cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 172 Documents
 10   11   12   13   14 
SISTEM PRESIDENSIAL DAN PENGELOLAAN KOALISI, BERDASARKAN TIGA TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO [PRESIDENTIAL SYSTEMS AND MANAGEMENT OF COALITIONS, BASED ON THREE YEARS OF GOVERNMENT PRESIDENT JOKO WIDODO] Nfn Efriza
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the relationship between the President and the House of Representatives and the coalition government based on the three years of President Joko Widodo (Jokowi), who was trapped in inter-institutional competition as a consequence of a mixture of presidential and multi-party systems. In outlining the problems we use the rationale of Scott Mainwaring and David Altman on the combination of presidential and multiparty systems as well as coalitions in presidential systems. Completed analysis of Otto Kirchheimer on Catch All Party, to outline the transformation of the party in this modern era. Accompanied by a discussion on the orientation of political parties in Indonesia, based on Yasraf Amir Piliang's description of political nomadism. Based on the above facts and thoughts, produced by presidential and multiparty system and the way of government conducted by President Jokowi, is the management of “fat” coalition with accommodative leadership and transactional philosophy. The nature of the management is an attempt to maintain a harmonious relationship between the President and the House of Representatives with the consequence that President Jokowi violates his commitment to realize an unconditional coalition and not share for power seats.Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sempat terjebak dalam ketegangan antarlembaga sebagai konsekuensi dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Dalam menguraikan permasalahan digunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial. Dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR  dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan.
Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN [Memahami Strategi Gerakan Anti-Nuklir:Sebuah Studi Tentang ICAN Mutti Anggitta
Jurnal Politica Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i1.1924

Abstract

This article argues that the most unique characteristic of the ICAN’s activism is its transnational scope, which was made possible by the use of eight strategies by the organization including geostrategic headquarters, internet and technology, government relations, NGOs connection, celebrity spotlight, perfect timing, creativity, and responsiveness. In evaluating the argument, this article provides evidence by employing process-tracing methods and conducting archival analysis to closely examine the historical timeline of important events or moments surrounding the ICAN’s activism since its inception in 2007 to the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in 2017. This article first provides a literature review on social movements against nuclear weapons to provide some background. It then describes how the eight strategies are employed by the ICAN as they are reflected in its transnationalactivism. It finally notes the five key milestones that are achieved by the organization.AbstrakArtikel ini berargumen bahwa karakteristik paling unik dari aktivisme ICAN adalah jangkauannya yang bersifat transnasional, yang dicapai berkat penggunaan delapan strategi mencakup letak kantor pusat yang strategis, internet dan teknologi, hubungan dengan pemerintah, jejaring LSM, sorotan selebriti, pemilihan waktu yang tepat, kreativitas, dan kemampuan merespon. Dalam mengevaluasi argumen tersebut, artikel ini memaparkan data dengan menggunakan metode process tracing dan melakukan analisis arsip untuk memeriksa secara detail peristiwa-peristiwa penting seputar aktivisme ICAN sejak didirikan pada 2007 hingga diadopsinya Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada 2017. Artikel ini menyediakan tinjauan pustaka tentang gerakan sosial melawan senjata nuklir untuk menjelaskan latar belakang isu ini. Kemudian artikel ini menjelaskan bagaimana delapan strategi tersebut digunakan oleh ICAN, sebagaimana tercermin dalam aktivisme transnasionalnya. Di akhir, artikel ini mengidentifikasi lima pencapaian utama yang diraih oleh ICAN.
Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia [The Role of the Internet in Improving Democratic Development in Western Indonesia Dyah Makutaning Dewi; Dewi Widyawati
Jurnal Politica Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i1.2029

Abstract

Guaranteed freedom of the press has become an absolute requirement for democratization in Indonesia. Following the 1998 Reform in Indonesia, the press is no longer under the pressure and control of the state. The Indonesia Democracy Index is an index that describes the dynamics of democracy in Indonesia. The developing democratization is further supported by massive development in technology and information. In describing the level of development of information and communication technology, an index is used as a standard measure for information and communication technology development in an area called the Information and Communication Technology Development Index. Of the 11 indicators that make up the index, the fastest growing indicator is the percentage of households with internet access. The availability of internet as a medium of information and communication has encouraged the public to voice their aspirations through different online platforms. The research employs multiple linear regression method. The data used is sourced from Statistics Indonesia and cover 17 provinces in the Western Region of Indonesia. The results showed that the percentage of households accessing the internet and the percentage of poor people had a positive and significant effect on the Indonesian Democracy Index in western Indonesia. Supported by efforts such as improving the development of infrastructure, training, and other measures, it would be on the government’s best interest to work with different parties to support and increase the number of internet users. Moreover, more public education on the importance of democracy is also necessary to ensure higher public participation in democracy.AbstrakJaminan terhadap kebebasan pers telah menjadi syarat mutlak bagi upaya demokratisasi di Indonesia. Setelah terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, tidak terjadi lagi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan suatu indeks yang menggambarkan dinamika demokrasi di wilayah Indonesia. Demokratisasi yang semakin berkembang ini didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Dalam menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat suatu indeks sebagai ukuran standar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dinamakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari 11 indikator penyusun indeks tersebut, indikator yang berkembang pesat yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses internet. Adanya internet yang merupakan media informasi dan komunikasi, mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media internet. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik meliputi 17 provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Barat Indonesia. Melalui berbagai langkah seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan sebagainya, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung dan meningkatkan pengguna internet. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai demokrasi sehingga masyarakat turut aktif dalam berdemokrasi di negeri ini.
Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara Community Policing dan Vigilantisme [Controversy Surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): a Dilemma Between Community Policing and Vigilantism] Rafi Damar Bungsadewo; Nabila Indah Chairunnisa; Shofiyah Adila Farhana
Jurnal Politica Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i1.2148

Abstract

Currently, the issue of civil security forces Pam Swakarsa has been raised in public discourse and becomes the Indonesian National Police’s primary program as an effort to implement community policing, a paradigm that emphasizes partnership between national police and the community as an element of voluntary security. However, the bad reputation of Pam Swakarsa in 1998 as a group of lawless vigilantes behind some of the human rights violations has posed a challenge for the police to revive Pam Swakarsa. The Indonesian Pasukan Pengamanan Swakarsa, better known as Pam Swakarsa, played an important role in securing the Special Session of the People’s Consultative Assembly (MPR RI) in 1998. Historically, prior to the formation of Pam Swakarsa, voluntary security forces had been attached to the culture of the community as part of its endeavor to maintain independence as soldiers and defense lines. The current upcoming challenge for the National Police of the Republic of Indonesia is to revitalize the concept of voluntary security through PAM Swakarsa that makes no room for social and political violence the group’s members and civilians without going through the proper judicial process, which goes against the values of patriotism, as well as the principles of Indonesia as a state based on the rule of law.AbstrakSaat ini, tajuk mengenai Pam Swakarsa kembali diangkat ke permukaan dan jadikan sebagai program andalan Polri sebagai usaha untuk mengimplementasikan paradigma community policing atau paradigma kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai elemen pengamanan swakarsa. Akan tetapi, momok dari Pam Swakarsa pada tahun 1998 yang kerap dilekatkan dengan pasukan yang tidak terikat hukum dan sumber dari pelaku-pelaku pelanggaran HAM, menjadi halangan terbesar di dalam badan kepolisian untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa di tengah-tengah masyarakat. Pasukan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa pernah memainkan peran penting di dalam mengamankan Sidang Istimewa MPR RI yang diselenggarakan pada tahun 1998 silam. Secara historis, sebelum terbentuknya Pam Swakarsa, pasukan pengamanan sukarela telah melekat menjadi kultur di dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai laskarlaskar dan barisan-barisan pertahanan. Menjadi tantangan selanjutnya bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk menciptakan konsep pengamanan sukarela Pam Swakarsa yang tidak membuka peluang bagi terjadinya kekerasan sosial dan politik antara unsur-unsur di dalam Pam Swakarsa dengan masyarakat sipil tanpa melalui proses hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan serta bertentangan dengan asas Indonesia sebagai negara hukum.
Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia’s Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo’s Administration Yuli Ari Sulistyani; Andhini Citra Pertiwi; Marina Ika Sari
Jurnal Politica Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i1.2149

Abstract

Indonesia has been “dragged along” in the South China Sea dispute since 2010 after China claimed the Indonesian Exclusive Economic Zone in the northern region of the Natuna Islands. China’s unilateral claims continued and peaked in 2016 when Chinese fishing boats carried out illegal fishing in the Natuna waters. China’s assertive actions are intersecting with Indonesia’s national interest, prompting the Indonesian government to secure its national interest in the Natuna waters despite Indonesia being a non-claimant state in the dispute. The study aims to analyze Indonesia’s national interests in the South China Sea region and its responses amidst the dynamics of the South China Sea dispute during the reign of President Joko Widodo. A qualitative method and concepts of national interest, geopolitics, and geostrategy are applied to analyze the study. The results of the study show that Indonesia’s national interests include maintaining territorial sovereignty, sovereign rights for exploring and exploiting natural resources, as well as maintaining regional stability in the North Natuna Sea. Indonesia’s responses under Joko Widodo’s administration, in facing the South China Sea dynamics are exercised through diplomatic endeavours and military power deployments.AbstrakIndonesia mulai “terseret” dalam sengketa Laut China Selatan sejak 2010, setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Tindakan asertif Tiongkok tersebut bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Natuna meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan dan respons Indonesia di tengah dinamika Laut China Selatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan antara lain mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, respons Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut China Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer.
Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections Prayudi Prayudi
Jurnal Politica Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i1.1768

Abstract

The concurrent elections became one of the agendas in the preliminary revised draft of the General Elections Bill by the Indonesian House of Representatives following Decision of Constitutional Court Number: 55/PUU-XVII/2019. One of the agendas proposed in revised bill was the separation between the national and local elections. The article uses the theory of embedded democracy to further identify several factors that underlie the importance of separating national and local elections in the concurrent election agenda. The relevant factors that come into play include political patterns of power and public participation, political party dynamics, the foundation of government superstructure, national-local government relations, as well as the advantages and drawbacks of voters’ personal sentiments. The substance of embedded democracy theory, as shown by the aforementioned factors, suggests that separation between national and local elections should be considered in the organization of the concurrent elections in Indonesia after the upcoming 2024 elections.AbstrakAgenda pemilu serentak menjadi salah satu muatan dari draft rancangan revisi UU Pemilu yang dilakukan oleh DPR setelah keluarnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Salah satu muatan agenda tadi adalah gagasan yang mencoba untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tulisan ini menggunakan teori demokrasi yang tertanam guna mengidentifikasi lebih lanjut beberapa faktor yang mendasari pentingnya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam agenda pemilu serentak. Beberapa faktor dimaksud yaitu pola politik kekuasaan dan partisipasi masyarakat, kehidupan partai politik, landasan suprastruktur pemerintahan, dan hubungan pusat-daerah, serta peluang dan tantangan sentimen pemilih itu sendiri. Substansi demokrasi tertanam teoritik sebagaimana ditunjukkan oleh faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa skema pemilu nasional dan pemilu lokal yang dipisah, kiranya penting dipertimbangkan bagi penyelenggaraan agenda pemilu serentak di Indonesia sesudah Pemilu 2024 mendatang.
Gangguan (Disrupsi) terhadap Lembaga Partai Golkar oleh Relawan Politik dalam Pemilu 2019 [Disruption to Golkar Party Institutions by Political Volunteers in The 2019 Election NN Arifki
Jurnal Politica Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i2.2484

