Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Media of Law and Sharia

mlsj
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ISSN : 27211967 EISSN : 27162192 DOI : https://doi.org/10.18196/mls

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 111 Documents

1 2 3 4 5

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM Fahreza, Chandra; Heriyani, Endang
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahanya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

The Impact On The Implementation Of Presidential Regulation Number 20 Of 2018 Concerning The Use Of Immigrant Worker Fahmi, Muhammad Irfan Nur; Nasrullah, Nasrullah
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

In regulating the constitutional order, it should have a clear legal basis based on the viewpoint of a democratic political system. With the issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Immigrant Worker, it is hoped that it can become a government effort in overcoming problems in the availability of jobs for domestic workers, this is due to the use of immigrant workers which has an impact on domestic worker in Indonesia and deviant articles and not in accordance with what is contained in this rule. Therefore, the issuance of this Presidential Regulation discusses licensing and regulations that must be obeyed and implemented by both employers and workers themselves. It is the same as entering the new normal era which is caused by the existence of the Covid-19 and become pandemic; so that permits for the entry and exit of immigrant workers into Indonesia must be clearer and stronger, in order to minimize the movement and spread of the virus. This study used qualitative research with a normative juridical case approach, this study also was conducted to analyze how the Presidential Regulation Number 20 of 2018 gave impacts especially to the domestic worker caused by stipulated this regulation; not only that, this study also discussed the mechanism of monitoring and evaluating this presidential regulation. The results of this research showed that there was some impacts caused by the existence of the Presidential Regulation Number 20 of 2018 both from the use and licensing of immigrant workers as well as from the articles contained in this regulation.

PENERAPAN AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017 Sofian, Muhamad
Media of Law and Sharia Vol 1, No 3 (2020): June
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, pada penerapannya MK mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum, serta berimplikasi pada banyak hal. Pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan ambang batas sengketa Pilkada serta Implikasi penerapan ambang batas dari Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017. Jenis Penulisan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif, dimana obyek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No 14/PHP,BUP-XV/2017. Teknik analisis data dilakukan secara Prespektif dengan menggunakan metode deduktif, maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai sususan fakta-fakta hukum dalam mengkaji, mengaanalisis Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tolikara adalah pertama, Hakim pengenyampingkan ambang Batas sengketa hasil Pilkada sehingga hakim Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela. Hakim berpendapat, belum serta merta memberlakukan Pasal 158 karena penyelenggaran pemilihan dinilai cacat hukum, dan rekapitulasi suara yang belum sesuai dengan aturan, Namun pada Putusan Akhir, MK tetap memberlakukan ketentuan Ambang Batas Penyelesaian sengketa Pilkada. Kedua, Implikasi dari penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada pada Putusan MK No 14/PHP.BUP-XV/2017 adalah pengenyampingan Pasal 158 atau ambang batas penyelesaian sengketa Pilkada dan akan berimplikasi pada lembaga MK menjadi lembaga yang megutamakan keadilan subtansif bukan menjadi lembaga kalkulatif. MK menjadi lembaga yang menjaga marwah jalannya demokrasi di Indonesia, lembaga yang melakukan penerobosan hukum dan banyaknya peserta yang mengajukan sengketa ke MK.

The Arrangement Of Rights And Obligations In The Implementation Of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Saâ€™i In Yogyakarta Ayu, Indah Maulida Sekar; Musjtari, Dewi Nurul
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

This research discusses about Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i conducted between the brand owner and the capital owner, where the agreement is an alliance that uses Akad Syirkah Mudharabah and a profit-making system with the aim of conducting a business activity of fast food restaurant culinary business. In the Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i there are also weaknesses that cause problems in its implementation, including vagueness about the arrangement of rights and obligations for the parties itself. The purpose of this research is to find the arrangement of rights and obligations in the implementation of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i in Yogyakarta. This research was conducted using empirical normative research methods that are based on the regulation of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i then compare it by looking at the facts that occur and looking at the prevailing laws and regulations in Indonesia and arranged using qualitative methods, with using systematically arranged and descriptive explanation. The results of this research is the arrangement of rights and obligations stipulated in Article 6 of the Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i in Yogyakarta, but have not yet proceeded in accordance with the existing regulations that has been agreed in the agreement

PEMENUHAN HAK BERSERIKAT PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/BURUH Maulidya, Asifa; Hidayat, Beni
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dan untuk mengetahui dan mengkaji yang menghambat Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang berkaitan dengan permasalahn dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kuantitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak berserikat pada perusahaan di Kabupaten Sleman belum seluruhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha, sehingga para pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum memahami tentang fungsi serikat pekerja. Adapun faktor yang mengahambat pelaksanan hak berserikat pada perusahaan di Kabupaten Sleman adalah perusahaan tidak memberikan izin kepada karyawannya untuk berserikat atau mengikuti serikat pekerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dan untuk mengetahui dan mengkaji yang menghambat Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang berkaitan dengan permasalahn dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kuantitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak berserikat pada perusahaan di Kabupaten Sleman belum seluruhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha, sehingga para pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum memahami tentang fungsi serikat pekerja. Adapun faktor yang mengahambat pelaksanan hak berserikat pada perusahaan di Kabupaten Sleman adalah perusahaan tidak memberikan izin kepada karyawannya untuk berserikat atau mengikuti serikat pekerja.

The Urgency of Protecting Netizen in Freedom of Speech on Social Media Priyanto, Grandis Ayuning; Sardi, Martinus
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Freedom of speech is a part of fundamental rights to every people. Nowadays, freedom of speech could not felt widely to all people. Freedom of speech developed until Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights assure and restrict freedom of speech. In Indonesia, since the rise of The Law of Information and Electronic Transaction, the restriction of freedom of speech become biased, many words in social media are presumably attack others. Netizen feels security to speak up is limited, such Ruslan Buton who critics and record about President Jokowi deemed as a hoax and hate speech. Even though some articles in 1945 Constitution have already protect and guarantee all people to bear the right to speak. The limitations of Freedom of speech in The Law of Information and Electronic Transaction emerge multi interpretation which the right to speak have not been correspond with the values in 1945 Constitution. To harmonize freedom of speech in Indonesia, it needs cooperation among government and people to eradicate ambiguity and fear in which already happen.By using juridical-normative method, the research aims to understand the condition of freedom of speech in Indonesia, and to understand the protection of netizen in using social media

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Muhammad, Fabryan Nur; Widowaty, Yeni; Raharjo, Trisno
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Akta terebut dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa). Berdasarkan hal tersebut, maka akta otentik dapat diartikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam halnyaterjadi suatu tindakkan hukum berupa pemalsuan akta otentik terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukannya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian adalah (1) Perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaris T.E terbukti telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2 Tahun 2014, dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TERHADAP EFEKTIVITAS DAN SANKSI KODE ETIK HAKIM OLEH ORGANISASI PROFESI Nurjanah, Pipin; Al Mushof, Mukharom; Dania, Dania; Khoiruddin, Khoiruddin
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

ABSTRAKHakim merupakan salah satu penegak hukum yang menurut Undang-Undang bertugas mengadili perkara di Pengadilan. Dalam Menjalankan Profesinya harus sesuai dengan aturan yang disebut juga dengan Kode Etik Hakim. Adanya ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menerangkan mengenai Kode etik yang harus di patuhi oleh hakim dan harus ada keefektifan dalam menajalankan profesinya. Walaupun terdapat kode etik, tidak menutut kemungkinan bahwa ada hakim yang nantinya lalai Â yang kemudian melanggar kode etik profesi hakim itu sendiri. Dalam penerapan sanksinya pun harus sepadan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Artikel ilmiah ini menggunakan Â metode penelitian Â ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ilmiah ini dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait.Kode etik tersebut menjadi suatu keefektifan tersendiri bagi hakim khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan dalam menjalankan profesinya, dilihat dari hakim yang memang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Kode Etik Profesi Hakim. Namun. apabila melanggar terdapat sanksi yang diberikan walaupun hakim juga termasuk salah satu penegak umum dilingkup Mahkamah Agung, sanksi yang diberikan berbeda-beda yakni sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Hal ini disesuaikan dengan ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Tidak ada sanksi pelaporan pelanggaran yang diajukan masyarakat Bangkalan ke Pengadilan Agama Bangkalan, hal ini membuktikan hakim dilingkup Pengadilan Agama Bangkalan mematuhi kode etik yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan keefektifan dalam mengimplementasikan adanya Kode Etik Profesi sesuai dengan Pedoman memang benar-benar dipatuhi serta tidak ada sanksi pula yang dilanggar oleh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.Kata Kunci : Hakim, Kode Etik, Efektivitas, Sanksi.Â Â ABSTRACTThe judge is one of the law enforcers who according to the Law is tasked with hearing cases in the Court. In carrying out his profession must be in accordance with the rules, also called the Judges' Code of Ethics. The provisions of the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges are regulated in the Joint Decree (SKB) Number 047 / KMA / SKB / IV / 2009 and Number 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 concerning the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges which explains the Code ethics that must be obeyed by the judge and there must be effectiveness in managing his profession. Even though there is a code of ethics, it does not undermine the possibility that there will be judges who will be negligent who then violate the professional code of justice itself. In applying the sanctions must be commensurate and in accordance with the violations committed. This scientific article uses this research method, the author uses a normative legal approach or library research. While the method of collecting data in writing scientific articles is by conducting interviews with related parties.The code of ethics has become a special effectiveness for judges, especially in the Bangkalan Religious Court in carrying out their profession, seen from judges who indeed carry out their duties and authority in accordance with the Professional Code of Ethics for Judges. However. if there is a sanction violated, even though the judge is also included as one of the general enforcers in the scope of the Supreme Court, the sanctions are different, namely mild sanctions, medium sanctions and severe sanctions. This is adjusted to the severity of the violations committed by the judge. There are no sanctions for reporting violations submitted by Bangkalan people to the Bangkalan Religious Court, this proves that judges in Bangkalan Religious Courts comply with the applicable code of ethics. So it can be concluded that the Bangkalan Religious Court's effectiveness in implementing the existence of the Professional Ethics Code in accordance with the Guidelines was really obeyed and there were no sanctions that were violated by Judges in the Bangkalan Religious Court.Keywords: Judge, Code of Ethics, Effectiveness, Sanctions.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Suryani, Nova Ardianti
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti rehabilitasi psikis dan ganti rugi terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui tentang ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, atau media online dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kesimpulan penelitian skripsi ini menunjukkan hasil dari pengaturan hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yaitu dengan melihat hak-hak korban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang didapat oleh korban tindak pidana. Sedangkan ketentuan hukum mengatur perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan menentukan peraturan yang dilanggar dari tindak pidana tersebut dengan mempertimbangkan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY Silviasari, Silviasari
Media of Law and Sharia Vol 1, No 3 (2020): June
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli dengan sistem cash on delivery (COD), antara lain : barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui Cash On Delivery (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang alamat pembeli, karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli secara cash on delivery dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Page 2 of 12 | Total Record : 111

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 4, No 1: December 2022 Vol 3, No 4: September 2022 Vol 3, No 3: June 2022 Vol 3, No 2: March 2022 Vol 3, No 1: December 2021 Vol 2, No 4: September 2021 Vol 2, No 3 (2021): June Vol 2, No 3: June 2021 Vol 2, No 2: March 2021 Vol 2, No 2 (2021): March Vol 2, No 1 (2020): December Vol 2, No 1: December 2020 Vol 1, No 4 (2020): September Vol 1, No 4: September 2020 Vol 1, No 3: June 2020 Vol 1, No 3 (2020): June Vol 1, No 2 (2020): March Vol 1, No 2: March 2020 Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1: December 2019 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Wahid Fathoni

Contact Email
wafathoni@umy.ac.id

Phone
+6282135475627

Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com

Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Location
Kab. bantul,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Wahid Fathoni

Contact Email wafathoni@umy.ac.id

Phone +6282135475627

Journal Mail Official mlsjjournal@gmail.com

Editorial Address Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Location Kab. bantul, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Wahid Fathoni

Contact Email
wafathoni@umy.ac.id

Phone
+6282135475627

Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com

Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Location
Kab. bantul,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA