Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY ]]>
<![CDATA[Ajiprasetyo, Muhammad Khaisar]]>;
<![CDATA[Sarnawa, Bagus]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.128 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i4.9496
<![CDATA[Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Pranoto, Beby Ista]]>;
<![CDATA[Sunarno, Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 3 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.825 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i3.9500
<![CDATA[Sertipikat ganda merupakan sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindihâ€, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian, dan faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta dilakukan dengan musyawarah, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta yaitu kurangnya Mediator dalam Sengketa Tanah, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta pada seksi-seksi tersebut di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai mediator berlisensi, dan netralitas BPN sebagai mediator sering dipermasalahkan karena seringkali sengketa tanah yang terjadi antara para pihak di dalamnya melibatkan produk hukum yang dibuat oleh BPN.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Nugroho, Rizka Adi]]>;
<![CDATA[Yuniarlin, Prihati]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2 (2021): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.109 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11488
<![CDATA[ABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Ardianto, Ari]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.236 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.11535
<![CDATA[Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, perbuatan perkosaan tersebut terjadi bahkan di tempat-tempat umum. Perbuatan perkosaan ini sangat merugikan korban nya, karena mempunyai dampak negatif seperti trauma psikologis dan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari dampak kehamilan itulah seringkali pengguguran kandungan dijadikan jalan alternatif agar kehamilan tersebut tidak menyebabkan trauma psikologis bagi korbannya. Namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan menggugurkan kandungannya apakah mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan bagaimanakah upaya hukum nya. Penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perlindungan Hukum yaitu diatur pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 kesehatan Jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dengan memenuhi ketentuan dan sarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kesimpulan yang didapat adalah korban perkosaan mendapatkan perlindungan dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Fungsi "Land Use Planning" dalam mitigasi Resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung ]]>
<![CDATA[Azmi, Muhammad Quraish Shohibul]]>;
<![CDATA[Sunarno, Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.93 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.12077
<![CDATA[Tata Guna Tanah merupakan pengelolaan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfataan tanah yang berwujud konsilidasi pemanfataan tanah sebagai satu kesatuan untuk masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 1 point pertama. Aspek tata guna tanah sangat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi untuk relokasi korban bencana erupsi gunung Sinabung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk kepentingan pencapaian kemakmuran rakyat serta upaya penanggulangan bencana alam dari segi aspek pemanfaatan tanah sebagai media pengurangan risiko bencana alam. Dalam urusan penanggulangan bencana peemerintah sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari bencana alam dan menanggulangi risiko dari bencana alam tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara primer dan sekunder ini dilakukan melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kemudian di analisis secara kualitatif. Pengaturan Tata Guna Tanah yang diterapkan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo telah disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Faktor faktor yang diakibatkan oleh Gunung Sinabung tidak sepenuhnya karena keadaan alam saja akan tetapi mencakup tangan-tangan masyarakat yang kurang paham akan masalah yang dihadapi.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proes Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Dermawan, Faizal Aditya]]>;
<![CDATA[Sarnawa, Bagus]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.011 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.12076
<![CDATA[Penyelesaian Hubungan Industrial yang di selesaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang sudah di atur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, Penyelesaian ini diselesaiakan dengan proses arbitrase, konsiliasi, mediasi dan bipartite. Permasalahan yang akan di teliti: 1) Bagaimana peran Dinas Tenaga kerja di Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan perselisihan hubungan indusrial melalui mediasi di Kabupaten bantul? 2) Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi?Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, dengan cara menggunakan pendekatan hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan paendapat yang di dasarkan pada identifikasi hokum. Dari hasil penelitian ini menunjukan : (1) Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu dengan cara mufakat dan terdiri dari mediasi yang akan di pimpin oleh mediator, (2) Hambatan saat penyelesaian perselisihan hubungan industrial salah satunya adalah kurangnya pengetahuan kedua belah pihak dan tidak adanya kesepakatan atau berbeda pendapat sehingga menimbulkan perselisihan dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berbeda-beda, dan pihak ketiga pun akhirnya memberikan pendampingan kepada kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Alzamzami, Jefri]]>;
