cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 20   21   22   23   24 
Tanpa Kontrak, Tetap Korupsi: Menimbang Ulang Batas Doktrin dan Pembuktian Hukum Nur Fadhilah Mappaselleng; Zul Khaidir Kadir
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat bergantung pada keberadaan dokumen kontraktual dan bukti administratif formal. Padahal, dalam banyak kasus, praktik korupsi berlangsung secara informal melalui komunikasi terselubung dan relasi kuasa yang tidak tercatat secara hukum. Artikel ini bertujuan menyusun kerangka doktrinal yang menjelaskan batas hukum dalam pembuktian korupsi non-kontraktual serta membandingkannya dengan pendekatan hukum di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Data dikaji melalui analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi komparatif dari sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Brasil. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan celah dalam menjerat tindakan korupsi yang tidak terekam dalam bentuk perjanjian formal. Negara-negara lain telah mengembangkan model pembuktian berbasis kesengajaan, kekayaan yang tidak sah, dan indikator relasional yang tidak berdasarkan kontrak. Artikel ini merekomendasikan pembaruan doktrin pembuktian korupsi di Indonesia melalui pengakuan atas bukti tidak langsung, relasi kekuasaan, serta pola penguasaan aset yang tidak wajar, guna menyesuaikan dengan kompleksitas korupsi modern.
Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Asuransi Jasa Indonesia Elyes, Frengky; Zulfikar, Faisal
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Asuransi Jasa Indonesia adalah sebuah perusahan BUMN member of IFG yang bergerak pada industri jasa keuangan yang dikategorikan sebagai Industri Keuangan Non-Bank (IKBN) sejak tahun 1973 merupakan bagian penting dalam perjalanan Sejarah bangsa dan tanah air Indonesia dalam perasuransian. Implementasi UU Ketenagakerjaan pada PKB sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum perusahaan dan pekerja/karyawan, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja/karyawan. Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Asuransi Jasa Indonesia dan bagaimana implementasi UU Ketenagakerjaan dalam PKB antara perusahaan dengan serikat karyawan, penerapan hak dan kewajiban serta sanksi pada PKB, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perancangan, penyusunan, dan pengimplementasian PKB. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisa dokumen yang mengkaji hukum dari perspektif norma atau peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Dalam implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Asuransi Jasa Indonesia, terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah tidak adanya aturan yang jelas tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam PKB perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pekerja dan perusahaan. PKB perusahaan sudah diatur dengan baik namun perlu penyempurnaan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan implementasi UU Ketenagakerjaan pada PKB, sehingga dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif antara perusahaan dan pekerja.
Potensi dan Ancaman Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian Hukum Pidana Ekonomi Setyawan, Vincentius
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency, telah menciptakan peluang baru dalam sistem pembayaran dan investasi global. Namun, penyalahgunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, seperti kesulitan identifikasi pelaku, anonymitas transaksi yang tinggi, dan transmisi lintas batas yang mempersulit pelacakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan ancaman penggunaan cryptocurrency dalam skema pencucian uang serta mengkaji efektivitas regulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat sejumlah regulasi keuangan dan anti-pencucian uang yang mengatur cryptocurrency, terdapat celah hukum (legal loophole) berupa ketiadaan ketentuan pidana khusus yang mengatur pencucian uang berbasis aset kripto secara komprehensif. Kondisi ini memungkinkan modus pencucian uang dengan memanfaatkan sifat anonimitas dan lintas batas cryptocurrency tetap sulit diberantas. Kesimpulannya, diperlukan pembaruan hukum pidana ekonomi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk pembentukan norma hukum baru yang secara eksplisit mengatur kejahatan aset virtual dan meningkatkan koordinasi internasional dalam penegakan hukum.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia Rahmi Gettari, Trie; Erwin, Rahmi; Febrian, Fariqh
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak korban bencana merupakan hal kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara, Permasalahan utama yang yang terjadi adalah implementasi prinsip Convention on the Rights of the Child (CRC) dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia yang optimal. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan sistem hukum sistem perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis secara kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis hak anak dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen bencana. Dalam studi kasus gempa Cianjur 2022 mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya layanan pemulihan psikososial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Manajemen Risiko Hukum Terhadap Pelayaran: Studi Kasus Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kurniawan Putra, Satria
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen risiko dalam sektor pelayaran merupakan aspek krusial untuk menjamin keselamatan, kelancaran, dan kepastian hukum dalam kegiatan angkutan di perairan. Penelitian ini berjudul “Manajemen Risiko Pelayaran: Studi Kasus Dinas Perhubungan DKI Jakarta” bertujuan menganalisis kerangka hukum, implementasi kebijakan, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan, analisis regulasi (UU Pelayaran, PP, dan Pergub terkait), serta wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Perhubungan dan observasi lapangan di pelabuhan utama DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum pengawasan, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat (KSOP) dan daerah (Dishub), (2) risiko dominan yang teridentifikasi meliputi keselamatan kapal kecil, keterbatasan sarana navigasi, dan lemahnya kepatuhan operator terhadap standar operasional, (3) penerapan manajemen risiko di Dishub DKI Jakarta lebih bersifat reaktif daripada preventif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi daerah yang sinkron dengan kebijakan nasional, pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi (early warning system dan digital monitoring), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi regulasi dan pengawasan berbasis risiko menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan dan kepastian hukum di sektor pelayaran daerah.

Page 24 of 24 | Total Record : 235

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue