cover
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Articles 172 Documents
Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature] Tias, Rahma Ning; Nisrina, Awalia Dhia; Destriputra, Nabil; Al Putra, Ferdian Ahya; Prakoso, Septyanto Galan
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.4151

Abstract

The idea of at least 30% representation of women in nominations for DPR and DPRD members is a form of state's effort to provide affirmative action for women in the political sphere. The state's efforts to provide affirmative action for women in the political sphere aim to strengthen women's representation in the legislature. This affirmative action increased women's representation in the legislative from period to period. Even in the 2019-2024 period, the percentage of women in the DPR was 20% or 118 seats out of the total number of members, which is the first time that women's representation in the DPR has reached this figure. However, the increase in women's representation in the DPR is not in line with their contribution in the field of legislation. Descriptive qualitative research methods with library study data collection techniques were used to provide a comprehensive picture of the situation in accordance with the facts at the time the research was conducted, with an emphasis on the challenges of affirmative action policies. This article aims to analyze the challenges of the government's affirmative action policy in the form of a minimum quota for women in nominations for DPR members of at least 30% as an effort to strengthen women's representation in the legislature. The results found relate to the challenges of affirmative action that have not maximized the role of women in legislative institutions: women's capacity that has not been maximized, patriarchal culture, and women's representation as a formality.AbstrakGagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan affirmative action. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan affirmative action pemerintah berupa kuota minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan affirmative action yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.
Articulation of Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict [Artikulasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dalam Merespon Konflik Rusia-Ukraina] Yahya, Isep P
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.4160

Abstract

This study is about Indonesia's foreign policy in responding to the Russian and Ukrainian conflict. The war in Ukraine has attracted wide attention and influenced many country's foreign policy, including Indonesia as one of the middle powers in Asia. The conflict has sharpened the bipolarization between Ukraine supported by Western countries and Russia itself. It presents serious challenges for Indonesia, which has long been known as a neutral and non-aligned country. Under the free-active foreign policy doctrine, Indonesia is facing serious challenges to take a firm stance on the Russian-Ukrainian war and continuing its leadership in the G20 and ASEAN. Therefore, this study seeks to analyze Indonesia's foreign policy behavior and its country's role it has built in dealing with the Russian-Ukrainian conflict. By using role theory of foreign policy analysis and qualitative research methods especially textual analysis, this study finds that Indonesia displays three faces of foreign policy toward Russia-Ukraine war. First, steadfast commitment and respect to international law and the UN Charter, especially sovereignty and territorial integrity; Second, articulate free-active foreign policy attitude that integrates two opposing blocks; Third, pursue foreign policy that is advantageous for domestic interests and economic gains.AbstrakStudi ini merupakan penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina. Perang di Ukraina telah menarik perhatian luas dan mempengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara-negara kekuatan menengah di Asia. Konflik ini telah mempertajam bipolarisasi antara Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Situasi politik ini memberikan tantangan serius bagi Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara netral dan non-aliansi. Dengan mengusung politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengambil sikap tegas terhadap perang Rusia-Ukraina serta melanjutkan kepemimpinan di G20 dan ASEAN. Karena itu, studi ini bermaksud untuk menganalisis perilaku politik luar negeri Ri dan peran yang dibangun dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Dengan menggunakan teori peran dalam analisa kebijakan luar negeri dan metode riset kualitatif analisis teks, studi ini menemukan bahwa Indonesia menampilkan tiga wajah politik luar negeri terhadap perang Rusia-Ukraina. Pertama, teguh pada penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB terutama prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; kedua, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif mengintegrasi dua blok yang berseberangan; ketiga, menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi kepentingan domestik dan keuntungan ekonomi.