cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022)" : 8 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PPAT ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN Tania Mayshara Limbong; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2297

Abstract

ABSTRACTPPAT in making the deed is to ensure that the payment of BPHTB the debt has been paid by the taxpayer. For this reason, it is necessary to study the role of PPAT in the imposition of BPHTB in the transfer of land rights and building, the legal consequences of the imposition of BPHTB in the deed of sale and purchase of land and buildings and the mechanism for imposing BPHTB in the deed of sale and purchase. Type The research used in writing this thesis is juridical normative empirical, which is descriptive analysis. The data collection techniques used used is literature study and field research. The role of PPAT in The imposition of BPHTB in the Transfer of Land and Building Rights, namely convey the necessary information related to the imposition process BPHTB in the imposition of BPHTB tax on the transfer of land rights and building. The legal consequences of the imposition of BPHTB in the Deed of Sale and Purchase of Land and The building, namely the Sale and Purchase Deed, cannot be carried out before the BPHTB is signed the sale and purchase transfer transaction has not been paid by the taxpayer, which also result in legal certainty in the transition. In addition there are The sanctions imposed by Article 91 paragraph (1) are in the form of paying fines 7,500,000.00 (seven million five hundred thousand rupiah) for each commit a violation if the signing of the Sale and Purchase Deed is done before PPAT before the parties pay the BPHTB tax. Imposition mechanism BPHTB in the Deed of Sale and Purchase, namely preparing complete documents and data tax object, the taxpayer fills in the information on the tax object and the value of the BPHTB payable into the Tax Deposit Form (SSPD) BPHTB, then calculate the value of BPHTB payable. Next is the Taxpayer and PPAT/Notary sign the SSPD form. The payment process is carried out when the documents SSPD BPHTB which is verified as complete and declared correct. Then payment is made through the beneficiary treasurer or through a bank and must tax receipt of proof of deposit/SSPD BPHTB as proof of payment of BPHTBlegal debt.Keywords: PPAT, Imposition of BPHTB, Deed of Sale and Purchase
KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA Swandhana Pradipta; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Idha Aprilyana Sembiring
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298

Abstract

ABSTRAKProgram kepemilikan lahan sembilan juta hektar dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah berencana tidak hanya untuk pembagian tanah tetapi juga untuk memajukan kondisi ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Permasalahannya adalah: bagaimana pelaksanaan program Nawacita menuju redistribusi sembilan juta tanah di SUMUT (Sumatera Utara), mengapa program ini tidak sesuai dengan target di SUMUT, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) SUMUT untuk menangani program redistribusi sembilan juta hektar lahan yang tidak sesuai dengan target di SUMUT.Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomiatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Marulam Siahaan sebagai narasumber dan dari data redistribusi tanah periode 2015-2018 di BPN SUMUT. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.Hasil menunjukkan bahwa program tersebut belum terlaksana karena pemerintah hanya mendaftarkan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat tanpa sertifikat kepemilikan. Faktor penghambatnya adalah: kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peta lahan, deforestasi, kurangnya koordinasi antar kementerian terkait, keterlambatan dalam mengeluarkan peraturan, dan konflik agraria. BPN SUMUT berupaya melakukan verifikasi data, peningkatan SDM, dan penyediaan peralatan untuk praktek teknis di lapangan. Disarankan agar substansi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan kondisi di lapangan dibiasakan dengan pelaksanaan program Nawacita tentang redistribusi tanah. BPN harus lebih persuasif dalam mensosialisasikan deforestasi dan konflik agraria kepada masyarakat, dan rencana tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan.Kata Kunci: Nawacita; Redistribusi Tanah; RPJMN
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEBAGAI PEMEGANG LEASING YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance Group) Tangges Dines; Kusbianto Kusbianto; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2293

Abstract

ABSTRACTLeasing is often used as a god of help or a god of savior for most Indonesian people. However, at this time the existence of leasing that violates the law on the forced withdrawal of goods that are the object of leasing is very disturbing to consumers.The problems in this study are the position of the leasing consumer in the event of a default in the leasing agreement, the dispute resolution process due to default against the leasing company at PT FIF GROUP. and implementation of confiscation of goods (Objek Leasing) at PT FIF GROUP. This research method uses empirical legal research and descriptive analytical research.If the customer has exceeded the promised time limit, the customer will get (bad RO) and the customer will also be blacklisted from the company and will not be able to apply for credit withdrawal at any leasing company or dealer he wants to take credit for. If the customer makes payments smoothly and there are no obstacles, the customer will have a good position. Settlement of disputes in leasing contracts can be done in two ways, namely through court and out of court. Implementation of the trial based on court decisions or the decision of the Constitutional Court no. 18/PUU-XVII-2019 there has been no confiscation by PT. FIF. Determination of court confiscation to withdraw the object of leasing as determined by the Constitutional Court (MK). It is suggested that PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE should use more government regulations, namely using court decisions or decisions of the Constitutional Court to confiscate or take goods (leasing objects).Keywords: Leasing, Achievement Wan, Confiscation of Goods
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019) Elysa Sani Merynda Simaremare; Syafrudin Kalo; M. Hamdan; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2294

Abstract

ABSTRAKPenyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Korban tindak pidana pencabulan pada keluarga sulit untuk dilaksanakan karena sering mendapat perlawanan dalam keluarga. Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini, pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap anaknya, dimana saudara kandungnya ikut dalam pencabulan. Mengangkat topik penelitian terhadap Laporan Polisi No. 222/XI/SU/2019/Res.Tapteng tentang tindak pidana pencabulan dengan permasalahan yang dikaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi Anak Korban tindak pidana pencabulan dalam tahap penyelidikan dan penyidikannya; Proses penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi tersebut; dan upaya yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Tapteng dan instansi-instansi terkait. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Disimpulkan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban oleh keluarga kerap mengalami kendala, salah satunya kendala biaya dan sulitnya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi karena keluarga sulit untuk dimintai keteranga. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yakni Polres Tapteng berdasarkan kebijakan kriminal dengan pendekatan represif jugan mempercepat pemberkasan perkara guna mampu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga. Disamping itu juga melakukan pendekatan dengan konsep kebijakan non-penal berupa memberikan pendidikan seks usia dini dan pengenalan pentingnya menjaga alat reproduksi serta penyuluhan hukum untuk memotivasi anak-anak di sekolah-sekolah dalam memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dialaminya.Kata Kunci: perlindungan hukum; anak korban pencabulan; dan ayah kandung
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DIKARENAKAN PESELINGKUHAN (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn) Putri Nabilah; Suparman Suparman; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2300

Abstract

ABSTRACTIn the event of a divorce both father and mother can be given the same right to care for and educate their children after divorce especially the divorce referred to in Decision No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn. So that the problem arises, namely how is the legal review related with post-divorce child custody, what are the underlying factors behind the custody of the child falls to the father in the verdict No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, how are the judges' considerations in doing this decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn in deciding child custody rights to the father as a result of divorce.The type of research used in writing this thesis is juridical normative descriptive analysis. Data collection techniques that used is a literature study (Library Research).Legal reviews related to post-divorce child custody are available on the Marriage Law, namely Article 41, Article 45, Article 47, Article 48 and Article 49. Furthermore, it is also found in the Compilation of Islamic Law, through Article 105. What are the factors behind child custody falling to the father in Decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, firstly, the Defendant/Wife committed an affair and was known to have booked a hotel 2 (two) times with his mistress. Second, the Defendant has admitted his actions before the Plaintiff, his family and traditional leaders had an affair. Third, the affair committed by the Defendant shows that: betrayal and irresponsible behavior of the Defendant as the wife and at the same time the mother in marriage, which makes the Plaintiff and Defendant finally agreed to divorce and was judged by the judge to be unworthy custody of their children, caused by the actions of the Defendant who It is feared that it will have a negative impact on their children.Keywords : Juridical Review, Child Custody, Divorce
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan) Fadillah Hanum; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2295

Abstract

ABSTRACTThe problems experienced by many financial institutions that provide credit and financing services, namely the transfer of objects fiduciary guarantee by the debtor to a third party. The problem is getting worse complicated, due to the transfer of the object of collateral by the debtor and other parties these three (whether through buying and selling, renting, or otherwise) will happen the intersection of rights between a third party as the ruler of the object and the creditoras the legal owner of the object.The problem raised in this thesis is the implementation of execution fiduciary guarantee object through parate execution due to transfer of collateral object fiduciary by the debtor to a third party. Legal protection for banks BCA multifinance in the execution of the object of fiduciary guarantee against the object of the fiduciary guarantee that has been transferred to a third party. Types of research used in this research is empirical juridical. This research descriptive research. The source of the data in this study was obtained by collect primary data and secondary data. Data collection techniques in This research is a field study (field research). Data analysis to be carried out in this study is a qualitative analysis.The purpose of the legal implications of the debtor is to transfer the object of collateral fiduciary to a third party in a financing agreement, resulting in the fiduciary agreement becomes null because in the fiduciary agreement the object Fiduciary guarantee is one of the important elements of a fiduciary agreement there is a legal consequence if an object of the fiduciary guarantee is lose their property rights.Legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement born from the making of a deed of imposition of a fiduciary guarantee made notarial, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Officein order to obtain a fiduciary certificate. By registering the guarantee fiduciary, then the principle of publicity is fulfilled this is a guarantee of legal certainty to creditors in returning their receivables from the debtor.Keywords: Legal Protection, Execution, Fiduciary Guarantee, Vehicle Four Wheel Motor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn) Ita Ita; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2296

Abstract

ABSTRACTThe thing which is the most disadvantaged party is the debtor, but it is possible that the bank as the creditor will also suffer losses from these problems.The problem in this research is how to regulate the law regardingthe debtor in the working capital credit agreement, how is the settlement process if the debtor is in default and how is the Judge's Consideration in Decision No. 466/Pdt/2020/PT MDN. This research method uses normative legal research and analytical descriptive research.The results of this study, legal arrangements regarding debtors in credit agreementsworking capital based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code. The process of settling debtors with outstanding performance in a credit agreement can be carried out by saving credit through rescheduling, reconditioning and restructuring. Furthermore,settlement of credit by means of the execution of the executive title by the creditor, sale of objects to be objects of collateral through auctions, sales of collateral in underhand. The judge's consideration in the decision no. 466/2020/PT.MDN, namely the plaintiff or defendant I, must comply with the agreement that has been agreed uponincluding the existence of the plaintiff's bad credit, which should be Defendant I submitting a default suit to the Binjai District Court or submitting a request for execution to the Binjai District Court or other courts anywhere within the territory of the Republic of Indonesia, instead of submitting it to another institution, namely to Defendant II to resolve legal issues between the plaintiff and Defendant I.It is recommended that the creditor must be able to anticipate things that are done to the debtor due to default by conducting deliberation to find the best solution, moreover the debtor has good faith to pay the pending debt in accordance with the agreement that has been made.Keywords: Legal Protection, Guarantee, Credit Agreement

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue