cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
hasanmuaziz
Contact Email
hasanmuaziz@unusia.ac.id
Phone
+6285733977299
Journal Mail Official
alwasath@unusia.ac.id
Editorial Address
Tower A lantai UNUSIA Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27216160     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum is an academic law journal published by the Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). This Journal is opened for academics or professionals and focussed on various legal disciplines such as but not limited to constitutional law, labor law, private law, philosophy of law, international law, and Islamic law. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum published periodically in April and November articles written in English and Bahasa Indonesia. E-ISSN 2721-6160 That can be accessed on http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E-commerce di Era Digital Laras Makmur, Kartini; Ilham, Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1371

Abstract

Di era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamika tersebut yang berupa aspek hukum dalam transaksi e-commerce serta aspek perikatan dan implementasinya baik dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia maupun antarnegara. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkan bisa berkontribusi pada upaya memahami dinamika implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce di era digital ini. Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksi konvensional dengan pembeda pemanfaatan sistem elektronik. Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
Integritas Penyelenggara Pemilu Muaziz, Muhamad Hasan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1408

Abstract

Buku dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bahwa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Maesaroh, Siti
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1493

Abstract

The results of this research are to find out what form of protection the law provides for children's rights after divorce, namely through preventive and repressive actions to provides confirmation to parents not to neglect their duties and obligations in fulfilling children's rights. If this right is not fulfilled properly and appropriately, the courts and competent legal institutions can impose sanctions and revoke parental rights for their negligence. In revoking parental rights, the child's obligations to the parents remain and do not change so that the parents are still obliged to fulfill them until the child grows up.
Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani; Minan, Ahsanul; Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1513

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.
The The Principle Of Consensus In Interfaith Marriage In Indonesia Harahap, Maisaroh
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1521

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan isu yang masih menjadi polemik di Indonesia. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun perdebatan tentang pelaksanaannya masih terus berlangsung. Salah satu prinsip penting dalam pernikahan adalah asas konsensus atau kerelaan dari kedua mempelai. Abstrak ini mengkaji bagaimana asas konsensus diterapkan dalam pernikahan beda agama di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Pembahasan mencakup analisis terhadap ketentuan hukum positif Indonesia terkait pernikahan beda agama, serta perspektif dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, abstrak ini juga mengkaji praktik pelaksanaan pernikahan beda agama di lapangan dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan asas konsensus dalam pernikahan beda agama di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi solusi dan rekomendasi untuk menjembatani perbedaan pandangan dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul
Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan; Hidayah, Nabilah Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1575

Abstract

Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia
REKONSTRUKSI KEWENANGAN KPU DALAM MENENTUKAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPR RI DAN DPRD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 80/PUU-XX/2022 Nurlaili Rahmawati; A Fahrur Rozi; Habib Filah Akbar Saputra
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/k7f6ma11

Abstract

The authority of the General Election Commission (KPU) to determine electoral districts and seat allocations in elections has experienced ups and downs. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 returns the authority of electoral districts and seat allocation to KPU absolutely through the General Election Commission Regulation (PKPU). This research aims to re-examine the authority of state institutions in the formation of electoral districts and the allocation of seats in elections through the scope of authority and the principle of institutional control (checks and balances). This research method uses a qualitative-library approach by examining normative law and legislation (statute approach), as well as related regulations. Primary legal materials are decisions and applicable laws and regulations, while secondary legal materials are books, scientific journals, and online news. The results of this study indicate that the arrangement of electoral regions and seat allocation is part of the KPU's authority as an Election Organiser based on the concept of administrative authority and state institutional principles.
Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Hartanto, Hartanto; Nany Boor Kurniyati; Muhammad Dendy Alfariski; Muhamad Rusdi; Elza Qorina Pangestika
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/jtfscm39

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi merupakan keniscayaan dan menunjukkan tanda kemajuan, hal ini terjadi di seluruh belahan dunia; mensinergikan antara kegiatan manusia dengan teknologi informatika merupakan loncatan perkembangan teknologi bahkan peradaban. Jika kita cermati UU ITE ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang benar-benar persoalan informasi dan transaksi elektronik dan unsur pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP; secara khusus dalam penelitian ini terkait pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berpendapat bahwa, pertama:  penulis berpendapat saat ini belum efektif, namun seiring berjalannya waktu dan dalam konteks kecepatan penegak hukum untuk menegakkan hukum sudah memiliki progres yang baik, mengingat argumentasi bahwa hukum tidak harus mengatur sesuatu yang menjadi tujuan maksimal, tetapi setidaknya aturan untuk mencapai tujuan minimal, dikaitkan dengan mengikuti perkembangan masyarakat.
Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria : Studi Kasus Kota Depok Mara Ongku Hsb
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/dzmtgt13

Abstract

Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan buku buku yang tentunya berkaitan dengan Konflik Agraria serta menggunakan data tersier yang bersumber dari berita berita yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria menjadikan penghambat dalam mewujudkan Reforma Agraria yang bertujuan Mengurangi Ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah di Kota Depok, maka dari itu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Konflik Agraria, agar Ketimpangan Penguasaan atas tanah benar benar dihapuskan dan terwujudnya penataan secara lebih baik dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat
Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria: Studi Kasus Pertanahan Kota Depok Mustova, Muhammad Zainul Mustova; Mustova, mz_mustova; Setya Indra Arifin; Erfandi
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/gn0c7f65

Abstract

Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan buku buku yang tentunya berkaitan dengan Konflik Agraria serta menggunakan data tersier yang bersumber dari berita berita yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria menjadikan penghambat dalam mewujudkan Reforma Agraria yang bertujuan Mengurangi Ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah di Kota Depok, maka dari itu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Konflik Agraria, agar Ketimpangan Penguasaan atas tanah benar benar dihapuskan dan terwujudnya penataan secara lebih baik dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat.

Page 12 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Elections and Constitution Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber Vol. 3 No. 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan Vol 3 No 2 (2022): Acces to Justice Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum Vol 3 No 1 (2022): Humanism in Law Enforcement Vol 2 No 2 (2021): Pandemic, Human Right, and Public Regulations Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemi, HAM dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum More Issue