Articles
232 Documents
ANALISIS JURIDIKAL KURANGNYA PERLINDUNGAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
Muhammad Hidayat;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.700
This study aims to provide a real understanding of basic governance in order to prioritize guarantees for the fulfillment of idealistic protection, especially for prisoners with disabilities in correctional institutions. The results of this research study will provide answers to problems or obstacles related to the absence of regulations regarding the provision of protection guarantees for prisoners with disabilities which are reviewed based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This arrangement expressly only contains in general Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, thus requiring the complexity of existing regulations by issuing or reviewing normative laws by providing protection guarantees for prisoners with disabilities in the form of Government Regulations concerning the implementation of punishment for persons with disabilities. prisoners. persons with disabilities. And the authors found that there are facilities and infrastructure caused by the number of prisoners who exceed capacity or overcriminalization in correctional institutions, resulting in the implementation of correctional activities that are less than optimal, especially for prisoners with disabilities during the covid-19 pandemic.
ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Rizky Ramadhan Adi Wijaya;
Mitro Subroto
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.701
This study aims to determine the regulation of the death penalty in Indonesia, the regulation of human rights in Indonesia and the implementation of the death penalty in Indonesia from the perspective of human rights. This study uses a type of juridical-normative research through a status approach and library research by conducting an assessment of laws and regulations, books, and several scientific works related to this research. The results of this study indicate that the legislation in Indonesia still recognizes the death penalty as one of the main criminal offenses. The death penalty imposed by the Indonesian government has generated mixed controversies. The death penalty in Indonesia creates two conflicting camps between the pros and cons of the death penalty
STUDI KRITIS FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
Sheila Maulida Fitri
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v2i2.702
Sexual violence is the background for many people to demand special regulations governing these crimes in order to protect and legalize the procedure for fulfilling the rights of victims of immoral crimes based on the protection of human rights through the MCC Bill. This article intends to analyze the formulation of norms in the bill from the material and formal criminal law aspect in order to anticipate problems in the future. The research method used is normative juridical with a statutory and analytical approach. This article concludes that although the MCC Bill has new invention in the formal criminal law aspect in the form of norms governing procedures for handling sexual violence victims, however, there is duplication in the material criminal law aspects, especially regarding the classification types of crimes that are categorized as sexual violence.
Keabsahan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Global DalamPerspektifHukum PerdaganganInternasional
Ridanur Saputra Saputra
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.795
Technological developments provide many conveniences for mankind, both conveniences related to work and daily activities to ease in trade matters. Bitcoin is part of a form of technological development, bitcoin is a digital currency (Cryptocurrency) circulating in cyberspace by using a blockchain system in transactions, with this system transactions with bitcoin are more systematic and secure. One of the advantages of bitcoin that is often considered is its low transaction costs, besides that data security is difficult to steal to privacy for those who need it, not only that the existence of bitcoin as a digital currency can also be used as a transaction tool or a tool used as a means of payment international trade. This study aims to find out whether the actual use of bitcoin as a transaction tool globally is permitted under national and international law, which then the author finds several obstacles in the application of bitcoin, one of which is the regulation related to the use of bitcoin as a digital currency that can be used as a tool of transaction. In Indonesia Bitcoin is regulated under Commodity Futures Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market (Crypto Assets) This regulation stipulates several provisions regarding the use of bitcoin in Indonesia where the principal in this regulation states that bitcoin is part of an asset. futures trading.Keywords : Bitcoin, cryptocurrency, International Trade
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) : Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada
Ari Bakti Windi Aji;
Defril Hidayat
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.793
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Fokus penelitian untuk mengetahui Pengaturan tentang Permasalahan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ; dan Pengaturan tentang Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Pengaturan Permasalahan Hukum Pilkada terdapat 6 (enam) item, yaitu : 1). Pelanggaran kode etik ; 2). Administratif ; 3). Sengketa Pilkada ; 4). Tindak Pidana Pilkada ; 5). Sengketa tata usaha negara Pilkada ; dan 6) Perselisihan hasil Pilkada. Pengaturan tersebut secara umum sudah baik, hanya saja terdapat beberapa catatan : masih belum jelasnya obyek sengketa permasalahan hukum sengketa Pilkada dan masih terdapat persinggungan hukum dalam Pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016, yaitu ada satu perbuatan hukum yang memiliki 2 (dua) sanksi hukum. Kedua, pengaturan tentang penegakan hukum Pilkada secara umum sudah baik, namun terdapat beberapa catatan, yaitu : 1). Harus jelas limit waktu pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah agar tidak terjadi saling lempar kewenangan antara MA dan MK ; 2). Terdapat limit waktu yang harus dihapus atau setidak-tidaknya diubah karena berpotensi membunuh rasa keadilan (Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016) ; 3). Persentase angka sebagaimana Pasal 158 (a) dan (b) hendaknya dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ada pelanggaran hak konstititusional serta kecurangan yang terencana dan massif.
Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana Terhadap Para Kreditor (Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008)
Arif Firman Bachtas;
M Nanda Setiawan
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.798
AbstrakTujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakantindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas asas tersebut antara lain: a. asas Keseimbangan; b. asas kelangsungan Usaha; c. asas keadilan. Dari contoh kasus putusan pailit PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator.Kata Kunci: Tanggung jawab, Kurator, Kepailitan, Perusahaan
Pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana (Pendekatan Berbasis Masalah)
Mohamad Rapik
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.674
Artikel ini membahas tentang pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Dengan menerapkan penelitian empirik, penelitian ini berupaya untuk menganlisis bagaimana praktek pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana di kalangan mahasiswa. Metode klasik pengajaran hukum perbandingan menghasilkan siswa yang hanya bergantung pada materi pelajaran. Umumnya mahasiswa tersebut memperoleh pengetahuan tentang aspek yang berbeda dari hukum dan sistem hukum dari berbagai negara lain, tetapi merasa sulit untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan secara mandiri. Meskipun dulu cukup bagi mahasiswa untuk memahami hukum perbandingan dan beberapa aspek hukum pidana, hasil belajar mata kuliah tersebut telah berubah: mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan berupa pengkajian terhadap kasus-kasus yang hidup agar setiap mahasiswa dapat menikmati pembelajarna ini. Untuk itu diperlukan beberapa perubahan: pertama, mahasiswa harus lebih aktif dalam belajar dan melakukan lebih dari sekadar menerima pengetahuan secara pasif dari materi kuliah yang diberikan oleh dosennya; kedua, siswa harus mencari lebih banyak bahan referensi di luar silabus dan belajar menggunakan perpustakaan dan database online secara lebih efektif; dan ketiga, siswa harus meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, jika memungkinkan
PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK DALAM PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
Winanda Kusuma;
A. Cery Kurnia
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.606
Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Jalinan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan. pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Isu hukum yang ditulis Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik; Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya. pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintahannya. di dalam gedung kedutaan (legation premises), yakni: 1). Sebagai tindakan yang bersifat sementara. 2). Suaka diplomatik kebiasaan setempat yang bersifat mengikat. 3).Aadanya suatu perjanjian khusus. hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatandan yurisdiksi territorial.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL PADA PENGUSAHA KULINER DI KOTA PADANG PANJANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
M. Ibrahim Aziz
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i1.794
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan regulasi sertifikasi halal pada pengusaha kuliner di kota Padangpanjang, yang di dalamnya mengungkap sosialisasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh LPPOM MUI Sumbar, pemahaman pengusaha kuliner terhadap regulasi sertifikasi halal, dan perilaku pengusaha kuliner terhadap regulasi sertifikasi halal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research, teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan dengan beberapa pengusaha kuliner yang ada di kota PadangpanjangHasil penelitian ini adalah sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan LPPOM MUI Sumbar belum efektif, dari 5 pengusaha Rumah Makan hanya 2 pengusaha Rumah Makan (Rumah Makan Tanpa Nama dan Rumah Makan Putri Riau) yang mengetahui adanya sertifikasi halal untuk rumah makan/restoran. Perilaku sebagian pengusaha Rumah Makan telah memenuhi beberapa regulasi sertifikasi halal. Akan tetapi ada beberapa pengusaha Rumah Makan (Rumah Makan 4 Saudara, Rumah Makan Uniang dan Rumah Makan Mamak) yang belum memperhatikan regulasi sertifikasi halal.Keyword: Regulasi Sertifikasi Halal, Pengusaha Kuliner, Padangpanjang
Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Abid Muflihin;
Fajar Fajar;
Halida Zia
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v3i2.960
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan Perppu Cipta Kerja) serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi akta pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Perppu Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Yaitu meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dibahas dan melakukan observasi dengan melakukan peninjuan yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan obyek penelitian secara rinci. Perppu Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagindalam saham atau bdana hukum perorangan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut dengan UMK). Pendirian PT bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam omnibus law dengan kriteria tertentu, hal tersebut bias dilaksanakan sepanjang pendirian PT bersifat deklaratif dan modal kecil. Pendirian PT tanpa akta notaris membuat keabsahan dokumen, keabsahan identitas dan keabsahan kehendak menjadi peristiwa baru disektor hukum perusahaan Indonesia. Melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke porsi lain. Namun, dalam hal ini pemerintah perlu menentukan peran notaris mana yang harus dihapus, apakah peran membuat akta notaris yang merupakan perjanjian dalam konteks menjadi akta pendirian dan anggaran dasar, atau peran menjalankan fungsi pendaftaran ke kemenkumham. Pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris merupakan peristiwa baru di hukum perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, harus ada pihak ke tiga yang dipercaya untuk memastikan dokumen itu dimasukan dengan baik dan akurat. Sebernarnya melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke proses lain. Hal ini berkaitan dengan pemberian status badan hukum.Kata Kunci :Pendirian Perseroan, PT Perorangan, Cipta Kerja, UMK dan Omnibus Law.