cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6281805607760
Journal Mail Official
aktualjustice@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Aktual Justice
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 25416502     EISSN : 27769844     DOI : https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.548
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 103 Documents
 7   8   9   10   11 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG halimi, muhammad yusuf
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1113

Abstract

The existence of legal certainty in the context of decisions to postpone debt payment obligations is the main basis in the legal system which functions to regulate the rights and obligations between creditors and debtors. Postponement of debt payment obligations is a legal mechanism that provides debtors with the opportunity to overcome financial difficulties by maintaining business continuity without eliminating payment responsibilities to their creditors. However, legal certainty in implementing the decision to postpone debt obligations is a concern because it affects both parties. The aspect of legal certainty in this case includes aspects of protection of creditor rights as well as clarity of procedures that must be followed by debtors in managing their finances again. Consistent and clear law enforcement is needed to ensure that debt suspension decisions are not misused or avoided by parties who should be responsible. Transparent and fair actions of the judicial system are essential to maintain legal certainty, ensuring that the rights of both parties are respected. Apart from that, legal certainty also influences trust in the financial system as a whole. A high level of certainty will increase investor confidence and encourage economic growth, while uncertainty can hinder investment and economic growth. Thus, legal certainty regarding decisions to postpone debt payment obligations is very important in building a legal environment that is fair, transparent and adequate for all parties involved.Keywords: Postponement of Debt Payments, Legal Certainty, Creditor Protection 1 ABSTRAK :Keberadaan kepastian hukum dalam konteks putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan landasan utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak kreditor dan debitur. Penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan menjaga keberlangsungan usaha tanpa menyingkirkan tanggung jawab pembayaran kepada kreditornya. Namun, kepastian hukum dalam implementasi putusan penundaan kewajiban hutang menjadi perhatian karena mempengaruhi kedua belah pihak. Aspek kepastian hukum dalam hal ini mencakup aspek perlindungan terhadap hak kreditor serta kejelasan prosedur yang harus diikuti oleh debitur dalam mengelola kembali keuangannya. Penegakan hukum yang konsisten dan jelas diperlukan untuk memastikan bahwa putusan penundaan hutang tidak disalahgunakan atau dihindari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tindakan yang transparan dan adil dari sistem peradilan sangat penting agar kepastian hukum terjaga, memastikan bahwa hak- hak kedua belah pihak dihormati. Selain itu, kepastian hukum juga mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakpastian dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sangatlah penting dalam membangun lingkungan hukum yang adil, transparan, dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.Kata k
ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Amir, Mochamad Khadafi
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1156

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggaran yang dilakukan militer myanmar kepada warga negaranya dalam prespektif Hukum Pidana Internasional.Kudeta militer merupakan tindakan penggulingan pemerintahan yang berkuasa oleh kelompok mililiter,Kudeta militer biasanya seketika mendapat dukungan dari semua angkatan bersenjata negara,Sehingga kudeta militer seringkali identik dengan terjadinya aksi kekerasan oleh aparat keamanan negara terhadap warga sipil,Kudeta pertama kali terjadi di Myanmar tahun 1962. Yakni 14 tahun setelah negara yang saat itu dikenal sebagai Burma, merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris.yang belum lama terjadi adalah kudeta militer pada bulan Februari 2021 dengan melengserkan aung dan suu kyi dari kursi pemerintahan.Dan ribuan orang yang dilaporkan merenggang nyawa.
Kejahatan Dunia Maya : Illegal Akses Dikaji Dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mar Karo, Rizky Karo
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1164

Abstract

Kejahatan cyber telah menjadi perhatian nasional dan global karena sering terjadi tanpa memandang batas negara atau wilayah. Di tengah dinamika kompleks kejahatan cyber, Illegal Akses menonjol sebagai salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pilar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus Illegal Akses dan Mengadili Hacker dengan efektif. Prediksi akan mendudukinya kejahatan cyber sebagai salah satu kejahatan terbesar di masa mendatang memperkuat urgensi dalam menangani masalah ini. Jurnal ini akan menganalisis kasus peretasan situs web e-Dikbang Polri yang melibatkan terdakwa yang sengaja melakukan Illegal Akses terhadap sistem elektronik dengan tujuan memperoleh dan memodifikasi informasi elektronik milik orang lain. Analisis ini didasarkan pada putusan pengadilan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengklarifikasi implikasi hukum dan keamanan informasi yang muncul akibat serangan siber tersebut. Pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi ancaman kejahatan cyber menjadi fokus dalam upaya mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Atmaja, I Gusti Bagus Agung Kusuma; Meitridwiastiti, Anak Agung Ayu
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1360

Abstract

Human trafficking is currently still a problem that has not been completely solved in Indonesia because human trafficking is a transnational crime. The victims are usually employed as beggars, maids, domestic helpers, pornography and prostitution practices. The government in this case has also regulated the issue of human trafficking through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, as well as in the Criminal Code (KUHP). This crime of human trafficking often makes women as victim. Thus, this must be a big concern from the government and the community to avoid more victims in the future, because human trafficking, in this case women, is a deprivation of women's freedom of life and certainly is not in line with the principles of human rights. Although the laws and regulations clearly regulate and prohibit this human trafficking practice, there are still people who do not care about it and do not seem to be afraid of the sanctions for their actions. The method used in this study is the normative juridical legal research method, namely by using the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach).
HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ARTHANI, NI LUH GEDE YOGI; Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Lestari, Anak Agung Adi; Dita Sari, Ni Nyoman Candra; Adnyadewi, Ni Made Santi
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1361

Abstract

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.
TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA SANTOSO, WAYAN
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1374

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan berhak untuk diberikan perlindungan, keamanan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang ada serta dalam hal ini wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara juga harus mengakui keberadaan , menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Hak asasi manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu aspek dalam menghormati dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Secara lebih jelas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri memang tidak mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai adanya jaminan hak asasi manusia tehadap kelompok perempuan itu sendiri. Selain itu aturan –aturan yang ada juga diharapkan untuk dapat melindungi setiap warga negaranya. Aturan-aturan yang ada juga tentu dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP teresebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara.
Journal ANALISIS PENVEMARAN NAMA BAIK DAN PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI JEJARING SOSIAL Mahardika, Agies Noor
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1114

Abstract

Social networks have become an integral part of modern life, facilitating communication, interaction and expression of individuals globally. However, the use of social networks also carries risks in the form of spreading content that damages reputations and abuse of freedom of expression. Analysis of defamation and abuse of freedom of expression on social networks is an important topic in this context. This research uses a qualitative approach by collecting data from various social networking platforms, including case studies involving reputation-damaging content and abuse of freedom of expression. Analysis is carried out using a conceptual framework that identifies behavioral patterns, motivations and the impact of the abuse. The research results show that defamation on social networks can have a serious impact on individuals and organizations. Reputational damaging content can spread quickly and create a negative image that is difficult to erase. Meanwhile, abuse of freedom of expression is often driven by motivations such as political, economic or personal interests, resulting in intense and sometimes toxic debates. This analysis underscores the importance of managing and monitoring content on social networks. These platforms need to adopt stricter policies against abuse and reputation-damaging content, while still respecting freedom of expression. Additionally, individuals also need to increase their digital literacy to recognize and respond wisely to reputation-damaging content. Awareness of potential risks in social networks must increase, and joint efforts from users, platforms and governments are needed to create a safer and healthier online environment. In this way, we can harness the positive potential of social networks while maintaining the good name and integrity of individuals and society.
ANALISIS KRITIS TEORI KONTROL SOSIAL DAN APLIKASINYA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KOMUNITAS DEWI, NI KOMANG RATIH KUMALA
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1504

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis Teori Kontrol Sosial dan penerapannya dalam upaya pencegahan kejahatan di tingkat komunitas. Teori Kontrol Sosial menawarkan perspektif unik dalam kriminologi, bergeser dari pertanyaan konvensional "mengapa orang melakukan kejahatan" menjadi "mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum." Pendekatan ini menyoroti pentingnya ikatan sosial individu dengan masyarakat konvensional sebagai mekanisme utama pencegahan kejahatan. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menguraikan konsep dasar teori, menganalisis kekuatan dan kelemahannya, membandingkannya dengan teori kriminologi lain, serta mengidentifikasi implementasi elemen ikatan sosial Hirschi dalam konteks keluarga, sekolah, dan komunitas di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penguatan ikatan sosial secara holistik merupakan strategi preventif yang efektif, memerlukan sinergi antara kontrol formal dan informal, serta kebijakan yang mendukung pembangunan sosial sebagai investasi jangka panjang dalam keamanan komunitas
ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABROSI KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM PIDANA SANTOSO, WAYAN
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1506

Abstract

Tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan menimbulkan dilema hukum yang kompleks di Indonesia. Di satu sisi, hukum kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di sisi lain, hukum pidana, khususnya KUHP lama, secara tegas mengkriminalisasi tindakan aborsi tanpa mempertimbangkan latar belakang kehamilan. Meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai mengakomodasi pengecualian terhadap aborsi karena pemerkosaan, implementasinya masih merujuk pada syarat ketat dari hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis konflik norma yang terjadi antara hukum kesehatan dan hukum pidana serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara dua rezim hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi terhadap korban, serta hambatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman.
PERANAN CYBER LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DUNIA MAYA (CYBER CRIME) Atmaja, I Gusti Bagus Agung Kusuma
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1507

Abstract

Kegiatan sebagian besar manusia saat ini banyak dilakukan di dunia maya, tentunya ini dapat menimbulkan efek positif maupun negatif seperti tindak pidana dunia maya. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kejahatan dunia maya (cyber crime) saat ini sangat beragam bentuknya seperti penipuan Phising, peretasan, cyber stalking maupun cyber bullying. adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan tindak pidana dunia maya (cyber crime) antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Page 10 of 11 | Total Record : 103

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice Vol 9 No 1 (2024): Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice Vol 7 No 1 (2022): Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice Vol 6 No 1 (2021): Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice Vol 4 No 1 (2019): Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice More Issue