Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[Indonesian Government Policy To Provide Employment Opportunities For Persons With Disabilities ]]>
<![CDATA[Rachmadani Fatria Agung Gumelar]]>;
<![CDATA[Martinus Sardi]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.052 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11486
<![CDATA[Persons with disabilities still find it difficult to find and obtain work because they are considered less productive and incapable to work. However, every human being has human rights including the right to obtain work and to persons with disabilities. This study aims to understand the Indonesian government's role based on human rights instruments' concern for work opportunities. The research used a normative study with a descriptive qualitative analysis which is focused on library research and analysis of the compilation of written data. The author found that the role of government is through policies and realization on the program where the direction not only supervision within sanction to the employer but also develop quality and placement of disabilities workforce, open special labor market and promotion to all stakeholder for providing recruitment. Nonetheless, the national government role in the realization of obligation from the human rights legal instruments both international or national still not comprehensively comply with the provision because the specific regulation relates to employment still have discrimination provision, absence of government technical regulation about disabilities employment, lack of regulation and policy measures to encourage private sectors for hire persons with disabilities.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK ]]>
<![CDATA[Muh. Habibi Akbar]]>;
<![CDATA[Mukti Fajar ND]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.246 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8344
<![CDATA[Kemajuan teknologi memiliki dampak positif maupun negatif bagi setiap lini kehidupan. Dampak positif yang didapatkan adalah kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan mudahnya dipublikasikan ke khalayak umum, sementara dampak negatif yang didapatkan adalah terkadang masih banyak orang tidak mengetahui adanya peraturan mengenai Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah ini menunjukkan bahwa problematika terkait pelanggaran Hak Cipta terus terjadi, dimana perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan Hak Cipta yang dimiliki individual tertentu yang dapat berdampak mematikan kreasi para Pencipta karena peredaran lagu yang dulunya terbatas baik jumlah dan keasliannya, tetapi sekarang ini batasan-batasan tersebut terhapus dan peredarannya tidak dapat dibatasi baik secara jumlahnya dan keaslian daripada lagu yang beredar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dilengkapi dengan melakukan wawancara kepada Digital Publisher sebagai pengelola hak cipta bagi pemegang hak cipta musik atau lagu. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam aplikasi streaming musik telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyedia layanan streaming musik]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal ]]>
<![CDATA[Bagus Setiawan Hardono]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Beni Hidayat]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.945 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11481
<![CDATA[Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Dalam permasalahan lingkungan diatur bahwa setiap kegiatan/usaha harus membuat izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan/usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian masuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perihal AMDAL lebih mengupayakan penegakan hukum yang bersifat prefentif dibandingkan upaya represif. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.]]>
<![CDATA[Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Ahmad Khoirun Ni'am]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Chaeruli Anugrah Dewanto]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.619 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.11870
<![CDATA[Kapolri telah menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, aturan tersebut untuk mengatur pengamanan-pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia salah satunya tenaga satuan pengamanan. Penjabaran Satpam di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa menggolongkannya sebagai Profesi perkerjaan, hal ini merupakan upaya Kapolri dalam mewujudkan pemuliaan profesi Satpam. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, secara detail tidak mengatur regulasi khusus tenaga satuan pengamanan yang mengedepankan kesejahteraan Satpam dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan. Tenaga Satuan Pengamanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Satpam termasuk suatu profesi yang kurang dilirik, profesi tersebut merupakan suatu profesi yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang dilihat dilapangan jika tenaga kerja Satpam digaji rendah, tidak ada jenjang karir, bahkan masa depan tenaga Satpam tidak menjanjikan. Namun apabila jika kita pahami mengenai fungsi serta tugas satpam merupakan suatu pekerjaan yang berat tanggung jawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan kajian ini secara umum dijalankan dengan tujuan untuk melihat landasan hukum terhadap Satpam dan kedudukan status ketenagakerjaannya. Jenis kajian ini ialah jenis kajian normatif serta metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian ini menunjukkan jika lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Satpam dalam pemuliaan profesi Satpam terutama terkait perlindungan hukum dan status ketenagakerjaannya. Karena bagi mereka perlindungan hukum sangat dibutuhkan para anggota Satpam.]]>
<![CDATA[DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH TERKAIT DENGAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 53/PDT.G/2016/PN.KLN ]]>
<![CDATA[Nissa Hakim Nabilla]]>;
<![CDATA[Prihati Yuniarlin]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.002 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1105
<![CDATA[Setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukan serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merukpakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKER IN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Asnu Fayakun Arohmi]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.257 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i4.9186
<![CDATA[This research examines the legal protection provided for illegal Indonesian workers in Malaysia and the obstacles to perform it. Malaysia are the largest number compared to another country in Asia in receiving migrant workers from Indonesia. In total there are 73.178 migrant workers. A large number of Indonesian migrant workers is caused by the lack of jobs vacancy in the country, so citizens look for a job abroad. The requirements to become Indonesian migrant workers are not easy, therefore many of them went abroad illegally. Illegal Indonesian workers often get inhuman treatment. Indonesian goverment should protect every citizen, even though they are illegal workers, since they are still Indonesian citizen. This paper is based on normative-empirical legal research with the data obtained from interviews, as well as from secondary sources provided in laws governing these matters, journals or from trusted sites of internet. The results of this study show that: first, the Law No. 18 of 2017 on Protection of Migrant Worker does not differentiate the protection for illegal and legal Indonesian migrant workers. Second, there are two obstacles faced by the Indonesian government: lack of data regarding the illegal Indonesian workers and lack of state budget to handle the protection of illegal Indonesian workers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Ari Ardianto]]>;
<![CDATA[Achmad Hariri]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.236 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.11535
<![CDATA[Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, perbuatan perkosaan tersebut terjadi bahkan di tempat-tempat umum. Perbuatan perkosaan ini sangat merugikan korban nya, karena mempunyai dampak negatif seperti trauma psikologis dan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari dampak kehamilan itulah seringkali pengguguran kandungan dijadikan jalan alternatif agar kehamilan tersebut tidak menyebabkan trauma psikologis bagi korbannya. Namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan menggugurkan kandungannya apakah mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan bagaimanakah upaya hukum nya. Penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perlindungan Hukum yaitu diatur pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 kesehatan Jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dengan memenuhi ketentuan dan sarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kesimpulan yang didapat adalah korban perkosaan mendapatkan perlindungan dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary ]]>
<![CDATA[Musdamayanti Musdamayanti]]>;
<![CDATA[Ahdiana Yuni Lestari]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.714 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13229
<![CDATA[Penandatangan akta otentik merupakan salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Akta otentik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain untuk memiliki beberapa syarat terhadap alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentangkekuatan pembuktian tanda tangan elektronikmenggunakan cyber notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, sehingga kedudukan akta ini dipersamakan dengan akta dibawah tangan.]]>
<![CDATA[Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online ]]>
<![CDATA[Yonisha Sumual]]>;
<![CDATA[Danang Wahyu Muhammad]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i2.14333
<![CDATA[Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli dimana perdagangan terus meningkat degan sangat seknifikat yang telah mengubah sistem ekonomi konvensoional menjadi digital. Tanggungjawab dalam jual beli secara online sebagai bentuk untuk menguragi kerugian yang di terima. Karena platform marketplace shopee harus secara andal,aman,dan bertangungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara parapihat yang terkait dan bentuk tanggungjawab platform marketplace shopee dalam kasus pengiriman barang yang tidak sampai ke konsumen. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif. Jenis data yang digunakan yaittu primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data mengunakan analisis perprektif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian konsumen mendapatkan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli secara online dan mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi.Penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan Platform Marketplace Shopee melaksanaka bentuk tanggungjawab dalam bertraksaski jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Rosnia Agussari]]>;
<![CDATA[Djoni S Gozali]]>;
<![CDATA[Achmad Faishal]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i2.14379
<![CDATA[Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya di selesaikan di kantor polisi dengan mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku pidana dan pihak korban. Apabila tercapai suatu perdamaian maka hukum pidana terhenti, melainkan di lanjutkan dengan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian di kantor polisi berupa bentuk tanggung jawab pelaku pidana seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana dengan dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian oleh petugas kepolisian. Adapun upaya para pihak dalam mencari keadilan serta perlindungan hak dan kewajiban apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian tersebut, para pihak dapat meminta notaris untuk membuat akta perdamaian dan akta tambahan lainnya yang dianggap melindungi pihak korban untuk memperoleh haknya kembali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan akta perdamaian serta kewenangan notaris dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif demi mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian.]]>
