cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli" : 18 Documents clear
IUS CONSTITUENDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE Ade Rizkia Arumdani Rusdi; Fenty Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.984

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze criminal liability for users of online prostitution services from the aspects of Indonesian criminal policy and the ius constituendum for criminal liability for users of online prostitution services in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statute approach and a conceptual approach. Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture, and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that the criminal responsibility of users of online prostitution services in Indonesia can be seen in the regulations contained in the scale of laws and regional regulations. Meanwhile, in several of these laws there is still a legal void for users of prostitution services to be subject to criminal liability. Furthermore, the criminal responsibility of users of online prostitution services in the upcoming criminal policy (ius constituendum) is expected to be able to answer the problem of online prostitution crimes. As far as its development goes, the regulations that apply are no longer in accordance with the needs of the community or what the community aspires to have a deterrent effect on users of prostitution services. Thus, there is no longer any form of legalized sexual intercourse that can harm society in material and moral forms.
Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo M Nanda Setiawan; Chindy Oeliga Yansi Afita; Rasmini Simarmata
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1026

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris artinya peneliti menggunakan penelitian langsung kelapangan dengan melihat penegakan terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum muara bungo.Penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana oleh sat reskrim Polres maupun Kejaksaan Negeri muara bungo terhadap tindak pidana yang diterima oleh korban masih dapat melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari melalui media mediasi dengan bantuan mediator tokoh masyarakat dimana sat reskrim Polres muara bungo dan kejaksaan Negeri Muara Bungo Gelar perkara yang dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri,juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan hasil kesepakatan sebagai dasar bahwa Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan. Sehingga di dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum muara bungo memiliki tujuan, Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan, Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak, Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal, Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Kendala yang dihadapi dalam mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan Penuntut Umum  Kejaksaan Negeri muara bungo adalah Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.  Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum  Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadaiupaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan penuntut umum kejaksaan negeri muara bungo adalah Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaiaan perkara pidana tindak pidana, Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana, Koordinasi antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulangan kriminalitas Kata Kunci: Penyelesaian; Tindak Pidana; Restoratif Justice.
EKSISTENSI IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PERPPU KETIKA DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Rein Devrizal Ibrahim; Fence Wantu
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.985

Abstract

Pelaksanaan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Isi Materi Muatan Suatu Perppu Jika Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Pembentukan Perppu Berakhir dan untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Ketika Perppu Ditetapkan Menjadi Undang-Undang. Implikasi pembatasan materi muatan Perppu oleh Presiden akan memberikan kepastian hukum terhadap pembatasan keberlakuan Undang-Undang yang bersumber dari Perppu. Sedangkan Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa dalam Perppu Yang diidealkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi kearuratan negara terdapat pergeseran pemaknaan dari kegentingan yang memaksa, menjadi hal Ikhwal yang mendesak untuk diatur dengan titik tekannya pada aspek kemendesakan waktu sehingga Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa yang melekat pada Perppu ketika diubah menjadi Undang-Undang tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang dan tidak ada pembeda antara Perppu dan Undang-Undang dalam hal keberlakuan hukumnya dalam merespon kondisi darurat negara
Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Dwi Karya Bakti”. Halida Zia; Mario Agusta; Nirmala Sari; Desi Afriyanti
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1027

Abstract

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, tanah adat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum Permasalahan yang timbul dalam masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan tidak adanya dasar hukum peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari perbuatan waris, hibah ataupun jual beli. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat suku anak dalam sering kali dicabut atau diambil alih begitu saja oleh kelompok masyarakat lainnya dikarenakan tidak adanya pembuktian atas peralihan atas tanah yang diperoleh dari perbuatan jual beli, hibah dan waris, sehingga hak kepemilikan tersebut tidak memiliki kepastian hukum tujun penelitian untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat suku anak dalam didusun dwi karya bakti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian Yuridis Empiris yang berarti peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mencari keterangan langsung dari masyarakat Suku Anak Dalam tentang bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah yang dimiliki olehnya. Proses peralihan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat suku anak dalam di dusun dwi karya bakti sebagian telah dilakukan dengan cara tertulis melalui proses pewarisan, jual-beli dan waris, namun pada proses tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang belum melakukan secara tertulis. Tinggalkan budaya Nomaden (berpindah-pindah), guna demi keabsahan identitas yang telah diberikan pemerintah terhadap masyarakat suku anak dalam, tingkatkan pendidikan pada anak-anak agar kehidupannya dimasa yang akan mendatang lebih baik lagi serta ikutilah segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Peralihan; Hak; Tanah; Suku Anak Dalam.
Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata Samuel Sembiring
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1023

Abstract

ABSTRAK Kemajuan zaman kini semakin memberi kemudahan dalam proses jual-beli dengan bantuan teknologi yaitu smartphone dan akses digital shop. Dalam kegiatan jual beli negara harus hadir dalam mengatur dan melaksanakan perlindungan maupun kepastian hukum dengan perangkat-perangkatnya. Bentuk dari peran negara untuk menjamin dan melindungi hukum bagi konsumen adalah Undang-undang nomer 8 tahun 1999. Namun dilapangan masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran oleh penjual dengan menjual produk-produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum untuk konsumen korban produk berbahaya dari perspektif hukum perdata. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan jika undang-undang perlindungan konsumen melalui BPOM adalah suatu perlindungan hukum bagi konsumen, dan dalam sengketa akibat hukumnya yaitu ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapat konsumen hingga 200 juta.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Produk Berbahaya.
Perlindungan Preventif Ondel-Ondel Sebagai Ikon Budaya Betawi Najmi Ismail; Puguh Aji Hari Setiawan; Hartana Hartana
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1024

Abstract

Indonesia is a developing country which is very rich in Traditional Cultural Expressions which can be considered as a very valuable asset. One of the traditional cultural expressions in Indonesia comes from the DKI Jakarta province, namely Ondel-Ondel. The study was conducted to look at preventive protection efforts carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta to protect Ondel-Ondel as Traditional Cultural Expressions and also Betawi Cultural Icons as the state's responsibility as the holder of the Copyright for Traditional Cultural Expressions which is mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used was in the form of a literature study to obtain materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials which were analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it was concluded that the DKI Jakarta Culture Office in carrying out preventive protection of Ondel-Ondel by taking inventory of Ondel-Ondel as Copyrights for Traditional Cultural Expressions and Intangible Cultural Heritage and coaching Ondel-Ondel perpetrators by conducting workshops and Ondel-Ondel performances in the public.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman) Pengki Sumardi; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1025

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan  barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan mapun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan PerselisihanPrayudisial (prejudisieelgeschill).
Perlindungan Hukum atas Penghapusan Merek Geprek Bensu Milik Benny Sudjono yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 TANGGAL 20 MEI 2020) Zahra Zhafira Andalusia; Jeane Netlje Saly
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1040

Abstract

Dewasa ini perkembangan ekonomi bertumbuh sangat pesat, hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia meningkat seiring berkembangnya zaman. Pertumbuhan ekonomi yang bersanding dengan para pengusaha yang terus mengembangkan kegiatan usahanya agar terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di samping itu di dalam dunia bisnis tidak terpisahkan dengan hal-hal yang menyangkut dengan hukum. Masyarakat yang mengonsumsi barang dan/atau jasa dari perusahaan yang menawarkan hal tersebut tentunya memilih suatu barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas bagus, dengan merek yang sudah terpercaya. Merek sendiri merupakan bagian dari kegiatan bisnis karena hal itu ialah sebagai identitas bagi perusaaan barang dan/atau jasa, dengan merek konsumen dapat mengenali produk yang dibelinya dan hal itu dapat juga sebagai jaminan bahwa suatu barang dan/atau jasa merupakan yang berkualitas bagus. Namun hal tersebut terdapat beberapa seseorang yang tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar, seperti kasus antara PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dengan Ruben Samuel Onsu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penghapusan Merek yang dilakukan tidaklah sesuain dengan UU Merek, serta penghapusan yang dilakukan atas dasar Prakarsa Menteri tidaklah tepat karena tidak memenuhi apa yang tertulis pada UU Merek
Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Peserta Magang Di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 Tantang Pemagangan Dalam Negeri Huzaifah M Syahid; Benni Rusli; Anggun Lestari Suryamizon
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1041

Abstract

ABSTRAKSetiap warganegara berhak memperoleh pendidikan yang sama, agar terciptanya angkatan kerja yang berkualitas.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, agar mendapatkan data lapangan yang kongkrit sesuai dengan spesifik permasalahan.Praktik Kerja Lapangan (PKL)bagi  siswa Sekolah Mengah Kejuruan(SMK) di ciptkan agar angkatan kerja siap dengan dunia pekerjaan yang lebih membutuhkan soft skill dan hard skill dari seorang pekerja. Namun sangat di sayangkan sekalibelum adanya perlindungan terkait dengan jaminan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi siswa Praktik Kerja lapangan yang sejatinya juga rentan terhadap kecelakaan kerja.dan ini terbukti dengan meninggalnya seorang siswa PKL di Murao Jambi akibat faktor kelalaian terhadap K3 di perusahaan. Demi terujudnya pekerja yang sejahtera butuh kerjasama yang bagus antara perusahaan dan pemerintah dalam pengawasan K3 dalm setiap aspek yang melibatkan pekerja.Kata Kunci: Analisis Yuridis;  Hak Jaminan; Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja (K3).
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Kayla Zendy Alfanny Hayfa; Jeane Neltje Saly
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1047

Abstract

Merek merupakan bagian penting dari setiap perusahaan agar produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih dikenal berkat kualitas/pelayanan yang diberikan. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan kepastian hukum agar merek yang sudah didaftarkan tidak lagi dapat dipakai oleh orang lain karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun hukum yang memberikan perlindungan saja sudah terbentuk akan tetapi pelanggaran dapat terjadi tanpa pemberitahuan seperti halnya kasus antara Benny Abednego dengan PT Dynasti Indomegah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian secara desktriptif, selain itu guna mendukung analisis dari kasus ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan yang dituangkan oleh penulis bahwa penggunaan merek terkenal tidak diperbolehkan oleh UU Merek karena hal itu bertentangan dengan isi dari Pasal yang mengaturnya kemudian tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan Mereknya, guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue