Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
111 Documents
<![CDATA[Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Aulia Virgistasari]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.272 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i2.14336
<![CDATA[Sexual harassment is an abuse of power from male sexuality, so that harassment can occur because it starts from a position that places the throne of men higher than women, crimes against women often experience unfair treatment and violations of their rights. This sexual crime does not only take place in the private room, the family environment, the playing environment, the office environment, or the company. But it can also happen in a college environment. The formulation of the problem in this paper is first, whether victims of sexual harassment in a university environment can get legal protection. And second, what is the form of legal protection for victims of sexual harassment in universities. The purpose of the study was to find out how the legal protection of victims of sexual harassment in the university environment is and also to analyze the forms of legal protection that are reviewed in Permendikbud Number 30 of 2021. The research method used is normative juridical research. With the presence of Permendikbud Number 30 of 2021, there is no longer any reason for universities not to prevent and handle sexual violence. The reason for the issuance of this regulation is because the cases of sexual harassment in universities are becoming more and more disturbing. If sexual harassment is not prevented then what will be the fate of human civilization, because the source of its civilization itself is not given protection and handling, how can justice be fully served if the victims of these crimes are instead blamed.]]>
<![CDATA[The Aftermath of 21st Century Sharia Implementation in Northern Nigeria ]]>
<![CDATA[Muhammad Duku]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.926 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i2.14253
<![CDATA[Enforcement of Sharia legal system is a duty bound over every Muslim (Male or Female) on their day to day life and activities. The objective of this paper is to examine the consequences after the implementation of Shari’ah law in 21st Century in Northern part of Nigeria. Therefore, this study addresses the major area of negation and setback in the implementation of Shari’ah law in 21st Century in Northern Nigeria. The study posit out that inconsistence of Nigerian constitution with Shari’ah law, capital offence punishable by Shari’ah law, Hisbah institution, lack of qualified and experts judges, political problem and many others are the setback encountered by means of Shari’ah implementation in Northern Nigeria. Conclusively, the study concludes that 21st Century Shari’ah implementation in Northern Nigeria faced with many challenges.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Banding Administratif Pasca Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat ASN ]]>
<![CDATA[Farid Wahyu Kurniawan]]>;
<![CDATA[Beny Hidayat]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i2.14329
<![CDATA[Sengketa di ranah kepegawaian dalam aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi. dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administrative dari aparatur sipil negara, dan peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding administrative. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada badan pertimbangan kepegawaian sebelum empat belas hari setelah surat keputusan hukuman disiplin berat diterima secara sah disertai dengan alasan serta bukti-bukti. Apabila aparatur sipil negara tidak puas atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tenggang waktu sembilan puluh hari seteleh putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. Didaftarkan kepada kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. Mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BPJS TERKAIT SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Finensia Aulia Kusumastuti]]>;
<![CDATA[Mukti Fajar ND]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 3: June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (754.025 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i3.9495
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan perlidungan hukum dan faktor penghambat maupun pendukung dalam perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) menggunakan sumber data dan bahan hukum dalam sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder sedangkan bahan hukum terbagi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimana bagian-bagiannya sangat penting untuk menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan responden dan narasumber untuk menguatkan dalil-dalil penulisan penelitian ini mengambil data yang dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah Sakit DKT Dr. Soetarto Yogyakarta, kantor BPJS Kesehatan Yogyakarta dan kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini mendapatkan tiga rumusan masalah yaitu Upaya yang dapat dilakukan pasien pengguna BPJS Kesehatan, Faktor pendukung dan penghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Rin Agustina A’yuni]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.988 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11487
<![CDATA[Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu masih adanya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pegawai kantor yang melanggar peraturan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah ada area khusus merokok, namun di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penegakan hukum belum ditegakkan secara tegas, sanksi penegakan saat ini hanya sebatas teguran lisan saja.]]>
<![CDATA[Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Yanuar Ramadhana Fadhila]]>;
<![CDATA[Sri Bintang Ayu Ningrat]]>;
<![CDATA[Titi Mahira A’dawiyah]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>;
<![CDATA[Al Qadar Purwo Sulistyo]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.67 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13151
<![CDATA[Wabah Covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.]]>
<![CDATA[PERAN BANTUAN AHLI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Luthfi Arya Ravi Pambudi]]>;
<![CDATA[Heri Purwanto]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.276 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8345
<![CDATA[Dalam suatu pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia Ilmu kedokteran forensik mempunyai peranan yang sangat penting. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini untuk mempelajari bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai penyidik, bidang hukum dan bidang kedokteran sangat berkaitan dalam rangkaian pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dikarenakan tidak kemampuan ilmu yang dimiliki dari penyidik maupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, dalam penelitian ini mencari bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peran bantuan ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan agar dapat membuat terang perkara pidana tersebut dan memperoleh alat bukti yang sah, tetapi tidak selamanya peran ilmu kedokteran forensik berhasil, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini untuk aparat penegak hukum perlu adanya koordinasi dengan dokter forensik dan harus mengedepankan keadilan sebagai dasar melakukan penyidikan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen ]]>
<![CDATA[Alia Laksmi Dyah Magatri]]>;
<![CDATA[Sunarno Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.849 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11482
<![CDATA[Perkembangan penduduk di Kota Yogyakarta terbilang cukup pesat sehingga membuat kebutuhan primer akan hunian pun juga ikut meningkat pesat. Terbatasnya lahan yang ada di Yogyakarta dan harga yang terus meningkat membuat beberapa masyarakat Yogyakarta tidak dapat memiliki hunian tunggal. Hunian atau tempat tinggal bersama dipilih untuk menjadi solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tidak dapat membeli hunian tunggal. Hunian bersama yang sudah ada di Yogyakarta seperti rumah susun dan apartemen juga sudah banyak diminati beberapa masyarakat di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan rumah susun dan apartemen memiliki proses yang cukup panjang dari mulai pengajuan perizinan hingga pembangunan rumah susun dan apartemen tersebut. Dalam proses pengajuan izinnya sendiri dapat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan prosedurnya sendiri yang juga cukup panjang. Pemmbanunan baru akan dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan izin telah keluarkan oleh pihak yang berwewenang atas pengajuan izin pihak yang bersangkutan (pembangun). Dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun juga tidak jarang terjadi hambatan baik faktor internal maupun eksternal hambatan dari faktor internal biasanya terjadi apabila syarat pembangunan belum terpenuhi secara sempurna, sedangkan hambatan dari faktor eksternal biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Solusinya dengan memenuhi semua persyaratan dalam prmbangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi sengketa.]]>
<![CDATA[THE LIABILITY OF THE CARRIER FOR PASSENGERS ACCIDENT ]]>
<![CDATA[Tulus Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.31 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1104
<![CDATA[Indonesia is an archipelago consisting of 17,504 islands included in the territory.Indonesia needs transportation, especially sea transportation. Sea transportationneeded to facilitate the transportation of people and goods, shipping safety.Therefore, the law which refers to the existence of improvement efforts for seatransport services, those passengers is entitled to compensation which shall beprovided by the carrier due to negligence during the transport operation. The legal basis based on Law No. 17 of 2008 on shipping, consumer protection and security of shipping to have fulfillment the rights of victims on maritime transportation. The research will open the view on the settlement on liability of carrier against the loss of passengers. The purpose for bringing a change in the practice of marine transportation when accidents happen, getting the rights of accident victims, providing compensation for heirs, providing compensation for the property and provide accountability for victims. The method research used is the normative method. This’s by recovering bibiliographic data and scientific journals as well as documents relating to the problems analyzed to implementation of legal protection for passenger safety. The result of the research is to involve in sea transportation must be careful in carrying out the transportation business.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY ]]>
<![CDATA[Muhammad Khaisar Ajiprasetyo]]>;
<![CDATA[Bagus Sarnawa]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.128 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i4.9496
<![CDATA[Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya]]>
