cover
Contact Name
hasanmuaziz
Contact Email
hasanmuaziz@unusia.ac.id
Phone
+6285733977299
Journal Mail Official
alwasath@unusia.ac.id
Editorial Address
Tower A lantai UNUSIA Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : 27216160     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 141 Documents
Asas Ne Bis In Idem dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Komparatif antara Sitem Hukum Indonesia dan Prancis Rakha Ahmad Rabani
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1898

Abstract

The principle of ne bis in idem is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty and protects human rights from repeated prosecution for the same act. This study aims to conduct a comparative analysis of the application of the ne bis in idem principle within the criminal justice systems of Indonesia and France, as well as its implications for legal certainty and the protection of human rights. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the application of the ne bis in idem principle in Indonesia still faces various challenges, both normative and practical, primarily due to overlapping legal regimes and inconsistencies in interpretation. In contrast, France applies this principle more consistently through the harmonization of national law with European Union law. This study underscores the importance of strengthening the application of the ne bis in idem principle in Indonesia to ensure legal certainty and a fair legal process.
Tinjauan Hukum Pada Tradisi Tajdid Nikah Dengan Tajammul: A Study at the Religious Affairs Office of Sumowono Subdistrict, Semarang Regency Siti Maesaroh; Muhtar Said; Riswanto
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1914

Abstract

Tradisi tajdid nikah atau pembaruan akad dengan unsur tajammul (memperindah prosesi) semakin marak akhir-akhir ini. Praktik tersebut muncul dengan berbagai alasan yang berada di luar ketentuan hukum positif, padahal aturan hukum telah menegaskan kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 6 KHI, serta PMA Nomor 19 Tahun 2018. Fenomena yang tidak sejalan dengan regulasi ini menjadi fokus kajian penulis dalam meneliti aspek hukumnya. Dalam praktiknya, banyak ditemukan pernikahan dengan wali yang berbeda agama dari mempelai. Kasus semacam ini juga cukup sering terjadi di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Tujuan utama penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis hukum dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyaraka,;yang dimaksaud dalam fenomena kasus tersebut adalah karena adanya pembaruan pernikahan (tajdid nikah ) dengasn unsur tajammul (memperindah pernikahan), hal tersebut masih bernuansa kontradiktif dalam memahaminya, sehingga menjadi tujuan utama pula untuk menjelaskan dan memberikan kefahaman hukum secara terperinci dan transparan dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan posisi wali dalam pernikahan beda agama dengan calon mempelai perempuan. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
Constitutional Rights Conflict in Child Marriage: Prioritizing the Right to Child Development Over the Right to Form a Family Fauzan Al Gifar; Zulayka Muchtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1921

Abstract

This article presents a conflict of constitutional rights over child marriage in Indonesia, more specifically the tension between the right to establish a family through lawful marriage (Article 28B(1) of 1945 Constitution of Republic of Indonesia) and the right of children to their life, growth, development and protection from violence and discrimination (Article 28B(2)). The conducting of this study uses a normative juridical method, in which the sources of law used were statute, concepts and case laws. The judgment states that the right to marry and found a family is not absolute, but rather subject to legitimate restrictions under article 28J(2) of the Constitution and thereby upholds the children’s perspective to rights applying in accordance with the best interests of the child principle. While the minimum age for marriage now stands equally at 19 years for both sexes, the marriage dispensation procedure may contradict child protection aims and give rise to legal uncertainty particularly in light of disharmonising regulations with the child protection system when being applied with a soft touch.
Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indra Bayu Nugroho; Yudi Widagdo Harimurti
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1989

Abstract

Pancasila sebagai nilai kepribadian bangsa yang berhasil digali dan di kristalisasi oleh para pendiri bangsa, dewasa ini menghadapi tantangan yang begitu massif dan signifikan, tantangan tersebut tidak lain Adalah berasal dari perkembangan modernisasi dan globalisasi yang begitu masif, yang kemudian berimplikasi pada lunturnya nilai hidup Masyarakat karena pengaruh berbagai budaya luar, bahkan banyak pihak yang menganggap Pancasila dewasa ini hanya sebatas pada simbolitas belaka. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan utama, mengingat sebuah bangsa dan negara yang kehilangan nilai yang juga secara sekaligus merupakan jati dirinya akan kehilangan arah dan masuk pada ambang dekadensi moral kemanusiaan, sehingga diperlukan Upaya konkrit untuk melakukan reaktualisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dalam Upaya untuk menjadikan nilai Pancasila tetap relevan dengan paradigma modernisasi dan globalisasi, Upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan konseptualisasi kebijakan ideologi nasional kotemporer, berupa pewajiban sertifikasi ideologi nasional bagi Masyarakat sipil, sebagai bentuk internalisasi nilai Pancasila menggunakan instrumen Pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi tersebut nantinya wajib bagi seluruh lapisan Masyarakat yang mana output Batasannya Adalah menjadikan sertifikat hasil dari Pendidikan, sebagai syarat untuk melakukan pengurusan administratif. Hal ini tentu relevan dengan paradigma pelembagaan Pancasila yang telah diserahkan sepenuhnya kepada suatu lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga lazim disebut sebagai BPIP. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan dari penelitian ini adalah dimulai dengan melakukan Analisa terhadap permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi data serta sumber bahan hukum, yang kemudian dilakukan klasifikasi relevansi data tersebut dengan penelitian yang dilakukan, tahapan selanjutnya Adalah melakukan telaah terhadap data dan sumber bahan hukum, serta yang terakhir Adalah menuangkan hasil Analisa dan konseptualisasi penelitian.
Dinamika Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024 Romi Maulana
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/2057

Abstract

Resensi ini mengulas buku “Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024” yang merupakan kumpulan tulisan dengan topik manajemen penyelesaian persoalan hukum yang memuat pengalaman-pengalaman jajaran KPU sebagai penyelenggara pemilu denga memberikan analisis mendalam dan evaluasi kritis terhadap implementasi dan persoalan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Indonesia. Penulisan buku ini di dorong atas berbagai catatan dari penyelesaian permasalahan hukum yang menyertai proses pemilu mulai dari tahapan pencalonan hingga Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Resensi buku ini menyimpulkan bahwa dalam kontestasi penyelenggaraan pemilu legislatif yang melibatkan ribuan calon legislatif dari berbagai tingkatan telah diwarnai adanya sengketa yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran hukum maupun perbedaan cara penerapan hukum, serta alasan lainnya terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur
Bridging the Definitional Gap In International Human Rights Law: A Comparative Analysis of Cedaw and Devaw on Gender-Based Violence In Turkey, Indonesia, and South Africa Noer Mawaddah Ainina; Supian; Öğr. Üyesi Seyfulloh Hasar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i2/2194

Abstract

International human rights law still relies on a definition of gender-based violence that many scholars regard as doctrinally incomplete. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) frames gender-based violence chiefly as a manifestation of discrimination, whereas the Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW) treats it as a distinct category of harm covering physical, sexual, and psychological suffering. This article argues that the divergence between the two framings contributes to inconsistent judicial and legislative responses to gender-based violence across states. The findings show three distinct pathways to the same failure: Turkey's 2021 withdrawal from the Istanbul Convention, Indonesia's uneven enforcement of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence despite its comprehensive text, and South Africa's persistent implementation gap under the National Council on Gender-Based Violence and Femicide Act of 2024, whose own definition already mirrors DEVAW's broader scope.
Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak oleh Ayah Kandung: Studi Putusan No. 352/PID.SUS/2024/PN CBI: Studi Putusan No. 352/PID.SUS/2024/PN CBI Vini Juliana
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i2/1814

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan orang tua terhadap anak, bahkan anak kandung sendiri semakin meningkat jika dilihat dari pemberitaan media. Salah satu contohnya adalah kasus di Parung, Bogor, yang viral pada Februari 2024, di mana seorang anak perempuan di bawah usia 7 tahun (6 tahun 9 bulan) dipukuli berulang kali oleh ayah kandungnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesungguhnya bagi korban kekerasan anak dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis-empiris terhadap penegakan perlindungan hukum bagi korban, berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas. Merujuk pada putusan tersebut, penulis menganalisis kasus ini melalui kacamata asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada korban juga kurang memadai, terutama terkait pemulihan psikologis, dan beberapa aspek pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun anjuran yang tertuang dalam putusan pengadilan
Integrating Halal Certification and Lifestyle Awareness: Maqasid al-Shari’ah Insights from Indonesia and Malaysia Martha Eri Safira; Khusniati Rofi’ah; Muh. Maksum; Nor Fahimah
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i2/1972

Abstract

Indonesia and Malaysia have emerged as key drivers of the Southeast Asian halal ecosystem, representing two complementary models of halal governance. This study employs a qualitative-comparative approach by examining Indonesia’s Law No. 33 of 2014 as amended by Law No. 6 of 2023 on Halal Product Assurance and Malaysia’s Trade Descriptions Act 2011, complemented by field interviews with micro, small, and medium enterprises (MSMEs), communities, and related government agencies. The analysis focuses on three key dimensions: (1) the legal and institutional frameworks of halal certification, (2) strategies for accelerating certification and enhancing MSME inclusivity, and (3) the role of education in fostering halal lifestyle awareness. Findings reveal that Indonesia excels in administrative acceleration and digitalization through self-declare, the SEHATI program, and the SiHalal Online platform, while Malaysia maintains international credibility through JAKIM and HDC’s multi-layered governance and the Digital Halal Hub 2025 initiative. In the educational dimension, Malaysia integrates halal awareness into formal curricula, whereas in Indonesia, religious and legal consciousness grows through fiqh al-da‘wah based community assistance and training programs.
Paradigma Shallow Ecology dan Deep Ecology dalam Kebijakan Hukum Lingkungan: Analisis Kerusakan Mangrove di Teluk Benoa Pardianto; Anak Agung Mirah Dessy Ratna Dewi; Gede Panca Jayaningrat; Wahyu Permadi
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i2/2020

Abstract

Environmental degradation has become a critical issue in modern legal discourse, particularly in relation to natural resource management and sustainable development policies. The damage to mangrove ecosystems in Benoa Bay, Bali, allegedly caused by hydrocarbon contamination from energy distribution activities, illustrates the conflict between economic development interests and environmental protection. In the context of legal philosophy, this phenomenon reflects the dominance of the shallow ecology paradigm, which views nature primarily as an instrument for human economic interests, rather than the deep ecology paradigm that recognizes the intrinsic value of nature and the interconnectedness between humans and ecosystems. Previous studies have generally examined mangrove ecosystem degradation from ecological, environmental management, or policy implementation perspectives. However, limited attention has been given to philosophical analysis regarding how legal paradigms influence environmental policy and environmental governance. This study aims to analyze how the paradigms of shallow ecology and deep ecology influence environmental legal policies and how these paradigms can explain the occurrence of mangrove ecosystem degradation in Benoa Bay. This research uses a normative juridical method with a philosophical and conceptual approach. The locus of the study focuses on the mangrove ecosystem in Benoa Bay as a case study of environmental degradation. Data were obtained through literature studies of legal regulations, environmental law doctrines, scientific publications, and previous research findings. The analysis was conducted through qualitative and normative interpretation by examining legal principles related to environmental protection, particularly those contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The findings indicate that environmental policies that prioritize economic growth tend to reflect the shallow ecology paradigm, which potentially weakens environmental protection mechanisms. The novelty of this research lies in its philosophical analysis of environmental law by emphasizing the importance of integrating the deep ecology paradigm into environmental policy-making and legal enforcement. The study recommends strengthening environmental governance, enhancing supervision of environmental permits and environmental impact assessments, and incorporating ecological justice principles into environmental law policies. Future research is encouraged to develop interdisciplinary approaches that integrate environmental philosophy, environmental law, and sustainable development frameworks
Hukum dan Rasionalitas dalam Perspektif Max Weber Amsar A. Dulmanan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i2/2101

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara hukum dan rasionalitas dalam perspektif Max Weber dengan menempatkan hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Weber memandang bahwa perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong lahirnya bentuk-bentuk otoritas yang semakin rasional dan birokratis. Melalui pendekatan sosiologi hukum, Weber membedakan berbagai tipe rasionalitas hukum, mulai dari hukum formal hingga hukum substantif, serta menunjukkan bagaimana sistem hukum modern memperoleh legitimasi melalui aturan yang impersonal, konsisten, dan dapat diprediksi. Mengurai keterkaitan antara rasionalitas hukum dengan perkembangan negara modern, kapitalisme, dan birokrasi sebagai institusi utama masyarakat modern. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum dalam perspektif Weber tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai manifestasi rasionalitas yang memungkinkan terciptanya keteraturan, kepastian, dan legitimasi dalam kehidupan sosial modern.