Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[Indonesian Government Policy To Provide Employment Opportunities For Persons With Disabilities ]]>
<![CDATA[Gumelar, Rachmadani Fatria Agung]]>;
<![CDATA[Sardi, Martinus]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.052 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11486
<![CDATA[Persons with disabilities still find it difficult to find and obtain work because they are considered less productive and incapable to work. However, every human being has human rights including the right to obtain work and to persons with disabilities. This study aims to understand the Indonesian government's role based on human rights instruments' concern for work opportunities. The research used a normative study with a descriptive qualitative analysis which is focused on library research and analysis of the compilation of written data. The author found that the role of government is through policies and realization on the program where the direction not only supervision within sanction to the employer but also develop quality and placement of disabilities workforce, open special labor market and promotion to all stakeholder for providing recruitment. Nonetheless, the national government role in the realization of obligation from the human rights legal instruments both international or national still not comprehensively comply with the provision because the specific regulation relates to employment still have discrimination provision, absence of government technical regulation about disabilities employment, lack of regulation and policy measures to encourage private sectors for hire persons with disabilities.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK ]]>
<![CDATA[Akbar, Muh. Habibi]]>;
<![CDATA[Fajar ND, Mukti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.246 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8344
<![CDATA[Kemajuan teknologi memiliki dampak positif maupun negatif bagi setiap lini kehidupan. Dampak positif yang didapatkan adalah kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan mudahnya dipublikasikan ke khalayak umum, sementara dampak negatif yang didapatkan adalah terkadang masih banyak orang tidak mengetahui adanya peraturan mengenai Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah ini menunjukkan bahwa problematika terkait pelanggaran Hak Cipta terus terjadi, dimana perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan Hak Cipta yang dimiliki individual tertentu yang dapat berdampak mematikan kreasi para Pencipta karena peredaran lagu yang dulunya terbatas baik jumlah dan keasliannya, tetapi sekarang ini batasan-batasan tersebut terhapus dan peredarannya tidak dapat dibatasi baik secara jumlahnya dan keaslian daripada lagu yang beredar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dilengkapi dengan melakukan wawancara kepada Digital Publisher sebagai pengelola hak cipta bagi pemegang hak cipta musik atau lagu. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam aplikasi streaming musik telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyedia layanan streaming musik]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal ]]>
<![CDATA[Hardono, Bagus Setiawan]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>;
<![CDATA[Hidayat, Beni]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.945 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11481
<![CDATA[Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Dalam permasalahan lingkungan diatur bahwa setiap kegiatan/usaha harus membuat izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan/usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian masuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perihal AMDAL lebih mengupayakan penegakan hukum yang bersifat prefentif dibandingkan upaya represif. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.]]>
<![CDATA[DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH TERKAIT DENGAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 53/PDT.G/2016/PN.KLN ]]>
<![CDATA[Nabilla, Nissa Hakim]]>;
<![CDATA[Yuniarlin, Prihati]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.002 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1105
<![CDATA[Setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukÂÂÂan serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merukpakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKER IN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Arohmi, Asnu Fayakun]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.257 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i4.9186
<![CDATA[This research examines the legal protection provided for illegal Indonesian workers in Malaysia and the obstacles to perform it. Malaysia are the largest number compared to another country in Asia in receiving migrant workers from Indonesia. In total there are 73.178 migrant workers. A large number of Indonesian migrant workers is caused by the lack of jobs vacancy in the country, so citizens look for a job abroad. The requirements to become Indonesian migrant workers are not easy, therefore many of them went abroad illegally. Illegal Indonesian workers often get inhuman treatment. Indonesian goverment should protect every citizen, even though they are illegal workers, since they are still Indonesian citizen. This paper is based on normative-empirical legal research with the data obtained from interviews, as well as from secondary sources provided in laws governing these matters, journals or from trusted sites of internet. The results of this study show that: first, the Law No. 18 of 2017 on Protection of Migrant Worker does not differentiate the protection for illegal and legal Indonesian migrant workers. Second, there are two obstacles faced by the Indonesian government: lack of data regarding the illegal Indonesian workers and lack of state budget to handle the protection of illegal Indonesian workers.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BPJS TERKAIT SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Kusumastuti, Finensia Aulia]]>;
<![CDATA[Fajar ND, Mukti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 3 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (754.025 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i3.9495
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan perlidungan hukum dan faktor penghambat maupun pendukung dalam perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) menggunakan sumber data dan bahan hukum dalam sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder sedangkan bahan hukum terbagi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimana bagian-bagiannya sangat penting untuk menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan responden dan narasumber untuk menguatkan dalil-dalil penulisan penelitian ini mengambil data yang dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah Sakit DKT Dr. Soetarto Yogyakarta, kantor BPJS Kesehatan Yogyakarta dan kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini mendapatkan tiga rumusan masalah yaitu Upaya yang dapat dilakukan pasien pengguna BPJS Kesehatan, Faktor pendukung dan penghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[A’yuni, Rin Agustina]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.988 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11487
<![CDATA[Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu masih adanya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pegawai kantor yang melanggar peraturan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah ada area khusus merokok, namun di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penegakan hukum belum ditegakkan secara tegas, sanksi penegakan saat ini hanya sebatas teguran lisan saja.]]>
<![CDATA[PERAN BANTUAN AHLI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Pambudi, Luthfi Arya Ravi]]>;
<![CDATA[Purwanto, Heri]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.276 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8345
<![CDATA[Dalam suatu pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia Ilmu kedokteran forensik mempunyai peranan yang sangat penting. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini untuk mempelajari bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai penyidik, bidang hukum dan bidang kedokteran sangat berkaitan dalam rangkaian pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dikarenakan tidak kemampuan ilmu yang dimiliki dari penyidik maupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, dalam penelitian ini mencari bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peran bantuan ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan agar dapat membuat terang perkara pidana tersebut dan memperoleh alat bukti yang sah, tetapi tidak selamanya peran ilmu kedokteran forensik berhasil, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini untuk aparat penegak hukum perlu adanya koordinasi dengan dokter forensik dan harus mengedepankan keadilan sebagai dasar melakukan penyidikan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen ]]>
<![CDATA[Magatri, Alia Laksmi Dyah]]>;
<![CDATA[Sunarno, Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.849 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11482
<![CDATA[Perkembangan penduduk di Kota Yogyakarta terbilang cukup pesat sehingga membuat kebutuhan primer akan hunian pun juga ikut meningkat pesat. Terbatasnya lahan yang ada di Yogyakarta dan harga yang terus meningkat membuat beberapa masyarakat Yogyakarta tidak dapat memiliki hunian tunggal. Hunian atau tempat tinggal bersama dipilih untuk menjadi solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tidak dapat membeli hunian tunggal. Hunian bersama yang sudah ada di Yogyakarta seperti rumah susun dan apartemen juga sudah banyak diminati beberapa masyarakat di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan rumah susun dan apartemen memiliki proses yang cukup panjang dari mulai pengajuan perizinan hingga pembangunan rumah susun dan apartemen tersebut. Dalam proses pengajuan izinnya sendiri dapat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan prosedurnya sendiri yang juga cukup panjang. Pemmbanunan baru akan dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan izin telah keluarkan oleh pihak yang berwewenang atas pengajuan izin pihak yang bersangkutan (pembangun). Dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun juga tidak jarang terjadi hambatan baik faktor internal maupun eksternal hambatan dari faktor internal biasanya terjadi apabila syarat pembangunan belum terpenuhi secara sempurna, sedangkan hambatan dari faktor eksternal biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Solusinya dengan memenuhi semua persyaratan dalam prmbangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi sengketa.]]>
<![CDATA[THE LIABILITY OF THE CARRIER FOR PASSENGERS ACCIDENT ]]>
<![CDATA[Santoso, Tulus Budi]]>;
<![CDATA[Fitriyanti, Fadia]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.31 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1104
<![CDATA[Indonesia is an archipelago consisting of 17,504 islands included in the territory.Indonesia needs transportation, especially sea transportation. Sea transportationneeded to facilitate the transportation of people and goods, shipping safety.Therefore, the law which refers to the existence of improvement efforts for seatransport services, those passengers is entitled to compensation which shall beprovided by the carrier due to negligence during the transport operation. The legal basis based on Law No. 17 of 2008 on shipping, consumer protection and security of shipping to have fulfillment the rights of victims on maritime transportation. The research will open the view on the settlement on liability of carrier against the loss of passengers. The purpose for bringing a change in the practice of marine transportation when accidents happen, getting the rights of accident victims, providing compensation for heirs, providing compensation for the property and provide accountability for victims. The method research used is the normative method. This’s by recovering bibiliographic data and scientific journals as well as documents relating to the problems analyzed to implementation of legal protection for passenger safety. The result of the research is to involve in sea transportation must be careful in carrying out the transportation business.]]>
