cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6281805607760
Journal Mail Official
aktualjustice@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Aktual Justice
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 25416502     EISSN : 27769844     DOI : https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.548
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
EKSISTENSI HAK ULAYAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DI INDONESIA Rupadana, I Nyoman; Swetasoma, Cokorda Gde
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1518

Abstract

Eksistensi hak ulayat di Indonesia diakui dalam sistem hukum agraria melalui berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Eksistensi hak ulayat di masyarakat mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Selain itu dampak arus globalisasi sendiri membawa dan menyebabkan adanya investasi secara besar-besaran, terutama dalam sektor sumber daya alam. Tanah ulayat sering menjadi target dan objek investasi, yang berujung pada penggusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya. Penting adanya suatu perlindungan baik dalam segi hukum maupun sektor lainnya terhadap eksistensi hak ulayat. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan hak ulayat agar selalu diakui dan dilindungi secara efektif melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan. Hasil penulisan ini bertujuan untuk penulis mengetahui bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat di Indonesia.
KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Silvia Dewi, I Gusti Ayu Manik
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1519

Abstract

Konflik norma dalam sistem hukum Indonesia menjadi tantangan serius dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam kewenangan pejabat umum seperti notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini membahas pertentangan kewenangan antara notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keduanya memiliki otoritas dalam pembuatan akta, namun terdapat tumpang tindih dalam hal pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik antara norma umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan luas kepada notaris, dan norma khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang secara tegas membatasi kewenangan pembuatan akta peralihan hak kepada PPAT. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pendekatan lex specialis derogate legi generalis dan pembaharuan legislasi.
EKSISTENSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pratama, I Putu Andika; Suardita, I Ketut; S, Adrie
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1521

Abstract

Reformasi birokrasi melahirkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission. Namun dalam praktekknya muncul permasalahan yang justru bertentangan dengan kebijakan yang berada di daerah, terutama perihal pengawasan terhadap izin yang diajukan oleh subjek hukum selaku pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini akan membahas mengenai: (1) Eksistensi perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem Online Single Submission di Indonesia; dan (2) Permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem Online Single Submission dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai wujud reformasi birokrasi yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mempercepat sistem dan proses perizinan usaha. Kedua, Perbedaan paradigma pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan serta semakin melemahnya sistem perizinan sebagai akibat dari perubahan nomeklatur peraturan perundang-undangan menunjukkan lemahnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS yang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelajutan di Indonesia.
Media Sosial Dan Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus Pelaporan Warga Negara Ukraina 'Kocong' Ubud Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin, Sohirin; Utami, Devina Yuka
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1448

Abstract

PeneliPenelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai ‘Kocong’ di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.
KONFLIK NORMA STATUS TANAH WAKAF YANG MENJADI OBJEK PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Razaz, Padi
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1517

Abstract

Penelitian ini membahas pertentangan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya terkait status hukum tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan nasional. Tanah wakaf dalam hukum wakaf bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan, kecuali untuk kepentingan umum dengan izin Menteri Agama. Di sisi lain, hukum agraria dan pengadaan tanah memberikan kewenangan kepada negara untuk membebaskan tanah termasuk tanah wakaf untuk tujuan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik horizontal antara dua undang-undang setingkat yang mengatur objek yang sama dengan prinsip berbeda. Implikasi hukumnya mencakup ketidakpastian perlindungan hak atas tanah wakaf dan risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses pembebasan tanah. Penyelesaian sengketa atas tanah wakaf dapat ditempuh melalui pengadilan agama, PTUN. Namun belum ada mekanisme khusus yang terstandar mengenai penggantian fungsi sosial-keagamaan tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan sinergi kelembagaan agar pembangunan dan perlindungan wakaf dapat berjalan secara adil dan seimbang.
URGENSI PENGAKUAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN NON DEBITUR DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE Kemalasari, Ni Putu Yuliana
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1684

Abstract

The massive development of online loans in society not only makes it easier for people to get loans, but also raises new legal problems. Theproblem is related to the billing process which is sometimes carried out unethically. Unethical online loan billing is not only directed at the debtordirectly but also against third parties (non-debtors) who have no relationship at all with online loan transactions. Non-debtor victims are generally family members, co-workers, or people whose contacts are randomly stored in the debtor's phone contactswhose personal data is accessed and misused without consent. This article examines the urgency of recognizing legal protection for non-debtorvictims who experience violence in unethical online loan collection. The main problem to be studied is how there is no recognition of the legalstatus of non-debtor victims in online loan collection regulations, and how effective legal protection efforts are to provide legal protection to non-debtor victims. The research method used is a normative juridical method using a legislative approach. The results of the study show that the current regulationshave not given a position to non-debutur victims as legal subjects who must be protected in online loan collection. Therefore, a legalreformulation is needed to provide explicit recognition of non-debtor victims as part of human rights to obtain legal protection for various actsthat are contrary to human rights. Keywords: Non-Debtor Victims; Online Loans; Debt Collection; Legal Protection; Personal Data.

Page 11 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice Vol 7 No 1 (2022): Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice Vol 6 No 1 (2021): Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice Vol 4 No 1 (2019): Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice More Issue