cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature] Tias, Rahma Ning; Nisrina, Awalia Dhia; Destriputra, Nabil; Al Putra, Ferdian Ahya; Prakoso, Septyanto Galan
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.4151

Abstract

The idea of at least 30% representation of women in nominations for DPR and DPRD members is a form of state's effort to provide affirmative action for women in the political sphere. The state's efforts to provide affirmative action for women in the political sphere aim to strengthen women's representation in the legislature. This affirmative action increased women's representation in the legislative from period to period. Even in the 2019-2024 period, the percentage of women in the DPR was 20% or 118 seats out of the total number of members, which is the first time that women's representation in the DPR has reached this figure. However, the increase in women's representation in the DPR is not in line with their contribution in the field of legislation. Descriptive qualitative research methods with library study data collection techniques were used to provide a comprehensive picture of the situation in accordance with the facts at the time the research was conducted, with an emphasis on the challenges of affirmative action policies. This article aims to analyze the challenges of the government's affirmative action policy in the form of a minimum quota for women in nominations for DPR members of at least 30% as an effort to strengthen women's representation in the legislature. The results found relate to the challenges of affirmative action that have not maximized the role of women in legislative institutions: women's capacity that has not been maximized, patriarchal culture, and women's representation as a formality.AbstrakGagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan affirmative action. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan affirmative action pemerintah berupa kuota minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan affirmative action yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.
Articulation of Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict [Artikulasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dalam Merespon Konflik Rusia-Ukraina] Yahya, Isep P
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.4160

Abstract

This study is about Indonesia's foreign policy in responding to the Russian and Ukrainian conflict. The war in Ukraine has attracted wide attention and influenced many country's foreign policy, including Indonesia as one of the middle powers in Asia. The conflict has sharpened the bipolarization between Ukraine supported by Western countries and Russia itself. It presents serious challenges for Indonesia, which has long been known as a neutral and non-aligned country. Under the free-active foreign policy doctrine, Indonesia is facing serious challenges to take a firm stance on the Russian-Ukrainian war and continuing its leadership in the G20 and ASEAN. Therefore, this study seeks to analyze Indonesia's foreign policy behavior and its country's role it has built in dealing with the Russian-Ukrainian conflict. By using role theory of foreign policy analysis and qualitative research methods especially textual analysis, this study finds that Indonesia displays three faces of foreign policy toward Russia-Ukraine war. First, steadfast commitment and respect to international law and the UN Charter, especially sovereignty and territorial integrity; Second, articulate free-active foreign policy attitude that integrates two opposing blocks; Third, pursue foreign policy that is advantageous for domestic interests and economic gains.AbstrakStudi ini merupakan penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina. Perang di Ukraina telah menarik perhatian luas dan mempengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara-negara kekuatan menengah di Asia. Konflik ini telah mempertajam bipolarisasi antara Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Situasi politik ini memberikan tantangan serius bagi Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara netral dan non-aliansi. Dengan mengusung politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengambil sikap tegas terhadap perang Rusia-Ukraina serta melanjutkan kepemimpinan di G20 dan ASEAN. Karena itu, studi ini bermaksud untuk menganalisis perilaku politik luar negeri Ri dan peran yang dibangun dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Dengan menggunakan teori peran dalam analisa kebijakan luar negeri dan metode riset kualitatif analisis teks, studi ini menemukan bahwa Indonesia menampilkan tiga wajah politik luar negeri terhadap perang Rusia-Ukraina. Pertama, teguh pada penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB terutama prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; kedua, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif mengintegrasi dua blok yang berseberangan; ketiga, menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi kepentingan domestik dan keuntungan ekonomi.
Bilateral Relations Between Indonesia-Japan in Improving the Quality of Education in Indonesia Fathun, Laode Muhamad; Nidatya, Nurfarah; Nathania, Vania Zahra; Nurshadrina, Dilla Andieni; Wahidah, Tuhfahtu Hasanatul
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5242

Abstract

This study aims to explain the contributions of state and non-state actors in improving the quality of education in Indonesia, focusing on Japan as the state actor and The Japan Foundation as the non-state actor. Previous studies have mainly emphasized the economic and political aspects of Indonesia–Japan relations, while the educational dimension has received relatively less attention. Therefore, this study addresses that gap by analyzing education as an instrument of soft power and institutional coordination in bilateral relations. A mixed-methods approach was employed, combining a survey of 100 International Relations students, interviews, and literature review. The analysis is grounded in Nye’s soft power theory and institutional coordination framework. The findings reveal that Japan’s contribution to Indonesia’s education sector is realized through educational, financial, and technological assistance, as well as scholarship programs. Meanwhile, The Japan Foundation fosters a cultural and learning ecosystem through language courses, exchange programs, and the promotion of popular culture. These findings emphasize that the collaboration between state and non-state actors not only strengthens the quality of education in Indonesia but also represents an effective model of educational diplomacy in international relations. The academic contribution of this study lies in emphasizing education as a strategic soft power instrument to deepen bilateral relations and build long-term strategic trust.
Peran DPR RI dalam Mewadahi Aspirasi Publik: Studi Kasus Gresik–Lamongan Kasudarman, Mesu Reh
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5021

Abstract

Penelitian ini membahas peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Gresik dan Lamongan. Melalui metode pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menyoroti dinamika komunikasi politik yang terjadi selama masa reses, yakni saat anggota legislatif turun langsung ke konstituen untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat. Teori sistem politik David Easton, teori representasi politik dari Pitkin dan Mansbridge, serta pendekatan hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Namun, peran ini tidak mudah dijalankan. Tantangan seperti keterbatasan waktu kunjungan, ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan kendala anggaran negara sering kali menghambat realisasi aspirasi menjadi kebijakan konkret. Akibatnya, banyak warga merasa kecewa dan tidak percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun turut terdampak. Dalam konteks ini, reses harus dilihat bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ruang dialog yang bermakna dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme komunikasi dua arah, pelibatan masyarakat secara aktif, serta tindak lanjut yang nyata atas setiap aspirasi yang dihimpun. Dengan begitu, anggota DPR RI dapat lebih efektif menjalankan fungsi representasinya, serta memperkuat kualitas demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
Dari Kaplan ke KAAN: Pertimbangan Strategis Indonesia dalam Diversifikasi Akuisisi Alutsista ke Turki Oktaviano, Devindra Ramkas
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5243

Abstract

Artikel ini menganalisis motivasi strategis Indonesia dalam mengakuisisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Turki sejak kerja sama pengembangan tank Kaplan/Harimau hingga kontrak pengadaan jet tempur generasi kelima KAAN pada 2025. Disamping isu interoperabilitas akibat semakin beragamnya mitra akuisisi, Turki juga bukan produsen senjata tier-1, seperti Amerika Serikat dan Perancis yang sudah menjadi pemasok tradisional alutsista Indonesia dan memiliki produk yang lebih populer di tingkat global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desk research untuk menelaah dinamika historis, geopolitik, dan industri yang memengaruhi keputusan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi pilihan Indonesia. Pertama, eskalasi konflik regional dan global mendorong percepatan modernisasi pertahanan sebagai respons terhadap instabilitas di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kedua, pengalaman masa lalu terhadap embargo senjata Barat membentuk trauma strategis yang mendorong diversifikasi mitra pemasok agar mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar. Ketiga, Turki dipandang sebagai mitra yang bersedia mendukung agenda kemandirian pertahanan Indonesia melalui alih teknologi, pengembangan bersama, produksi bersama, dan skema lainnya untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Dengan demikian, hubungan pertahanan Indonesia-Turki merepresentasikan model kerja sama antara dua negara yang berupaya memperkuat kedaulatan militer sekaligus memajukan industri pertahanan dalam negeri. Kajian ini diharapkan dapat menjadi preferensi dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan akuisisi alutsista Indonesia.
Generasi Z dan Demokrasi Digital: Studi Keterlibatan Politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2024 Afifah, Aulia Nur; Fadli, Yusuf; Chumaedy, Achmad
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5092

