cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Serlika Aprita
Contact Email
5312lika@gmail.com
Phone
+6281377530314
Journal Mail Official
kepastianhukum19@gmail.com
Editorial Address
Geduang Fakultas Hukum Lantai 1, Jl. Jend. Ahmad yani 13 Ulu Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Muhammadiyah Palembang
ISSN : 21210545     EISSN : 27223604     DOI : https://doi.org/10.32502/jurnal%20khdk.v2i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel-artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi/bisnis, hukum konstitusi, hukum islam, hukum lingkungan, hukum adat, hukum internasional, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Wahidi, Fadli Rahman; Novalina, Rika; Nopianti, Nia
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10066

Abstract

Syarat untuk dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat sederhana. PKPU sebagai pilihan menyelesaikan perkara utang-piutang cenderung disalahgunakan dengan cara kreditur mengajukan dan menolak perdamaian PKPU debitur yang berdampak debitur pailit. Celah hukum ini menimbulkan kurangnya perlindungan hukum terhadap debitur. Permasalahannya adalah bagaimana nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dianalisis secara preskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dan debitur diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan PKPU sebagai bentuk keadilan. Upaya hukum kasasi pada PKPU diberikan kepada debitur bertujuan memenuhi nilai keadilan karena tidak tercapainya perdamaian sesuai Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Namun pengaturan yang seharusnya di formulasikan guna memberikan perlindungan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU dimasa mendatang yaitu dengan menambahkan mekanisme Insolvency Test untuk menilai kemampuan membayar dari debitur dan sebagai upaya menghindari pailitnya debitur yang masih memiliki aset lebih daripada utangnya
Tinjauan Yuridis Konversi Tanah Bekas Hak Milik Adat Dalam Hukum Nasional: Kepastian Hukum Serta Hambatannya Huanda, Berbie Clay
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.9798

Abstract

Pendaftaran tanah telah lama digaungkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan pendaftaran tanah lalu dirumuskan di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian ditegaskan kembali dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021, disebutkan bahwa pendaftaran atas tanah bekas hak milik adat harus dilakukan paling lambat 5 tahun setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, yaitu tahun 2026. Tujuan dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah guna menerbitkan suatu bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah yang kemudian akan menjadi sebuah bukti yuridis. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi penerbitan bukti kepemilikan tanah yang berkaitan erat dengan asas kepastian hukum, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah bekas hak milik adat mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang rentan jika terjadi sengketa atas tanah tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa hambatan yang terjadi dalam pemenuhan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.
Optimalisasi E-Goverment dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah: Tinjauan Yuridis dan Implementatif Tanujaya, Jason
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10077

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terutama di tingkat daerah yang rentan terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-Government sebagai instrumen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan empiris. Studi ini mengkaji implementasi e-Government, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap pengurangan potensi korupsi. Temuan menunjukkan bahwa e-Government mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik, efisiensi layanan, serta mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat, faktor yang berkontribusi dalam menekan praktik korupsi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komitmen politik lokal, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Kajian ini turut menelusuri relevansi beberapa regulasi nasional seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU iTE, dan Perpres SPBE sebagai dasar hukum penerapan e-Government. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara teknologi digital dan kebijakan anti-korupsi secara lebih komprehensif di tingkat lokal.
Optimalisasi E-Government Dalam Pencegahan Korupsi Di Pemerintahan Daerah: Tinjauan Yuridis Dan Implementatif Tanujaya, Jason
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10182

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama di tingkat daerah yang rentan terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-Government sebagai instrumen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi ini mengkaji implementasi e-Government, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap pengurangan potensi korupsi. Temuan menunjukkan bahwa e-Government mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik, efisiensi layanan, serta mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat—faktor yang berkontribusi dalam menekan praktik korupsi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komitmen politik lokal, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Kajian ini turut menelusuri relevansi beberapa regulasi nasional seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, dan Perpres SPBE sebagai dasar hukum penerapan e-Government. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara teknologi digital dan kebijakan anti-korupsi secara lebih komprehensif di tingkat lokal.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia Novrianto, M
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10615

Abstract

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kejahatan siber di Indonesia. AI dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan modus yang semakin canggih, seperti penipuan deepfake, manipulasi verifikasi biometrik, hingga serangan siber otomatis. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, mengingat regulasi yang ada terutama KUHP dan UU ITE belum secara spesifik mengatur karakteristik kejahatan berbasis AI, termasuk definisi yuridis, ruang lingkup delik, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap Cyber Crime berbasis AI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait definisi AI, pembagian tanggung jawab antara pembuat, operator, dan pengguna AI, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan infrastruktur forensik digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mencakup penyusunan regulasi khusus AI Cyber Crime, penguatan kapasitas teknis aparat, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital berbasis teknologi tinggi, dan integrasi prinsip etika teknologi dalam kebijakan nasional. Kebijakan yang adaptif dan komprehensif diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta efektivitas penanggulangan kejahatan siber di era kecerdasan buatan.
Disrupsi Teknologi dalam Perspektif Hukum Firdausi, Kamalia; Mewahni, Rizkina
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10493

