cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Penyelesaian Konflik Tenurial Yang Terjadi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat (Studi Kasus Antara Pt Satya Kisma Usaha Dan Kelompok Tani Sukma Bersatu) Rudi Iswanto
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i2.961

Abstract

AbstrakBerdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan pengunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut  pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepenjangan.Kata Kunci: Analisis Hukum; Penyelesaian Konflik; Tenurial; Perusahaan Perkebunan
Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa. Hatta Hatta
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i2.962

Abstract

AbstrakPersoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi.Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan Melalui Perjanjian Damai. Adapun jenis penelitian yang penulis  hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Belum maksimalnya peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa, karena disebabkan masyarakat Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tengah ilir belum paham betul terhadap hukum yang berlaku, dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui Kepala Desa itu sendiri. Kurang seriusnya para pihak untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan. Untuk itu, solusi untuk menanggulangi keadaan yang demikian, maka pemerintah desa memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.Kata Kunci: Penyelesaian; Sengketa; Waris; Perjanjian Damai; Pemerintah Desa.
Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Bungo) Nengsih Nengsih
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i2.963

Abstract

AbstrakBeberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remajasemakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan dengan melihat isu-isu hukum yang sedang menjadi kekhawatiran publik dengan tinnginya angka menikah dini dikalangan masyarakat Kabupaten Bungo. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja di kabupaten Bungo karena faktor ekonomi, seseorang memilih nikah di Usia Dini yang disebeb oleh faktor ekonomi keluarganya yang tidak mencukupi sehingga memilih untuk menikah agar bisa mandiri dan tidak menjadi beban orang tua. Serta faktor pendidikan  yang memaksakan mereka untuk memilih jalan menikah karna tidak bisanya bersekolah di usia seharusnya mereka sekolah.Kata Kunci: Analisis; Faktor; Pernikahan Usia Dini; Yuridis
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online Rina Rina; Mario Agusta
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i2.964

Abstract

AbstrakIndonesia menduduki peringkat 5 dari 10 Negara paling sering belanja online, dengan persentase pengguna internet pelanggan e-commerce sebanyak 36% sepanjang tahun 2021 sampai sekarang. Teknologi e-commerce sangat memudahkan proses transaksi jual-beli untuk berbagai kebutuhan dan jasa. Melalui e-commerce, masyarakat bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari secara online tanpa harus bepergian ataupun melakukan kontak fisik. Transaksinya juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem nontunai, dan pembeli dapat memperoleh aneka promosi seperti gratis ongkos kirim, potongan harga, dan lain-lain. Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui keabsahan transksi jual beli secara online. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dibidang perlindungan hukum bagi konsumen jual beli secara online. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPerdata tentang perikatan. Terjadi atas kesepakatan antara kedua belah pihak, telah di atur dalam pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak yang menjadi landasan dari keabsahaan perjanjian jual beli ini. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Transaksi Jual Beli Online
IUS CONSTITUENDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE Ade Rizkia Arumdani Rusdi; Fenty Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.984

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze criminal liability for users of online prostitution services from the aspects of Indonesian criminal policy and the ius constituendum for criminal liability for users of online prostitution services in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statute approach and a conceptual approach. Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture, and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that the criminal responsibility of users of online prostitution services in Indonesia can be seen in the regulations contained in the scale of laws and regional regulations. Meanwhile, in several of these laws there is still a legal void for users of prostitution services to be subject to criminal liability. Furthermore, the criminal responsibility of users of online prostitution services in the upcoming criminal policy (ius constituendum) is expected to be able to answer the problem of online prostitution crimes. As far as its development goes, the regulations that apply are no longer in accordance with the needs of the community or what the community aspires to have a deterrent effect on users of prostitution services. Thus, there is no longer any form of legalized sexual intercourse that can harm society in material and moral forms.
Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo M Nanda Setiawan; Chindy Oeliga Yansi Afita; Rasmini Simarmata
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1026

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris artinya peneliti menggunakan penelitian langsung kelapangan dengan melihat penegakan terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum muara bungo.Penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana oleh sat reskrim Polres maupun Kejaksaan Negeri muara bungo terhadap tindak pidana yang diterima oleh korban masih dapat melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari melalui media mediasi dengan bantuan mediator tokoh masyarakat dimana sat reskrim Polres muara bungo dan kejaksaan Negeri Muara Bungo Gelar perkara yang dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri,juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan hasil kesepakatan sebagai dasar bahwa Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan. Sehingga di dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum muara bungo memiliki tujuan, Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan, Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak, Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal, Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Kendala yang dihadapi dalam mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan Penuntut Umum  Kejaksaan Negeri muara bungo adalah Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.  Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum  Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadaiupaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan penuntut umum kejaksaan negeri muara bungo adalah Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaiaan perkara pidana tindak pidana, Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana, Koordinasi antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulangan kriminalitas Kata Kunci: Penyelesaian; Tindak Pidana; Restoratif Justice.
EKSISTENSI IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PERPPU KETIKA DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Rein Devrizal Ibrahim; Fence Wantu
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.985

Abstract

Pelaksanaan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Isi Materi Muatan Suatu Perppu Jika Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Pembentukan Perppu Berakhir dan untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Ketika Perppu Ditetapkan Menjadi Undang-Undang. Implikasi pembatasan materi muatan Perppu oleh Presiden akan memberikan kepastian hukum terhadap pembatasan keberlakuan Undang-Undang yang bersumber dari Perppu. Sedangkan Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa dalam Perppu Yang diidealkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi kearuratan negara terdapat pergeseran pemaknaan dari kegentingan yang memaksa, menjadi hal Ikhwal yang mendesak untuk diatur dengan titik tekannya pada aspek kemendesakan waktu sehingga Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa yang melekat pada Perppu ketika diubah menjadi Undang-Undang tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang dan tidak ada pembeda antara Perppu dan Undang-Undang dalam hal keberlakuan hukumnya dalam merespon kondisi darurat negara
Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Dwi Karya Bakti”. Halida Zia; Mario Agusta; Nirmala Sari; Desi Afriyanti
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1027

Abstract

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, tanah adat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum Permasalahan yang timbul dalam masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan tidak adanya dasar hukum peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari perbuatan waris, hibah ataupun jual beli. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat suku anak dalam sering kali dicabut atau diambil alih begitu saja oleh kelompok masyarakat lainnya dikarenakan tidak adanya pembuktian atas peralihan atas tanah yang diperoleh dari perbuatan jual beli, hibah dan waris, sehingga hak kepemilikan tersebut tidak memiliki kepastian hukum tujun penelitian untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat suku anak dalam didusun dwi karya bakti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian Yuridis Empiris yang berarti peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mencari keterangan langsung dari masyarakat Suku Anak Dalam tentang bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah yang dimiliki olehnya. Proses peralihan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat suku anak dalam di dusun dwi karya bakti sebagian telah dilakukan dengan cara tertulis melalui proses pewarisan, jual-beli dan waris, namun pada proses tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang belum melakukan secara tertulis. Tinggalkan budaya Nomaden (berpindah-pindah), guna demi keabsahan identitas yang telah diberikan pemerintah terhadap masyarakat suku anak dalam, tingkatkan pendidikan pada anak-anak agar kehidupannya dimasa yang akan mendatang lebih baik lagi serta ikutilah segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Peralihan; Hak; Tanah; Suku Anak Dalam.
Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata Samuel Sembiring
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1023

Abstract

ABSTRAK Kemajuan zaman kini semakin memberi kemudahan dalam proses jual-beli dengan bantuan teknologi yaitu smartphone dan akses digital shop. Dalam kegiatan jual beli negara harus hadir dalam mengatur dan melaksanakan perlindungan maupun kepastian hukum dengan perangkat-perangkatnya. Bentuk dari peran negara untuk menjamin dan melindungi hukum bagi konsumen adalah Undang-undang nomer 8 tahun 1999. Namun dilapangan masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran oleh penjual dengan menjual produk-produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum untuk konsumen korban produk berbahaya dari perspektif hukum perdata. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan jika undang-undang perlindungan konsumen melalui BPOM adalah suatu perlindungan hukum bagi konsumen, dan dalam sengketa akibat hukumnya yaitu ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapat konsumen hingga 200 juta.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Produk Berbahaya.
Perlindungan Preventif Ondel-Ondel Sebagai Ikon Budaya Betawi Najmi Ismail; Puguh Aji Hari Setiawan; Hartana Hartana
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1024

Abstract

Indonesia is a developing country which is very rich in Traditional Cultural Expressions which can be considered as a very valuable asset. One of the traditional cultural expressions in Indonesia comes from the DKI Jakarta province, namely Ondel-Ondel. The study was conducted to look at preventive protection efforts carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta to protect Ondel-Ondel as Traditional Cultural Expressions and also Betawi Cultural Icons as the state's responsibility as the holder of the Copyright for Traditional Cultural Expressions which is mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used was in the form of a literature study to obtain materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials which were analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it was concluded that the DKI Jakarta Culture Office in carrying out preventive protection of Ondel-Ondel by taking inventory of Ondel-Ondel as Copyrights for Traditional Cultural Expressions and Intangible Cultural Heritage and coaching Ondel-Ondel perpetrators by conducting workshops and Ondel-Ondel performances in the public.

Page 4 of 21 | Total Record : 208

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue