cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman) Pengki Sumardi; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1025

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan  barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan mapun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan PerselisihanPrayudisial (prejudisieelgeschill).
Perlindungan Hukum atas Penghapusan Merek Geprek Bensu Milik Benny Sudjono yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 TANGGAL 20 MEI 2020) Zahra Zhafira Andalusia; Jeane Netlje Saly
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1040

Abstract

Dewasa ini perkembangan ekonomi bertumbuh sangat pesat, hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia meningkat seiring berkembangnya zaman. Pertumbuhan ekonomi yang bersanding dengan para pengusaha yang terus mengembangkan kegiatan usahanya agar terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di samping itu di dalam dunia bisnis tidak terpisahkan dengan hal-hal yang menyangkut dengan hukum. Masyarakat yang mengonsumsi barang dan/atau jasa dari perusahaan yang menawarkan hal tersebut tentunya memilih suatu barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas bagus, dengan merek yang sudah terpercaya. Merek sendiri merupakan bagian dari kegiatan bisnis karena hal itu ialah sebagai identitas bagi perusaaan barang dan/atau jasa, dengan merek konsumen dapat mengenali produk yang dibelinya dan hal itu dapat juga sebagai jaminan bahwa suatu barang dan/atau jasa merupakan yang berkualitas bagus. Namun hal tersebut terdapat beberapa seseorang yang tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar, seperti kasus antara PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dengan Ruben Samuel Onsu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penghapusan Merek yang dilakukan tidaklah sesuain dengan UU Merek, serta penghapusan yang dilakukan atas dasar Prakarsa Menteri tidaklah tepat karena tidak memenuhi apa yang tertulis pada UU Merek
Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Peserta Magang Di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 Tantang Pemagangan Dalam Negeri Huzaifah M Syahid; Benni Rusli; Anggun Lestari Suryamizon
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1041

Abstract

ABSTRAKSetiap warganegara berhak memperoleh pendidikan yang sama, agar terciptanya angkatan kerja yang berkualitas.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, agar mendapatkan data lapangan yang kongkrit sesuai dengan spesifik permasalahan.Praktik Kerja Lapangan (PKL)bagi  siswa Sekolah Mengah Kejuruan(SMK) di ciptkan agar angkatan kerja siap dengan dunia pekerjaan yang lebih membutuhkan soft skill dan hard skill dari seorang pekerja. Namun sangat di sayangkan sekalibelum adanya perlindungan terkait dengan jaminan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi siswa Praktik Kerja lapangan yang sejatinya juga rentan terhadap kecelakaan kerja.dan ini terbukti dengan meninggalnya seorang siswa PKL di Murao Jambi akibat faktor kelalaian terhadap K3 di perusahaan. Demi terujudnya pekerja yang sejahtera butuh kerjasama yang bagus antara perusahaan dan pemerintah dalam pengawasan K3 dalm setiap aspek yang melibatkan pekerja.Kata Kunci: Analisis Yuridis;  Hak Jaminan; Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja (K3).
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Kayla Zendy Alfanny Hayfa; Jeane Neltje Saly
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1047

Abstract

Merek merupakan bagian penting dari setiap perusahaan agar produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih dikenal berkat kualitas/pelayanan yang diberikan. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan kepastian hukum agar merek yang sudah didaftarkan tidak lagi dapat dipakai oleh orang lain karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun hukum yang memberikan perlindungan saja sudah terbentuk akan tetapi pelanggaran dapat terjadi tanpa pemberitahuan seperti halnya kasus antara Benny Abednego dengan PT Dynasti Indomegah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian secara desktriptif, selain itu guna mendukung analisis dari kasus ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan yang dituangkan oleh penulis bahwa penggunaan merek terkenal tidak diperbolehkan oleh UU Merek karena hal itu bertentangan dengan isi dari Pasal yang mengaturnya kemudian tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan Mereknya, guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG OLEH GRAND MALL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020) Alwido Apriono
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1048

Abstract

Hasil dari olah pikir manusia yang akhirnya melahirkan sebuah karya cipta yang berguna bagi masyarakat dikenal dengan istilah kekayaan intelektual, yang mana kekayaan tersebut melekat pada penciptanya atau pemiliknya, bersifat tetap, dan eksklusif. Semakinberkembangnya zaman semakin bertambah kasus-kasus pelanggaran yang menyangkut Hak Cipta. Salah satunya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PT.Grand Indonesia terhadap Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung yang lebih dikenal dengan sebutan Alm. Henk Ngantung. Sketsa merupakan karya cipta yang pada dasarnya tidak disebut sebagai hasil karya akhir. Sketsa memiliki berbagai tujuan baik untuk merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman untuk mengembangkan gagasannya atau sebagai jalan untuk menyampaikan citra dan gagasannya, sehingga di dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan secara jelas bahwa sketsa merupakan ciptaan yang dilindungi.Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst merupakan gugatan ganti rugi karena penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta terhadap sketsa dan patung tugu selamat datang berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta apakah Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif analisis. Penulisan juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang ada, data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan menarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Sehingga ciptaan tersebut dibuat karena adanya rangka hubungan kerja/dinas dan adanya perintah yang menjadikannya dibuat karena dibawah pimpinan perancang ciptaan. Maka, sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang seharusnya diketahui sebagai milik negara sepenuhnya. 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales) Ana Rahmatyar
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1050

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada semakin banyaknya anak yang menjadi tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum   dikarenakan sistem hukum pidana terhadap anak yang penulis rasa masih perlu ditinjau kembali dengan menggunakan studi perbandingan di negara New South Welas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat serta solusi yang efektif dalam memproses kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku.metode  penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan da pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pemidanaan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai diversi. Namun, pelaksanaan diversi hanya dapat berlaku bagi anak yang belum berumur 14 tahun dan bukan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat, atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya memberikan perlindungan terhadap kasus dan anak tertentu saja.Kata Kunci: perlindunganhukum;anak;tindakpidana.
Pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana (Pendekatan Berbasis Masalah) Mohamad Rapik; Hafrida Hafrida
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.674

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Dengan menerapkan penelitian empirik, penelitian ini berupaya untuk menganlisis bagaimana praktek pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana di kalangan mahasiswa. Metode klasik pengajaran hukum perbandingan menghasilkan siswa yang hanya bergantung pada materi pelajaran. Umumnya mahasiswa tersebut memperoleh pengetahuan tentang aspek yang berbeda dari hukum dan sistem hukum dari berbagai negara lain, tetapi merasa sulit untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan secara mandiri. Meskipun dulu cukup bagi mahasiswa untuk memahami hukum perbandingan dan beberapa aspek hukum pidana, hasil belajar mata kuliah tersebut telah berubah: mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan berupa pengkajian terhadap kasus-kasus yang hidup agar setiap mahasiswa dapat menikmati pembelajarna ini. Untuk itu diperlukan beberapa perubahan: pertama, mahasiswa harus lebih aktif dalam belajar dan melakukan lebih dari sekadar menerima pengetahuan secara pasif dari materi kuliah yang diberikan oleh dosennya; kedua, siswa harus mencari lebih banyak bahan referensi di luar silabus dan belajar menggunakan perpustakaan dan database online secara lebih efektif; dan ketiga, siswa harus meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, jika memungkinkan
Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang) Khoirul Ahsan; Isa Muhammad Shofwan
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1063

Abstract

ABSTRACT Provisions regarding inheritance in Islam are one of the provisions that have been explained clearly and in detail. This research aims to find out how to be able to manage inheritance distribution conflicts in polygamous families in the people of Lopait Village, Tuntang District, Semarang Regency so as not to have conflicts between the first wife and other wives, manage them by deliberating or visiting religious leaders or to religious courts. This field research is research on the sociology of Islamic law. Information was collected through interviews, observation, documentation, and taking several views of Islamic law regarding inheritance. After the information is collected, it is then analyzed using data collection methods, data presentation, and conclusions, and analyzed using Islamic law. The results of this research are that there are several factors that might be the cause of delays in the distribution of inheritance in polygamous families, and how to manage this conflict. This matter has clear instructions both in the Qur'an and As-Sunnah, namely the traditions of the Prophet shallallaahu alaihi wa sallam and in Article 174 KHI.Keywords: Mawaris Law; Inheritance in polygamous families; Inheritance. ABSTRAK Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik pembagian waris dalam keluarga poligami pada masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang agar tidak menuai konflik antara istri pertama dengan istri lainnya, memanagemen dengan cara bermusyawarah maupun datang ke pemuka agama atau ke pengadilan agama. Riset lapangan ini ialah riset sosiologi hukum Islam. Informasi dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta mengambil beberapa tinjauan dari hukum Islam tentang pembagian waris. Setelah informasi terkumpul kemudian dianalisis memakai metode pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan, serta dianalisi menggunakan hukum Islam. Hasil riset ini yakni ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terhambatnya pembagian waris dalam keluarga poligami, dan bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik tersebut.  Perihal tersebut sudah jelas perintahnya baik di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah yaitu hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan dalam Pasal 174 KHI.Kata Kunci: Hukum Mawaris; Waris dalam keluarga Poligami; Harta Warisan.
PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA SUAMI MEMILIKI PENYAKIT GANGGUAN MENTAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr) Muhammad Syafiul Husna; Sabilul Muhtadin
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1064

Abstract

ABSTRACT In Islam, marriage annulment is called faskh. Faskh means to revoke or delete. This case was obtained in the Bogor Religious Court Decision number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr where the wife was deceived by the husband's mental health. The purpose of this study is to determine the considerations of the Bogor Religious Court Judge in deciding Decision Number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr and reviewing the Bogor Religious Court Judge's Decision Number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr based on the maqashid sharia perspective. This research method is a type of qualitative method research. With a normative juridical research approach. The data sources used are primary data and secondary data in the form of documents, journals, scientific papers, and previous studies related to the problem of marriage annulment. The results showed that the Panel of Judges considered that because there was fraud in the marriage, the Bogor Religious Court granted the lawsuit and decided on the annulment. Based on the plaintiff's reason, it is in accordance with Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law Article 72 paragraph (2) KHI. The dissolution of the marriage is also in accordance with the principles of maqashid sharia in the needs of the daruriyat benefit, namely maintaining and realizing the very basic needs for the life of mankind. namely protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring, and protecting property.Keywords: Cancellation; Wedding; Maqashid Sharia. ABSTRAK Dalam islam pembatalan pernikahan disebut dengan faskh. Faskh berati mencabut atau menghapus. Di antara pembatalan nikah adalah karena adanya penipuan. kasus ini didapat pada Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr di mana istri tertipu dengan kesehatan mental suami. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr serta meninjau Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr berdasarkan perspektif maqashid syariah. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan pembatalan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena adanya penipuan dalam pernikahan maka Pengadilan Agama Bogor mengabulkan gugatan dan memutus pembatalan tersebut. Berdasarkan alasan Penggugat maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 72 ayat (2) KHI. Putusnya perkawinan tersebut juga sesuai dengan prinsip maqashid syariah dalam kebutuhan kemaslahatan daruriyat yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat asasi bagi kehidupan umat manusia. yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.Kata Kunci: Pembatalan; Pernikahan; Maqashid Syariah.
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur) muhammad daffa ramadhan; Muhammad Yassir
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1065

Abstract

ABSTRACT This study discusses the role of the wife as the main breadwinner in an entrepreneurial family in Sepinggan Village, Balikpapan City. This type of research is qualitative research. The role of the wife in Sepinggan Village is basically that of a housewife who helps her husband manage the household. The reality on the ground, the husband's obligations are also carried out by a wife, when the husband is unable to meet the basic needs of his family. Several factors pushed the wife to make a living in Sepinggan Village, First due to economic factors, social factors. The condition of the family in Sepinggan Village is generally caused by the economy and the husband who relies on his wife's income which causes the wife to play an active role in earning the main income for her family. this has two impacts, the negative impact is that the mother is not close to her child, association is not conditioned, less respect for the father, the husband casually leaves his main obligation, namely providing for the family, the positive impact is increasing welfare. economy and meet the basic needs of the family. Islamic law does not prohibit a wife from earning a living as long as she does not deviate from Islamic law and the conditions specified in the law, she is even allowed to support herself or someone else she is responsible for from her own income.Keywords: wife, main breadwinner, islamic law. ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Peran seorang istri yang ada di Kelurahan Sepinggan pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini kewajiban suami tersebut turut dilakukan oleh seorang istri, dikarenakan sosok suami tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Ada dua faktor yang mendorong istri untuk mencari nafkah di Kelurahan Sepinggan, pertama karena faktor ekonomi, dan kedua faktor sosial. Kondisi keluarga di Kelurahan Sepinggan pada umumnya disebabkan ekonomi dan suami yang bersandar dengan penghasilan istri yang menyebabkan istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah utama terhadap keluarganya. Hal ini memberi dua dampak, negatif dan positif adapaun dampak negatif yaitu tidak dekat nya ibu dengan anak-anaknya, pergaulan yang tidak terkondisi, kurangnya rasa hormat kepada seorang ayah, para suami dengan mudahnya meninggalkan kewajiban utamanya yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Adapun dampak positifnya yaitu ekonomi tercukupi sehingga kebutuhan pokok keluarga terpenuhi. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam syariat, bahkan dibolehkan menafkahi dirinya atau orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya dari penghasilannya sendiri. Kata Kunci: istri, pencari nafkah utama, hukum islam.

Page 5 of 24 | Total Record : 232

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue