring dan brerupa minimnay ketersediaan fasilitas berupa dagdet, laptop,sinyal serta kurangefektifnmya pemberian kuota belajar bagi siswa untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. 3) Disposisi: Adanya pendalaman materi dan peningkatan motivasi dan kesiapan mental pada siswa yang dilakukanoleh pihak tenaga pendidik. Sedangkan sikap yang diberikan oleh siswa yakni dengan melakukan diskusi bersama teman, guru, bahkan orang tua untuk meningkatkan kemmpuan dalam mencerna pelajaran selama sekolah daring. 4) Struktur birokrasi : Adanya peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan SOP dan mekanisme sekolah daring dan penyeian operasional sekolah daring. Pihak seklah berperan sebagai instansi yang mengkoordinir dan mengatur implementasi pemebelajaran daring selama Pandemi COVID-19.
Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020) Safitri, Rossy; Efendi, David
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13390

Abstract

Penelitian ini fokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pendirian apartemen, hotel, dan beberapa tempat hiburan di daerah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan siasat pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup akibat modernitas di Kabupaten Sleman. Marak nya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman memunculkan adanya pro dan kontra terhadap masyarakat. Timbulnya masalah-masalah seperti pengelolaan limbah hotel yang kurang baik maka akan memunculkan masalah untuk lingkungan sekitar yang kedepannya akan berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat sekitar hotel tersebut dikarenakan air yang mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Apabila masalah tersebut tidak segera dicari jalan keluar dan diatasi maka menimbulkan masalah lainnya sehingga akan muncul masalah yang bercabang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengontrolan pembangunan apartemen dan juga hotel di Kabupaten Sleman. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang paling penting karena sebagai pemberi izin terhadap pembangunan-pembangunan tersebut.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021 Rasyid, Khairur; Darumurti, Awang
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.13476

Abstract

KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. Dengan adanya pembangunan KEK Mandalika ini merupakan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi dibidang pariwisata yang besar bagi perekonomian daerah maupun negara. Akan tetapi permasalahan yang kerap terjadi di area KEK Mandalika yaitu persoalan payung hukum mengenai tumpang tindih soal lahan tanah dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk Collaborative Governance.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau catatan dan prilaku orang-orang yang diamati. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan melalui stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan peran masing-masing satakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika adalah pihak BUMN yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengolala utama atas KEK Mandalika, DPMPTSP Kab. Lombok Tengah sebagai administrator pemerintahan daerah, masyarakat sebagai wirausaha atau pedagang, dan pihak swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari sebagai rekan kerja penyedia jasa pembangunan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur proses kolaborasi sudah berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengenai meningkatkan lagi pada aspek dialog dan komunikasi, agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dengan masyarakat setempat sehingga dapat mempelancar dalam pengerjaan KEK Mandalika.
Tata Kelola Kearsipan dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Krisnawati, Krisnawati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14319

Abstract

Penyusutan arsip dalam suatu organisasi atau instansi harus dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam kinerja organisasi. Penyusutan arsip juga berfungsi untuk  mengurangi arsip in aktif yang tidak memiliki nilai guna arsip. Penyusutan arsip mempunyai tiga tahapan, yaitu pemindahan arsip, penyerahan dan pemusnahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses optimalisasi penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambatnya, serta penyusutan arsip yang berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti ikut terlibat secara langsung sebagai instrumen penelitian. Hasil dari penyusutan bisa berupa non arsip yang nantinya bisa dilanjutkan proses pemusnahan arsip, arsip yang masih harus disimpan karena masih dipergunakan dalam kegiatan organisasi meskipun nilai gunanya sudah menurun (arsip dinamis in aktif) ataupun berupa produk arsip statis yang bersifat permanen dan tidak bisa dimusnahkan. Arsip statis inilah yang bisa dijadikan salah satu indikator kinerja bagi  pemerintah daerah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Semakin banyak arsip statis yang tercipta maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.

Page 13 of 20 | Total Record : 191

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): April Vol. 7 No. 1 (2025): December Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol. 5 No. 3 (2024): August Vol 5, No 2 (2024): April Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2023): December Vol 5, No 1 (2023): December Vol 4, No 3 (2023): August Vol. 4 No. 3 (2023): August Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol 4, No 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2022): December Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol. 3 No. 3 (2022): August Vol 3, No 2 (2022): April Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2021): December Vol 3, No 1 (2021): December Vol. 2 No. 3 (2021): August Vol 2, No 3 (2021): August Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol 2, No 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2020): December Vol 2, No 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): August Vol. 1 No. 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol. 1 No. 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): December Vol. 1 No. 1 (2019): December More Issue