SUPREMASI Jurnal Hukum
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Articles
235 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.112
<![CDATA[Terdapat 33 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah problematika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal, yaitu belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ASPEK HUKUM KOPERASI (COOPERATIVE) DAN UMKM (SMALL MEDIUM ENTERPRISES) PADA NEGARA BELANDA ]]>
<![CDATA[Manertiur Meilina Lubis]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.129
<![CDATA[Penulisan ini dilator belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan pekermbangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan seperti Koperasi dan UMKM. Dalam pendirian usaha harus memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan daftar perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelasanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Penulisan makalah ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimana aspek hukum badan usaha Koperasi dan UMKM di suatu negara tertentu.]]>
<![CDATA[MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI BUDAYA HUKUM YANG BAIK DAN CITA-CITA HUKUM DI DUNIA PERADILAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Afif]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.107
<![CDATA[Upaya pemberantasan mafia korupsi harus tetap dilakukan. Sehingga apa yang disebut mafia peradilan yang eksistensinya cenderung abadi karena ia telah berubah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini bisa diberangus. Berbicara tentang penegakan hukum (law enforcement) maupun pemberian sanksi, tidaklah bisa dengan hanya memecat hakim, jaksa, polisi dan advokat yang korup, perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai bangsa dan pembangunan moral force dan etika kebangsaan yang kuat berlandaskan pada Iman dan taqwa.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ade Putri Lestari]]>;
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.124
<![CDATA[Pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya pinjam meminjam uang secara online atau financial technology mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara cepat dan mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak perjanjian lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini: (1)Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online? (2)Bagaimana akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DISFUNGSI TROTOAR YANG DIGUNAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBET ]]>
<![CDATA[Oi Cahya Rhamadlani]]>;
<![CDATA[Yuherman Yuherman]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.316
<![CDATA[AbstrakPedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet memang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain pedagang kaki lima juga sangat mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sehingga trotoar tidak dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar, dengan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pemerintah melakukan upaya dengan cara penggusuran oleh PKL dan juga memberikan sanksi dengan cara menyita KTP dan juga gerobak para PKL untuk berjualan. (2) Pemerintah mengalami kendala yaitu keterbatasan ruang dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Kecamatan tebet dan juga kekurangan personil SATPOL PP untuk mentertibkan para PKL karena hanya ada 83 anggota Satpol PP yang ada di Kecamatan tebet, sedangkan PKL yang berada di Kecamatan tebet ada 189 PKL. AbstractStreet vendors in Tebet District do provide convenience for the surrounding community to meet their daily needs. However, on the other hand, street vendors also greatly interfere with the function of the sidewalk as a pedestrian right so that the sidewalk cannot run normally according to its function. This study uses a normative juridical research method that uses library materials as basic data, with qualitative descriptive techniques in data analysis. The results of the study concluded: (1) The government made efforts by eviction by street vendors and also gave sanctions by confiscating KTPs and also street vendors' carts to sell. (2) The government is experiencing constraints, namely space limitations with the increasing number of street vendors selling in Tebet District and also a shortage of SATPOL PP personnel to bring order to street vendors because there are only 83 Satpol PP members in Tebet District, while PKL in Tebet District have 189 street vendors.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA ]]>
<![CDATA[Imanuddin Yunus]]>;
<![CDATA[Liza Marina]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.119
<![CDATA[Timbulnya kecelakaan pesawat udara di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kesalahan manusia/human error, cuaca dan kelaikan udara. Pada faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pidana Pasal 438 dan 439 UndangUndang Penerbangan. Contoh kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Seharusnya ada pihak-pihak lainnya yang juga turut terkait. Dalam penyidikan kecelakaan pesawat udara dilaksanakan oleh PPNS. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara telah memberikan kepastian hukum ? 2. Bagaimana kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana? Dalam penelitian metode yang digunakan yuridis normative.]]>
<![CDATA[PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA ]]>
<![CDATA[Sodikin Sodikin Sodikin]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.207
<![CDATA[AbstrakIde perumusan hak atas lingkungan yang baik dan sehat muncul pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua. Permasalahan ini muncul dan perlunya dimuat dalam ketentuan UUD 1945 karena perkembangan kehidupan dan mobilitas penduduk berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup. Pembentuk amandemem UUD 1945 berusaha memasukan isu lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagai wujud dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sekaligus juga perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Perlindungan. AbstractThe idea of formulating the right to a good and healthy environment emerged during the second amendment to the 1945 Constitution. This problem arises and needs to be included in the provisions of the 1945 Constitution because the development of life and mobility of the population results in damage and pollution of the environment. The amendments to the 1945 Constitution seek to include environmental issues as human rights as a form of protection of the environment as well as protection of human rights. In the end, the formulation of the right to a good and healthy environment is included in the formulation of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and the formulation of this article is the basic legal norm for environmental protection and human rights. Keyword: Human Rights, Environment, Protecting.]]>
<![CDATA[MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK ]]>
<![CDATA[Muhammad Audi]]>;
<![CDATA[St. Laksanto Utomo]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.114
<![CDATA[Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalakan kegiatannya, bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Alternatif lain yaitu dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank? Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia (BI)?. Untuk meneliti hal-hal tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sri Marthaningtiyas]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.130
<![CDATA[Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif secara yuridis empiris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit memberikan kontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implentasikan.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[Arief RahmanTanjung Yuherman]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.108
<![CDATA[Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelengaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan Pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam membuat keputusan yang terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang terindikasi dalam pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelanggaran tersebut dapat terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Rumusanmasalahpenelitian 1. Mengapa Pertimbangan Hakim dalam putusan membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg ? 2. Apakah sebagai pejabat tata usaha yang diberi wewenang namun tidak menjalankan kewenangan tersebut dengan semestinya tidak menjadi unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi.]]>
