cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum" : 9 Documents clear
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua Salesius Jemaru; Herniati
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum
Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Yohanis Sudiman Bahkti; Roida Hutabalian
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.20

Abstract

Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum
Analisis Yuridis Pengedaran Narkoba Jenis Ganja Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura Sri Iin Hartini; Fitriyah Ingratubun
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukumterhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dansekaligus. untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, danperadilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura.Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan NormatifEmpiris.Dimanapendekatannormatifyangmeletakkanhukumsebagaisebuahbangunansistem norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak diKota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yangdikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak diKota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres JayapuraKota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dariNegara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melaluipintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga olehSatuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkanbahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja parapenyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedurDiversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungankepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukumberupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasionalpenyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindakpidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah James Yoseph Palenewen; Johan Rongalaha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.22

Abstract

Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.
Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus Semy BA Latunussa; Samsul Tamher
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian RepublikIndonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahanhukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinyapelangaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbanganhukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindakpidana khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dandalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaiantujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkupkewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalamPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendirinamun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenistindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,.Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalamkasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orangdewasa yang berperan sebagai pengedar.Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (Cpo) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua Ingratubun, M. Husni; Wihelmus Renyaan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.24

Abstract

Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memilikinilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupuninternasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatanNegara. Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, danlaut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secaraumum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efesien menggunakan jalur laut. Akantetapi masih banyak permasalahan dari distribusi CPO seperti pencurian, penggelapan,penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan.Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum BagiPemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua.Meode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil dalam penelitian ini Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPOmelalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki,batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.Kata kunci: Crude Palm Oil, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang, Investasi
Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura Tri Yanuaria; Budiyanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.26

Abstract

Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, PengedaranDan Penjualan Minuman Beralkohol tidak berjalan secara efektiv , adapun pengkajiannya denganmenggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana efektivitas hukum ditentukan dengan 5 (lima) yaitu1. Faktor Hukumnya Sendiri 2. Faktor Penegak Hukum.3. Faktor Sarana atau Fasilitas , 4. Faktor Masyarakat 5. Faktor Kebudayaan. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perda Provinsi Papua Nomor15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol diKota Jayapura adalah terkait dengan kendala dari segi Substansi peraturan, kendala dari segikewenangan yang lemah petugas Satpol PP Provinsi Papua dalam melakukan tugasnya, kendalasarana atau fasilitas yang berkaitan dengan Protap atau Standar Oprasional Prosedur (SOP), kendalakesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih kurang, masih kentalnya meniru budayabarat yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas, Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang PelaranganProduksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kota Jayapura
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber (Cyber Terorism) Di Indonesia Boby Iskandar; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.27

Abstract

Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2017. Namun pokok perkara hukum yang sebenarnyabertumpu pada UU ITE No.19 tahun 2016 menurut hemat penulis masih banyakterdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat halhal yang bersifat umum dan belum mampu maksimal dalam menanggulangi jeniscyber terorism melalui sarana sistem hukum pidana dengan spesifik dan jelas,sehingga UU ITE No.19 tahun 2016 ini seringkali digunakan untuk menjerat pelakuyang semata-mata menggunakan sarana elektronik saja sehingga menimbulkankesan ambigu dalam penerapannya karena menurut hemat penulis, seharusnyakeberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatandalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber (cyber terorism).
Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yulianus Pabassing; Kadir Katjong
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.28

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungananak. Adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sudahseharusnya diimplementasikan secara nyata yang memandang anak bukan saja sebagaibagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan terhadap generasi bangsa yangmemiliki Hak Asasi. Anak yang melakukan pelanggaran akn dilakukan proses diversi. Tujuandalam penulisan ini untuk mengetahui implementasi diversi pada tingkat penyidikan sebagaiupaya pelindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang dilakukanyakni dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatanyuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapahal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Hasil dalam penelitian iniberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang yangdilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Implementasi diversibagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan.Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalanatau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tigakategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak–anak yang melakukankenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversibukanlah pilihan. Kata kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum