cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 247 Documents
 21   22   23   24   25 
INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LOVE SCAMMING DI INDONESIA Sulaiman, M. Zulvan; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2001

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Swiss Cheese Model berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.Kata Kunci: aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum  
PENERAPAN DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM Satria, Bure Teguh
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1999

Abstract

ABSTRAK Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan tidak hanya pada kejahatan inti korupsi, tetapi juga pada tindakan yang merintangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice. Meskipun ketentuan mengenai delik ini telah diatur dalam KUHP dan secara khusus dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktik penegakannya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa kasus, seperti perkara Fredrich Yunadi dan Lucas, mengilustrasikan bagaimana advokat atau pihak lain dapat berperan aktif dalam menghalangi penyidikan, sehingga merusak integritas sistem peradilan pidana. Permasalahan utama terletak pada batasan dan indikator yang belum dirumuskan secara jelas, sehingga penerapannya sering bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis konstruksi hukum, ruang lingkup, serta problematika penerapan delik obstruction of justice dalam perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma, lemahnya implementasi, serta adanya kepentingan politik dan relasi kekuasaan turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria yang lebih tegas, penguatan independensi penyidik, serta harmonisasi aturan untuk memastikan bahwa perbuatan menghalangi proses penyidikan dapat ditindak secara konsisten. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum dan peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.Kata Kunci: Obstruction of Justice; Tindak Pidana Korupsi; Penyidikan; Penegakan Hukum; UU Tipikor.
PELAKSANAAN NYANDAU (GADAI) TANAH SAWAH DALAM HUKUM ADAT SERAWAI (STUDI DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) Agusti, Nadya Monica Agusti; Ashibly, Ashibly; Marlinah, Marlinah
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2000

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan nyandau (gadai) tanah sawah dalam hukum adat Serawai serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam praktiknya di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penggadai, penerima gadai, tokoh adat, dan aparat desa, serta didukung oleh data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nyandau masih dipraktikkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan objek berupa tanah sawah, di mana hak milik tetap berada pada penggadai dan penerima gadai memperoleh hak pengelolaan selama masa gadai. Dalam sawah gilir ganti, diperlukan persetujuan ahli waris, surat pegang gadai, serta keterlibatan tokoh adat. Praktik ini mencerminkan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan musyawarah. Hambatan yang terjadi meliputi keterbatasan ekonomi penggadai, gagal panen, ketidakpatuhan terhadap perjanjian, tidak adanya persetujuan ahli waris, serta kompleksitas sawah gilir ganti. Sengketa yang muncul umumnya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan aparat desa. Dengan demikian, nyandau tetap relevan, namun memerlukan penguatan kepastian hukum.Kata Kunci: Nyandau, gadai tanah sawah, hukum adat Serawai
PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PROSES TRANING DATA LARGE LANGUAGE MODELS (LLM) TANTANGAN BAGI DOKTRIN FAIR USE Habibi, Muhammad; Muf'fadilla, Muf'fadilla; Bisri, Muawan
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2008

Abstract

ABSTRAKPerkembangan yang cepat dalam kecerdasan buatan di Indoneisa, terutama Large Language Models (LLM), telah menimbulkan pertanyaan kritis terkait hukum kekayaan intelektual. Pelatihan LLM memerlukan data dalam jumlah besar yang sering kali mencakup karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk buku, artikel akademis, kode pemrograman, dan karya seni digital. Tulisan ini menganalisis apakah pemakaian data yang dilindungi hak cipta untuk pelatihan LLM dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, serta sejauh mana prinsip penggunaan yang adil dalam hukum Amerika Serikat atau konsep penggunaan wajar dalam hukum Indonesia dapat melindungi perusahaan pengembang kecerdasan buatan. Melalui analisis normatif terhadap keputusan pengadilan terbaru, seperti dalam kasus Authors Guild, V. Google, Inc dan gugatan yang diajukan terhadap Open AI dan Stability AI, tulisan ini berpendapat bahwa sistem hukum saat ini belum cukup untuk menangani kompleksitas teknologi model Bahasa besar Dibutuhkan pembaruan regulasi yang menyeluruh untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak pencipta.Kata Kunci: hak cipta; large language models; fair use; kecerdasan buatan; pelanggaran; training data
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM NORMALISASI PERILAKU MENYIMPANG: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MODERN Putri, Belita Aryani
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2009

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial dalam proses normalisasi perilaku menyimpang dari perspektif kriminologi modern. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi mekanisme, pola, dan implikasi normatif dari fenomena normalisasi perilaku menyimpang yang difasilitasi oleh platform media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi dari sekadar medium komunikasi menjadi ekosistem sosial yang aktif mereproduksi dan menormalisasi berbagai bentuk penyimpangan melalui mekanisme algoritma, validasi sosial, dan pembentukan subkultur digital. Dalam kerangka Social Learning Theory, Anomie Theory, Differential Association Theory, Social Control Theory, dan Neutralization Theory, dapat dipahami bahwa normalisasi perilaku menyimpang di ruang digital merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur teknologi, lemahnya kontrol sosial, dan proses sosialisasi alternatif yang berlangsung di komunitas daring. Fenomena cyberbullying, agresivitas digital, dan reproduksi konten ilegal menjadi manifestasi paling nyata dari proses normalisasi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa respons hukum yang semata-mata bersifat represif tidak memadai, dan diperlukan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan penguatan regulasi platform digital, literasi digital masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum.Kata Kunci: Media Sosial, Normalisasi Perilaku Menyimpang, Kriminologi Digital
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Kdr) Mahsun, Ahmad Toha
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2010

Abstract

 ABSTRAKPerceraian dalam perkawinan beda agama menimbulkan kompleksitas hukum yang serius, terutama menyangkut perlindungan hak anak. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perlindungan hak anak dalam konteks perceraian beda agama, dengan studi kasus Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun implementasinya masih menemui hambatan. KHI Pasal 105 mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sementara biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayah. Perkawinan beda agama yang tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 berdampak pada status hukum anak: anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu, termasuk dalam aspek kewarisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara norma hukum Islam dan hukum positif guna memberikan perlindungan optimal bagi anak dalam kasus perceraian beda agama.Kata kunci: hak anak; perceraian beda agama; Kompilasi Hukum Islam; perlindungan anak.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PAILIT PERSEROAN TERBATAS SRI REJEKI ISMAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN Pulungan, Ishar
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2011

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keputusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) serta perlindungan hukum bagi karyawannya. Putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, merupakan konsekuensi dari kegagalan Sritex dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan rencana perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihomologasi pada Januari 2022. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis hukum positif, prinsip hukum, dan teori hukum yang relevan dengan kasus kepailitan PT Sritex dan perlindungan hukum bagi karyawannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum dari keputusan pailit PT Sritex meliputi pengelolaan seluruh kekayaan perusahaan oleh kurator dalam hal pelunasan utang, sedangkan dampak sosialnya sangat signifikan, terutama bagi ribuan karyawan yang menghadapi PHK massal dan ketidakpastian pemenuhan haknya.Kata kunci: Kepailitan, Perlindungan karyawan, Pt Sritex

Page 25 of 25 | Total Record : 247

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue