Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Articles
169 Documents
<![CDATA[PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN MODERN YANG DI LAKUKAN OLEH PT.PAGODA MITRA ABADI DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Yanuar Pratama]]>;
<![CDATA[Moh Sigit Gunawan]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5054
<![CDATA[Kabupaten Cirebon merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat ditunjukan dengan adanya pembangunan pemakaman modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon yang dibangun di Kecamatan Beber Desa Patapan Kabupaten Cirebon. Namun suatu kegiatan pembanguanan pemakaman modern tersebut kurang memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap penegakan dan berjalannya sanksi yang ada, terkait di wajibkannya pembuatan izin gangguan khususnya izin tetangga, karena dalam kenyataanya masih banyak waraga sekitar yang menolak adanya Penyelenggaraan Pembanguanan Pemakaman Modern Di Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang dibuat oleh penulis untuk menjawab permasalahan Pemakaman Modern di Kabupaten Cirebon yakni, Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon, Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cara memadukan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi. Berdasarkan pada penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Bahwa Pembangunan Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon dianggap melanggar, dikarenakan Izin Tetangga dari Desa Sampiran yang berada di sekeliling pemakaman tersebut tidak ada.]]>
<![CDATA[Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia ]]>
<![CDATA[ismayana ismayana]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v6i1.104
<![CDATA[AbstractOne of the agreements reached by the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) is the Agreement on Aspects of Intellectual Property Rights Related Trade (TRIPS ). Through TRIPS developed countries calls for setting the protection and enforcement of protection of intellectual property rights. The purpose of this research was to determine the nature of the public interest in the protection of Copyright and whether the public interest is a major cornerstone in the protection of Copyright. The research method used is the method of normative, descriptive and to determine public interest in the protection of rights Cipta.This study stated that the provisions of the Berne Convention, TRIPS, and the Copyright Act of each state normatively recognize and protect the public interest Copyright protection, but today there are efforts to suppress public interest in the protection of intellectual property rights by means of the developed countries require strict protection standard, a standard known as "TRIPS plus" through agreements of investment, trade, and treati- treati, WIPO, which in turn put pressure on developing countries.Keywords: Public Interest, TRIPs, Copyright Protection]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS DI KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Erlita Erlita]]>;
<![CDATA[Waluyadi Waluyadi]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v9i1.5039
<![CDATA[Abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang meningkat setiap tahunnya. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh para pelaku tentunya memiliki factor sebagai penyebab ternyadinya abortus provokatus criminalis. Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Abortus Provokatus Criminalis dan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menangani masalah Abortus Provokatus Criminalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode Yuridis Empiris yakni suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum berjalan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Abortus Provokatus Criminalis dikota Cirebon adalah: (1) Hamil diluar nikah; (2) Malu atau takut diketahui oleh keluarganya; (3) Tidak mau mengahambat sekolah; dan adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk menangani masalah Abortus Provokatus Criminalis adalah: (1) Upaya preventif dan (2)Upaya repsesif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF ]]>
<![CDATA[Sri Novianti]]>;
<![CDATA[Irma Maulida]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5023
<![CDATA[Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara Hablun min Allah dan Hablun min an-nas, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan yaitu :bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017 dan hambatan-hambatan yang dihadapi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanahwakaf. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data dari Kantor BPN Kab. Majalengka dan PPAIW Kab.Majalengka. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017. Proses Perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka diberlakukan ketentuan tanah yang hendak diwakafkan harus terlebih dahulu bersertifikat hak milik, dengan kata lain tanah yang belum bersertifikat hak milik belum bisa diwakafkan. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan, Jarak antar wilayah tanah yang diukur, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam pengurusan sertifikat tanah.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Rizsky Richika Nessa]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar]]>;
<![CDATA[Sudarminto Sudarminto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5686
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan bentuk tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga hubungan sosial dan dengan lingkungan sekitar. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan dan merupakan kewajiban bersama, perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Perusahaan UMKM. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, di Perusahaan UMKM lebih termotivasi sebab jiwa sosial yang dimiliki dan hubungan baik yang terjalin antara pelaku usaha dengan lingkungan sosial sekitar secara alami terbentuk tanpa adanya sifat paksaan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan UMKM adalah pengolahan limbah, sumbangan kegiatan masyarakat sekitar, dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA ]]>
<![CDATA[Kingkin Nendra Fibiyanto]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5687
<![CDATA[Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan sistem pendewasaan, kemampuan organ tubuh manusia akan berkurang secara normal, yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, sosial, dan mental.Sehingga narapidana lanjut usia perlu mendapatkan pelayanan khusus secara optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH ASIA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Ferdin Okta Wardana]]>;
<![CDATA[Muhammad Al Ikhwan Bintarto]]>;
<![CDATA[Muhammad Fikri Aufa]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5688
<![CDATA[Permasalahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba diwilayah asia tenggara terus mengalami peningkatan.Maka dari itu diperlukan aturan hukum guna untuk mencegah peningkatan itu,maka dari itu pada kali ini penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peredaran narkotika diwilayah asia tenggara itumeningkat,Apa saja aturan-aturan yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara,Apa saja langkah langkah yang dilakukan oleh suatu negara didalam menanggulangi narkotika.Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan cara menganalis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma yang ada didalam undang-undang.Tujuanya untuk mengetahui apa saja faktor faktor dan atutan serta langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara]]>
<![CDATA[KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) ]]>
<![CDATA[Ari Nurhaqi]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5875
<![CDATA[Kompleksitas Penegakan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yuridis semata, melainkan harus bersifat integral, tidak hanya sebatas budaya, tetapi juga faktor politik dan ekonomi. Konsistensi Penegakan hukum, peran serta korban dan masyarakat atas hak dan kewajibannya bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan domain privat melainkan domain publik akan memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukumnya.]]>
<![CDATA[BENTUK BADAN USAHA APOTEK DITINJA U DARI HUKUM PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Gusti Yosi Andri]]>;
<![CDATA[Djuariah Djuariah]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5876
<![CDATA[Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan, apotek, sebaga imana yang ditetapkan dalam Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Per izinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, merupakan penyelenggara usaha perdagangan eceran khusus obat di apotek. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk badan usaha apotek yang sesuai dengan hukum perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan ada lah metode penelitian hukum normatif. Berda sarkan hasil penelitian, pelaku usaha apotek dapat berupa perseorangan, dimana dalam hal ini apoteker sendiri yang mendirikan apotek atas dasar modal pribadi. Apoteker sebagai pelaku usaha perseorang an sesuai dengan bentuk badan usaha yang berna ma perusahaan dagang, dimana segala penyelenggaraan apo tek diatur dan dikelola oleh apoteker. Pelaku usaha apotek juga dapat berupa non-perseorangan, dimana dalam hal ini ada lah Pers eroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi sebagai pemilik modal bekerjasa ma dengan apoteker sebagai tenaga ahli. Apabila pemilik modal menempatkan salah seorang untuk ikut serta da lam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha persekutuan dagang. Apabila pemilik modal tidak menempatkan salah seorang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha perser oan komanditer.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMALSUAN HASIL RAPID TEST COVID-19 ]]>
<![CDATA[Faldo Nurmanto]]>;
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5877
<![CDATA[Rapid Test Covid-19 merupakan alat deteksi dini untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar virus Covid-19 atau tidak. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang memalsukan surat hasil rapid test covid-19 untuk diperjualbelikan hal tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi upaya pencegahan penularan Covid-19. permasalahannya bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan hasil rapid tes covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan lietratur lainnya yang berikaitan dengan pelanggaran dan sanksi dari perbuatan tersebut. Pada kasus pemalsuan surat rapid test covid-19 yang sama, hakim hanya memberikan hukuman yang ringan padahal kasus pemalsuan surat rapid test Covid-19 jelas berbahaya. Perbuatan membuat surat palsu rapid test covid-19 selain dapat dikenakan pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat juga diperberat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Suatu putusan hakim haruslah mempertimbangkan tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perbuatan membuat surat palsu rapid test Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19. Aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebaiknya harus lebih bijak.]]>