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang 2024 menjadi cerminan penting dari dinamika politik digital di kalangan pemilih muda, khususnya generasi Z. Dominasi jumlah pemilih muda yang mencapai 61% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak sebanding dengan tingkat partisipasi yang hanya 58%, menandakan adanya kesenjangan antara potensi elektoral dan realitas partisipasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori utama Digital Politics & Political Engagement yang mencakup empat indikator: Digital Democracy, Digital Campaigning, Digital Mobilisation, dan Digital Government. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih muda, tim kampanye, akademisi, dan praktisi, yang dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi saran utama partisipasi politik generasi Z dalam bentuk dukungan digital, konsumsi informasi, serta kampanye kreatif dan interaktif. Namun, partisipasi mereka lebih bersifat simbolik dibanding deliberatif. Temuan penting lainnya ialah bahwa komunitas digital dan relawan lebih adaptif dibanding partai politik dalam menjangkau generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan digital yang lebih responsif dan partisipatif dari pemerintah dan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan generasi Z dalam proses demokrasi lokal.
Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Desa Digital Lindawaty, Debora Sanur; Sartika, Ika
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5240

Abstract

Teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang dengan cepat hingga ke kawasan desa. Diawali dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi di desa melalui pengintegrasian penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Digitalisasi pedesaan berguna untuk membantu menciptakan basis data yang bermanfaat untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pedesaan. Dengan beragam keuntungan dan kelengkapan yang tersedia, digitalisasi desa diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan sistem informasi di desa secara optimal dan sesuai. Tujuan digitalisasi pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulisan ini untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengubah desanya menjadi desa digital, dan peran teknologi digital terutama AI mendorong perkembangan dan kemajuan desa. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pandangan filosofis postpositivisme, dan digunakan untuk menggali kondisi objek yang alami, Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengamati kegiatan pemerintah, masyarakat dan lingkungan di desa sesuai dengan kondisi setempat. Konsep yang digunakan ialah good governance dalam pemerintahan desa, desa digital dan AI dalam SPBE. Ditemukan bahwa beberapa desa telah berhasil mengembangkan digitalisasi dan mulai mengembangkan AI dalam sistem pemerintahan desa. Program digitalisasi desa dengan menggunakan AI merupakan salah satu langkah yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa dan didukung oleh pemerintah pusat. Program ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan transparansi, tercapainya transparansi dan good governance namun juga membuka kesempatan bagi warga desa untuk semakin paham teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM masyarakat.
Peran British Council dalam Mendukung Perkembangan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Maulana, Farid Helmi; Kartikasari, Wahyuni
Jurnal Politica Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i2.5241

Abstract

Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor ekonomi yang memberikan peluang bagi negara di dunia untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang fokus mengembangkan sektor tersebut. Salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Yogyakarta, menjadi salah satu daerah yang kaya akan potensi ekonomi kreatif. Beberapa tahun terakhir, sektor ini juga telah memberikan kontribusi yang cukup positif bagi perekonomian daerah. Namun demikian, sektor ekonomi kreatif di Yogyakarta masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Berbagai pihak ikut berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung sektor ekonomi kreatif Yogyakarta, salah satunya yaitu organisasi internasional seperti British Council. Tulisan ini akan menggunakan konsep peran organisasi internasional dari Clive Archer dalam menjelaskan apa saja peran British Council, sebagai organisasi internasional, dalam mendukung sektor ekonomi kreatif Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Riset ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa literature review yang dilakukan dengan menggunakan buku perpustakaan dan aplikasi berbasis internet. Penelitian ini menemukan bahwa British Council mempunyai dua peran penting dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yaitu sebagai instrumen (melalui pendanaan program DICE untuk ekonomi kreatif yang inklusif dan mendukung penyelenggaraan JFFE 2024) dan sebagai arena (dengan mengadakan acara lokakarya Yogyakarta City Branding & Festival Management dan memfasilitasi acara Glass Beyond Border).

Page 18 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025 Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025 Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024 Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024 Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023 Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue