cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO Spisy, Valerian Debita; Setiawan, M. Nanda; Yensi Afita, Chindi Oeliga
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1702

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bungo, yang menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti bimbingan kerohanian, pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menyebabkan beberapa hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal, seperti akses konsultasi hukum dan sarana olahraga. Fenomena *prisonisasi* juga menjadi tantangan dalam proses resosialisasi narapidana baru akibat interaksi dengan pelaku kejahatan kronis. Artikel ini menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk menekan angka residivisme, terutama bagi narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Kesimpulannya, meskipun banyak hak telah terpenuhi, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala struktural guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mencapai tujuan utama pembinaan narapidana. Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Over Kapasitas, Residivisme.
Peran Digital Forensik Terhadap Pencurian Data Pribadi Di Sektor Perbankan Digital Maesyaroh, Dewi
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1698

Abstract

ABSTRAKDigital Forensik adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi bukti digital (seperti data elektronik, file, log, dan jejak digital lainnya) dalam bidang investigasi hukum atau keamanan. Permasalahan penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, mencari dasar hukum yang mengatur bidang digital forensik. Kedua, menyelidiki peran digital forensik dalam kasus pencurian data pribadi di sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus dan analisis terhadap pencurian data yang menyerang beberapa bank digital terkemuka. Melalui analisis bukti digital, penelitian ini membahas teknik dan metodologi forensik digital yang diterapkan untuk mendeteksi insiden, merekonstruksi kejadian, dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Tujuannya adalah pada pengungkapan kejahatan cyber, identifikasi pelaku, dan penyelidikan forensik terhadap serangan yang terjadi di lingkungan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan peran forensik digital dalam meningkatkan keamanan sistem perbankan, dengan mengidentifikasi potensi kelemahan keamanan dan menyusun langkah-langkah pencegahan untuk melindungi data pribadi nasabah. Penelitian juga dapat memberikan saran bagi lembaga perbankan dan penegak hukum untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman pencurian data pribadi di era perbankan digital.Kata Kunci: Digital Forensik, Pencurian Data Pribadi, Perbankan Digital.
Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Bungo Kutni, Dahrul
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1703

Abstract

Abstrak:Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak di era digital saat ini. Di wilayah Bungo, perjudian online menjadi fenomena yang perlu diperhatikan karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perjudian online dan upaya kepolisian dalam menanggulanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan penyalahgunaan internet menjadi penyebab utama perjudian online di wilayah Bungo. Kepolisian berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini melalui upaya preventif dan represif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi perjudian online di wilayah tersebut.Kata Kunci: c
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (GINJAL) (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST) Ersa, Assyifa Ramadhanty
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1699

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada secara melawan hukum mencari keuntungan dari perdagangan organ tubuh khususnya ginjal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh pada ginjal serta bagaimana penerapan sanksi nya. Metode  penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan da pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perdagangan Organ Tubuh Manusia diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut berisikan ketentuan pidana atas pelarangan jual beli organ tubuh manusia pada tindakan transplantasi. Namun, pertimbangan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.250.000.000,- jika tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan 1 bulan, sedangkan pada Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda 1 Miliar rupiah. Padahal Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan organ tubuh dengan melihat para pelaku sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perdagangan oran tubuh ginjal tersebut, jika para pelaku mendapatkan sanksi yang ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: penerapan sanksi;perdagangan organ tubuh ginjal;tindak pidana.
Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Hamdani, Fathul
DATIN LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v5i2.1700

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas  kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State
Status Keuangan BUMN terhadap Kekayaan Milik Negara dan Kerugiannya dalam Tindak Pidana Korupsi Wicaksono, Emmanuel Kevin
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1705

Abstract

ABSTRAKBUMN didirikan sebagai penyeimbang agar pemerintah tetap bisa mengontrol perekonomian, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan status keuangan negara yang dijadikan modal BUMN (Persero) dan apakah kerugiannya bisa dianggap sebagai kerugian keuangan negara dan dapat dipandang atau diidentifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif yang menguraikan serta memberi penjelasan secara sistematis berdasarkan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan keuangan negara, badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara dan menggunakan pendekatan (The Satute Approach) atau yang biasa disebut pendekatan perundang-undangan guna membedah dan menelaah perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksamaan pandangan atau multi tafsir mengenai kekayaan BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu terdapat kerancuan terhadap kekayaan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga diperlukannya tindakan pengkajian lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Perlunya penekanan terhadap asas lex posteriori derogate legi priori terhadap pemberlakukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara dimana kedua peraturan tersebut tidak sejalan dan tidak berkesinambungan satu sama lain, sehingga sering terjadi pro dan kontra terhadap status kekayaan milik BUMN dan kekayaan milik negara, menimbang bahwa Undang-Undang BUMN dibuat setelah Undang-Undang Keuangan Negara, maka yang seharusnya dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan definisi kekayaan negara terhadap modal BUMN adalah Undang-Undang BUMN. Perlu adanya perubahan atau revisi dan sinkronsiasi secara horizontal terkait adanya pendefinisian dan pemahaman tentang unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pemahaman tetang “kerugian keuangan negara”.Kata Kunci: BUMN, Keuangan Negara, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Shopee Paylater Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Safriadi, Ade
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1706

Abstract

ABSTRAK Permasalahan terkait kebocoran data pribadi spesifik di bidang ECommerce masih sering terjadi di Indonesia,  karena itu dibutuhkan aturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan dari sudut pandang manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan kuesioner. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif melalui pendekatan masalah hukum kualitatif berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok masalah, kemudian menggunakan kuesioner secara kuantitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan tentang kebocoran data pribadi adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 No. 27. Akibat kebocoran data pribadi tersebut, pengendali bertanggung jawab atas ganti rugi atas sesuai dengan Pasal 46 (1) Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang dikarenankan oleh kesalahannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memantau keamanan informasi pribadi masyarakat. Selain negara, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan data pribadi.Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Kebocoran Data
PELAKSANAAN PENARIKAN OBJEK FIDUSIA KENDARAAN RODA EMPAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MUARA BUNGO (STUDI DI PT. SINARMAS MULTI FINANCE MUARA BUNGO) Yanto, Nasri; Zia, Halida; Agusta, Mario
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1707

Abstract

 AbstrakPenelitian ini membahas pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Muara Bungo, dengan studi kasus pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan objek fidusia telah mengikuti prosedur hukum, mulai dari monitoring, pemberian surat peringatan, hingga eksekusi objek jaminan. Namun, di lapangan masih ditemukan praktik penarikan yang tidak sesuai aturan, seperti penarikan sepihak oleh debt collector tanpa dokumen lengkap. Faktor penghambat pelaksanaan penarikan antara lain tidak terdaftarnya jaminan fidusia, musnahnya objek jaminan, penurunan nilai jaminan, serta kurangnya itikad baik debitur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang konsisten, pendaftaran jaminan fidusia secara menyeluruh, dan peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak kreditur maupun debitur.Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan Kendaraan, Eksekusi, Wanprestasi, PT. Sinarmas Multi Finance
KEABSAHAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Pratiwi, Yudhani Enggartiasty; Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1922

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang semakin luas sebagai sumber informasi hukum. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara eksplisit mengenai bukti elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menelaah keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prinsip lex specialis pada UU ITE memungkinkan penerimaan bukti elektronik meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE, penyusunan pedoman teknis mengenai pengelolaan bukti digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan alat bukti elektronik.Kata kunci: alat bukti elektronik; CCTV; KUHAP; sistem peradilan pidana; keabsahan.
Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Eksekutorial Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif KUHPerdata Hidayat, Defril; Setiawan, M Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1924

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi Blockchain telah melahirkan Smart Contract sebagai instrumen perjanjian yang berjalan secara otomatis (self-executing) tanpa perantara. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi hukum perdata Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikonstruksikan berdasarkan interaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Smart Contract ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi hukum dari kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract memenuhi syarat "kesepakatan", "suatu hal tertentu", dan "sebab yang halal", namun menghadapi kendala yuridis pada syarat "kecakapan" akibat karakteristik pseudonymity (anonimitas) pengguna Blockchain yang menyulitkan verifikasi subjek hukum. Lebih lanjut, sifat eksekusi otomatis Smart Contract mencerminkan penerapan asas Pacta Sunt Servanda secara mutlak, namun berpotensi mengenyampingkan prinsip iktikad baik dan perlindungan debitur dalam keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus terkait identitas digital dan penggunaan model Ricardian Contract untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Blockchain; Hukum Perdata; Keabsahan Perjanjian; Smart Contract; Teknologi Finansial.

Page 8 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue