Articles
81 Documents
<![CDATA[Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia ]]>
<![CDATA[Halida Zia]]>;
<![CDATA[Khaidir Saleh]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v3i1.855
<![CDATA[ABSTRAK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga ini sifatnya win-win solution dengan melakukan cara mediasi, konsolidiasi dan arbitrase antara pihak yang bersengkata. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan tugas dan kewenangan BPSK maka mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di daftarkan di BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Pemeriksaan atas permohonan konsumen dilakukan sama seperti persidangan di Pengadilan umum dan putusan BPSk bersifat final dan mengikat. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK menghadapi beberapa kendala diantaranya belum adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acara, terkendala SDM anggota BPSK, rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen dan terkendala biaya operasional. Untuk itu perbaikan struktur dan budaya hukum perlu dilakukan sosialisasi hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat. Kata Kunci: Sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Halida Zia]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v2i1.562
<![CDATA[In customary law, the highest land tenure rights are ulayat rights which are jointly owned by the Customary Law Community. Customary law communities are subject to and bound by customary law that they have mutually agreed upon. what is the position and existence of customary law in the development of national law? Constitutionally, the state recognizes and respects customary law and its traditional rights as long as there are indigenous peoples who preserve it. In the settlement of customary land disputes that occur in the territory of customary law communities, they are resolved by customary means. The concept of deliberation and consensus used by indigenous peoples later became the forerunner to the development of national law. Keywords: Existence, Dispute, Customary Land AbstrakDalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah hak ulayat yang dimliki secara bersama oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat hukum adat tunduk dan terikat pada hukum adat yang telah mereka sepakati bersama. Namun bagaimana kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional? Secara konstitusional negara mengakui dan mengohrmati hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih ada masyarakat hukum adat yang melestarikannya. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat diselesaikan dengan cara adat. Konsep musyawarah mufakat yang dipakai masyarakat hukum adat kemudian menjadi cikal bakal pembangunan hukum nasional. Kata Kunci: Eksistensi, Sengketa, Tanah Ulayat]]>
<![CDATA[PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PRODUK ALAT UJI CEPAT (RAPID TEST) DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19 ]]>
<![CDATA[Arif Paria Musta]]>;
<![CDATA[Rahmi Erwin]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v3i1.813
<![CDATA[ABSTRAK KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga independent. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 5/1999 untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat telah melakukan penelitian perkara bersifat inisiatif terhadap layanan Rapid Test dan Polymerase Chain Reaction (PCR)untuk diagnosis Covid-19 dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5/1999 tentang perjanjian tertutup. KPPU mempunyai fungsi pengawasan khususnya terhadap antimonopli dalam hukum Persaingan Usaha, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, Kata Kunci: Pengawasan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Rapid; Pcr]]>
<![CDATA[KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS ]]>
<![CDATA[Mario Agusta]]>;
<![CDATA[Chindy Oeliga Yensi Afita]]>;
<![CDATA[Syafrinia Syafrinia]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v1i2.452
<![CDATA[Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegak martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bemakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.]]>
<![CDATA[Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Mario Agusta]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v3i1.856
<![CDATA[AbstrakPerkembangan internet yang begitu pesat telah pula mengembangkan berbagai kegiatan di masyarakat. Salah satu manfaat positif di dunia internet adalah dapat mendukung munculnya berbegai kreatifitas yang kemudian dengan konten-konten tersebut selain menjadi ajang unjuk kreatifitas, juga dapat menjadi sumber penghasilan. Di bidang seni yaitu seni suara berupa lagu, akhir-akhir ini, kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu sedang banyak dilakukan. Dalam menyanyikan ulang lagu tersebut ada yang menaynyikan dengan cara orisinil seperti penyanyi aslinya, ada yang mengaransemen ulang musiknya, dan adapula yang menyanyikan dengan warna suaranya masing- masing. Sebagai sebuah hasil kreatifias dari intelektual penciptanya, maka sudah seharusnya lagu haruslah mendapat perlindungan, sehingga pencipta yang sudah payah menciptakan lagu tersebut tidak mendapat kerugian. Kata kunci: hak cipta, lagu, menyanyikan ulang, internet.]]>
<![CDATA[Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/pmk.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/ppu-xvii/2019 ]]>
<![CDATA[Fajar Fajar]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v2i1.563
<![CDATA[AbstractLeasing companies in Indonesia are currently very mushrooming because the financing processes and procedures tend to be easy and fast. The leasing company is present to provide financing, preceded by a leasing agreement, then the agreement creates rights and obligations between the financier (lessor) and the financing recipient (lesse). Leasing companies are subject to law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, leasing companies are required to register objects of fiduciary guarantees at the fiduciary registration office in order to obtain legal certainty so that in the event of default (bad credit) the lessor will not be harmed in the future. In terms of the execution of the object of fiduciary security after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/ XVII PPU- /2019, the authority to execute the object of fiduciary security is no longer with the leasing company but based on the decision of the district court. This is to provide legal protection to the lesse so that the lessor's arbitrariness does not occur in an effort to force the execution of a fiduciary object. Keywords: Lack of Agreement, Leasing Agreement, Fiduciary Security AbstrakPerusahaan leasing di Indonesia saat ini sangat menjamur karena proses dan prosedur pembiayaan cenderung mudah dan cepat prosesnya. Perusahaan leasing hadir memberikan pembiayaan dengan didahului oleh perjanjian leasing kemudian perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak pemberi pembiayaan (lessor) dan pihak penerima pembiayaan (lesse). Perusahaan leasing tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan leasing wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan kepastian hukum agar ketika teradi wanprestasi (kredit macet) di kemudian hari pihak lessor tidak dirugikan. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 maka kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi pada perusahaan leasing melainkan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum kepada lesse agar tidak terjad kesewenang-wenangan pihak lessor dalam upaya paksa melakukan eksekusi objek fidusia. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Leasing, Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Nirmala Sari]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v3i1.843
<![CDATA[ABSTRACTSejak 6 tahun di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus di Radio Gema Bungo), ada beberapa isi di dalam kebijakan tersebut yang belum di laksanakan secara optimal, seperti aspek kelembagaan, program dan anggaran. Ketiga aspek tersebut sangat penting dalam melihat perkembangan LPP-R Gema Bungo sebagai lembaga penyiaran publik di Kabupaten Bungo. Maka penulis menganggap penting untuk mengkaji bagaimana LPP-R Gema Bungo mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus di Radio Gema Bungo).Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi, menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 di kaitkan dengan aspek kelembagaan, anggaran dan program di LPP –R Gema Bungo, serta memberi rekomendasi dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi LPP –R Gema Bungo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sesuai dengan 7 tipe penelitian dalam kebijakan komunikasi yaitu melihat daya guna suatu kebijakan. Studi kasus juga dapat digunakan untuk memahami fenomena dalam inplementasi kebijakan. Penggunaan metode ini sesuai dengan kebutuhan penulis yang ingin mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah di ajukan. Berdasarkan data yang telah penulis peroleh selama penelitian di LPP –R Gema Bungo, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus di Radio Gema Bungo), belum berjalan optimal dari segi aspek kelembagaan yang mempengaruhi proses rekrutimen/regenerasi pegawai negeri sipil, dari aspek anggaran operasional siaran.Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010, lembaga penyiaran publik, Radio Gema Bungo.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Denindah Olivia]]>;
<![CDATA[Sinta Dewi Rosadi]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v1i2.453
<![CDATA[Dampak menyeluruh yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia akibat dari wabah virus Covid-19 mensyaratkan adanya upaya penanggulangan yang perlu untuk ditempuh oleh pemerintah. Salah satu temuan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi bernama PeduliLindungi diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk melakukan tracing, tracking, warning and fencing pengguna aplikasi guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pengguna aplikasi perlu melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan data pribadi. Meskipun aplikasi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas, namun penyelenggaraan aplikasi ini juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi harus sesuai dengan prinsip dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dipahaminya penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaran aplikasi PeduliLindungi dan CovidSafe dan dianalisisnya perlindungan data pribadi di Indonesia dengan melakukan perbandingan regulasi di negara Australia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengadopsi pengaturan di Australia tentang pemberian sanksi kepada penyalanggunaan data pribadi pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir. Kata Kunci : Covid-19, Peduli Lindungi, Perlindungan Data Pribadi, Indonesia, Australia.]]>
<![CDATA[Bagaimana Penyelesaian Kasus Terhadap Debitur Pailit Melalui Pelelangan Yang Dilakukan Oleh Kurator? ]]>
<![CDATA[Sigit, Rahmawati Novia]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v4i2.1228
<![CDATA[AbstrakLazimnya sebuah proses peradilan, muara dari persidangan kepailitan adalah putusan hakim. Namun, dalam hukum kepailitan, putusan hakim bukanlah episode terakhir karena setelahnya harus dilakukan proses pemberesan harta pailit yang salah satu mekanismenya adalah lelang eksekusi harta pailit. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebenarnya tidak dikenal istilah lelang. Dalam Beleid tersebut yang digunakan adalah frasa dijual dimuka umum, Pasal 185 ayat (1) UU kepailitan lengkapnya berbunyi Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penjualan benda yang termasuk dalam harta pailit diisyaratkan harus dijual dimuka umum. Namun, ayat (2) pasal yang sama memberi peluang pelaksanaan penjualan harta pailit di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Mengutip buku “Inventarisasidan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit, UU Kepailitan dan Perkembangannya” karya Elijana, penjualan di bawah tangan diperkenankan hanya jika akan menghasilkan nilai yang besar. Untuk penjualan lelang maka rujukan hukumnya adalah HIR, Peraturan Lelang LN 1908 Nomor 189 jo LN 1940 Nomor 56, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK 01/2002 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KMK/06/2006.Kata Kunci: Penyelesaian; Kasus; Pailit; Pelelangan; Kurator.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Sauki, Muhammad]]>;
<![CDATA[Afita, Chindy Oeliga Yensi]]>;
<![CDATA[Setiawan, M Nanda]]>
<![CDATA[ DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/dlj.v5i1.1318
<![CDATA[ABSTRAKGeng motor adalah fenomena kenakalan remaja yang cukup populer di kalangan remaja. Beberapa remaja yang telah terjerumus kegiatan negatif tersebut cukup banyak, terutama remaja pria. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dikaji dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan untuk mengetahui jenis pemidanaan yang sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dikaji dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ketentuannya telah dikaji dari KUHP seperti permufakatan jahat, tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana lain yang disebutkan sebagai suatu pelanggaran dikaji pula dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tentang hal-hal yang banyak terjadi dijalan seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu, marka jalan, pengendara motor yang diluar batas kewajaran, batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan sekitar. Jenis pemidanaan yang sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor yaitu terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam kategori anak maksudnya belum berusia 18 tahun maka sanksi harus mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengenai penjatuhan pidananya yakni 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan untuk anak.Kata kunci: tindak pidana, Geng Motor, KUHP, Undang-Undang lalu lintas]]>
