Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan ]]>
<![CDATA[Yudistira, Winnanda]]>;
<![CDATA[Sunarno, Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1086.642 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11491
<![CDATA[Penggunaan tanah Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan di saat terjadi nya erupsi Merapi tahun 2010. Perubahan yang dialami oleh masyarakat sekitar juga sangat berdampak terhadap kehidupan sehari – hari. Penggunaan tanah yang merupakan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dalam perlindungan sehari – hari seperti tempat tinggal dan tempat sumber mencari kebutuhan pokok sebagai pertimbangan untuk keselamatan masyarakat sekitar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang istimewa yang mempunyai sebagian dalam kepemilikan tanah merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta yang biasa disebut Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Pasal 21 Peraturan Daerah Istimewa Nomor. 1 Tahun 2017 menegaskan yaitu dalam ayat (1) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber, informan dan narasumber melalui telfon dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui perubahan penggunaan tanah Sultan Ground terletak di Dusun Palemsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman sebelum dan setelah terjadinya erupsi Merapi tahun 2010 di kehidupan masyarakat langsung dan faktor perubahan penggunaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan peraturan pemerintah daerah penggunaan Tanah Sultan Ground ini membuat masyarakat harus mengetahui bagaimana penggunaan dalam pemanfaatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender ]]>
<![CDATA[Prasetya, Hendi Indra]]>;
<![CDATA[Muhammad, Danang Wahyu]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.515 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13223
<![CDATA[Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting. Persekongkolan tender dilakukan oleh PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama pada tender perbaikan jalan. Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan pelaku usaha tidak dibolehkan menentukan pemenang tender karena berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan uploud dokumen elektronik kepada KPPU. KPPU mengizinkan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Bukti langsung berupa surat baik berwujud dokumen penawaran serta akta pendirian perusahaan. Bukti tidak langsung ditemukan KPPU melalui pengakuan saksi-saksi serta pengakuan kedua pelaku usaha yang termanifestasikan sebagai petunjuk. Perkara di ajukan kasasi oleh KPPU mendapat penolakan oleh Majelis MA. Tujuan penelitian dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana proses pembuktian yang terjadi di KPPU dan MA. Alat-alat bukti apa yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama. Pertimbangan-pertimbangan Majelis MA dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. Penelitian dilakukan secara penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan penelitian memakai UU Antimonopoli, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, KUHPerdata dan HIR. Hasil penelitian diperoleh alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Pertimbangan MA atas permohonan kasasi PN tidak salah menerapkan hukum.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGUATAN PAYUNG HUKUM DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Zulianto, Restu Andi]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.08 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8347
<![CDATA[Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebiajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wista yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.]]>
<![CDATA[Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami ]]>
<![CDATA[Ramadhanti, Fanny Putri]]>;
<![CDATA[Asikin, Isti’anah Zainah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.329 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11484
<![CDATA[Perkawinan dalam Islam sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diantaranya dari peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munawir, Yusron]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (543.145 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1102
<![CDATA[Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28J ayat (2)menentukan bahwa pembatasan hak setiap orang ditetapkan dengan undangundang. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengaturlarangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Adanyanorma larangan tersebut juga menimbulkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu,penelitian ini berusaha menjawab pokok permasalahan tentang bagaimanapembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 yang mengatur bahwa mantan terpidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif dengan syarat harus bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi. Penelitian ini merekomendasika kepada Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan peraturan supaya memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing ]]>
<![CDATA[Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri]]>;
<![CDATA[Suryono, Leli Joko]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.501 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11478
<![CDATA[Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proes Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Dermawan, Faizal Aditya]]>;
<![CDATA[Sarnawa, Bagus]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.011 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.12076
<![CDATA[Penyelesaian Hubungan Industrial yang di selesaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang sudah di atur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan kerja sama antara buruh dan pengusaha, Penyelesaian ini diselesaiakan dengan proses arbitrase, konsiliasi, mediasi dan bipartite. Permasalahan yang akan di teliti: 1) Bagaimana peran Dinas Tenaga kerja di Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan perselisihan hubungan indusrial melalui mediasi di Kabupaten bantul? 2) Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi?Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, dengan cara menggunakan pendekatan hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan paendapat yang di dasarkan pada identifikasi hokum. Dari hasil penelitian ini menunjukan : (1) Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu dengan cara mufakat dan terdiri dari mediasi yang akan di pimpin oleh mediator, (2) Hambatan saat penyelesaian perselisihan hubungan industrial salah satunya adalah kurangnya pengetahuan kedua belah pihak dan tidak adanya kesepakatan atau berbeda pendapat sehingga menimbulkan perselisihan dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berbeda-beda, dan pihak ketiga pun akhirnya memberikan pendampingan kepada kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ]]>
<![CDATA[Fahreza, Chandra]]>;
<![CDATA[Heriyani, Endang]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.117 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i4.9499
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahanya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.]]>
<![CDATA[The Impact On The Implementation Of Presidential Regulation Number 20 Of 2018 Concerning The Use Of Immigrant Worker ]]>
<![CDATA[Fahmi, Muhammad Irfan Nur]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.841 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11492
<![CDATA[In regulating the constitutional order, it should have a clear legal basis based on the viewpoint of a democratic political system. With the issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Immigrant Worker, it is hoped that it can become a government effort in overcoming problems in the availability of jobs for domestic workers, this is due to the use of immigrant workers which has an impact on domestic worker in Indonesia and deviant articles and not in accordance with what is contained in this rule. Therefore, the issuance of this Presidential Regulation discusses licensing and regulations that must be obeyed and implemented by both employers and workers themselves. It is the same as entering the new normal era which is caused by the existence of the Covid-19 and become pandemic; so that permits for the entry and exit of immigrant workers into Indonesia must be clearer and stronger, in order to minimize the movement and spread of the virus. This study used qualitative research with a normative juridical case approach, this study also was conducted to analyze how the Presidential Regulation Number 20 of 2018 gave impacts especially to the domestic worker caused by stipulated this regulation; not only that, this study also discussed the mechanism of monitoring and evaluating this presidential regulation. The results of this research showed that there was some impacts caused by the existence of the Presidential Regulation Number 20 of 2018 both from the use and licensing of immigrant workers as well as from the articles contained in this regulation.]]>
<![CDATA[Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah ]]>
<![CDATA[Rukmanda, Madha Agsyanohabi]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.929 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13224
<![CDATA[Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita cita Negara Indonesia, dalam proses mewujudkan tersebut diperlukanlah suatu produk hukum yang mengatur tata cara pemerintahan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Suatu produk hukum yang mengatur tersebut dapat tercipta dengan melalui berbagai runtutan alur yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana saja proses dan alur penyusunan produk hukum tersebut. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembahasan perancangan produk hukum daerah ternyata banyak dalam pembahasan penyusunan produk hokum akan melewai banyak tahapan, salah satunya harmonisasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yakni Normatif-Empiris. Kemudian dari yang didapat akan diolah secara deskriptif dengan memberikan pemaparan tertulis yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap apasaja materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari lokasi yang relevan dengan pembahasan serta menggunakan tambahan dari wawancara, studi pustaka dan internet. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu produk hukum diperlukan tahapan tahapan yang panjang, salah satunya adalah harmonisasi materi muatan, tahapan harmonisasi tersebut dintara pembicaraan terhadap pandangan umum dan pembahasan frasa bahasa peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.]]>