Abstract

This paper discusses the disruption experienced by Golkar party institutions in the 2019 election. Political volunteers who were once the antithesis of political parties, in the 2019 election, Golkar party formed it from the internal party. Party organizations that work with structural approaches are different from dynamic volunteer patterns. Gojo volunteers were formed to win Jokowi in the presidential election and Golkar in parliament. Golkar's efforts to get the tail effect of Jokowi's figure is to co-branding Jokowi. The goal is that the PDI-P does not capitalize on Jokowi's image for the benefit of its party only. Jokowi's coalition-supporting party also hopes to get a position of effect from simultaneous elections. In addition, these volunteers also influenced the Golkar party's campaign pattern to make digital use and the placement of young cadres as candidates for the legislature. The disruption experienced by Golkar has a good impact with political change, namely easily Golkar accepts all political changes. The approach used in this paper is qualitative using Francis Fukuyama's concept of disruption and Samuel P. Huntington's institutionalization concept. The findings of thispaper, the disruption that occurred within Golkar with the use of political volunteers in elections did not have a significant impact on Golkar's vote in parliament because legislative and presidential elections were held simultaneously, so the electoral impact was only obtained by parties that had cadres running as presidential candidates.AbstrakTulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang dialami oleh lembaga Partai Golkar di Pemilu 2019. Relawan politik yang dulunya antitesis dari partai politik, di Pemilu 2019, Partai Golkar membentuknya dari internal partai. Organisasi partai yang bekerja dengan pendekatan struktural berbeda dengan pola relawan yang dinamis. Relawan Gojo dibentuk untuk memenangkan Jokowi di Pilpres dan Golkar di parlemen.Upaya Golkar untuk mendapatkan efek ekor jas dari sosok Jokowi adalah dengan melakukan co-branding terhadap Jokowi. Tujuannya agar PDI-P tidak mengkapitalisasi citra Jokowi untuk kepentingannya partainya saja. Partai anggota koalisi pendukung Jokowi juga berharap mendapatkan posisi efek dari pemilu serentak. Selain itu, relawan ini juga ikut mempengaruhi pola kampanye Partai Golkar agar melakukan pemanfaatan digital dan penempatan kader-kader muda sebagai calon anggota legislatif. Disrupsiyang dialami oleh Golkar berdampak baik dengan perubahan politik, yakni dengan mudahnya Golkar menerima segala perubahan politik. Pendekatan yang digunakan di tulisan ini kualitatif dengan mengunakan konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, disrupsi yang terjadi di internal Golkar dengan pemanfaatan relawan politik dalam pemilu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap suara Golkar di parlemen karena pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan bersamaan, sehingga dampak elektoral hanya didapatkanoleh partai yang memiliki kader yang maju sebagai calon presiden.
Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence [Kebingungan Pemilih di Surabaya: Masalah Desain Kertas Suara dan Inkompetensi] Aryo Wasisto
Jurnal Politica Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i2.2286

Abstract

The simultaneous scheme in the 2019 elections in Indonesia caused voter confusion, especially in the legislative elections. Citizens who are confused and disappointed when voting candidates characterize the declining quality of representation in electoral democracy. This study aims to determine the factors of confusion among citizens when they are in the voting booth. The case study research was conducted in Surabaya by interviewing 54 residents after the general election using recalling questions and in-depth interviews. The results show that the voter confusion factor is the effect of the complex design of the 2019 legislative election ballot paper, the lack of socialization about election procedures, and the difficulty of respondents understanding the simultaneous election models. The competency category shows that voter confusion is the respondents' low interest in political discussions and inadequate political knowledge. These two competence issues affect the quality of voters' political participation. Voter confusion in Surabaya generally motivates the phenomena of incorrect and misleading voting.AbstrakSkema serentak dalam pemilu 2019 di Indonesia menimbulkan fenomena kebingungan pemilih, khususnya pada pemilihan legislatif. Warga yang bingung dan kecewa pada saat memilih kandidat mencirikan menurunnya kualitas representasi dalam demokrasi elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor kebingungan warga saat berada di bilik suara. Penelitian studi kasus dilakukan di Surabaya dengan mewawancarai 54 warga pasca pemilihan umum dengan menggunakan teknik recalling question dan deep interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebingungan pemilih merupakan efek dari desain kertas suara pemilihan legislatif 2019 yang kompleks, minimnya sosialisasi mengenai tata cara pemilu, dan sulitnya responden memahami pemilihan model serentak. Kategori kompetensi menunujukkan bahwa kebingungan terjadi karena rendahnya ketertarikan responden dalam diskusi politik dan rendahnya pengetahuan politik. Dua masalah komptensi ini berefek pada kualitas partisipasi politik pemilih. Kebingungan pemilih di Surabaya secara umum memotivasi fenomena incorrect voting dan misleading voting.
The Unstable Voting Behaviour: Tracing of the Voting Behaviour in Indonesia Post-Reformasi Era Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Politica Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i2.2319

