cover
Contact Name
Serlika Aprita
Contact Email
5312lika@gmail.com
Phone
+6281377530314
Journal Mail Official
kepastianhukum19@gmail.com
Editorial Address
Geduang Fakultas Hukum Lantai 1, Jl. Jend. Ahmad yani 13 Ulu Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Core Subject : Social,
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel-artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi/bisnis, hukum konstitusi, hukum islam, hukum lingkungan, hukum adat, hukum internasional, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
Banking Roles and Policies in Anticipating Cyber Attacks in Indonesia
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.6292

Abstract

Every year, Indonesia expands. The expansion of digital transformation is a milestone for all industries, including finance. In addition, cybercrime is believed to be on the rise and poses a threat to institutions and customers. And the banking system must also be responsible for safeguarding customer data, and cooperation with customers is expected to be more thorough when using data. Obviously, the digital revolution has contributed significantly to the advancement of both the banking and non-banking sectors. In this instance, however, the banking industry is primarily culpable for this cyber attack. In this paper, the researcher employs a qualitative descriptive method in order to facilitate the writer's analysis of a theory and current legal policies governing banking and cyber, which is a major concern for everyone if it is misused or if it is discovered that bankers are not careful in managing everything. customer data. This study's findings will analyze the role and policies of banks in relation to the transformation of the contemporary digital era. Then, it analyzes the cyber security system, which, as we all know, is not only the responsibility of the banking sector as a service provider, but also that of the customer, who must not be careless in providing banking-related confidential information so that it cannot be easily accessed by criminals. who intentionally intend to take benefits.Keywords: Banking, Cyber Attack, Cyber, Security System
Kebijakan Formulasi Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Ramiyanto, Ramiyanto; Waliadin, Waliadin
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6287

Abstract

Saat ini, penyidikan perkara korupsi dapat dihentikan apabila penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Aturan ini masih diperdebatkan yang dikaitkan dengan masalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai ide dan formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan. Temuan penelitian ini, yaitu pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif didasarkan pada ide penghormatan dan perlindungan HAM (tersangka) yang bermuara pada kepastian hukum. Formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif lebih menekankan pada segi kepastian, belum mencermikan keadilan dan kemanfaatan. Penghentian penyidikan perkara korupsi yang diatur dalam hukum positif perlu ditinjau kembali dari segi keadilan dan kemanfaatan. 
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Febryani, Evy
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6293

Abstract

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas. Dengan menggunakan penelitian normatif serta data yang nyata dari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa payung hukum tindak pidana terorisme yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 masih terdapat banyak kelemahan mendasar secara substasional yang dimana seharusnya Undang- Undang ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sehingga, diperlukan adanya perbaikan dalam substansi dan membutuhkan kerjasama internasional melalui konvensi internasional agar terciptanya hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. 
Land Dispute Arrangements in Indonesia Yustini, Ledy Wila
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.5850

Abstract

Land conflict is a process of interaction between two (or more) or groups each fighting for their interests over the same object, namely land and other objects related to land, water, plants, mines, as well as the air that is above the land. concerned. Various land disputes in Indonesia need to be examined why these disputes have not been resolved and have even been protracted and widespread in all corners of the land in Indonesia. It is necessary to find the root causes of the disputes that have occurred in Indonesia, so that it is necessary to discuss what is the cause of land disputes in Indonesia. This research method uses normative juridical research methods, carried out based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles, online news references and laws and regulations related to land regulations. The conclusions obtained that the causes of land disputes in Indonesia are: 1.dualism of agrarian law, 2.differences in interpretation of an object, namely cooperation agreements regarding the management of land rights, 3.land mafia, 4.inaccurate and incomplete land data plus Incorrect land data, 5.Actions of applicants for land rights with a background of group interests or political indications, 6.Unbalanced land tenure and ownership structures, 7.Law enforcers do not yet have the commitment to consistently and consistently implement laws and regulations.
Legal Protection for Child Labor of Underage Newspaper Sellers in the Labor Law Rajasa, Dimas Farazh; Hasyim, Yonani; Raspita, Desni
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i1.6289

Abstract

Everyone has the right to receive protection according to law, including children, the participation of parents is very important to protect their children by not committing violence, exploitation or employing them. The problem raised in this paper is children who are employed. because they are still underage, there are no regulations for child labor in Indonesia that clearly regulate the rules given. As regulated in the 1945 Constitution, Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, ILO Convention, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, in this writing the legal research used is normative in nature. Labor and child labor arrangements are regulated in several laws and government regulations. The regulations in force in Indonesia do not clearly stipulate the age limit and the type of work performed by child workers. In fact, the majority of children's involvement in work is driven by poverty or economic factors. Protection for children as workers has basically been regulated in several formulations of international laws and conventions that have been ratified by Indonesia. Currently, Indonesia has a policy on the protection of child labor and their rights. Various efforts have been made to overcome the problem of child labour, but in general the government's efforts have not run optimally. The implementation of laws and regulations has not matched expectations and reality. Efforts that can be made at this time are that the government in good faith monitors children who are working in each company so that by carrying out this monitoring the fulfillment of children's rights can be realized properly.
Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Pengembang Apartemen Basilica Palembang Dinyatakan Pailit Iwari, Dian Puspa
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6291

Abstract

Kasus PT.Trinitas Properti Persada dalam proyek melakukan pembangunan apartemen dengan nama Apartemen Basilica. Dalam kegiatan transaksi jual-beli terhadap konsumen, PT. Trinitas Properti Persada  melakukan penjualan terhadap unit-unit apartemen yang kesepakatannya telah tertuang dalam perjanjian pengikatan dengan para konsumen yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun, ketika bangunan sudah hampir selesai pembangunannya, PT. Trinitas Properti Persada  mengalami permasalahan finansial sehingga diajukan pailit oleh salah satu kreditornya atau konsumen. Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan hukum untuk konsumen diketahui ada dua sifat perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif serta perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif. 
Peran Notaris dalam Restrukturisasi untuk Melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional Syahputra, Muhammad Alief Bayu
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i2.7957

Abstract

Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, dalam kenyataannya kadangkala yang terjadi adalah akta otentik yang dikonstatir Notaris tersebut selain diintervensi pemerintah juga banyak terjadi permasalahan yang berujung kepada gugatan dipengadilan, padahal Notaris berperan mengkonstatir akta otentik yang memberikan kepastian hukum (vide Pasal 1970 KUHPerdata) dalam perbuatan hukum privat. Oleh karena itu,yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelayanan kepada public sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah melalui studi hukum kritis. Baik Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata maupun Undang-Undang tentang Jabatan Notaris digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan tersebut. Mengacu kepada ketentuan tersebut disimpulkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, tercipta ketertiban dalam lalu lintas hukum privat. Peran Notaris tampak dari legal formal suatu akta otentik yang harus dipenuhi oleh penghadap dan penghadap dikenal oleh Notaris. Agar peran dan tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tanggungjawab dimaksud merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang pengemban profesi hukum termasuk Notaris didalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi jugaberdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Kasrozi, Muhammad; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i2.7962

Abstract

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari masalah pemidanaan. Arti kata pidana secaraumum adalah hukum sedangkan pemdanaan diartikan sebagai hukuman. Hukum pidana saat ini merupakan alat atau sarana untuk memecahkan masalah dan dapat diharapkan pemecahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari kepolisian Resor kota Bandar Lampung dan penasihat hukum Ahmad Handoko, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75KUHAP. Hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan, hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalampenyitaan barang bukti.
Implementasi Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Keadilan: Peluang dan Tantangan Reza, Eka Octha
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.5360

Abstract

Dalam praktiknya, tampaknya setiap konsumen tidak pernah lepas dari sengketa konsumen dan bahkan, setiap hari selalu terjadi pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Dari yang paling ringan dan sederhana hingga yang bernilai ekonomi tinggi.Namun mengingat nilai ekonomis kerugian yang dialami konsumen relatif kecil, maka konsumen sering mempasrahkan pelanggaran hak-haknya seperti itu. Hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik,termasuk media sosial memberitakan dan memuat berbagai kerugian konsumen sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Berbagai macam keluhan dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap produk tertentu sampai ke pelayanan jasa tertentu yang tidak memadai atau mengecewakan,Rasa ketidakpuasan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang dialami oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah konsumen. Kondisi dan keadaan konsumen yang dominan lemah dibanding dengan pelaku usaha, telah menyebabkan konsumen sering mempasrahkan dirinya untuk tidak menuntut pelaku usaha sekalipun konsumen telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Dengan memperhatikan pemikiran Bemard Arif Sidhana, maka penelitian hukum ini dalam upaya mewujudkan  adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa konsumen dalam memutus sengketa konsumen di Indonesia adalah merupakan penelitian hukum. yang berdasarkan paradigmatik hermeneutik yang dilandasi filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum menurut Bernard Arief Sidharta. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Keadilan antara peluang dan tantangan pada dasarnya belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen hal ini dikarenakan  pengaturan kedudukan dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia, secara struktural tidak merupakan badan  yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia layaknya sebuah institusi badan peradilan (judikatif) karena pendirian dan pembentukannya tidak didasarkan kepada Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia.
Penemuan Hukum dan Dampak dari Putusan Hakim Lingkungan Khofif, Faisal
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i2.7958

Abstract

Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Pada beberapa putusan perdata di bidang lingkungan hidup ditemukan adanya putusan yang merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Sebagai salah satu institusi kekuasaan negara, lembaga pengadilan memiliki tugas yuridis dalam menjalankan tugas negara, agar tiang negara menjadi tegak dan berfungsi melindungi segenap warga negara. Salah satu tiang negara adalah tegaknya keadilan sebagai bentuk kedaulatan dan kewibawaan negara di mata masyarakat internasional dan bagi rakyat Indonesia sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan tegaknya hukum negara Indonesia. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup belum memahami dan mengusai perhitungan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu hakim dalam menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu judicial activism sebagai upaya untuk mengembangkan hukum lingkungan hidup di Indonesia