cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@uinsu.ac.id
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnalpsga.uinsu@gmail.com
Editorial Address
Center of Gender and Child Study Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 26851520     EISSN : 27163733     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Focus and Scope of JGSIMS: Study of Gender and Children in the Indonesian Context both from an Islamic perspective and gender study in general. Sub Themes Related to Gender and Children with the characteristics of crosscutting issues in various aspects such as Education, Law, Politics, Psychology, Religion, Literature, Sociology, Anthropology, Culture, and Religion.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023)" : 6 Documents clear
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN Sari, Komala
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.19432

Abstract

AbstrakPernikahan memiliki dampak pada kehidupan pasangan itu sendiri serta kehidupan keluarga dan masyarakat luas. Perkawinan campuran menjadi semakin lazim di indonesia, seiring dengan semakin majunya komunikasi global, pergerakan lintas batas, dan kontak antar budaya.pernikahan campuran juga menghadirkan kesulitan hukum yang membutuhkan kerja sama, rasa hormat, dan pengertian dari kedua belah pihak. Menurut hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki hak kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi.status kewarganegaraan seorang anak dari pernikahan yang sah ditentukan oleh akta kelahirannya, yang merupakan dokumen pentingmetode penelitian yang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan bahan hukum yang berlaku untuk memahami undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait fenomena perkawinan campuran serta implikasi hukumnya terhadap penerbitan akta kelahiran anak.studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai peraturan hukum terkait perkawinan campuran, pengaturan kewarganegaraan anak, dan ketentuan penerbitan akta kelahiran. Kedudukan hukum pernikahan orang tua seorang anak terkait erat dengan kedudukan hukum anak itu sendiri jika sebuah pernikahan dianggap sah oleh hukum, maka hal itu juga berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam kamus politik dan kamus umum, kata "status" menunjukkan kedudukan sosial seseorang secara keseluruhan. Karena status hukum seorang anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua mereka, status hukum anak dapat merujuk pada posisi anak di hadapan hukum atau keduanya. Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kewarganegaraan dan identitas.akta kelahiran berfungsi sebagai dokumentasi hukum atas identitas anak, sedangkan kewarganegaraan berfungsi sebagai bukti status, hak, dan tanggung jawab anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Anak memiliki hak atas status hukum kewarganegaraan yang terkait dengan perkawinan orang tuanya. AbstractMarriage has an impact on the couple's own life as well as the life of the family and society at large. Mixed marriages are becoming increasingly common in Indonesia, as global communication, cross-border movement and intercultural contact advance. Mixed marriages also present legal difficulties that require cooperation, respect and understanding from both parties. According to law, children born from mixed marriages have citizenship rights that must be upheld. The citizenship status of a child from a valid marriage is determined by his or her birth certificate, which is an important document. The research method that can be used is a normative legal research method that focuses on literature review and applicable legal materials to understand the laws, regulations, and court decisions related to the phenomenon of mixed marriages and their legal implications for the issuance of child birth certificates. Literature studies will be used to collect various legal regulations related to mixed marriages, child citizenship regulations, and provisions for issuing certificates. birth. The legal status of the marriage of a child's parents is closely related to the legal position of the child himself. If a marriage is considered valid by law, then this also applies to children born from that marriage. In political dictionaries and general dictionaries, the word "status" indicates a person's overall social position. Since a child's legal status depends on the validity of their parents' marriage, a child's legal status may refer to the child's position before the law or both. Every child has the basic right to obtain citizenship and identity. The birth certificate functions as legal documentation of the child's identity, while citizenship functions as proof of the child's status, rights and responsibilities. Children born from mixed marriages are considered to have dual citizenship. Children have the right to legal citizenship status related to their parents' marriage.  position before the law or both. Every child has the basic right to obtain citizenship and identity. Thebirth certificate functions as legal documentation of the child's identity, while citizenship functions asproof of the child's status, rights and responsibilities. Children born from mixed marriages areconsidered to have dual citizenship. Children have the right to legal citizenship status related to theirparents' marriage
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Windani, Sri; Ayu, Rizky; Meiliawati, Indri; Zulfikar, Zulfikar
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.19004

Abstract

Perlindungan anak merupakan landasan penting bagi keberlanjutan bangsa dan negara. Anak-anak membutuhkan kesempatan yang sama untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial demi kesejahteraan yang optimal. Hal ini membutuhkan perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi.Pendidikan formal memiliki peran utama dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi aspek hukum di lingkungan pendidikan sering menghadapi tantangan. Terdapat hambatan seperti kurangnya pelatihan atau kesadaran hukum di kalangan tenaga pendidik, keterbatasan sumber daya, dan kekurangan kerangka kerja yang jelas dalam mengintegrasikan hukum dalam kurikulum pendidikan.Pentingnya pemahaman hukum dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan tercermin dalam aspek norma sosial dan agama. Pendidikan Indonesia yang selaras dengan konsep Islam menekankan pentingnya membentuk akhlak yang mulia, termasuk pendidikan seksual bagi anak.Kasus kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan psikologis. Trauma psikologis yang disebabkan oleh kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan anak dan menurunkan kualitas hidupnya. Kolaborasi antara keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Perlu adanya penerapan undang-undang yang tepat guna, serta penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi efektif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
PENGARUH KETIMPANGAN GENDER DALAM KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN Meiliawati, Indri; Zulfikar, Zulfikar; Windani, Sri; Ayu, Rizky
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.19013

Abstract

Abstrak Perlindungan anak merupakan landasan penting bagi keberlanjutan bangsa dan negara. Anak-anak membutuhkan kesempatan yang sama untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial demi kesejahteraan yang optimal. Hal ini membutuhkan perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi.Pendidikan formal memiliki peran utama dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi aspek hukum di lingkungan pendidikan sering menghadapi tantangan. Terdapat hambatan seperti kurangnya pelatihan atau kesadaran hukum di kalangan tenaga pendidik, keterbatasan sumber daya, dan kekurangan kerangka kerja yang jelas dalam mengintegrasikan hukum dalam kurikulum pendidikan.Pentingnya pemahaman hukum dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan tercermin dalam aspek norma sosial dan agama. Pendidikan Indonesia yang selaras dengan konsep Islam menekankan pentingnya membentuk akhlak yang mulia, termasuk pendidikan seksual bagi anak.Kasus kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan psikologis. Trauma psikologis yang disebabkan oleh kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan anak dan menurunkan kualitas hidupnya. Kolaborasi antara keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Perlu adanya penerapan undang-undang yang tepat guna, serta penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi efektif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. 
PANCASILA AND MORAL VALUES IN EARLY CHILDHOOD WITHIN THE FAMILY Aminuddin, Aminuddin; Kumalasari, Intan
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.18476

Abstract

Abstrak Tugas membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satunya dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebab Pancasila merupakan Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Mereka harus memahami, memaknai dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila karena nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Keluarga sebagai satu dari Tripusat pendidikan dan awal mula pendidikan memiliki tanggungjawab penuh dalam menanamkan nilai pancasila dan moral kepada anak sejak usia dini agar mereka memiliki karakter sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Abstract Creating a moral and high-quality generation requires several processes. One of them is equipping them with noble values from Pancasila, the basis of the State and the Nation's Way of Life. Understanding, interpreting, and practicing all values contained in Pancasila can provide a solid foundation against influences that can damage their morals. The family, as basic and an educational tricentre, has full responsibility for instilling Pancasila and moral values in children from an early age to help them develop a character that reflects the identity of the Indonesian nation
ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM KOMUNIKASI DAN HEGEMONI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA Tanjung, Taufiq Hidayah; Zulkarnain, Iskandar; Mailin, Mailin
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v5i2.23340

Abstract

This study aims to explore the ideas of Ibn Khaldun, particularly his concept of asabiyyah (group solidarity), in the context of political communication and hegemony in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, the research investigates the relevance of Ibn Khaldun’s theories to the contemporary political dynamics of Indonesia, which are often influenced by social solidarity in the preservation of political power. The research methodology employed is library research, where data is collected from various sources including books, academic journals, and articles that discuss Ibn Khaldun’s political theories and their application in Indonesia. The data analysis technique used is byat analysis, which involves categorizing and interpreting the data to identify similarities and differences in the viewpoints presented. The findings of this study indicate that Ibn Khaldun’s notion of asabiyyah, or group solidarity, offers valuable insights into the patterns of political communication and hegemony in Indonesia. The strength of social solidarity among groups, whether based on religion, ethnicity, or ideology, plays a crucial role in the stability and continuation of political power in the country. The research also reveals that overly dominant political communication within one group can potentially lead to social tensions, aligning with Ibn Khaldun’s view that power based on the domination of a particular group will not endure for long. This theory provides a relevant perspective for understanding identity politics and social dynamics in contemporary Indonesia.
PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK MENURUT HUKUM POSITIF Setiawan, Robby F
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v4i2.23448

Abstract

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat serta memastikan kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif, maraknya praktik adopsi ilegal, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka, yang melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Tahapan penelitian mencakup pengumpulan data, analisis regulasi, serta perbandingan berbagai perspektif hukum terkait pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai adopsi telah cukup komprehensif, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi dan harmonisasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan pentingnya penyelarasan hukum antara berbagai sistem yang berlaku di Indonesia, penguatan pengawasan dalam proses adopsi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta harmonisasi hukum untuk memastikan pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak angkat. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies (JGSIMS) Vol 6, No 1 (2025): Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies (JGSIMS) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue