cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Social Sciences
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 79 Documents
 4   5   6   7   8 
Evaluating the Effectiveness of Social Rehabilitation Programs for Beggars in Batam: Challenges and Strategic Interventions Mahendra, Ghazal; Lodan, Karol Teovani
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v6i2.23822

Abstract

This study aims to describe the social rehabilitation programs for beggars in Batam, using a qualitative descriptive method. The Batam City Social and Community Empowerment Agency is tasked with addressing this issue through social rehabilitation programs. From 2019 to 2022, the number of beggars in Batam increased from 150 to 190, as per the agency's data. To address this, the agency conducts regular outreach and rehabilitation to help beggars reintegrate into society and cease their street activities. The research explores the implementation of these programs and identifies the challenges they face. Document analysis of journals, books, and other references supplements the qualitative data. The findings highlight the pivotal role of the Batam City Social and Community Empowerment Agency in mitigating social issues and supporting social welfare. The agency's activities include regular raids and rehabilitation programs through the Nilam Suri Social Welfare Service Center (P2MKS).
REFORMASI LAYANAN SAMEDAY SERVICE PASPOR: INOVASI ATAU DISKRIMINASI? Andriyanto, Riyan; Haq, Nadia; Rosyan, Adam Nurfaizi
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v6i2.24033

Abstract

The policy of same day service passport is a policy innovation implemented by the passport service unit, Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights. This policy is a breakthrough in increasing the speed of passport making services to make it shorter. In its implementation, there has been criticism of this policy, namely that it is expensive and not in accordance with the principles of easy, fast and cheap public services. Therefore, this writing was carried out using a qualitative descriptive method with a literature review (SLR) study approach. To be able to carry out the analysis, this writing uses William Dunn's (1980) policy evaluation theory. The results of the analysis obtained were that five of the six policy evaluation variables were found to be still not optimal in implementing the policy to accelerate passport production. The existence of quite high cost charges means that this is not in accordance with existing service principles. The state in providing services to the community must not seek profit. This policy can satisfy the needs, preferences and values of certain communities, it could even be said that only a small portion of the community because the quota is determined at 30% of the maximum quota each day.   
IMPLEMENTATION OF TAX INCENTIVES ON SALES ON LUXURY GOODS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY AFTER COVID-19 PANDEMIC Ramadhena, Citra Yadin; Tambunan, Maria R.U.D.
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v6i2.20653

Abstract

The Covid-19 pandemic has downturned the business sector in Indonesia. This prompted the government to provide tax incentives through the National Economic Recovery program. To encourage people's purchasing power, support businesses, and restore economic conditions, the government issued a Sales Tax on Luxury Goods borne by the government (PPnBM Ditanggung Pemerintah/PPnBM DTP) incentive for the automotive industry. This study aims to analyze the PPnBM DTP after the Covid-19 and analyze the government's considerations to extend the policy. This research applied post-positivist approach with qualitative research method. The data was collected through literature review and interview. The research shows that implementing this policy produces several benefits. However, it also has an anomaly. The community, especially the lower middle class, faces difficult conditions, but on the other hand, the middle class is encouraged to spend their money. The implementation of this policy also does not experience significant obstacles because adequate resources and communication for implementing policy is established smoothly. The policy has succeeded in maintaining enthusiasm, people's purchasing power and lead to a positive response from various parties. In addition, extension of the policy, 100% PPnBM DTP has been made by considering both from a social and economic perspective.
EFEKTIVITAS TEORI VAN MATER VAN HORN DALAM MENCEGAH STUNTING MELALUI PROGRAM DAPUR SEHAT (DASHAT) Agustin, Dara; Kesha, Cut Nabilla
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.23134

