Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Beby Ista Pranoto]]>;
<![CDATA[Sunarno Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 3: June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.825 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i3.9500
<![CDATA[Sertipikat ganda merupakan sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindih”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian, dan faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta dilakukan dengan musyawarah, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta yaitu kurangnya Mediator dalam Sengketa Tanah, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta pada seksi-seksi tersebut di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai mediator berlisensi, dan netralitas BPN sebagai mediator sering dipermasalahkan karena seringkali sengketa tanah yang terjadi antara para pihak di dalamnya melibatkan produk hukum yang dibuat oleh BPN.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Rizka Adi Nugroho]]>;
<![CDATA[Prihati Yuniarlin]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.109 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11488
<![CDATA[ABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pengembang ]]>
<![CDATA[Muhammad Boma Adichandra]]>;
<![CDATA[Reni Budi Setianingrum]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.953 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13222
<![CDATA[Pengembang perumahan dalam menjalankan usahanya dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari pihak lain. Namun seringkali dalam perjanjian utang-piutang pengembang perumahan atau debitor tidak dapat melunasi utangnya hingga waktu jatuh tempo. Sehingga pengembang perumahan dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya. Sehingga rumah yang belum beralih kepemilikannya kepada pembeli akan menjadi boedel pailit dan berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. UUK dan PKPU tidak memberikan kejelasan kedudukan pembeli dalam kepailitan. Posisi ini memberikan kerugian kepada pembeli dalam proses kesepakatan pembayaran piutang. Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Niaga Nomor : 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli dalam perjanjian jual-beli rumah dengan pengembang perumahan yang diputus pailit dan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembagian pembayaran piutang kepada para kreditor khususnya kepada kreditor konkuren yang proposional sehingga mewujudkan pembayaran piutang yang adil. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridsi normatif, kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segera dilakukan pemecahan sertifikat induk. Pemberian hak milik atas rumah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Sehingga apabila ditengah jalan pengembang perumahan dinyatakan pailit, status rumah tersebut tidak akan menjadi boedel pailit. Pembayaran kepada kreditor konkuren melalui presentase, yang selanjutnya pembagian menggunakan prinsip pari passu pro rata parte. Yang berarti harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka. Dalam UUK dan PKPU memberikan title eksekusi kepada seluruh kreditor yang tagihannya belum dibayar lunas untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Subhan Amin]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Prakasa Wicaksana]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.14468
<![CDATA[This study examines the Legal Protection for Whistleblowers in Corruption Crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or significant in law enforcement; with the presence of a whistleblower, law enforcers will be helped and more accessible in uncovering a case of a criminal act of corruption. Therefore, the state should provide legal protection to the complainants to protect their rights by law. Then the state should also give awards to the whistleblowers because this award is a form of appreciation from the state to the complainants for helping law enforcers and taking part in protecting the country. As in the case of a corruption reporter who was made a suspect in Cirebon, he should be legally protected from any charges. Still, he was made a suspect, so LPSK should assist as much as possible so that his rights are protected or given in full. Sothis study will answer several questions (1) Legal protection for Whistleblowers in corruption cases in Indonesia. (2) The legal mechanism within the framework of the criminal law system in ensuring security for Whistleblowers in corruption crimes. This study uses a socio-legal method that examines with the help of social science. First, the results showed legal protection for whistleblowers, namely in Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning protecting witnesses and victims, obtaining legal protection physically and psychologically and materially and non-materially. Second, the regulation of whistleblowers is still not explicitly regulated, so there is a need for special rules so that whistleblowers can be protected from threats and legal guarantees for whistleblowers.]]>
<![CDATA[Peran dan Kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurjannah Nurjannah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.14316
<![CDATA[The aim of this study is to determine the role and position of the Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK) in the Administration System in Indonesia. The research method used is empirical normative research using a statutory approach. The results of the study found that Dewan GTK is a supporting institution or state auxiliary bodies or auxiliary institutions for executive power in the system of state administration in Indonesia. According to the theory of State Auxiliary Bodies (SAB), Dewan GTK includes Executive-Auxiliary, namely SAB that is included in the executive realm in general at the auxiliary level. In this category there are two different types of SAB functions which are to coordinate and to provide policy suggestions / recommendations to the President which based on its formation consists of two, namely, formed by the President and the second formed to represent certain groups to provide advice and input to the government. Dewan GTK is included as Auxiliary-Advisory, namely SAB which provides advice and considerations to the President. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Novy Yandari Nurlaily]]>;
<![CDATA[Agus Supriyo]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.14384
<![CDATA[The existence of the industry has a positive impact on the economy. However, along with the production process, it will also produce a waste product called waste. The purpose of this study is to analyze the responsibility of the company which in this case is PT Surabaya Industrial Estate Rungkut for waste pollution in the environment around the company. This study analyzes cases using a comparison between Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, article 88 which eliminates the absolute responsibility of corporations to be responsible. This study uses a normative juridical method. In this study, the authors analyze the problem of environmental waste which is suspected to have originated from the leakage of the Wastewater Management Installation (IPAL) owned by PT SIER and the corporate responsibility scheme of PT SIER for the case from the point of view of the Job Creation Act. The Job Creation Law itself is known to change the provisions related to absolute liability which previously bound corporations based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of this study indicate that the corporate responsibility for waste pollution that occurs after the elimination of absolute responsibility is limited to administrative responsibility.]]>
<![CDATA[Fighting Corruption Post Revision of the Act of the Corruption Eradication Commission ]]>
<![CDATA[Salma Aulia Farahdina Ariani]]>;
<![CDATA[Nanik Prasetyoningsih]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.13232
<![CDATA[At the end of 2019, Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was passed. The revision of the Corruption Eradication Commission Law (KPK Law) has generated polemics and interesting issues to discuss.The author wants to examine the role of the KPK in enforcing the law to eradicating corruption in Indonesia. The author will examine how the role of the KPK is compared to the position of the Attorney General's Office and the Police, and analyze the role of KPK in the KPK Law before and after the revision. This research is a normative-empirical legal research, with statutory approach. The results of this study show that the Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission both play a role in law enforcement to eradicate corruption. The difference, the three law enforcement agencies in eradicating corruption lies in their existence in the 1945 Constitution, their role in investigations, handling based on case values, and coordination of handling corruption. As for the existence of Law Number 19 of 2019 there are several amendments in the KPK, (1) position of the KPK as a law enforcement agency in the executive branch, (2) establishment of the KPK Supervisory Board, (3) implementation of the wiretapping function, (4) mechanism for issuing an Investigation Termination Order (SP3) (5) institutional coordination of the KPK with other law enforcement (6) search and seizure mechanism, and (7) KPK staffing system.]]>
<![CDATA[Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Aditya Cahya Adyaksana Putra]]>;
<![CDATA[Laras Astuti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.14784
<![CDATA[The high number of COVID-19 cases has had a multidimensional impact starting from the economy entering a wave of recession. In Indonesia, the government has implemented Physical Restrictions and Work From Home policies with the aim of reducing the risk of the spread of COVID-19. This policy also applies at the court level where the implementation of judicial hearings in the judicial room directly or through e-court because a direct trial has the potential to cause crowds and create new clusters of Covid-19 transmission. This study aims to identify and analyze legal remedies for the validity of evidence in criminal cases in online trials during the COVID-19 pandemic. This research is a normative research. Normative legal research is legal research that uses sources obtained from literature studies. Normative legal research includes research on legal principles, clinical legal research, legislation, legal history and comparative law. The results show that the validity of evidence in criminal cases can be seen based on two things, first from the theoretical side of the validity of evidence in criminal cases through legal teleconferences because Indonesia adheres to the theory of a negative proof system where in addition to evidence referring to the law, it also places the judge's conviction in seeking material truth. Second, from a juridical point of view, it can be narrowed down, namely the evidence in criminal case trials via teleconference during the COVID-19 pandemic is legally valid because first the debate over Article 185, there are rules outside the Criminal Procedure Code that regulate electronic evidence and the condition of the COVID-19 pandemic requires the state to prioritize safety. citizens but must continue to carry out the criminal justice process.]]>
<![CDATA[Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia ]]>
<![CDATA[Faiz Asmi Permana]]>;
<![CDATA[Septi Nur Wijayanti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 3: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i3.14323
<![CDATA[Abandoned children are children whose parents for some reason neglect and or are unable to carry out their obligations so that their physical, spiritual and social needs are not met. This study aims to identify and examine the function and role of the state in implementing and protecting the constitutional rights of neglected children in Indonesia. This type of research is a normative research with a statutory approach. The data collection technique is through literature review, and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the function and role of the state in protecting the constitutional rights of neglected children is sufficient in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 34 paragraph (1) where the State through the Ministry of Social Affairs provides programs related to facilities and infrastructure related to neglected children in order to get their rights, namely Through the Child Social Welfare Program (PKSA) in these programs many benefits are felt by the abandoned children such as getting a place to live, education, access to health, cash assistance, clothing, housing, and food. However, in the process of implementing child protection, there are too many legal rules that regulate so that it gives rise to multiple interpretations related to these legal rules, especially to the general public. Regarding the fulfillment of children's rights, there is a need for supervision regarding the Welfare Program provided by the Government to neglected children so that the provision of assistance is carried out evenly and on target.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja ]]>
<![CDATA[Ideta Eka Saputra]]>;
<![CDATA[Bagus Sarnawa]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 4: September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i4.14330
<![CDATA[Pemenuhan hak atas upah pekerja merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk melindungi hak-hak atas upah pekerja dalam hal ini pemberian upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota/kabupaten). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja harus optimal dan efektif. Berdasarkan hal diatas penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan pengupahan dan hambatan-hambatan dalam pengawasan pengupahan di Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif–empiris. Bedasarkan norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dengan metode wawancara dan studi pustaka untuk mencapai hasil penelitian. Responden dalam wawancara penelitian ini yaitu Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala SATWASKER Magelang, sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Purworejo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas Tenaga lerja telah menjalankan perannya memberikan perlindungan atas hak upah pekerja melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja]]>
