cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 116 Documents
 7   8   9   10   11 
Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai Muh. Nur Royyan; Tunjung Sulaksono; Junior Hendri Wijaya
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.18445

Abstract

Perebutan restu dari Ketua Umum Partai dalam pencalonan, serta sikap partai dalam mengatasi konflik internal dan berhasil membuahkan kemenangan menjadi ketertarikan untuk dibahas. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai pengusul calon menerapkan jalan panjang dalam proses kandidasi calon. Selama proses kandidasi, DPC Partai telah mengirimkan 4 nama calon untuk diseleksi. Hasil seleksi oleh DPP Partai dalam Surat Rekomendasi memunculkan nama yang berbeda dari daftar yang telah diserahkan. Ketidaksesuaian tersebut memicu timbulnya konflik internal, bahkan terjadi pengalihan dukungan oleh kadernya. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh DPC Partai dan membuahkan kemenangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Rekomendasi DPP Partai dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi yang relevan. Adapun teknis analisis data yang digunakan ada dengan cara reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai dalam menyelesaikan konflik internal melakukan komunikasi politik dan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan partai. Sedangkan dalam pemenangan Pilkada 2020, DPC Partai melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam mengatasi konflik internal dan memenangkan Pilkada 2020. Namun, dari beberapa upaya tersebut masih belum optimal dan masih terdapat campur tangan dari pusat partai yang cukup kuat. Selain itu, dominasi peranan Pimpinan Pusat Partai menjadikan sistem sentralisasi dirasa masih kuat daripada sistem demokrasi yang semestinya diterapkan dengan baik untuk menciptakan demokrasi partai yang sesungguhnya serta kesolidan politik di tingkat lokal.
Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Ayu Rahadianti; Azis Muslim
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16198

Abstract

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kuliatatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were nikah siri (unofficial, unregistered marriage), cohabiting, and identity manipulation.
The Effectiveness of Social Services in Handling Beggars as Social Welfare Service Needers in South Tangerang City Abdul Rahman; Hanifa Arwanti Lubis; Syifa Astasia Utari
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.17405

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Social Services in handling beggars as Social Welfare Service Needers (PPKS) in South Tangerang City since, until now, they still encounter many obstacles. First, handling PPKS has not become one of the government’s main agendas. Second, the problems are the rampant existence of beggars who disturb public order and cause public unrest. The third, based on a study by the Integrated Service Center Team for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of South Tangerang City, is not optimal for handling beggars/PPKS in South Tangerang City. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Meanwhile, the organizational effectiveness theory of Steers et al., which consists of 4 indicators of organizational effectiveness, such as organizational characteristics, environmental characteristics, worker characteristics, and management practices, became the main analytical knife of the study. This study concluded that the Social Services have not effectively handled beggars as Social Welfare Service Needers in South Tangerang City. Several aspects need to be improved, such as more intense training for employees of the South Tangerang City Social Service, additional human resources who have a background in social science studies, providing public complaint channels, conducting strict action against beggars who have been caught twice, gaining effectiveness counseling to rehabilitated beggars, developing social institutions, and formulating regional regulations governing sanctions for beggars.
Analisis Bibliometrik: Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Hardiyanto Rahman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.18211

Abstract

Abstrak: Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program maupun kebijakan strategis dari Pemerintah Indonesia telah banyak dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyaakat melalui pemberdayaan masyarakat. Namun faktanya bahwa pemberdayaan masyarakat di Indonesia masih mendapatkan banyak hambatan-hambatan dalam upaya mencapai target yang akan dicapai. Metode Penelitian yang digunakan dalam kajian ini dengan literature review melalui analisis bibliometrik dengan sumber data pada database scopus yang di ekspor dalam bentuk csv dan dibantu dengan aplikasi vosviewer untuk memvisualisasikan gambaran yang akan ditampilkan. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat trend publikasi dan sitasi co authorship penulis dan negara asal penulis dan juga perkembangan publikasi penelitian pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dari hasil kajian yang dilakukan didapatkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang paling banyak dilakukan publikasi yaitu 21 artikel dengan sitasi terbanyak pada tahun 2016. Untuk Co-authorship penulis, terdapat 328 Penulis dan tersebar dalam 79 kluster dengan jumlah penulisa terbanyak yaitu 17 orang. Serta perkembangan publikasi yang masih jarang dilakukan yaitu community engagement, good governance, management, development, local community, immunization sehingga diharapkan kedepannya dapat dilakukan penelitian berkaitan kata kunci tersebut. Abstract: Community Empowerment Programs and Activities are a government alignment with its people. Indonesia's government has implemented many strategic programs and policies to improve people's welfare through community empowerment. However, community empowerment in Indonesia still faces obstacles to achieving targets, especially during the COVID-19 pandemic. Therefore, the researcher is interested in conducting a study using bibliometric analysis by capturing articles in the Scopus database, exported in CSV form and assisted by the Vosviewer application to visualize the picture displayed. The research examines the author's publication trend, co-authorship citation, country of origin, and the development of community empowerment research publications in Indonesia. From the results, 2021 was the year with the most publications, 21 articles and the most citations in 2016. For co-authorship authors, there were 328 authors spread across 79 clusters, with the highest number of authors, which was 17, as well as the development of publications that were still rarely carried out, including community engagement, good governance, management, development, local community, and immunization.
Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi Alhilal Yusril Hawari; Dede Sri Kartini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.18275

Abstract

Abstrak: Birokrasi menjadi suatu isu utama dalam pemerintahan di Indonesia. Birokrasi yang cepat, efisien dan mudah dalam proses pelayanan menjadi suatu hal yang harus dicapai oleh pemerintahan. Indonesia khususnya ketika pandemi Covid-19 terjadi sudah memiliki perubahan dalam birokrasi, birokrasi harus dan dapat mampu untuk mempermudah masyarakat dalam akses pelayanan publik. kemudahan masyarakat dan kecepatan masyarakat dalam mengurus dokumen di institusi pemerintahan menjadi tolak ukur birokrasi yang berjalan sudah efisien dan efektif. Pandemi menjadi titik pendongkrak sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan perubahan dalam birokrasi di tubuh pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana transformasi birokrasi dilakukan pasca pandemic dan bagaimana dampak dari hal tersebut untuk pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini akan bersifat studi kepustakaan dengan membandingkan teori dengan fakta yang terjadi dilapangan dan melalui studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana teori agile governance berpengaruh terhadap proses transformasi birokrasi yang terjadi. Serta untuk melihat bagaimana transformasi birokrasi hadir di Indonesia dan seperti apa bentuknya secara nyata. Abstract: Bureaucracy has been a main focus issue in Indonesian governance; bureaucracy characteristics should be fast, efficient, and easy on service process to the public. Indonesia, especially during COVID-19, has already transformed in bureaucracy. Bureaucracy should simplify all society's needs in access to public services. The easiness for the people and the ability to proceed with documents quickly in governance institutions are the benchmarks for the value of bureaucracy to define whether they are efficient and effective. The pandemic is the starting point and the right momentum to make a government transformation in bureaucracy. The research intends to see how the bureaucratic transformation was done post-pandemic and how it influenced public services. This research is a literature study to compare the theory and the facts with a case study. The data was collected through a literature review and documentation. The result showed how the theory of agile governance affected the bureaucratic transformation process; also, to see how the bureaucracy transformation in Indonesia and to see what it looks like.
Militant or Non-State Armed Groups (NSAGs) During/After The Resolution of The Bakassi Conflict Stephen Achuo Kpwa
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i3.17939

Abstract

The Bakassi peninsula conflict and its resolution had absorbed most of Cameroon and Nigeria's socio-political and economic oxygen and the international community in the 80s, 90s, and the first decade of the 21st century. Following military clashes between Cameroon and Nigeria over the peninsula, the conflict was finally resolved through the International Court of Justice (ICJ) verdict in 2002 and the Green Tree Agreement (GTA) 2006. The main thrust of this paper is to examine some militant or Non-State Armed Groups (NSAGs) that operated during and after the resolution of the Bakassi conflict. This paper also aims to examine the reasons why these NSAGs emerged briefly. This paper applied the qualitative research method and, from it, historical consolidation, content analyses and case studies. The study's results revealed seven prominent NSAGs that emerged during/after the resolution of the Bakassi conflict. The ICJ verdict of 2002 and the GTA of 2006 were one of prominent reasons why these NSAGs emerged. The study also found that the desire to control the area's natural resources, fight against Cameroon gendarme brutality, and the poor resettlement of the Bakassi returnees also served as springboards for the emergence of these NSAGs. Through its recommendations, this paper will help the Cameroon government redefine its policies toward ensuring and maintaining lasting peace in the Bakassi peninsula- understanding the reason for the emergence of the NSAGs, its trends, and how best to handle them.
Indonesia-Singapore Strategy Cooperation Diplomacy in the COVID-19 Pandemic in Batam City Rizqi Apriani Putri; Dhany Putra Pratama; Mahadiansar Mahadiansar; Anastasia Wiwik Swastiwi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i3.18418

Abstract

This study aims to determine the strategy of diplomatic cooperation between Indonesia and Singapore and have bilateral relations between Indonesia and Singapore and for researchers to understand and analyze the cooperation strategies the two countries have carried out during the COVID-19 pandemic. The method used by the author in this study was qualitative and would answer a more comprehensive phenomenon. This method was sourced from literature studies, written documents, online searches, and other relevant supporting documents that will be used as secondary data collection techniques. Cooperation between Indonesia and Singapore has been established since 1967. The COVID-19 pandemic has had an impact on both countries. Singapore, which is directly adjacent to Batam City, one of the regions in the Riau Islands, Indonesia, was affected by the COVID-19 pandemic. Almost all countries carried out various policies limiting mobility from tourists to trade. This pandemic provided new opportunities for Singapore-Indonesia, especially in Batam City, by creating a new collaboration. The strategy to increase cooperation between the two countries in tourism to investment and development is called “Three Bridges,” which consists of travel bubble bridges, infrastructure bridges, and digital bridges. The “Three Bridges” development strategy, to increase cooperation when COVID-19 hit the situation between the two countries, is a multidimensional program in the future. Singapore and Batam City have proximity in the border area of various sectors of cooperation. Thus, this pandemic can increase diplomatic cooperation between Indonesia and Singapore, which is a country that is directly adjacent and assisted by stakeholders between the two countries.
Political Motives of Islamic Parties in Nominating Celebrities as Legislative Candidates for the 2024 Elections Dimas Subekti; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i3.18673

Abstract

The National Mandate Party (PAN) is the largest Islamic party that supports legislative candidates from among artists. Therefore, this study aims to explain PAN’s political motives in supporting legislative candidates from among artists for the 2024 elections. This research used a qualitative method with a case study approach. The findings explained that the political motives of material incentives and solidarity dominated PAN’s political recruitment. The material incentive motive is that artist candidates are used as a voter-getter strategy based on their financial strength and popularity. Then, the solidarity incentive political motive tends to be related to emotional and moral relationships. On the emotional side, PAN believes in supporting artist candidates again because it reflects their significant contribution to the party’s internal and parliamentary elections. Meanwhile, from the moral side, PAN has a specific goal to convey to the public that the party has an inclusive principle for all groups. It contradicts the Islamic religious identity attached to PAN, which is not specifically shown in nominating legislative candidates for the 2024 elections.
Analisis Bibliometrik Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas Marsaa Salsabiila; Imam Yuadi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i3.18782

Abstract

Pelayanan publik untuk penyandang disabilitas saat ini masih menjadi topik pembahasan yang perlu banyak dikaji. Masih banyak pelayanan publik yang tidak ramah akses untuk para penyandang disabilitas.  Pelayanan publik yang tidak merata untuk para penyandang disabilitas yang dimana jumlah penyandang disabilitas tergolong cukup banyak menimbulkan adanya rasa iri atas ketimpangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan riset dalam melihat perkembangan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas.  Metode penelitian menggunakan analisis bibliometrik dalam memberikan gambaran terkait sebaran publikasi studi pada bidang pelayanan publik terkhususnya pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Analisis bibliometrik ini menerapkan limit dalam penentuan data yang akan digunakan dalam penelitian dengan melihat pertumbuhan penelitian terkait pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Hasil dari penerapan limit kemudian di export dalam format RIS dan BibTex. Format RIS digunakan pada visualisasi menggunakan bantuan aplikasi VOSviewer. Sedangkan format BibTex digunakan pada visualisasi menggunakan  bantuan aplikasi Biblioshiny. Hasil akhir analisis bibliometrik ini adalah memvisualisasi jurnal dan penulis yang relevan dengan topik bahasan dan analyze result yang menghasilkan visualisasi dari bidang kategori yang relevan, jenis dokumen, afiliasi yang turut berkontribusi, persebaran wilayah, dan tingkat publikasi setiap tahun dari data 145 data dokumen. Visualisasi yang dihasilkan dari analisis bibliometrik ini selain dapat mempermudah memperoleh data dan memahami aspek-aspek pendukung dalam pembahasan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Dapat juga memahami ada beberapa aspek yang kurang diteliti dalam adanya pelayanan publik untuk disabilitas.
Evaluasi Strategi Peningkatan Pelayanan Transportasi Publik melalui Pembayaran Elektronik pada Bus Trans Jogja Maya Hesti Saputri; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i3.19020

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembayaran elektronik pada bus trans jogja sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan transportasi public di Daerah Istimewa Yogyakara. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terbagi menjadi empat dimensi, pada dimensi Context terdapat keselarasan antara tujuan dan apa yang di inginkan dan dibutuhkan masyarakat sehingga adanya pemabyaran elektronik ini dapat dikatakan tepat. Pada dimensi input dalam hal sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran serta strategi yang digunakan sudah tepat. Pada dimensi proses pembayaran elektronik pada bus trans jogja ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan melalui sosialisasi, arahan cara pemabyaran sampai pelaksanaan pembayaran. Dalam dimensi Product, pembayaran elektronik belum sepenuhnya berdampak karena kurang meratanya sosialisasi dan arahan cara pemabyaran elektronik yang berujung pada minimnya pengguna pembayaran elektronik sehingga tujuan dalam hal kemudahan dan biaya yang lebih murah belum dapat dirasakan oleh seluruh pengguna bus trans jogja.

Page 9 of 12 | Total Record : 116

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol 5, No 2 (2024): April Vol 5, No 1 (2023): December Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol 2, No 3 (2021): Agustus Vol 2, No 3 (2021): August Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): Agustus Vol 1, No 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): December More Issue