Abstract

Stunting adalah kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya karena masalah gizi jangka panjang, Salah satu penyebabnya yaitu kekurangan makanan yang cukup. Perbaikan gizi adalah salah satu cara untuk memerangi stunting. Untuk mencapai target penurunan angka stunting, perilaku masyarakat harus diubah.  Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah stunting, salah satunya adalah Dinas P3AKB meluncurkan program DASHAT untuk mengendalikan stunting di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa efektif program DASHAT di Kabupaten Aceh Barat dengan mengacu pada teori Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merujuk pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah tentang efektivitas teori van horn van meter dalam pencegahan stunting melalui program DASHAT yang ada di Kabupaten Aceh Barat bahwa dari 6 indikator ada 3 indikator yang sejalan dan sesuai dengan teori van horn van meter dan ada 3 indikator yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan teori van horn van meter. Teori yang sejalan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sikap para pelaksana, dan lingkungan social, ekonomi, dan politik. Adapun yang tidak sejalan meliputi sumber daya kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait.
EFEKTIVITAS APLIKASI MOBILE JKN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN PENGGUNA BPJS PUSKESMAS MAGELANG TENGAH nugraha, joko; Pujiasih, Retno; Kurniasih, Yuni; Mukti, Ari
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.23787

Abstract

Pemanfaatan TIK dalam pengembangan e-government maka diwujudkan dengan adanya berbagai platform digital yang memudahkan pelayanan. Salah satunya adalah aplikasi realisasi yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan Mobile – JKN. Namun, dalam realisasinya aplikasi Mobile JKN ini masih terdapat permasalahannya, yaitu seperti masih banyak masyarakat yang awam tidak mengetahui adanya aplikasi ini, masih sedikit yang menggunakan untuk akses pelayanannya, dan masih terdapat kendala baik itu dari trouble aplikasi maupun kualitas sinyal peserta yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi mobile JKN terhadap pemberian pelayanan pengguna BPJS Puskesmas Magelang Tengah dengan menggunakan fokus yang dikaji adalah efektivitas pelayanan menggunakan mobile JKN. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepada Kepala Bagian Umum Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Cabang Magelang, Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan di BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Staf Pelayanan Administrasi dan  Rekam Medis Puskesmas Magelang Tengah, dan Pasien Puskesmas Magelang Tengah yang memiliki aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil dan pembahasan bahwa indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu masih ditemukan permasalahan dan kendala. Sedangkan pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat dikatakan tercapai dan efektif. Dengan begitu kesimpulannya dari lima indikator tersebut berdasarkan penggunaan aplikasi Mobile JKN terhadap pemberian pelayanan pengguna BPJS Puskesmas Magelang Tengah dikatakan belum efektif dalam realisasi e-government dalam memudahkan peserta mengakses informasi dan berbagai layanan kesehatan.
MODEL PERENCANAAN INTERAKTIF PENATAAN RUANG KOTA BEBAS DAERAH KUMUH DI KOTA SURABAYA Putri, Grace Febry Permata; Nisak, Khoirun; Syephiana, Ismi Erli; Puspaningtyas, Anggraeny
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.24636

Abstract

Manusia hidup tentunya memerlukan tempat hunian untuk berlindung dari panas dan hujan, juga sebagai tempat kembali setelah lelah seharian beraktivitas diluar namun, beberapa faktor seperti  padatnya penduduk, minimnya lahan untuk tempat tinggal dan semakin mahalnya  nilai sewa rumah di tempat yang strategis, banyak menimbulkan polemik baru di kota-kota besar khususnya di Surabaya. mereka-mereka yang tidak mendapatkan tempat dengan kualifikasi yang memadai akan membuat pemukiman sendiri di hilir sungai, lahan tepi kereta api, lahan pemerintah yang hasilnya akan membentuk kawasan kumuh di kota yang tentu saja memberikan pemandangan yang kurang sedap dipandang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model perencanaan interaktif dalam penataan ruang kota Surabaya yang bebas kumuh. penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana proses kerjasama antar pemangku kebijakan, relokasi dan kondisi atas penataan ruang kota di Surabaya. Hasilnya adalah berbagai faktor diantaranya adalah populasi penduduk yang semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan perkapita, selain itu banyaknya urbanisasi dari daerah lain ke Kota Surabaya solusinya, diperlukan upaya kerjasama antara banyak pihak baik dari pihak pemerintah juga dari masyarakat agarmasyarkar juga membantu mengevaluasi kerja pemerintah dalam melaksanakan program
Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Pemekaran: Studi Kasus pada Provinsi Sulawesi Barat Nugroho, Alih Aji; Candrawati, Cindy
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.26656

Abstract

This paper aims to analyze fiscal decentralization and regional autonomy specifically for new expansion. It begins with a discussion from a theoretical perspective and is then followed by an analysis of fiscal decentralization and regional autonomy, a case study of West Sulawesi Province as one of the provinces resulting from expansion in Indonesia. The method used is a quantitative approach by analyzing the Degree of Decentralization, PAD Effectiveness Ratio, Revenue Growth and analysis of Regional Government Expenditure. The results show that West Sulawesi Province is dominated by the contribution of the central government in the form of balancing funds. In addition, high regional government spending for consumption compared to investment reduces fiscal space to encourage economic growth. Expenditure autonomy will be less effective if spending is allocated primarily for less productive activities. The main challenge of fiscal decentralization in Indonesia is no longer providing as much funding as possible to regions, but how to ensure that regional governments can use the available funds wisely to improve community welfare.
IMPLEMENTATION MODEL OF BANDUNG STUNTING RESPONSE PROGRAM WITH SAFE AND HEALTHY FOOD (BANDUNG TANGINAS) IN KARANG PAMULANG VILLAGE, BANDUNG CITY Abdullah, Sait -
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.26696

Abstract

This study was conducted to analyze the implementation of the Bandung Tanginas program in the Karang Pamulang Village area using the  Van  Meter and Van Horn implementation model theory which has 6 (six) variables in it consisting of: Policy Standards  and  Objectives, Resources, Communication, Characteristics of Implementing Agents, Economic, Social, and  Political Environment, and Implementing Attitudes. by using the method of approach qualitative research through interviews and documentation studies. The findings in the research on  the implementation of the  Bandung Tanginas program in Karang Pamulang Village have not shown good enough performance because  in  its  implementation there are   still several obstacles ranging from the selection of beneficiaries that are not in accordance with the targets and standards, consistency in the implementation time of the program,  to community involvement in its implementationto achieve the objectives of the Bandung Tanginas program, namely providing additional food ingredients to pregnant women, breastfeeding mothers, and children under two years old who fall into the underprivileged category so as to prevent and overcome stunting problems in the city of Bandung, especially Karang Pamulang Village. Therefore, based on research that has been conducted using Van Meter and Van Horn implementation model theory, researchers provide recommendations for implementation models that can be used to improve the performance of the Bandung Tanginas program in Karang Pamulang Village. The proposed recommendations for the Bandung Tanginas program provide efforts that can be made by the village to implement the Bandung Tanginas program.   
MPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)(STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG Febryanti, Ikka; Indiati, Indiati; Pane, Muhammad Alwiadi; Astuti, Pudji
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i1.26628

Abstract

Beberapa negara menghadapi permasalahan gizi atau malnutrisi pada anak usia sekolah dan permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah Indonesia membentuk Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, dengan program “Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengungkap bagaimana Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SDN 3 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen, Kabupaten Malang telah dilakukan sejak awal tahun 2025 dan belum ada regulasi tertulis khusus terkait implementasi MBG. Faktor pendukungnya adalah 1) kebijakan pemerintah, 2) kebijakan satuan pendidikan. Faktor penghambatnya adalah 1) Keterbatasan anggaran, dan 2) Tata kelola pendidikan yang belum optimal.

Page 8 of 8 | Total Record : 79

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue