cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
+6224-6702272
Journal Mail Official
kadarkumfhusm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27229653     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. okus dan ruang lingkup Kadarkum fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Kadarkum bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kadarkum berisikan bermacam kegiatan yang dilakukan baik oleh internal FH USM ataupun eksternal guna menangani dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kadarkum sebagai wadah bagi peneliti maupun akademisi yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kadarkum diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan mendorong daya kritis antara para akademisi, pemerintah dan masyarakat guna menjadikan masyarakat sadar hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2020): Desember" : 8 Documents clear
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI Olivia, Denindah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2886

Abstract

Artikel ini membahas terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berfokus kepada kegiatan dalam sektor keuangan dengan adanya pengalokasian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) ke daerah. DBH    merupakan bagian dari dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi. Dengan adanya aliran dana yang dibagi oleh pusat ke daerah melalui dana bagi hasil,    daerah secara aktual menjadi lebih berkembang dan memiliki modal untuk melakukan penggalian potensi dari sektor SDA yang ada di daerah tersebut. Dalam artikel ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan topik dengan Teori Desentralisasi.  Kata kunci : desentralisasi, dana bagi hasil, sumber daya alam.
PEMILIHAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWANA PEREMPUAN DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Palito, Jeremias
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2873

Abstract

AbstrakProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, yaitu berupa Kepala Daerah yang bukan disebut Gubernur, melainkan Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana merupakan gelar yang dimiliki oleh Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, sejak tahun 1755, seorang Sri Sultan Hamengkubuwana kesemuanya adalah laki-laki, yang dipilih secara otomatis menurut garis keturunan patriarki. Namun masalah muncul ketika Sri Sultan Hamengkubuwana X, yang sekarang sedang menjabat, tidak memiliki keturunan laki-laki. Alhasil, anak perempuan tertua Sri Sultan Hamengkubuwana X yang bergelar GKR Pembayun diberikan gelar baru yaitu GKR Mangkubumi, yang pada dasarnya gelar tersebut diberikan kepada penerus takhta Keraton. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur terkait terutama dalam bidang pemerintahan daerah dan hak asasi manusia. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwa tidak ada peraturan Keraton yang mewajibkan seorang Sri Sultan Hamengkubuwana adalah laki-laki, namun di saat yang sama, pemberian gelar Mangkubumi kepada seorang perempuan dianggap menyalahi adat dan aturan Keraton. Apabila GKR Pembayun yang kini dikenal sebagai GKR Mangkubumi nantinya berhasil menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan pertama, maka hal tersebut akan menjadi tonggak sejarah kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat menjadi kunci utama penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan Keraton.Kata Kunci: Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan; otonomi khusus; Provinsi D. I. Yogyakarta, hak asasi manusia.  AbstractSpecial Region of Yogyakarta is one of the few provinces of Indonesia that holds a special autonomy that other provinces of Indonesia don t have, which is not ruled by a Governor, but instead by a Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana is the title that is owned by the Regional Head of Special Region of Yogyakarta. Historically, since the year of 1755, a Sri Sultan Hamengkubuwana has always been a male, which is selected automatically according to the patriarchial lineage. However, problem arises when Sri Sultan Hamengkubuwana X, who is still incumbent, doesn t have a son. As a result, the oldest daughter of Sri Sultan Hamengkubuwana X who goes by the title GKR Pembayun, is given a new title, GKR Mangkubumi, where basically the title is given for the successor of the throne of Keraton. This research was conducted using a normative juridical approach, by examining statutory regulations and related literature, especially in the field of local government and human rights. With this research, it is known that there is no Keraton regulation that requires a Sri Sultan Hamengkubuwana to be a man, but at the same time, granting the title Mangkubumi to a woman is considered to violate the customs and rules of the Keraton. If GKR Pembayun, now known as GKR Mangkubumi, later succeeded in becoming the first female Sri Sultan Hamengkubuwana, then this would be a milestone in the history of regional head election contestation in the Special Region of Yogyakarta Province, and could be the key for the elimination to discrimation of women in Keraton.Keywords: Female Sri Sultan Hamengkubuwana, special autonomy, Special Region of Yogyakarta, human rights.
PENGUATAN MENTAL ANTI MONEY POLITIC KEPADA PENDEKAR PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH CABANG KOTA SEMARANG Zainuddin, Muhammad
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2892

Abstract

Proses pelaksanaan dmokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran, salah satu elanggaran yang terjadi adalah money politic. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencegah money politic salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakt atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca diberikannya penyuluhan berdampak sangat baik terhadap Pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Hal ini ditunjukan adanya komitmen untuk menolak praktik money politic. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pendekar pencak silat.  
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MRANGGEN DEMAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2854

Abstract

The embodiment of the mandate for the protection of human rights (human rights) as the constitutional rights of citizens that strengthen human rights has also been carried out through a number of Laws, including the ratification of a number of international human rights instruments so as to become national law. Cases against women are one form of human rights violations experienced by men. The vast majority of cases of violence experienced are sexual violence that occurs as a result of social construction placing certain gender relationship positions more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of liberty. Women in subordinate relationship positions versus dominant males are often stereotyped, as well as acts of violence with a form of control even with the intent of protection, which eliminates physical and mental integrity resulting in loss of persaman, connoisseur and basic freedom as a human being. The core legal protection against women victims of sexual violence in DUHAM respects everyone's humanity because she was born a human being. Courtship violence is part of violence against women. Cases of domestic violence not only afflict adult women but can unwittingly also afflict teenagers who are in courtship, so based on this can be formulated the problem in this Community Service activity is the lack of understanding ma Al-Adzkar Mranggen, Demak on "Legal Protection for YoungWomen". This   Community Service activity is conducted by method of   lectures,   discussions and q&A. In this Community Service activity, MA Al Adzkar students gained information and understanding about the legal   protection of   young   women. The results of this activity showed that,   siswi prior to the implementation of the activity, MA Al   Adzkar students did not understand and understand, and after the counseling of MA Al   Adzkar students increased the insight into the legal needs for young   women,this was shown by an increase in the average generalunderstanding of 15   participants by 77.33%.  
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANAK PANTI ASUHAN BAITUSSALAM KOTA SEMARANG MENGENAI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA INDONESIA Juita, Subaidah Ratna; Triasih, Dharu Ratna
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2621

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 LU 11.08 LS dan 95 BT 141.45 BT dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di Selatan, dan dua samudera yaitu Hindia/Indonesia di barat dan Pasifik di timur. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menyadari arti pentingnya pemahaman nilai-nilai empat konsensus nasional yang terdiri dari NKRI, Bhineka Tunggal Ika,  UUD 1945, dan Pancasila bagi keutuhan NKRI dan semakin beratnya tantangan yang dihadapi, seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan Perguruan Tinggi, maka berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam mengenai   Ketahanan Nasional guna Memperkuat Karakter Bangsa Indonesia. .  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Anak Panti Asuhan Baitussalam Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman   mengenai implementasi   ketahanan nasional guna memperkuat karakter bangsa Indonesia. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Anak Panti Asuhan Baitussalam Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Anak Panti Asuhan Baitussalam Kota Semarang bertambah wawasan mengenai implementasi   ketahanan nasional guna memperkuat karakter bangsa Indonesia, hal ini   ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 10 peserta sebesar 70 %.
Peningkatan Pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma Abib, Agus Saiful; Heryanti, B. Rini
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2587

Abstract

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma   sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman anak panti asuhan baitussalam mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema bantuan hukum cuma-cuma rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.
MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA SISWA MA AL ADZKAR TENTANG URGENSI HUKUM DALAM MEMBANGUN RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN MASA PANDEMI COVID-19 Natalis, Aga; Sihotang, Amri Panahatan; Muryati, Dewi Tuti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2866

Abstract

Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MASYARAKAT TENTANG BAHAYA COVID-19 DI DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO ARDHANI, HANURING AYU
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.3769

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai kontribusi Tridharma perguruan tinggi. Ditengah masa pandemi yang menjadi bencana non-alam menjadikan tatanan masyarakat berubah bahkan berdampak pada kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Tingkat penularan yang tinggi dan vaksin yang belum ditemukan menjadi alasan utama pencegahan perlu dilakukan. Dinas Kesehatan dan desa berlomba-lomba untuk menjadi wadah dalam proses edukasi sebagai salah satu langkah preventif yang efektif mampu meminimalisir adanya pencegahan sejak dini. Penyebaran tentang virus covid-19 sangat cepat sehingga dibutuhkan n proses penyampaian informasi cepat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Melihat kenyataan dilapangan dan pentingnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjadikan kami yakin bahwa pengabdian ini adalah edukasi yang di butuhkan masyarakat. Termasuk komponen didalamnya diantaranya adalah bagaimana melakukan pencegahan agar siap memasuki era adaptasi kebiasaan baru.Sasaran yang menjadi objek sosialisasi adalah warga di desa Pucangan  kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang di pilih sesuai domisili. Metode yang digunakan dengan konsep sosialisasi secara langsung dengan sistem tanya jawab didalamnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Juni Vol. 6 No. 2 (2025): Desember Vol. 6 No. 1 (2025): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): Desember Vol. 5 No. 1 (2024): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): Desember Vol. 4 No. 1 (2023): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): Desember Vol. 3 No. 1 (2022): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): Desember Vol. 2 No. 1 (2021): Juni Vol 1, No 2 (2020): Desember Vol. 1 No. 2 (2020): Desember Vol. 1 No. 1 (2020): Juni More Issue