Aktual Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Articles
103 Documents
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHDAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK ]]>
<![CDATA[Arthaman, Fandy]]>;
<![CDATA[Herawaty, Kadek Mery]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1092
<![CDATA[Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Penelitian Hukum Yuridis Impiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan]]>
<![CDATA[PATROLI CYBER GUNA PENCEGAHAN JUDI ONLINE ]]>
<![CDATA[Wiyadnyana, I Ketut Pande]]>;
<![CDATA[Sukardi, Ni Made Rai]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1093
<![CDATA[Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda.Revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan cyber seperti hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, judi online dan lain sebagianya.Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA ]]>
<![CDATA[Sumadiana, I Wayan]]>;
<![CDATA[Ngurah Aristiawan, I Gusti]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1095
<![CDATA[Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa puladengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau rechtsstaat, the rule of law dan teori pemisahan kekuasaan negara atau separation of power. Dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian normative yaitu pendekatan Per Undang-Undangan (Statute-Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Sidharta, Ridwan]]>;
<![CDATA[Sucana Aryana, I Wayan Putu]]>;
<![CDATA[Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1102
<![CDATA[Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI YAMAN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN YEMEN ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Ananda Chrisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1104
<![CDATA[Republik Yaman mengalami konflik perang saudara yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan warga negara Republik Yaman. Yaman diakui sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Namun kedaulatan tersebut disalahgunakan dengan mengizinkan intervensi Arab Saudi dan organisasi Unit Emirat Arab yang menimbulkan korban sipil dan anak-anak di Yaman. Kelompok Houthi melakukan koalisi dengan Iran dan menggunakan senjata perang yang dilarang oleh hukum perang. Pelanggaran tindak pidana internasional di Yaman telah merusak perdamaian dunia dan mengakibatkan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi menimbulkan korban. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta agar Yaman menghentikan perang dan meminta agar berdamai, namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Yaman. Penolakan tersebut semakin membuat korban bertambah banyak, sehingga masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penegakan hukum di Yaman. Maka dari itu rumusan masalah artikel ini adalah apakah asas kedaulatan negara dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum pidana internasional di Yaman. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindak pidana internasional yang terjadi di Yaman sudah sangat mengganggu perdamaian dunia sehingga Yaman tidak dapat berlindung di dalam kedaulatannya dan DK PBB yang menjadi wakil dari masyarakat internasional dapat mengadili pelaku dengan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 13 b Statuta Roma dan Piagam PBB.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL BAJU BEKAS IMPOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Kaisupy, Nazilla]]>;
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>;
<![CDATA[Trisna Dewi, Putu Eka]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1106
<![CDATA[Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan perdagangan impor khususnya di Povinsi Bali karena masih banyak beredarnya pakaian bekas impor yang diperjual belikan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor ialah, faktor Undang-undang, kurangnya SDM di Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PESAWAT PADA KEGIATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Arthani, Ni Luh Gede Yogi]]>;
<![CDATA[Diana Sari, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1131
<![CDATA[Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka sudah tentu diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah penguasaan pesawat udara secara paksa atau lebih sering disebut pembajakan pesawat udara. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981, pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206. Hal tersebut merupakan pembajakan pesawat dalam kegiatan aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pembajakan pesawat pada kegiatan terorisme. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah. Hasil penelitian ini yakni bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b. Konvensi Tokyo 1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi merugikan atau mengganggu ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara berlaku sepenuhnya. Penerbangan yang bersifat cepat dari satu Negara ke Negara lain, tanpa memperhatikan batas suatu negara terhadap negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana oleh pembajak. Hakekat perbuatan pembajakan pesawat mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter pada kegiatan terorisme. Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, khususnya menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.]]>
<![CDATA[PENGARUH PARIWISATA TERHADAP DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Dewi, Ni Komang Ratih Kumala]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1189
<![CDATA[Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tujuan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekreasi. Sasaran yang dituju dari kegiatan wisata tersebut adalah untuk melihat objek wisata baik itu yang merupakan keindahan alam, kesenian, maupun kebudayaan. Penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan cara membangun usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena pariwisata tentu akan berdampak pada terbukanya peluang terhadap pelaku usaha untuk membentuk usaha-usaha di bidang pariwisata. Berkenaan dengan beroperasinya usaha-usaha di bidang pariwisata dalam memberikan kepuasan bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran pekerja didalamnya. Pekerja memiliki peran penting dalam beroperasinya usaha pariwisata mengingat peran pekerja sebagai roda penggerak Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam tentang permasalahan pengaruh pariwisata terhadap aspek tenaga kerja di daerah pariwisata dan solusi untuk menghadapi konflik norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak prioritas masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan pada usaha pariwisata agar tidak bersifat diskriminasi. Pada pembahasannya Pariwisata memiliki pengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pengaruh pariwisata terhadap aspek ketenagakerjaan dapat berupa pengaruh yang positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pariwisata adalah adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata yang dibangun yang mana hal ini telah didukung dalam ketentuan Undang-Undang Pariwisata dan Berdasarkan pada asas lex superior derogat legi inferiori, maka ketentuan mengenai pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ]]>
<![CDATA[Anam, Choirul]]>;
<![CDATA[Ahmad, Karyoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1224
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia. Hal ini karena putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum bagi para penghayat kepercayaan di luar 6 (enam) agama yang diakui oleh Pemerintah RI. Dengan mempertimbangkan berbagai perlakuan diskriminasi yang diterima oleh para penghayat kepercayaan dan merugikan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara dan hak-hak dasarnya sebagai manusia, MK berpendapat bahwa kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”. Penelitian normatif ini membuktikan bahwa konsekuensi hukum atas adanya putusan MK tersebut pada akhirnya memberikan kepastian dan jaminan bagi para penghayat kepercayaan untuk menganut dan beribadah sesuai kepercayaan serta tidak ada lagi diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga bantuan sosial dari Pemerintah]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Santoso, Wayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1226
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik cerah dalam konteks perjanjian perkawinan di Indonesia, karena mendorong fleksibilitas pembuatannya baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. makalah ini didasarkan pada analisis normatif terhadap frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 yang sebelumnya membatasi kebebasan individu untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut memungkinkan WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki hak milik atas properti, asalkan telah dibuat perjanjian pisah harta antara pasangan dalam perkawinan campuran tersebut. Hasil makalah ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam konteks perkawinan campuran dan memperkuat perlindungan hukum bagi WNI beritikad baik yang ingin memiliki properti di Indonesia. makalah ini juga memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.]]>