<![CDATA[Suryono, Leli Joko]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.175 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.12075
<![CDATA[Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa]]>
<![CDATA[Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Ni'am, Ahmad Khoirun]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>;
<![CDATA[Dewanto, Chaeruli Anugrah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.619 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.11870
<![CDATA[Kapolri telah menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, aturan tersebut untuk mengatur pengamanan-pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia salah satunya tenaga satuan pengamanan. Penjabaran Satpam di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa menggolongkannya sebagai Profesi perkerjaan, hal ini merupakan upaya Kapolri dalam mewujudkan pemuliaan profesi Satpam. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, secara detail tidak mengatur regulasi khusus tenaga satuan pengamanan yang mengedepankan kesejahteraan Satpam dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan. Tenaga Satuan Pengamanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Satpam termasuk suatu profesi yang kurang dilirik, profesi tersebut merupakan suatu profesi yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang dilihat dilapangan jika tenaga kerja Satpam digaji rendah, tidak ada jenjang karir, bahkan masa depan tenaga Satpam tidak menjanjikan. Namun apabila jika kita pahami mengenai fungsi serta tugas satpam merupakan suatu pekerjaan yang berat tanggung jawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan kajian ini secara umum dijalankan dengan tujuan untuk melihat landasan hukum terhadap Satpam dan kedudukan status ketenagakerjaannya. Jenis kajian ini ialah jenis kajian normatif serta metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian ini menunjukkan jika lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Satpam dalam pemuliaan profesi Satpam terutama terkait perlindungan hukum dan status ketenagakerjaannya. Karena bagi mereka perlindungan hukum sangat dibutuhkan para anggota Satpam.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Faisal Azis Muttaqien]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 4: September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.55 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i4.12016
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat, memberikan kemudahan mencari dan menemukan berbagai macam informasi, mendekatkan jarak yang jauh dan mempersingkat waktu untuk melakukan komunikasi. Selain memberikan perubahan positif kemajuan teknologi informasi juga memberikan perubahan yang negatif. Bahkan, penyebaran berita bohong atau Hoax yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa menyebabkan kegaduhan hingga terjadi konflik. Seperti masa pandemi sekarang ini, sering kali ditemukan berita bohong mengenai pandemi covid-19 yang tersebar di jaringan media sosial contohnya seperti facebook, instagram, twitter, youtube dan masih banyak lagi. Penyebaran berita bohong atau Hoax mengakibatkan keraguan terhadap informasi yang diterima. Hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan kebohongan dan juga kepanikan demi kepentingan tertentu. Oleh sebab itu perlu diketahui tentang tindak kejahatan pidana penyebaran berita bohong atau Hoax dan implementasinya. Dimuat pada pasal 45A ayat (1) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan ]]>
<![CDATA[Sami an Sami an]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Wicaksana Prakasa]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 4: September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1534.799 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i4.11737
<![CDATA[Penelititian ini bertujuan mendiskripsikan penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum blater di daerah otonomi bangkalan dimana dalam penelitian ini menganalisis tentang jaringan politk oligarki di bangkalan beserta sebab dan akibat hukum yang timbul dari praktek oligark tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian Social-Legal.sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kasus KH Fuad Amin . menginterpretasi data secara deskriptif menggunakan pendekatan sosiologi legal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam terhadap jabatan di daerah bangkalan yaitu: (1)politik oligarki ; (2) pelanggaran Ham; (3) korupsi; (4) hegemoni kelas sosial;. Rumusan Berdasarkan Fakta yang dibahas selama penelitian ini adalah 1.Pertanggung jawaban hukum Oligarki dikalangan pebisnis,pemerintah dan aparat di kabupaten bangkalan 2.Analisis politik hokum dan budaya hukum menguatnya oligarki di Kabupaten Bangkalan.Simpulan penelitian ini adalah mengembalikan peran pemerintahan daerah dibangkalan berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta menghilangkan hegemoni kelas sosial dalam politik hukum dan budaya hukum terhadap sistem demokrasi di pemerintahan kabupaten bangkalan]]>
