Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Articles
169 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO ]]>
<![CDATA[Mohamad Ashraff]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6715
<![CDATA[Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa pidana atau hilangnya kemerdekaan bergerak karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun narapidana tetap manusia biasa yang mempunyai hak yang sama dengan manusia lain karena satu-satunya hukuman yang diterimanya adalah hukuman kebebasan bergerak. Salah satu hak yang wajib diterima oleh narapidana adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terlebih lagi bagi narapidana disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus akan kondisi kesehatannya. Sehinggga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas tidak boleh disamakan dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi yang sebenarnya melalui kegiatan observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara untuk data primer sedangkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi untuk data sekunder. Lokus penelitan ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Berdasarkan penelitian ini kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas yang ada sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun tetap harus ditingkatkan lagi karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya dokter, belum adanya anggaran khusus kesehatan, serta belum maksimalnya fasilitas penunjang kesehatan yang ada.]]>
<![CDATA[Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Nofriza Nofriza]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6720
<![CDATA[Cessie merupakan konseppenyelesaian utang piutang yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain. Dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah cessie, namun pada Pasal 613 Ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.Metode penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dalam penelitian ini membahas mengenaikonsep penerapan cessie penyelesaian hutang piutang yang berlaku pada Perbankan Syariah di Indonesia. Kesimpulannya adalah Mengingat sistem pengalihan hak milik yang berlaku di Indonesia, berupa sistem kausal, maka sah tidaknya perjanjian cessie tergantung dari sah tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya pengalihan hak atau alas haknya.]]>
<![CDATA[PROGRAM CARA MENGATASI NARAPIDANA HUKUMAN SEUMUR HIDUP ]]>
<![CDATA[Putra Aditya Bagus Setyaki]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6716
<![CDATA[Para narapidana mereka dituntut agar melakukan penyesuaian hidup di Lembaga Pemsayarakatan dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan selama hidupnya. Penyesuaian terhadap lingkungan di dalam Lapas dapat menyebabkan berbagai macam gangguan psikologis bagi narapidana, terutama pada narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena situasi baru, bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan dengan kasus yang berbeda pula. Untuk dapat mengatasi dan beradaptasi menghadapi tekanan emosional di Lapas, warga binaan dengan hukuman seumur hidup membutuhkan coping. Ketidakmampuan narapidana untuk mengelola emosinya sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga terjadinya upaya untuk melakukan bunuh diri. Perilaku koping yang efektif dan berjalan akan menghasilkan adaptasi, sehingga tekanan emosional seperti gangguan kecemasan, stres, dan depresi akan berkurang dan teratasi. Sementara itu, apabila perilaku koping tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak efektif maka hal tersebut dapat menyebabkan maladaptif atau kegagalan adaptasi yang dapat berpengaruh dan memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, hal tersebut sangat penting untuk menganalisis alasan dibalik perilaku coping yang dilakukan oleh narapidana seumur hidup. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kuasi kualitatif pada subjek petugas yang pernah menangani narapidana hukuman seumur hidup. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa narapidana seumur hidup menggunakan strategi coping yang berbeda dalam menghadapi stres yang terjadi selama di penjara, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS TENAGA KERJA AKIBAT PEMISAHAN (SPIN OFF) PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Muslim Aminullah]]>;
<![CDATA[Ahmad Saleh Kusno]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6717
<![CDATA[Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Metode spin off yang dipakai oleh perusahaan tentunya berdampak bagi status tanaga kerja. Untuk itu perlu adanya Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum sebagai pelindungan terhadap pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak harus dilakukan pemutusan hubungan kerja akibat adanya perubahan status perusahaan sepertispin-off. Selain itu, masa kerja sesuai perjanjian kerja di awal tetap berlanjut, sepanjang tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Mochamad Naufal Adisaputra]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6718
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara Hukum dengan Hukum Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati. Hakikatnya pidana mati adalah hukuman dengan menghilangkan nyawa terpidana. Namun penerapan pidana mati menimbulkan causa celebre (pemicu) munculnya kembali polemik terhadap pro dan kontra pada putusan pidana mati. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Politica Rights 1966. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis.]]>
<![CDATA[Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya ]]>
<![CDATA[Murtiningsih Kartini]]>;
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i1.6719
<![CDATA[Politik uang selalu mewarnai dalam pesta demokrasi di Indonesia.Ada yang dilakukan penegakan hukum, ada juga yang tidak. Politik uang sudah mencederai demokrasi, menimbulkan adanya ketidak adilan dalam pemilu. Konstestasi antar peserta pemilu bukan berdasarkan kredibilitas dan kemampuan memimpin, tetapi berdasarkan modal atau keuangan.Mereka yang bermodal atau punya uang banyak kemungkinan menjadi pemenanglebih besar, dibandingkan dengan mereka yang menawarkan visi, misi maupun program kerja.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Deni Yusup Permana]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7361
<![CDATA[Penelitian ini untuk mendapatkan implementasi perlindungan hukum yang bertujuan terhadap kesejahteraan perlinudngan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dalam ketentuan Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Sehingga para pekerja bisa aman berlindung dengan adanya uu cipta kerja, ketika terdapat kekurangan hak pekerja yang menimbulkan jauh dari kata kesejahteraan bagi mereka maka disitulah peranan dari pada uu cipta kerja tersebut perlu di implementasikan agar para pekerja mendapat kepastian hukum. Jika lebih teliti lagi perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam pelaksanaannya masih belum sesuai yang di harapkan untuk tercapai secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Waktu tertentu, sehingga membuat pihak pengusaha dengan mudah bisa saya melanggar peraturan yang ada tanpa menerima suatu sanksi hukum. Maka pekerja perlu di lindungi dengan harus adanya kepastian hukum yang kuat dalam lingkungan ketenagakerjaan, maski sangat sulit tercapai namun jangan samapi hal itu di abaikan oleh pemerintah, karna pekerja merupakan salah satu sumber daya manusia yang dapat melancarkan pembangunan yang lebih maju.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Eka Muji Diliwiyana]]>;
<![CDATA[Mas Agus Priyambodo]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7362
<![CDATA[Negara melalui lembaga pemerintah atau lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah berwenang melakukan akuisisi tanah terlantar, mengelola dan mengatur sementara waktu, mendistrbusikan untuk kepentingan umum. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan pertanahan yang disebut Bank Tanah. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tanah adalah salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah. Metode yang diusung dalam bank tanah adalah kontrol pasar dan stabilisasi tanah pasar lokal. Landasan filosofis dan yuridis pembentukan badan bank tanah yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warganya seperti pekerjaan, penghidupan yang layak, tempat tinggal, sumber makanan hingga lingkungan yang memadai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.]]>
<![CDATA[Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi di Lapas Klas IIA Cibinong ]]>
<![CDATA[Mochamad Naufal Adisaputra]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7358
<![CDATA[Lembaga pemasyarakatan berfungsi melalukan pembinaan untuk para warga binaan pemasyarakatan agar nantinya mereka dapat menjadi manusia yang memliki hak seutuhnya, menyadari semua kesalahannya, memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi apa yang telah mereka perbuat sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan lingkunganya. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana dalam rangka agar mereka dapat berkembang dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah selesai menjalani masa hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan kemandirian dalam program integrasi pada Lapas Klas IIA Cibinong dan efektivitas dari penerapan program pembinaan kemandiriian narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan kepada narapidana Lapas Klas IIA Cibinong. Salah satu program yang dilakukan adalah dengan memberikan keterampilan kerja. Sehingga penulis memberikan saran seperti diperlukan pengamatan oleh balai pemasyarakatan agar mengetahui apakah penerapan pembinaan yang dilakukan bermanfaat dan diperlukan program lainnya mengenai pembinaan kemandirian agar menambah keefektivitasan program pembinaan narapidana.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ervin Pratama Saputra]]>;
<![CDATA[Raden Handiriono]]>;
<![CDATA[Ibnu Artadi]]>;
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7363
<![CDATA[Sistem pemidanaan double track system berupa pidana pokok dan pidana tindakan dapat diajtuhkan. Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana extra ordinary crime haruslah memiliki efek jera. Begitu pula dalam perkara Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pekerajaan tersebut terdapat temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG dan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana pokok dan pidana tindakan, dalam hal ini pidana uang pengganti dalam kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati terpidana. Tetapi dalam pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa putusan hakim yang belum menerapkan double track system. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat fakta-fakta dalam persidangan dan harus memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.]]>
