Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2021)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi ]]>
<![CDATA[Adelia Rachmadiani]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jumlah pengemudi yang memahami etika mengemudi yang benar dan benar hanya sekitar 40%. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap calon pengemudi agar tercipta tata tertib berkendara yang baik dan benar. Persyaratan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) tercantum dalam pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Frasa "belajar sendiri" dalam Pasal 77 ayat (3) dan frasa "harus didampingi oleh instruktur / penguji" Pasal 79 ayat (1) terkesan bertentangan. Tidak hanya kontradiksi antara frasa dalam bab di atas yang ditemukan oleh para peneliti, tetapi frasa "belajar sendiri" memiliki makna yang kabur. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan atau berkelanjutan, terkait dengan frase samar “belajar sendiri”, Satlantas melaksanakan keleluasaan kebebasan calon pengemudi untuk belajar mengemudi dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Batu mengenai pengawasan calon pengemudi sepenuhnya diserahkan kepada calon pengemudi. Mengenai Perspektif Maqashid Syariah tentang penerapan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (1) tidak kontradiktif atau sesuai.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik Prespektif Good Governance Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Fakhrudiin Fakhrudiin]]>;
<![CDATA[Ahlan Ramadana]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit. pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. seharusnya adanya kenaikan dana parpol ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam partai politik. Namun yang terjadi malah begitu sebaliknya, karena kurang efektifnya pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana parpol dan sanksi yang terdapat dalam PP No 5 Tahun 2009 belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena banyak parpol yang masih terlambat untuk membuat laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai pengelolaan dana parpol baik berupa 25% digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, pembenahan tata kelola partai politik selalu terjadi, dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. penelitian yang kajiannya menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitiaan yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, berita baik media cetak maupun internet.]]>
<![CDATA[Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah ]]>
<![CDATA[Fakhrudiin Fakhrudiin]]>;
<![CDATA[Ana Masruroh]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Youtuber adalah salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Profesi sebagai youtuber dinilai lebih mudah untuk mendapatkan pundi rupiah dibandingkan pekerjaan konensional. Namun, tidak ada kepastian hukum terkait penetapan pajak bagi youtuber menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Ketidakpastian hukum tersebut akan membuat sebuah tujuan hukum tidak bisa tercapai dalam suatu negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang akan mengkaji gagasan mengenai pentingnya penetapan peraturan khusus bagi youtuber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penting untuk membuat aturan khusus untuk para youtuber sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu negara. Kekosongan hukum dalam pemungutan pajak youtuber akan menyulitkan untuk melakukan pemunguan pajak bagi profesi youtuber. Sementara, seorang youtuber memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Sehingga perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban youtuber untuk membayar pajak. Penetapan peraturan khusus bagi para youtuber akan mewujudkan keadilan serta kebermanfaatan hukum. Tidak hanya itu, adanya aturan yang jelas juga akan memudahkan para youtuber untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Yang Terjadi Di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Asyifaudin Asyifaudin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Balap liar hadir dalam realita sosial masyarakat yang melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Studi ini dilakukan untuk mengetahui para pelaku balap liar yang melakukan tindak pidana perjudian dan balap liar yang dilakukan di jalam umum pada malam hari yang sangat membahayakan pengguna jalan lain dan untuk mengetahui tindakan pencegahan oleh pihak kepolisian Resort Kota Malang. Penelitiaan ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak kepolisian dan pelaku balap liar Hasil penelitian bahwa fenomena lalap liar yang melibatkan para remaja juga disertai dengan perjudian dan dipengaruhi oleh beberapa penyebab yaitu, keinginan pribadi, lingkungan dan ekonomi, faktor lingkungan yang menjadi penyebab dominan yang menjadi penyebab terjadinya balap liar sedangkan faktor ekonomi menajadi penyebab utama perjudian balap. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dengan cara preventif dan peventif namun dengan sedikitnya pelaralatan dan anggota Pihak Polresta Kota Malang mengalami banyak kesulitan untuk melakukan penanggulangan terdadap pelanggaran balap liar, dengan kesulitan yang telah dialami Polresta Kota Malang melakukan evaluasi yang menjadi kendala dan berhasil mengurangi kegiatan balap liar di Kota Malang diakhir tahun ini berkat kerjasama anggota dan bantuan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan balap liar.]]>
<![CDATA[Penambahan Kecamatan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Konsep Mashlahah ]]>
<![CDATA[Firda Maulidatul Rizqiyah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang penambahan kecamatan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerrintahan daerah dan juga mengkaji tentang kemashlahatan yang ada di Kota Batu. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal”35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode metode penelitian yuridis empiris atau dengan sosio legal research. Metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan ditambahkan dengan dokumentasi yang terkait dengan data yang diambil. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak bisa memberikan keberlakuan hukum kepada Kota Batu karena hukum tersebut tidak bisa berlaku surut, dan saat ini Kota Batu banyak mencapai kemasahatan jika dibandingkan dengan status sebelumnya yaitu sebagai kota administratif.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf ]]>
<![CDATA[Muhammad Shidqy Mu’tadil Lathief]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang tercantum dalam ketentuan peraturan. Fokus penelitian ini adalah Implemetasi tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Kota Malang perspektif teori efektivitas hukum dan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perspektif konsep Maslahah mursalah Abdul Wahab Khallaf. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan wawancara terstuktur kepada Ketua dan pengurus IPWL. Data diolah dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari peneltian ini adalah 1) Tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Malang belum maksimal karena belum semua tahapan dapat terlaksana secara efektif dikarenakan kurangnya tenaga konselor dan kondisi pasien yang tidak dapat diprediksi. 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 tentang tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika belum memenuhi syarat maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.]]>
<![CDATA[Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siti Sinarsih]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan pemilihan umum suatu wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh setiap negara yang demokratis. Kegiatan pemilu tidak hanya dijadikan suatu kebutuhan kekuasaan pemerintah, melainkan dijadikan sarana prasarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan damai dan pemimpin yang terpilih dihasilkan oleh suara terbanyak, maka negara tersebut bisa disebut dengan negara yang demokrasi. Namun, jika negara yang diadakan membuat suatu negara menjadi kekacauan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi. Seorang wakil rakyat harus memenuhi kriteria yakni intelektualitas, berakhlak, dan beragama. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menunjukkan bahwasanya fungsi dari partai politik dalam memilih calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu kepustaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan pada sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar setiap penentuan kualitas anggota legislatif, serta diberlakukannya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyaknya calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas dari kemampuan para calon anggota legislatif yang akan menaiki jabatan, serta berkemungkinan bagi setiap calon yang akan menjadi legislatif berlompa untuk mendapatkan sipati dan dukungan dari masyarakat yang akan memicu terjadinya polemik politik uang.]]>
<![CDATA[Desentralisasi Desa terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Sri Setyo Wulan]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, Selanjutnya sumber data sekunder yakni karya ilmiah hukum.Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakar terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (legal subtance) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Titik Diniyah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji terkait efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Perda No.6 Tahun 2016 tentang RPJMD di dalam mengawasi perencanaan, penganggaran, pembangun jalan dan jembatan di Kabupaten Malang. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Perda No.6 Tahun 2016 tentang RPJMD pada pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada perencanaan hingga tahap evaluasi pembangunan jalan dan jembatan. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau dengan socio legal research. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber ditambahkan dokumentasi terkait data yang diambil. Hasil yang dapat dimuat dalam artikel ini adalah kasus yang terjadi banyak jalan dan jembatan yang memiliki kategori rusak parah di beberapa ruas jalan kabupaten Malang di tahun 2016-2018, dan pemeliharaan yang dilakukan tidak menuai hasil yang memuaskan bagi masyarakat justru menguak adanya pengurangan volume atas paket pengerjaan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga. Lemahnya sistem koordinasi dan pengawasan antara DPRD kepada Dinas PU Bina Marga dalam hal perencanaan hingga pembangunan menimbulkan penyelewengan hukum, seperti pengurangan volume atas paket pengerjaan, fasilitas jalan yang kurang memadai, masih banyak masyakarakat yang mengeluhkan adanya jalan berlubang dan jembatan penghubung yang belum diperbaiki. Upaya untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut masih minim dilaksanakan. DPRD hanya mendorong dan memperingatkan secara administrative kepada Dinas PU Bina Marga.]]>
<![CDATA[Selection of Village Community Institutions Siyasah Dusturiyah Perspective ]]>
<![CDATA[Widya Anggriani D]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Election of Village Social Institutions (RT) is a community institution whose election has been regulated in Law, Regional Regulation. The selection process for this social institution is only the village government which plays a role in the selection of the Village Community Institution (RT) and the community is not involved in the process of selecting the Village Community Institution (RT). This type of research is juridical empirical. The approach used is the Sociological Juridical approach. The sampling method used was accidental sampling in non-probability sampling. The data used were primary in the form of interviews and documentation and secondary data in the form of scientific books, theses, research reports and journals. The selection of Village Community Institutions (RT) in Article 3 Paragraph 1 of Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions has not been carried out because the election process is only carried out by the government, namely the village government does not involve the community in the election of the Head of this RT. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. Inhibiting Factors in the Selection of Village Social Institutions is when the community is given the right to vote in the election of the Village community institution (RT) it is feared that it is not appropriate because when the election for the head of the RT it turns out that Se Lingungan RT still has family ties so he won this election because of his family, even though it was the chairman of the RT. RT is not in accordance with the wishes of the community. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties.]]>
