cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 192 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS MEKANISME HUBUNGAN KERJA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF (STUDI KASUS KABUPATEN SINJAI) Yudarti Nur
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.75

Abstract

Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif danLegislatif dalam melahirkan peraturan Daerah diKabupaten Sinjai.penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif Deskriptif dengan berdasar pada tabel persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai berjumlah 30 orang dan BadanEksekutif 28 orang. Teknik penarikan Sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian karena populasinya sedikit. Hasil penelitian melaporkan bahwa Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam melahirkan Peraturan Daerah di Kabupaten Sinjai berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada meski penulis melihat dinamika dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dari tahapan rancangan , pembahasan/penyusunan, penetapan serta evalusi dari Peraturan Daerah mengalami beberapa kendala disebabkan faktor penghambat yaitu pendidikan dan penganggaran.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SINJAI Umar Congge
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.76

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang Mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara Pemerintah daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di kabupaten Sinjai, dengan melakukan analisis terhadap konsep utama, tentang mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekdakab, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat,pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontrakor). Analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN BIDANG PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Baharuddin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v3i2.77

Abstract

Aspek yuridis ini menjadi penting manakala organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang biayai dengan uang publik, maka untuk mengeluarkan sumber daya publik tersebut perlu adanya legitimasi dari organ-organ yang memiliki mandat publik seperti DPR dan Presiden atau DPRD dan Kepala Daerah. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Pada organisasi dengan beban kerja yang sedikit tentunya membutuhkan diferensiasi baik vertikal dan horizontal yang lebih minim dari pada organisasi yang memiliki beban kerja lebih berat. Organisasi yang optimal harus mampu menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna menunjang segala aktifitas kehidupan dalam masyarakat. Jadi segala aspek perencanaan yang akan melibatkan orang banyak harus dikonfirmasi dulu sebelum mengambil kebijakan. Aparat pemerintah pemerintah bertanggung jawab atas segala penataan dan pembinaan lembaga sampai ke bawahannya guna menjamin kelangsungan hidup dan perbaikan kesejhateraan masyarakat dalam suatu daerah.
EFEKTIFITAS KINERJA OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR Juharni; Umar Congge
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja ombusaman kota Makassar melalui analisis tentang, 1) kesiapan Ombudsman kota Makassardalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat, 2) Strategi yangditempuh oleh Ombudsman kota makassar dalam menindaklanjuti pengaduanmasyarakat 3) kualitas pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakatsetelah diadukan ke Ombudsman kota Makassar. Metode penelitian yangdigunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatanyang digunakan adalah fenomenologis. Informan penelitian adalahKomisioner Ombudsman kota makassar, asisten komisioner, staf Komisioner,Instansi atau Satuan Kerja Perangkat daerah, (SKPD) terlapor dan masyarakatpelapor. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Komisioner OmbudsmanKota makassar telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawaspelayanan publik dengan menerima laporan masyarakat atas tindakanpelanggaran (maladministrasi) yang dilakukan oleh instansi pemerintah(SKPD) kemudian menindaklanjuti melalui pemberian rekomendasi kepadainstansi atau laporan kepada pemkot (Walikota Makassar) dengan tujuanuntuk memperbaiki kinerja SKPD-nya yang kurang baik. Sehingga dengandemikian Ombudsman kota Makassar menunjukkan keefektifan dan kinerjayang baik.
CAMAT SEBAGAI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN Raja Memang
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.81

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kecamatan Tellu Limpoe dan untukmemperoleh gambaran tentang peranan yang dilakukan seorang camat dalamupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikecamatan Tellu Limpoe. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yangbertujuan untuk mengungkapkan kinerja Camat Tellu Limpoe sebagaiadministrator pembangunan diwilayahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Camat di kecamatanTellu Limpoe adalah: Kemampuan Camat dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan dan petunjuk pada masyarakat, Perhatian Camat dalamperencanaan peningkatan pembangunan fisik, pemberian penyuluhan dalampeningkatan partisipasi masyarakat, Pemberian barang/fasilitas.
PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT Jamil
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.82

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah di Kabupaten Barru, dan untukmengetahui Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap PeningkatanKinerja Aparat Pemerintah di Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakandengan penelitian deskriptif kualitatif, fokus penelitiannya adalah di KantorKabupaten Barru. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkanada peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah di Kabupaten Barru secarasignifikan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN Syamsuddin Maldun
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.83

Abstract

Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar terkait dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik ke dalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kebijakan publik sebagai perangkat analisis perlu diletakkan dan diterapkan dalam kondisi negara yang sedang membangun. Sehubungaan dengan itu, konsep administrasi pembangunan memiliki tugas atau fungsimenyelenggarakan pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan studi kebijakan publik dalam pembangunan. Dengan demikian penting memahami kondisi lingkungan kebijakan atau policy environment, yang mempengaruhi kebijakan publik.
ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BENANG SUTERA DI KABUPATEN WAJO Tamrin Abduh
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.84

Abstract

Penelitian ini berjudul Perkembangan Industri Pengolahan Benang Sutera di Kabupaten Wajo. Dalam Penelitian ini permasalahan terhadap ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana pada saat ini belum mendukung perkembangan industri pengolahan benang sutera di Kabupaten Wajo.Hal tersebut diperoleh dari hasil analisis tanaman. Murbei sampai dengan pertengahan tahun 2011 mengalami penurunan rata-rata 11,98%. Penggunaan jenis bibit ulat sutera (FI) yang berkualitas hanya sebesar 28,3%.Bahan mentah sebagian besar diperoleh dari luar Kabupaten Wajo, dan hanya sekitar 20% diperoleh dari Kabupaten Wajo. Pendapatan usaha industri pengolahan benang sutera skala rumahtangga lebih menguntungkan dibandingkam dengan skalausaha skala industri kecil dengan angka R/C Rationya 1,98 %. Angka ini menyatakan bahwasetiap seratus persen modal yangdikeluarkan oleh pengusaha sutera akan menghasilkan penerimaan sebesar 198% dengan tingkat penurunannya Rp.98.
BIAYA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN ADMINISTRASI (Studi Kuantitatif Layanan Instansi Pemerintah di Indonesia) Rusdin Nawi
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.85

Abstract

The research aim to know the transaction cost in administration management prospective consist of the government cost and market cost with suitable the government service in administration management prospective. The number of respondent that use in this research about 337 respondents of staff from syariah banking institution in South Sulawesi Province. Analysis model which has been used in this research are quantitative descriptive and Structural Equation Model (SEM) by used AMOS programme.The result of government in applied of transaction cost have affect by the government cost suitable with routine cost, development cost, human resource cost and facility cost suitable with information, administration, operational and technology costs in applied the suitable of service with principle, accountable, leadership, productivity and servicequality. The appointment of market cost have positive toward transaction cost for several activity or job program in government scope. The government instance have responsibility in appointment of transaction cost with give of propose planning suitable with need ofgovernment in applied of information, administration, operational and technology cost which affected toward suitable of service. Although the transaction cost in specific occured with the transaction cost particularly relate with cost transaction because the government cost require to suitable with transaction cost. The suitable of service principle which result from transaction cost such as the implementation of principle, accountable, leadership, productivity and service quality. In all of to see that the causal relation between variable have causal correlation in positive and significant with probability value (P) < 0,05 and CR (t-value) < 1,96.
SISTEM PENGOBATAN DAN PENYEMBUHAN PENYAKIT (Studi Sosiologi Kesehatan Pada Masyarakat Sinjai Timur Sulawesi Selatan) Zulkifli Arifin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v4i1.86

Abstract

Pada masyarakat Sinjai Timur, dari berbagai lapisan sosial masih menggunakan pengobatan tradisional (Dukun) untuk mengobati penyakitnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan menjelaskan secara ilmiah faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam pemanfaat pengobatan tradisional dan menjelaskan sistem pengobatan dan penyembuhan penyakit secara tradisional (Dukun). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan analisis data bersifat induktif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan pengobatan dukun adalah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyaraat, tingkat pendidikan masyarakat, dan tingkat penghasilan dan pekerjaan masyarakat. Adapun alasan masyarakat dalam memanfaatkan Dukun sebagai pengobatan, di antaranya adalah pengalaman negatif terhadap pengobatan modern, pengobatan Dukun sebagai pelengkap pengobatan, pengaruh keluarga dan lay rafeal group, dan pengobatan Dukun sebagai pengobatan yang unik, holistik dan kesejajaran kedudukan. Proses pengobatan dukun dalam menyembuhkan penyakit adalah penggunaan doa-doa atau bacaan-bacaan, air putih, danramuan tradisional. Pengobatan maupun diagnosis yang dilakukan dukun selalu identik dengan campur tangan kekuatan gaib ataupun yang memadukan antara kekuatan rasio dan batin.

Page 3 of 20 | Total Record : 192

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025 Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 13 No. 1 (2022): EDISI JUNI 2022 Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember Vol. 11 No. 1 (2020): Edisi Juni Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember Vol. 7 No. 1 (2016): Edisi Juni Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni Vol. 5 No. 2 (2014): Edisi Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus More Issue