cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hasanmuaziz
Contact Email
hasanmuaziz@unusia.ac.id
Phone
+6285733977299
Journal Mail Official
alwasath@unusia.ac.id
Editorial Address
Tower A lantai UNUSIA Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27216160     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Judicial Deliberations Herlambang, Unu Putra
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/2n3mxd39

Abstract

Buku Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (2004) karya Mitchel de S.-O.-l’E. Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis, dan European Court of Justice (ECJ). Lasser mengeksplorasi bagaimana masing-masing sistem membentuk, menyembunyikan, atau mengekspresikan proses internal deliberasi hakim, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada legitimasi institusi peradilan di mata publik. Melalui pendekatan naratif dan analisis diskursif, Lasser menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya merupakan mekanisme pengambilan keputusan hakim, tetapi juga strategi institusional untuk mengelola kekuasaan, otoritas, dan transparansi. Buku ini membuka ruang refleksi baru tentang hubungan antara bentuk deliberasi, budaya hukum, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam konteks demokrasi modern dan integrasi supranasional. Review ini mengulas gagasan utama Lasser, membandingkan praktik deliberatif di ketiga yurisdiksi serta menyoroti implikasinya bagi wacana reformasi dan legitimasi peradilan kontemporer.
PENEGAKAN ATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Tri Deri; Unu Herlambang
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1139

Abstract

Corruption is a crucial issue, where repeat offenses (recidivism) reflect the weak deterrent effect of the current punishment system. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against repeat offenders of corruption and to review the possibility of applying the death penalty in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. The study uses a normative juridical approach, with data collection techniques through literature study. The analysis was conducted using the theory of law enforcement systems and the theory of punishment to assess the extent to which the legal system is capable of creating certainty, justice, and legal benefits in the context of eradicating corruption. The results of the study show that although legal provisions have provided room for the imposition of maximum penalties, their implementation is still weak and has not touched on cases of repetition that are classified as serious. Therefore, political courage and consistency in law enforcement are needed in order to achieve the objectives of the law optimally.  
Tindakan Pejabat Negara Ahamad Wildan Sukhoyya
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1802

Abstract

Tindakan Pejabat Negara merupakan buku yang dikarang oleh Muhtar Said. latar belakang buku ini diciptakan, sebenarnya buku ini adalah perpanjangan dari buku sebelumnya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara” yang kemudian dibongkar dan diperbaiki dengan memasukan bab tentang fiktif positif, perbuatan melawan hukum penguasa, batas maksimal upaya administratif dan beberapa tulisan jurnal yang kemudian sudah diperbaiki. Penggabungan tulisan tersebut harus dilakukan karena mempunyai tema yang sama, sehingga disayangkan kalau harus ditulis dan dipublikasikan secara terpisah, mengingat ini adalah tema yang sama sehingga penulis menganggap ini akan bermanfaat bagi referensi pengetahuan terkait dengan tindakan pejabat tata usaha negara atau badan publik.
Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption Fitria Dewi Navisa
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1660

Abstract

This study employs a normative juridical method with qualitative analysis by examining legislation, court decisions, legal doctrine, and administrative enforcement practices related to abuse of authority. Case-based analysis is also applied to assess the implementation of the Administrative Court’s (PTUN) role in reviewing and determining acts of abuse of power prior to criminal proceedings. The findings reveal that abuse of authority in corruption cases often arises from weak internal oversight, poor ethical standards, and the ambiguous interpretation of administrative powers. The Administrative Court functions as a preventive and corrective mechanism by testing and annulling administrative decisions that exceed legal limits. However, the effectiveness of its role remains constrained by limited coordination between administrative and criminal justice systems. This study contributes by emphasizing the need to strengthen judicial oversight, ethical governance, and regulatory synergy to support a corruption-free administration.
Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Setiawan, Danu Ade
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1794

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan dengan pendekatan kekayaan negara berubah menjadi tata kelola BUMN secara profesional berdasarkan profesionalisme bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perubahan tata kelola BUMN paska Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut telah memenuhi prinsip teori kepastian hukum. Analisa secara mendalam dilakukan melalui tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu kualitas norma atau aturan hukum (substansi), kinerja dan peran lembaga terkait (struktur), serta pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipandang dari teori kepastian hukum, secara substansi masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, tindak pidana korupsi serta peraturan terkait lainnya yang berpotensi menyebabkan multitafsir dalam implementasi hukum sekaligus menyebabkan ketidakpastian hukum.
Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara–Korporasi Mukhammad Hykhal Shokat Ali
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1797

Abstract

Artikel ini menelaah perubahan mendasar status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1/2025) yang mengubah (perubahan ketiga) UU 19/2003. Secara historis, doktrin 'kekayaan negara yang dipisahkan' menempatkan modal negara pada BUMN sebagai bagian dari rezim keuangan negara (UU 17/2003), yang melahirkan konsekuensi audit, akuntabilitas, serta peluasan pertanggungjawaban pidana korupsi ketika terjadi kerugian pada BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkaya perdebatan itu dengan menimbang batas-batas antara keuangan negara dan kekayaan persero. UU 1/2025 mengintroduksi konstruksi baru yang mempertegas pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara dalam aspek kerugian, menata struktur kepemilikan—antara lain melalui pembentukan entitas pengelola investasi negara (Danantara)—serta menyelaraskan prinsip tata kelola korporasi dengan tujuan pelayanan publik dan penciptaan nilai ekonomi
Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Ahmad Fauzan; M.Ayman
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1801

Abstract

Pelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual di Metaverse, sehingga perlindungan terhadap korban belum terpenuhi. UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS belum mampu secara komprehensif menjerat pelaku dan melindungi korban pelecehan seksual di Metaverse. Implikasi dari penelitian ini perumusan model perlindungan hukum transformatif melalui norma kekerasan di dunia maya, yang disinkronkan ke dalam hukum positif dan dijustifikasi oleh hukum pidana Islam ta'zir. Norma kekerasan di dunia maya yang dirumuskan selaras dengan prinsip hukum pidana Islam ta'zir, di mana penentuan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (ulil amri) untuk menjerat pelaku dan melindungi korban dengan mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).
Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo Fifidiana
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2/1805

Abstract

Resensi ini mengulas buku "Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan" karya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, sebuah karya fundamental yang menggugat dominasi positivisme hukum di Indonesia. Tulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalam formalisme prosedural (gejuridiseerd recht). Analisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkan manusia, bukan aturan, sebagai pusat dari hukum. Konsep-konsep kunci seperti "berpikir hukum secara sosial", "kemajemukan hukum" (legal pluralism), dan puncaknya, “beyond the call of rules”, dibahas sebagai solusi untuk mengembalikan hukum pada tujuannya yang hakiki, yaitu mencapai keadilan substantif dan kebahagiaan masyarakat. Resensi ini menyimpulkan bahwa buku tersebut merupakan sebuah manifesto intelektual yang relevansinya semakin kuat, dan menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang mendambakan wajah hukum yang lebih manusiawi.
Pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masa Depan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Minan, Ahsanul; Ahsanul Minan; Kartini Laras Makmur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v6i2

Abstract

This study analyzes the institutional transformation of migrant worker protection in Indonesia through the establishment of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) under Presidential Regulations No. 165 and 166 of 2024. The research applies historical institutionalism and legal institutionalism approaches to examine the interaction between the historical evolution of policies and law as a normative institution. The findings reveal that the establishment of KP2MI represents a critical juncture in Indonesia’s labor migration governance reform. The shift from an agency to a ministry signifies a transition from a coordinative to an executorial protection paradigm. However, the institution’s effectiveness remains constrained by bureaucratic path dependence, overlapping ministerial authorities, and the lack of legal and service integration. The study concludes that KP2MI’s success depends on strengthening its legal foundation, cross-sectoral coordination, and the implementation of a human-centered and accountable governance model. It recommends reforming the legal framework, digitizing protection systems, and enhancing public participation as the pillars of a just and effective institutional protection mechanism for migrant workers.

Page 13 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol. 3 No. 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 1 (2022): Humanism in Law Enforcement Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2021): Pandemic, Human Right, and Public Regulations Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy Vol 2 No 1 (2021): Pandemi, HAM dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum More Issue