Abstract

The rapid development and advancement of technology is a matter that has a major impact on social change in today's society. Communication and information technology has been transformed into a community need and its presence has been integrated with the life of the community itself. As a result of the development of communication and information technology, it can be said that there are no more boundaries as a result of the flow of information. The development and advancement of technology brought many changes in the social fabric of society. These changes unconsciously brought society into a new era known as the era of disruption. Disruption filled with new innovations brings society to a new social order that is very different from what has happened before. The development of disruption in the technology sector poses a challenge in itself to the application of the law. The new innovations that appear in the era of disruption are very new and different, so that there must be a struggle between law and disruption itself. This paper will discuss the sociological view of law on technological disruption. Where in the end the law itself has not been able to position itself in the midst of the current of disruption.
Penyelesaian Sengketa Olahraga secara Musyawarah Mufakat sebagai Pendidikan Karakter Fair Play: Analisis Hukum dan Pendidikan Olahraga pada Porprov Muba 2025 Ardha, Dea Justicia; Iyakrus, Iyakrus; Emirzon, Joni
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10737

Abstract

Olahraga masa kini tidak lagi sekadar soal gerak fisik, tetapi telah berubah menjadi industri besar yang penuh kepentingan, sehingga sengketa dalam pertandingan pun semakin sering muncul mulai dari protes hasil, masalah teknis, hingga konflik administratif dan pelanggaran etika. Penyelesaian melalui litigasi atau arbitrase memang memberikan kepastian hukum, tetapi sering kali lambat, mahal, dan kurang mencerminkan nilai pendidikan dalam olahraga. Di sinilah musyawarah mufakat menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan dialogis, sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip ADR yang mendorong keputusan cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana musyawarah bekerja dalam praktik, khususnya pada Porprov Muba 2025 yang dijadikan contoh nyata penerapan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa dari tiga sengketa yang terjadi, semuanya dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus naik ke jalur banding. Hasil ini menunjukkan bahwa musyawarah mufakat tidak hanya mampu meredam konflik dengan cepat, tetapi juga membantu menanamkan nilai fair play melalui dialog yang mendorong empati, kesadaran diri, dan integritas. Temuan tersebut menegaskan bahwa musyawarah mufakat memiliki peran penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, harmonis, dan berkarakter, sehingga layak diinstitusionalisasikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama dalam kompetisi olahraga di berbagai tingkatan.
Pelaksanaaan Ham Dikawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk; Rosikhu, Muhammad
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10489

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Salah satu ancaman terhadap hak tersebut adalah kebiasaan merokok yang menyebabkan pencemaran udara dan menimbulkan berbagai penyakit, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menelaah dokumen hukum, asas-asas, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan tentang KTR di NTB telah sesuai dengan prinsip perlindungan HAM terhadap hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam implementasinya penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR belum berjalan efektif. Hambatan utama yang dihadapi antara lain belum terbitnya peraturan gubernur sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Ristanti, Yuni
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10481

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Meskipun menjadi ruang bagi korban untuk bersuara, media sosial juga memunculkan sentimen negatif seperti victim blaming  dan ujaran kebencian yang memperdalam trauma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif, menandakan perlunya kebijakan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Diperlukan sinergi tiga pilar moderasi konten digital, edukasi publik tentang empati dan consent, serta dukungan hukum dan psikososial terintegrasi agar korban terlindungi, pulih secara utuh, dan kekerasan berulang dapat dicegah
Legalitas Akad Mudharabah dalam Platform Digital Syariah Aprilianti, Aprilianti; Nurlaili, Elly; Oktaviana, Selvi; Nurhasanah, Siti; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10480

Abstract

Perkembangan teknologi finansial berbasis digital (fintech syariah) membawa perubahan mendasar terhadap praktik transaksi keuangan syariah, termasuk dalam pelaksanaan akad mudharabah yang kini dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Transformasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad yang dilakukan secara elektronik dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas akad mudharabah dalam platform digital syariah ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kontrak elektronik dalam platform digital memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang halal, serta dilakukan dengan sistem keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif hukum Islam, akad mudharabah digital dinyatakan sah apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab dan qabul, kejelasan nisbah bagi hasil, serta kehalalan kegiatan usaha yang dibiayai. Aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan syariah masih menjadi permasalahan dalam menjamin kemurnian prinsip mudharabah di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan norma hukum turunan yang lebih spesifik untuk mengatur legalitas akad mudharabah digital, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan menjaga kesesuaian transaksi dengan maqasid syariah dalam ekosistem fintech syariah Indonesia

Page 9 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 4, No 2 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 3, No 2 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 3, No 1 (2021): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 2, No 1 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue