Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Articles
178 Documents
<![CDATA[MODEL KADERISASI PDIP DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2009 ]]>
<![CDATA[Aryojati Ardipandanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v2i1.288
<![CDATA[Facing Legislative Election 2009, PDIP practices caderization method that emphasizing the aspect of Party ideology, but as a matter of fact this is not supported by giving substance or matter of caderization that giving attention to increasing quality and capability of each Cader of PDIP itself individually, especially in circumtances of leadership, disipline, militancy, and loyalty. This indicates as well there is still a difference of point of view among the Party Leaders in the matter of substances which are needed to be given in each Party caderization programs.]]>
<![CDATA[Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi [The Failure of the Labor Movement And Labor Party in the Reform Era General Election] ]]>
<![CDATA[Dodi Faedlulloh]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v10i2.1448
<![CDATA[This article explains about the labor movement as an agenda of its organization (labor party) to pursue labor’s aspirations which have been rarely accommodated by government. A possible strategy that can be devised by the labor movement to establish a political party is by developing a strong constituency. This can be achieved by accommodating discussions on important issues from the grassroot level to identify problems and solutions as a form of political education for both labors and the public in general. Moreover, the labor movement needs to promote coordination and avoid inter-organizational disharmony and division. All labor practitioners shall work together and share ideas to shape a committed vision towards establishment of the labor party. Another vital part of this agenda lies in the importance of the implementation of general elections that facilitates the movement of alternative parties. Therefore, current formal administrative rules that hinder the registration of new political parties need to be urgently revised to promote better democracy in Indonesia.AbstrakArtikel ini membahas tentang gerakan buruh dalam agenda membangun partainya sendiri untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi buruh yang selama ini tidak diakomodasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh untuk membuka kemungkinan membentuk partai politik yaitu dengan membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah dalam mengidentifikasi masalah beserta tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh juga harus segera melakukan konsolidasi. Seluruh aktivis buruh duduk bersama dan bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERDAGANGAN BERAS DAN KETAHANAN PANGAN DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Iwan Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v4i2.320
<![CDATA[Rice trade has function to maintan sufficient rice stock for fulfill domestic demand. Some of main rice exporter and importer countries in world market are in Southeast Asia region, so changing in traded rice quantities will influence trade flow. Rice as strategies commodities and so many countries have intervented in domestic rice market to achieve food security and political security. The aim of this paper is analysis of development of rice trade in southeast asia countries related with food security. Anlysis desciptive approached is applied to answer that aim. The result showed that in 2005-2012, growth rate of rice impor in Southeast Asia countries is 14,08 percent and dan rice consumption share is more than 22 percent to world rice consumption. Growth rate of its rice export is 2,21 percent and supporting paddy production share is more than 30 percent to paddy production in the world. Government has intervented rice market through international trade, such as rice export ban and license scheme, and domestic rice price stabilization policy to maintan rice stock refer to food security. Economic integration through ASEAN Economy Comunnity will be a important moment as a base to achieve food security and making rice market more opened intra-Southeast Asia countries.]]>
<![CDATA[Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation Between West Java, Indonesia And South Australia [Desentralisasi Kerja Sama Luar Negeri: Studi Kasus Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indonesia Dan Austra] ]]>
<![CDATA[Andriani Florencia Dharmajaya]]>;
<![CDATA[Anggara Raharyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v10i1.1316
<![CDATA[Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as para-diplomacy, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java’s side.AbstrakKerja sama antar Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini berfokus pada praktek paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dari kerja sama provinsi yang telah dilaksanakan dari pembaharuan perjanjian kerja sama pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama. Dari analisis ini, kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal. Walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.]]>
<![CDATA[MENGAPA KELOMPOK “TIDAK SETUJU” DIPERLAKUKAN TIDAK SETARA DALAM PILKADA CALON TUNGGAL TAHUN 2015? ]]>
<![CDATA[Ikhsan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v8i1.880
<![CDATA[Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam praktiknya, tidak semua pihak setuju dengan Pilkada calon tunggal tahun 2015. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju" yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Mengapa kelompok “tidak setuju” diperlakukan tidak setara dalam Pilkada calon tunggal di tahun 2015? Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari aturan pemilu dan hubungan antara demokrasi dan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam di ketiga daerah disertai pengumpulan data-data sekunder dari sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab tidak diakomodirnya kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal di tahun 2015 adalah ketiadaan aturan yang dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul terkait Pilkada calon tunggal. Sebagai reaksi dari hal itu, ketiga kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah melakukan usaha perlawanan dan protes kepada penyelenggara Pilkada. Simpulan penelitian ini yaitu fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.]]>
<![CDATA["ARAB SPRING" DAN PEREBUTAN PENGARUH DI SURIAH ]]>
<![CDATA[Humphrey Wangke]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v3i1.311
<![CDATA[This essay discusses waves of mass-demonstration recently in Suriah which criesfor a democratic regime change in that country. Applying the game theory, thewriter argues that the success of political reform there will be determined bythe role of external powers due to the reason that all conflicting parties haveorganized international supports. Such support will sharpen existing differentperceptions between the repressive government and democratic forces or theopposition groups. Thus, it says here that a peaceful democratic transition willbe more difficult to be reached.]]>
<![CDATA[LSM INTERNASIONAL DAN DILEMA PELESTARIAN DI HUTAN HARAPAN PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Adirini Pujayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v5i1.334
<![CDATA[This paper discusses the environmental conservation efforts by international NGOs in Indonesia. Through a global partnership mandated by the Earth Summit in 1992, all parties are expected to involve a full role to playas well as topreserve the environment. Deforestation in thetropical forests in Sumatra has attracted global great attention. This condition has encouraged international NGOs to carry out conservation in the area of the Hope Forest in the Province of Jambi which has a fairly high level of biodiversity. However, this effort has gainned pros and cons.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KONEKTIVITAS MARITIM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lukman Adam]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v6i1.302
<![CDATA[Maritime connectivity must be developed to improve competitiveness and availability of products. Indonesia’s geographical condition, dominated by the sea, needs the improvement of its maritime infrastructure to smoothly convey distribution of goods and the quality of its transportation. Until recently, it is found that there are inefficiencies in the country’s marine transportation. This paper studies the new government’s proposal of “sea toll” and its possible problems in its realization. In more details, the writer evaluates that there will be two main problems in the realization of the maritime connectivity, consisting of internal and external aspects. Meanwhile, for its success, the writer argues that improvements of port facilities, energy suplly, information technology, human resources, and so forth.]]>
<![CDATA[Nationalism Over Globalization amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia’s Food Security ]]>
<![CDATA[Prawita Meidi Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Politica Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jp.v11i2.1751
<![CDATA[COVID-19 has posed new challenges to globalization. It further perpetuates the rising trend of nationalism that has been ongoing for quite some time. At the start of the pandemic, one will automatically point the finger to cross-border travelers and people who can perform a high transnational movement. This phenomenon further increases the rapid spread of the virus on a global scale and disrupts the global supply chain that comes with it. When the outbreak first emerged, most policymakers wrongly assumed that the COVID-19 pandemic would only have a brief, limited, China-specific impact. As a matter of fact, the pandemic is generating a global shock and economic slowdown, risking to turn for the worse into recession. This pandemic has strongly highlighted the many downsides of extensive international integration and thus provoked fears of foreigners. It later gave legitimacy to national restrictions on global trade and movement of people. As it turned out, COVID-19 is the catalyst needed to further enhance the rise of nationalism. This phenomenon will, eventually, have negative repercussions on Indonesia’s food security.AbstrakCOVID-19 telah membawa tantangan baru bagi globalisasi. Tren nasionalisme yang memang telah berkembang di seluruh dunia kemudian diperburuk oleh pandemi COVID-19. Saat dimulainya pandemi, secara otomatis seseorang akan menyalahkan para pelancong lintas batas dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan transnasional yang tinggi. Fenomena ini yang kemudian semakin meningkatkan penyebaran virus yang cepat dalam skala global dan gangguan pada rantai pasokan global. Pada awal merebaknya wabah COVID-19, sebagian besar penyusun kebijakan salah berasumsi bahwa pandemi ini hanya akan memiliki dampak singkat dan terbatas hanya terhadap Cina. Pada kenyataannya, pandemi ini telah mengakibatkan guncangan global dan perlambatan ekonomi yang berpotensi menjadi resesi global. Pandemi ini sangat menyoroti banyak kerugian dari integrasi internasional yang luas dan memicu ketakutan terhadap orang asing. Hal ini kemudian memberikan legitimasi pada pembatasan nasional terhadap perdagangan global dan pergerakan manusia. COVID-19 telah menjadi katalis yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kebangkitan nasionalisme. Fenomena ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia.]]>