Abstract

Article aimed to analyses about construction of voting behavior in Indonesia election implementation. It urge and significant to elaborate and scrutinize political preferential which became base foundation to elect and submit their vote. There are two prominent factor can be main tools to covering voting behavior trend In Indonesia. Firstly, figures presumably primary sources to mention constructing public voting behavior. In Indonesia post authoritarian era, democracy has been suspended due to emergence of strong figure. This become ironic in implementation of democracy when hijacked oligarchic power that still persist and insist their resources in recent era. Secondly, analyzing of voting behavior in Indonesia has been swiftly in every election. It’s important to note that main character of voting behavior is swing voters dominated by young residents. Therefore, voting behavior trend fluctuated depending on issue and media news, become main consideration public to elect and submit their vote. In addition to both factor, emergence of political broker in recent election has indicated urgent needs to bridging voter and candidate in order to more engage. Those three factor will be primary focus to be elaborated in this paper, how recent trend in voting behavior in Indonesia and its impact to election event.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perilaku memilih dalam pemilu Indonesia. Isu ini menjadi penting dan siginifikan dalam melihat pola preferensi memilih ketika akan mencontreng kertas suara. Temuan dalam riset ini memuat dua faktor penting yang menjadi basis politik perilaku memilih Indonesia. Pertama, kekuatan personal seorang elite agaknya menjadi faktor penting dalam membaca perilaku memilih tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi demokrasi Indonesia yang masih terbajak oleh kekuatan oligarki yang masih cukup kuat. Kedua, masih adanya masa pemilih mengambang, utamanya kalangan muda dan terdidik. Hal tersebut dikarenakan perilaku politik mereka masih dipengaruhi adanya isu dan kepentingan. Di luar dari kedua faktor tersebut, munculnya broker politik dan uang politik menjadi faktor yang tidak bisa terelakan dalam konstruksi perilaku memilih di Indonesia paskareformasi.
Covid-19 Vaccine Diplomacy and Cultures of Anarchy in The International System Ramdhan Muhaimin; Rizal A Hidayat; Eldha Mulyani
Jurnal Politica Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v12i2.2345

Abstract

To fight the Covid-19 pandemic, several countries, through their pharmaceutical companies, conduct research and production of vaccines. Efforts to invent a vaccine are racing with the rapid mutation of Covid-19. The World Health Organization with GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) and CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) initiated a collaborative forum called Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX). The goal there is justice and equity in the distribution of vaccines throughout the world. Although strategic efforts to deal with the Covid-19 pandemic are carried out multilaterally through COVAX, many countries have also taken bilateral steps to get their vaccine needs. On the other hand, the Covid-19 vaccine diplomacy that took place in an anarchic international system showed three different cultural patterns, namely Hobbesian (conflictual), Lockean (competitive), and Kantian (cooperative). By using a qualitative approach, this study analyzes three cultural patterns of anarchy in vaccine diplomacy. Data collection techniques in this research are based on library research. The theory used in this research is diplomacy and cultures of Anarchy in Constructivism approach. From this research, it was found that the COVAX is a representation of the cooperative pattern carried out by countries in overcoming the Covid-19 pandemic. But apart from that, there is also Hobbesian or conflictual diplomacy between the United States and China. Meanwhile, competitive diplomacy can be seen in the competition among vaccine-producing countries.AbstrakUntuk mengatasi pandemi Covid-19, sejumlah negara melalui perusahaan farmasinya melakukan penelitian dan produksi vaksin. Upaya pencarian vaksin berlomba dengan mutasi Covid-19 yang cepat. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) bersama GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) menginisiasi wadah kolaboratif bernama Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX). Tujuannya, agar terjadi keadilan dan pemerataan dalam distribusi vaksin ke seluruh dunia. Meski upaya strategis menghadapi pandemik Covid-19 dilakukan secara multilateral melalui COVAX, tapi langkah-langkah bilateral juga banyak dilakukan negaranegara dalam memenuhi kebutuhan vaksinnya. Pada sisi lain, diplomasi vaksin Covid-19 yang terjadi dalam sistem internasional yang anarki menunjukkan tiga pola budaya yang berbeda, yaitu Hobbesian (konfliktual), Lockian (kompetitif), dan Kantian (kooperatif). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis tiga pola budaya anarki dalam diplomasi vaksin yang terjadi saat ini. Tekni pengumpulan data pada penelitian berdasarkan riset kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diplomasi dan Budaya Anarki dalam Konstruktivisme yang dikembangkan Alexander Wendt. Dari penelitian ini, ditemukan wadah COVAX merupakan representasi pola kooperatif yang dilakukan negara-negara dalam mengatasi pandemik Covid-19. Namun selain itu, terjadi juga diplomasi ala Hobbesian atau konfliktual seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Sedangkan diplomasi yang bersifat kompetitif terlihat pada persaingan di antara negara-negara produsen vaksin.

Page 12 of 18 | Total Record : 172

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025 Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024 Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024 Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023 Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue