cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 6   7   8   9   10 
PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM DIMENSI SISTEM PEMASYARAKATAN Rizqi Mely Trimiyati
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.378

Abstract

Pidana seumur hidup masuk kedalam studi kelompok rentan,dimana perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan kepada masyarakat saja, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan tujuan dari pidana lebih menintik beratkan kepada ide perlindungan serta melakukan pembinaan sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang- undangan, postingan hukum dan bermacam sumbertertulis yang yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya friksi antara maksud dari pemidanaan dengan maksud pemasyarakatan diantaranya pada maksud pemberian pidana dimana penjatuhan pidana seumur hidup lebih menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat yang dimana pidana seumur hidup membatasi hak narapidana yaitu hak kebebasan bergerak ataupun hak yang lain, pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum adanya hal yang khusus dalam metode pembinaan dimulai dari tempat pembinaan, program pembinaan seluruhnya diikutkan dengan narapidana yang lainnya.
ANALISIS PENYEBAB PELARIAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Egitya Firdausyah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.384

Abstract

Dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disebut LPKA merupakan tempat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) untuk menjalankan masa pidana. Kasus kejahatan yang banyak melibatkan anak menjadikan anak tersebut harus berada dalam LPKA sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Melihat pada psikologi anak yang masih labil dan dihadapkan pada realita bahwa anak tersebut harus masuk kedalam LPKA tentu akan menimbulkan dampak negatif disisi dampak positif pemenjaraan bagi anak. Dampak negatif berupa timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang berupa pelarian oleh Andikpas. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas terkait faktor penyebab pelarian Andikpas di LPKA Kelas I Kutoarjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus baik dengan wawancara maupun merujuk pada bahan literatur dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari analisis penyebab pelarian Andikpas adalah berasal dari faktor internal yakni dari diri Andikpas sendiri dan faktor eksternal yakni berasal dari kondisi LPKA Kelas I Kutoarjo.
PENJATUHAN ANCAMAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Ovilia yana pradipta
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.399

Abstract

Hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman alternatif terberat yang dijatuhkan dikarenakan seseorang tersebut dengan perbuatannya telah membahayakan dan mengganggu ketertiban masyarakat maupun negara. Hukuman mati akan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan melanggar hak asasi manusia, salah satunya merupakan tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan yang telah dilampirkan pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji undang – undang dengan norma yang berlaku dan metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian yang telah didapat pemberian hukuman mati kepada tindak pidana narkotika  dirasa merupakan suatu langkah yang benar dan harus dilakukan untuk menghentikan pengedaran pemakaian narkoba  yang menjadi permasalahan yang dapat merusak generasi bangsa ini.
PEMENUHAN KESEHATAN PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi : Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo) Anugrah Anggri Hermawan; Mitro Subroto
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.421

Abstract

AbstrakAnak Didik Pemasyarakatan merupakan anak yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan hukum kemudian menjalani pidana di dalam sebuah Lembaga Negara yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai upaya terakhir dalam proses hukum yang berlangsung. Negara wajib menjaga, merawat dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan. Karena pada dasar nya mereka adalah generasi bangsa dan bagian dari masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi sebagai Lembaga atau tempat rehabilitasi, perawatan, dan pembinaan bagi anak-anak usia 12 tahun sampai 18 tahun yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam proses hukum yang berlangsung. Termasuk dalam memenuhi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan asupan makanan selama menjalani pidana didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan. Pemenuhan kesehatan Anak didik Pemasyarakatan yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia. Walaupun ditengah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan tetap berjalan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang ada. Bentuk pemenuhan kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Kutoarjo juga terlihat dari petugas Kesehatan yang setiap harinya melakukan pengecekan kesehatan dan pembagian vitamin secara rutin. Dalam pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih mengalami beberapa masalah diantaranya, tempat tidur anak didik pemasyarakatan yang seharusnya menggunakan dipan namun pada kenyataannya masih menggunakan matras sebagai alas untuk tidur. Kemudian pagar tembok yang tingginya 2 meter. Selanjutnya sumber daya manusia yang ada dan bertugas di bagian klinik hanya 1 dokter dan 1 perawatKata kunci : Anak Didik Pemasyarakatan, Kesehatan, Penyakit Kulit   AbstractCorrectional students are children who are in conflict with the law who then undergo punishment in a State Institution, namely the Child Special Guidance Institute as a last resort in the ongoing legal process. The state is obliged to maintain, care for and fulfill all the rights possessed by correctional students. Because basically they are the nation's generation and part of society. The Kutoarjo Class I Special Guidance Institute is one of the Technical Implementing Units of the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which functions as an institution or place for rehabilitation, care, and guidance for children aged 12 to 18 years who are in conflict with the law and regulations. serving imprisonment as a last resort in the ongoing legal process. Included in fulfilling the right to obtain health services and food intake while serving a sentence in the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute. In this study the authors draw conclusions. Fulfillment of the health of Correctional Students in the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute is appropriate. This can be seen from the available facilities and infrastructure. Even though in the midst of limited facilities and infrastructure, health services for correctional students continue to run by utilizing and maximizing what is available. The form of health fulfillment for correctional students at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute can also be seen from the Health Officers who carry out routine health checks and distribution of vitamins every day. In its implementation at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute, there are still problems, including the beds for correctional students who should use cots but in reality they still use mattresses as a bed. Then a wall fence that is 2 meters high. Furthermore, the existing human resources and serving in the clinic are only 1 doctor and 1 nurse.Keywords: Correctional Students, Health, Skin Diseases 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN Delvia kartika sari; Eko Wahyudi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.520

Abstract

 AbstrakPerlindungan hukum bagi anak pada proses penyidikan dalam hal ini dilakukan di tingkat kepolisian Polrestabes Surabaya, perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus senantiasa dilakukan dan diperhatikan, mengingat anak adalah individu yang belum cakap hukum dan merupakan cikal bakal masa depan bangsa. Dalam proses penyidikan ada beberapa bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh anak, salah satunya adalah kasus penanganan nya yang relatif singkat, penyidik untuk kasus anak haruslah penyidik khusus anak, memperoleh bantuan dari Lembaga kemasyarakatan serta wajibnya dilakukan diversi untuk anak. Proses penyidikan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tingkat penyidikan ini juga terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para penyidik antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridif empiris yaitu merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan, seperti diadakanya studi lapangan dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan kepastian hukum terhadap perlindungan yang harus didapatkan oleh anak sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena naiknya kasus tersebut setiap tahun nya di wilayah Surabaya.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE Brigita Shinta Bethari
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online  di Kota Surabaya, dan Upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online  di Unit Resmob Polrestabes Surabaya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian yang penuis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Upaya pencegahan dan penindakan yang dulakukan oleh pihak kepolisisan. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online  di Kota Surabaya (3) kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online .
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.548

Abstract

Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta tidak dijelaskan secara terperinci sehingga terdapat pelanggaran yang kerap terjadi. Perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti, pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO (World Intellectual Property Organization). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan Pendekatan Undang-Undang yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pendekatan Kasus dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Temuan hasil penelitian ini ialah : (a) Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 dikaitkan dengan kasus pelanggaran modifikasi karya cipta yang terdapat dalam objek wisata Rabbit Town di Jawa Barat (b) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak asing yang menjadi korban pelanggaran hak cipta modifikasi ciptaan yang digunakan tanpa izin di Indonesia dengan dibutuhkannya peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta internasional yang diatur dalam perjanjian Konvensi Bern dan TRIPs Agreement (c) Penyelesaian hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penerapan hukum pidana yang diberikan.
IMPLEMENTASI PIDANA DIBAWAH MINIMAL DALAM KASUS NARKOTIKA BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIVE Mardian Putra Frans
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.652

Abstract

Pidana minimal telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan batas minimal menjadi pembatas bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana tidak kurang dari batas minimal yang telah ditentukan. Hal ini tentu dipertentangkan dengan sifat imparsial dari hakim yang melaksanakan perannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan mengkaji ratiolegis dari peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kandungan filosofis dari suatu Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hakim di Pengadilan Negeri kelas II B salatiga pada tahun 2019 dan 2020 telah menjatuhkan putusan dibawah minimal yang ditentukan didalam Undang-undang narkotika. Putusan ini menegaskan tentang peran hakim untuk memberikan keadilan bagi masyarakat serta mengambarkan sifat hakim yang imparsial dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan progresivitas hukum.
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL TRANSPORTASI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Rahmi Erwin
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.716

Abstract

Peran laut yang tak kalah penting adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang Meskipun demikian, trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. International Maritime Organization memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional. Pada waktu terbentuknya International Maritime Organization, beberapa konvensi internasional penting telah dikembangkan seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan implementasinya terhadap hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat dilakukan kesimpulan, tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi International Maritime Organization yaitu: International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN Safira Tiara Putri
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.527

Abstract

Anak sering menjadi korban pencabulan dan tentunya akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum serius dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian demi menjamin dan melindungi atas hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak sesuai dengan undang-undang, dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pengelompokan atau penggabungan bahan hukum dengan data lapangan serta melakukan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak telah tercapai secara maksimal yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tanpa melupakan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses pelaksanaannya, Polrestabes Surabaya menemui kendala yaitu, kurangnya penyidik, sarana prasarana kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Page 8 of 24 | Total Record : 235

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue