Jurnal Ilmiah Administrasita'
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN PADA NIAT BELI ]]>
<![CDATA[Fitrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.207
<![CDATA[Keunggulan suatu produk jasa terletak pada keunikan dan kuantitas yang ditunjukan oeleh jasa tersebut. Jasa yang dirsakan dan dinikmati langsung loeh pelanggan akan mendapat peniilaian sesuai dengan dengan harapan pelanggan. Konsumen akan membeli dari perusahaan yang mereka yakini member nilai bagi pelanggan (custumer delivered value) yang tinggi. Nilai pelanggan adalah selisih antara nilaitotal.Nilai pelanggan total adalah sekumpulan mamfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produkaatau jasa tertentu. Sedangkan biaya pelanggantotal 9total custumer cost) adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produkdan jasa]]>
<![CDATA[PERUBAHAN PILIHAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Asriadi AR]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.208
<![CDATA[Pemilihan umum dalam beberapa hal menghasilkan perubahan, termasuk perubahan pilihan politik masyarakat. Adanya perubahan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan umum merupakan bagian dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, supaya diperoleh jawaban yang akurat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu umum. Penulisan ini termasuk penulisan dengan kajian kepustakaan. Penulis berusaha mencari teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam berbagai literature atau referensi yang ditemukan penulis. Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan pilihan masyarakat pada pemilihan umum mengalami tingkat perbedaan tergantung pada individu dan kelompok yang melakukan perubahan terhadap pilihan politiknya tersebut. Namun secara umum masyarakat mengubah pilihan politiknya secara linear pada partai-partai yang memiliki kesamaan asas. Setelah mempelajari berbagai literature atau referensi, agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan demokratis, maka penulis memberikan saran sebagi berikut: Masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan politik sebaiknya didasarkan pada hatinuraninya. Partai politik peserta Pemilu diharapkan dapat mencermati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat pemilih sebagai bahan koreksi dan pengalaman. Demikian pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap kecurangan dalam Pemilu.]]>
<![CDATA[TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[A M Irwan Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.209
<![CDATA[Desentralisasi dan otonomi daerah menurut paradigma lama merupakan pembagian kewenangan dan keuangan kepada daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah merupakan aktor utama yang memiliki dan mengendalikan pemerintahan,atau sering disebut “autonomy within bureucracy” Sekarang keyakinan lama itu sudah dianggap usang. Pemerintah tidak lagi merupakan aktor tunggal dalam pemerintahan, melainkan harus melibatkan elemen-elemen diluar pemerintah. Menjelang akhir abad ke-20 muncul keyakinan baru bahwa desentralisasi merupakan kebijaksanaan dan semangat untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis di tingkat lokal, membuat perencanaan lebih dekat pada masyarakat, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mengembangkan potensi local.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Muhammad Takdir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.210
<![CDATA[Penulis bertujuan untuk mengetahui Sistem Pelayanan Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai. Tulisan ini adalah hasil Penelitian menggunakan dasar penelitian survey, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mana dapat memberikan gambaran tentang sitem pelayanan administrasi pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai, dengan populasi sebanyak 20 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pensiun PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif. Walaupun masih perlu meningkatkan beberapa hal seperti sumber daya manusia yang berkualitas, kecepatan dalam pelayanan, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja yang sudah ada dan memadai.Dengan upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi pensiun pegawai negeri sipil(PNS) pada BKD Kabupaten Sinjai pada waktu yang datang diharapkan akan cenderung lebih meningkat dan lebih baik sebagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ADALAH JALAN MENUJU KINERJA KEPUBLIKAN YANG IDEAL ]]>
<![CDATA[Umar Congge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.211
<![CDATA[Pelayanan public adalah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh aparat pelayanan public dalam hal ini adalah pemerintah, mekanisme pelayanan public berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, khusus perkembangan administrasi dan pelayanan public di Indonesia sangat dipengaruhi pula oleh pergeseran dan perkembangan system pemerintahan, perkembangan paradigma pemerintahan yang dimulai dari zaman orde lama, menuju orde baru dan saat sekarang ditandai dengan era reformasi, dalam konsep pelayanan public yg baik, maka ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada public antara lain; dimensi kebijakan,dimensi manajemen,dimensi struktur organisasi,dimensi etika dan dimensi lingkungan, keenam dimensi ini akan menjadi efektif dalam penerapannya jika berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral.]]>
<![CDATA[PRESIDENSIAL YANG KOMPROMISTIS (STUDI PRESIDENSIALISME REDUKTIF PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO) ]]>
<![CDATA[Mochamat Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.212
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang kompromistis di Indonesia. Sistem pemerintahan yang menganut sistem Presidensial tidak compitable dengan sistem partai yang multi partai. Tulisan ini menyorot dari perjalanan pemerintahan yang kompromistis antara presiden dengan parlemen. Tulisan ini menyorot masa bakti presiden SBY-Boediono 2009-2014 melalui tracking media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan fokus kajian pada studi tentang sistem presidensial reduktif yang ada di indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden SBY dalam melancarkan atau melanggengkan pemerintahan haruslah dapat membangun koalisi dan kompromi antara partai politik yang ada didalam parlemen. Kompromi ini terlihat dari jumlah menteri di kabinet yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Kerjasama dan kompromi yang terbangun tidak hanya ada di pemerintahan, namun kompromi tersebut terjalin juga di parlemen. Kompromi yang terbangun di palemen dan pemerintahan ini disebabkan tidak adanya partai politik pemenang pemilu secara tunggal, sehingga tidak adanya mayor party di parlemen.]]>
<![CDATA[URGENSI TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[A Mulawangsa Mappakalu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.213
<![CDATA[Globalisasi telah memicu peningkatan kesadaran secara global di semua sektor kehidupan masyarakat dunia yang wujudnya dalam bentuk pergeseran cara berpikir dan bertindak sehingga mempengaruhi semua dinamika sektor dan perilaku kehidupan masyarakat. Salah satu pergeseran berfikir tersebut adalah tuntutan bagaimana menyediakan pelayanan publik bermutu tinggi sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat bangsa, yang saat ini kemudian menjadi tema sentral paradigma baru dari pelayanan publik (Bijah Subijanto, 2007). Terdapat tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan filiasi politik, etnis dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskrimininasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian.]]>
<![CDATA[KIPRAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN SINJAI PASCA KEKALAHAN PADA PEMILU 2009 ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.214
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Kiprah partai politik didasarkan pada upaya partai untuk membentuk opini dan wacana publik dalam rangka mencitrakan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang mengalami penurunan suara yang signifikan dalam pemilihan umum Tahun 2009, dibutuhkan upaya partai untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya pencitraan partai politik adalah dengan mengenalkan simbol-simbol partai secara kelembagaan di masyarakat. Pengenalan simbol-simbol ini dapat melalui kiprah partai dalam politik di tingkat lokal serta kiprahnya di dalam masyarakat. Sehingga dengan itu, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut tidak hanya sebatas pada figur-figur tertentu di dalam partai, tetapi masyarakat memahami partai tersebut berdasarkan ideologi, program dan visi misi partai secara kelembagaan.]]>
