cover
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Articles 92 Documents
PILLARS OF COASTAL COMMUNITY RESILIENCE DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG Gandisa Pangestuti Kiswoyo; Hartuti Purnaweni; Rizki Hidayati; Nilam Adini Rakhma
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v8i1.31163

Abstract

The city of Semarang is a coastal urban area in Indonesia facing increasingly complex flood risks each year. This phenomenon is caused by rainfall, land subsidence, and climate change, which have led to increased social, economic, and environmental vulnerability among coastal communities. This study aims to analyze the resilience of coastal communities in facing flood disasters by examining the five main pillars of resilience: governance, risk assessment, knowledge and education, risk management and vulnerability reduction, as well as disaster preparedness, response, and recovery. This study employs a qualitative approach using a case study method, analyzed through thematic analysis to identify patterns, interconnections among the pillars, and the dynamics between policies and practices at the community level. The findings indicate that the resilience of coastal communities in Semarang tends to be dominated by reactive and incremental adaptation, rather than transformational capacity. Furthermore, there is a mismatch between government structural interventions and community adaptation practices, indicating that top-down approaches have not yet been integrated with local capacities. Additionally, this study identifies the phenomenon of false resilience a strategy to endure recurring disasters that actually masks vulnerabilities and normalizes risk as part of daily life. This study contributes to the field of resilience and coastal governance by employing a resilience-pillar-based analytical framework, while also offering a critical examination of the context of urban coastal areas. The findings underscore the importance of a more adaptive, participatory, and context-specific approach to disaster management in building sustainable resilience.
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI MODERN BERKELANJUTAN Atiqa Azza El Darman
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v8i1.31150

Abstract

Reformasi pemerintah daerah merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, implementasi reformasi tersebut belum selalu menghasilkan transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik melalui reformasi pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif ekologi administrasi, yang menekankan keterkaitan antara birokrasi dan lingkungan sosial, kelembagaan, serta budaya administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, observasi terbatas terhadap praktik pelayanan publik, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pemerintah daerah telah mendorong perubahan struktural dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penataan organisasi dan penyederhanaan mekanisme pelayanan. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi nilai dan budaya birokrasi. Reformasi masih cenderung dimaknai sebagai kewajiban administratif, sehingga praktik pelayanan publik lebih berorientasi pada kepatuhan prosedur dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan substantif masyarakat. Dari perspektif ekologi administrasi, tekanan lingkungan perkotaan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta budaya birokrasi yang hierarkis memengaruhi kemampuan birokrasi untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pelayanan publik memerlukan reformasi pemerintah daerah yang lebih kontekstual, berorientasi pada perubahan budaya organisasi, penguatan kapasitas aparatur, serta keselarasan dengan lingkungan administrasi lokal. 

Page 10 of 10 | Total Record : 92