cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hasanmuaziz
Contact Email
hasanmuaziz@unusia.ac.id
Phone
+6285733977299
Journal Mail Official
alwasath@unusia.ac.id
Editorial Address
Tower A lantai UNUSIA Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27216160     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Asas Ne Bis In Idem dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Komparatif antara Sitem Hukum Indonesia dan Prancis Rakha Ahmad Rabani
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1898

Abstract

The principle of ne bis in idem is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty and protects human rights from repeated prosecution for the same act. This study aims to conduct a comparative analysis of the application of the ne bis in idem principle within the criminal justice systems of Indonesia and France, as well as its implications for legal certainty and the protection of human rights. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the application of the ne bis in idem principle in Indonesia still faces various challenges, both normative and practical, primarily due to overlapping legal regimes and inconsistencies in interpretation. In contrast, France applies this principle more consistently through the harmonization of national law with European Union law. This study underscores the importance of strengthening the application of the ne bis in idem principle in Indonesia to ensure legal certainty and a fair legal process.
Tinjauan Hukum Pada Tradisi Tajdid Nikah Dengan Tajammul: A Study at the Religious Affairs Office of Sumowono Subdistrict, Semarang Regency Siti Maesaroh; Muhtar Said; Riswanto
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1914

Abstract

Tradisi tajdid nikah atau pembaruan akad dengan unsur tajammul (memperindah prosesi) semakin marak akhir-akhir ini. Praktik tersebut muncul dengan berbagai alasan yang berada di luar ketentuan hukum positif, padahal aturan hukum telah menegaskan kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 6 KHI, serta PMA Nomor 19 Tahun 2018. Fenomena yang tidak sejalan dengan regulasi ini menjadi fokus kajian penulis dalam meneliti aspek hukumnya. Dalam praktiknya, banyak ditemukan pernikahan dengan wali yang berbeda agama dari mempelai. Kasus semacam ini juga cukup sering terjadi di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Tujuan utama penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis hukum dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyaraka,;yang dimaksaud dalam fenomena kasus tersebut adalah karena adanya pembaruan pernikahan (tajdid nikah ) dengasn unsur tajammul (memperindah pernikahan), hal tersebut masih bernuansa kontradiktif dalam memahaminya, sehingga menjadi tujuan utama pula untuk menjelaskan dan memberikan kefahaman hukum secara terperinci dan transparan dalam konteks praktisnya serta dampaknya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan posisi wali dalam pernikahan beda agama dengan calon mempelai perempuan. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
Constitutional Rights Conflict in Child Marriage: Prioritizing the Right to Child Development Over the Right to Form a Family Fauzan Al Gifar; Zulayka Muchtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1921

Abstract

This article presents a conflict of constitutional rights over child marriage in Indonesia, more specifically the tension between the right to establish a family through lawful marriage (Article 28B(1) of 1945 Constitution of Republic of Indonesia) and the right of children to their life, growth, development and protection from violence and discrimination (Article 28B(2)). The conducting of this study uses a normative juridical method, in which the sources of law used were statute, concepts and case laws. The judgment states that the right to marry and found a family is not absolute, but rather subject to legitimate restrictions under article 28J(2) of the Constitution and thereby upholds the children’s perspective to rights applying in accordance with the best interests of the child principle. While the minimum age for marriage now stands equally at 19 years for both sexes, the marriage dispensation procedure may contradict child protection aims and give rise to legal uncertainty particularly in light of disharmonising regulations with the child protection system when being applied with a soft touch.
Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indra Bayu Nugroho; Yudi Widagdo Harimurti
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1989

Abstract

Pancasila sebagai nilai kepribadian bangsa yang berhasil digali dan di kristalisasi oleh para pendiri bangsa, dewasa ini menghadapi tantangan yang begitu massif dan signifikan, tantangan tersebut tidak lain Adalah berasal dari perkembangan modernisasi dan globalisasi yang begitu masif, yang kemudian berimplikasi pada lunturnya nilai hidup Masyarakat karena pengaruh berbagai budaya luar, bahkan banyak pihak yang menganggap Pancasila dewasa ini hanya sebatas pada simbolitas belaka. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan utama, mengingat sebuah bangsa dan negara yang kehilangan nilai yang juga secara sekaligus merupakan jati dirinya akan kehilangan arah dan masuk pada ambang dekadensi moral kemanusiaan, sehingga diperlukan Upaya konkrit untuk melakukan reaktualisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dalam Upaya untuk menjadikan nilai Pancasila tetap relevan dengan paradigma modernisasi dan globalisasi, Upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan konseptualisasi kebijakan ideologi nasional kotemporer, berupa pewajiban sertifikasi ideologi nasional bagi Masyarakat sipil, sebagai bentuk internalisasi nilai Pancasila menggunakan instrumen Pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi tersebut nantinya wajib bagi seluruh lapisan Masyarakat yang mana output Batasannya Adalah menjadikan sertifikat hasil dari Pendidikan, sebagai syarat untuk melakukan pengurusan administratif. Hal ini tentu relevan dengan paradigma pelembagaan Pancasila yang telah diserahkan sepenuhnya kepada suatu lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga lazim disebut sebagai BPIP. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan dari penelitian ini adalah dimulai dengan melakukan Analisa terhadap permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi data serta sumber bahan hukum, yang kemudian dilakukan klasifikasi relevansi data tersebut dengan penelitian yang dilakukan, tahapan selanjutnya Adalah melakukan telaah terhadap data dan sumber bahan hukum, serta yang terakhir Adalah menuangkan hasil Analisa dan konseptualisasi penelitian.
Dinamika Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024 Romi Maulana
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/2057

Abstract

Resensi ini mengulas buku “Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024” yang merupakan kumpulan tulisan dengan topik manajemen penyelesaian persoalan hukum yang memuat pengalaman-pengalaman jajaran KPU sebagai penyelenggara pemilu denga memberikan analisis mendalam dan evaluasi kritis terhadap implementasi dan persoalan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Indonesia. Penulisan buku ini di dorong atas berbagai catatan dari penyelesaian permasalahan hukum yang menyertai proses pemilu mulai dari tahapan pencalonan hingga Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Resensi buku ini menyimpulkan bahwa dalam kontestasi penyelenggaraan pemilu legislatif yang melibatkan ribuan calon legislatif dari berbagai tingkatan telah diwarnai adanya sengketa yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran hukum maupun perbedaan cara penerapan hukum, serta alasan lainnya terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur

Page 14 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2026): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol. 3 No. 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum Vol 3 No 1 (2022): Humanism in Law Enforcement Vol 2 No 2 (2021): Pandemic, Human Right, and Public Regulations Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemi, HAM dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum More Issue