Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN DAN REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL Hamam Mishbakhuzein; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419

Abstrak Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan nasional melalui inovasi financial technology (fintech), termasuk fintech syariah yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, serta pelarangan riba, gharar, dan maisir. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Hiyanti et al. (2019) dan Arner et al. (2020), menekankan bahwa potensi fintech syariah di Indonesia sangat besar, tetapi masih menghadapi permasalahan dalam literasi keuangan dan regulasi yang belum optimal. Noor et al. (2022) juga mengidentifikasi lemahnya perlindungan konsumen serta kurangnya harmonisasi antara OJK dan DSN-MUI dalam pengawasan fintech syariah. Meskipun demikian, data OJK (2024) menunjukkan peningkatan signifikan dengan lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah serta pertumbuhan tahunan menyentuh persentase 18%. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis sinergis antara kebijakan OJK, fatwa DSN-MUI, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dalam membentuk tata kelola fintech syariah yang compliant terhadap prinsip Islam sekaligus adaptif terhadap transformasi digital. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan regulasi, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech syariah yang inklusif serta berkeadilan di Indonesia. Kata kunci: Fintech Syariah, OJK, Regulasi, Ekonomi Digital Abstract The development of the digital economy has driven the transformation of the national financial system through financial technology (fintech) innovation, including Sharia fintech, which is oriented towards adherence to the principles of fairness, transparency, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). Several previous studies, such as those by Hiyanti et al. (2019) and Arner et al. (2020), emphasize that the potential for Sharia fintech in Indonesia is enormous, but it still faces challenges in financial literacy and suboptimal regulations. Noor et al. (2022) also identified weak consumer protection and a lack of harmonization between the Financial Services Authority (OJK) and the National Council of Indonesian Ulemas (DSN)-Indonesian Ulema Council (MUI) in supervising Sharia fintech. Nevertheless, OJK data (2024) shows significant growth, with more than 20 Sharia fintech operators and annual growth reaching 18%. The novelty of this research lies in the synergistic analysis of OJK policies, DSN-MUI fatwas, and the 2019–2024 Indonesian Sharia Economic Masterplan in shaping Sharia fintech governance that is compliant with Islamic principles and adaptive to digital transformation. This approach has not been widely studied in an integrative manner in previous literature. Thus, this study provides theoretical and practical contributions to strengthening regulations, consumer protection, and developing an inclusive and equitable Sharia fintech ecosystem in Indonesia. Keywords: Sharia Fintech, OJK, Regulation, Digital Economy

DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Ana Sahroni; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62465

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Artificial Intelligence (AI) dan fintech syariah dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pakar ekonomi Islam serta praktisi fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam ekosistem keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi AI dan fintech syariah juga berkontribusi terhadap pencapaian lima tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai transformasi nilai yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kata kunci: maqāṣid al-syarī‘ah, digitalisasi ekonomi Islam, artificial intelligence, fintech syariah, keadilan ekonomi. Abstract This study aims to analyze the integration of Artificial Intelligence (AI) and Islamic financial technology (fintech) within the framework of maqāṣid al-syarī‘ah to promote economic justice in the Islamic financial system. Using a qualitative-descriptive approach, the research employs literature review and in-depth interviews with Islamic economic experts and fintech practitioners. The findings reveal that the application of AI in Islamic finance significantly enhances efficiency, transparency, and system accuracy, while also expanding financial inclusion based on Sharia values. The integration of AI and Islamic fintech contributes to achieving the five core objectives of maqāṣid al-syarī‘ah: protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). This research concludes that the digitalization of the Islamic economy is not merely a technological advancement but also a value-driven transformation that supports the creation of a just, ethical, and sustainable economic system in accordance with Islamic principles. Keywords: maqāṣid al-syarī‘ah, Islamic digital economy, artificial intelligence, Islamic fintech, economic justice.

TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL: DARI TATAP MUKA KE KLIK DAN KONEKSI Muhammad Nurjati; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62480

Abstrak Transformasi sosial di masa kini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, dengan perubahan besar dalam cara masyarakat berstruktur, berpikir, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penyebab utama perubahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses dan dampak dari transformasi sosial digital terhadap cara berkomunikasi, pembentukan identitas di dunia maya, serta masalah keterampilan dan etika dalam penggunaan internet. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis buku, jurnal, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah menciptakan masyarakat yang saling terhubung (network society), di mana hubungan sosial tidak hanya terbatas di dalam ruang fisik, tetapi diperlebar melalui media sosial dan platform online. Selain itu, gagasan desa global menunjukkan bahwa manusia dapat terhubung tanpa batas waktu dan jarak. Identitas digital menjadi ruang baru untuk mengekspresikan diri, yang memengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Literasi digital mempunyai dampak besar terhadap kehidupan sosial: di satu sisi, ia membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, akses informasi, dan partisipasi masyarakat; di sisi lain, ia juga bisa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar, ketimpangan akses internet, dan penurunan etika dalam berkomunikasi. Karena itu, meningkatkan literasi dan etika digital menjadi hal penting untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah era digital. Kata kunci: transformasi sosial, era digital, komunikasi virtual, literasi digital, masyarakat digital Abstract Social transformation in the present era is a global phenomenon marked by significant changes in the way societies are structured, think, and interact. The development of information and communication technology is the main driver of these changes. This study aims to examine the process and impact of digital social transformation on communication patterns, the formation of online identities, as well as issues related to skills and ethics in internet use. The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach, analyzing books, journals, and reports from international organizations. The findings reveal that digital technology has created a connected society (network society), where social relationships are no longer confined to physical spaces but expanded through social media and online platforms. Furthermore, the concept of the global village illustrates that humans can connect without the limitations of time and space. Digital identity has become a new space for self-expression, influencing lifestyles and social interactions. Digital literacy has a significant impact on social life: on one hand, it enhances critical thinking skills, access to information, and civic participation; on the other hand, it may lead to the spread of misinformation, unequal internet access, and declining communication ethics. Therefore, improving digital literacy and ethics is essential to create a more just, inclusive, and sustainable social transformation in the digital era. Keywords: social transformation, digital era, virtual communication, digital literacy, digital society

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PRIVASI KONSUMEN PADA FINTECH: INVESTIGASI KUALITATIF DILEMA ETIKA DIGITAL Driyan Andika; Agung Cahyadi; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62513

Abstrak Dengan pertumbuhan industri fintech Indonesia yang cepat, banyak masalah etika digital muncul terkait perlindungan privasi konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dilema etika digital, peran CSR, dan dampak regulasi terhadap praktik fintech di Indonesia antara tahun 2023-2025 adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis data sekunder dari laporan Bank Indonesia, laporan OJK, dan publikasi perusahaan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech membantu inklusi keuangan, pelanggaran privasi tetap menjadi masalah utama. Walaupun sektor fintech memerlukan penguatan besar untuk mencapainya, CSR mulai mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan data dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong industri menuju kepatuhan dan keamanan digital, OJK dan aturan bank Indonesia memainkan peran penting, tetapi masih ada masalah dalam menerapkannya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan literasi.Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara penerapan CSR yang efektif, regulasi adaptif, dan edukasi digital untuk mendorong pertumbuhan fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial; Privasi Konsumen; Etika Digital. Abstract With the rapid growth of Indonesia's fintech industry, many digital ethical issues have emerged regarding the protection of consumer privacy and corporate social responsibility (CSR). The digital ethical dilemma, the role of CSR, and the impact of regulations on fintech practices in Indonesia between 2023-2025 are the subjects of this research. The research method is a descriptive qualitative approach that uses secondary data analysis from Bank Indonesia reports, OJK reports, and fintech company publications. The research results show that although fintech helps financial inclusion, privacy violations remain a major problem. Although the fintech sector requires major strengthening to achieve this, CSR is starting to take strategic steps to ensure data security and community empowerment. To push the industry towards digital compliance and security, OJK and Indonesian bank regulations play an important role, but there are still problems in implementing them, especially those related to human resources and literacy. The implications of this research underline the importance of synergy between effective CSR implementation, adaptive regulations, and digital education to encourage inclusive and sustainable fintech growth in Indonesia. Keywords: Social Responsibility; Consumer Privacy; Digital Ethics.

ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir) Siti Aminah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62482

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis,tetapi juga sebagai praktik social yang diterima dan dijalankan oleh Masyarakat. sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari liteteratur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah (14 Tahun) dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian (tidak memiliki pendidikan) dan kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Sedangkan dampaknya: pertama: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, kedua: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ketiga: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami, dan keempat: pasangan suami istri yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anak-anaknya walaupun si suami dicemooh oleh istrinya. Kata kunci: Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan. Abstract The problem in this research is the husband's responsibility for providing for the family in early marriage in Sei Berombang Village, Panai Hilir District. This research is a field research that uses legal anthropology to examine law not only as a written norm but also as a social practice accepted and implemented by the community. The data sources are primary data obtained through direct interviews with local community leaders and families, while secondary data comes from related literature, such as books and scientific journals. The results of this study show that the husband's responsibility for providing for the family is not fulfilled due to several factors, including: Limited job opportunities for minors, Weak physical condition (14 years old) and unstable emotions, Lack of knowledge and skills (no education), Frequent internal conflicts within the family, both between husband and wife and parents. The impacts are: The wife decides to divorce because she cannot accept her husband's shortcomings, The husband does not accept his wife's treatment, which always belittles him, leading to domestic violence, The wife returns to her parents' house without informing her husband. The couple maintains family harmony for the sake of their children, despite the husband being ridiculed by his wife. Keywords: Responsibility, family, harmony.

REVIEW UJRAH PADA AKAD IJARAH JASA RENTAL MOBIL PERSKETIF FIQH MUAMALAH (Analisis Pada Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007) Istia Latifatul Hasanah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62830

Abstrak Perkembangan bisnis rental mobil syariah memunculkan berbagai isu terkait penerapan akad ijarah, khususnya dalam aspek penetapan ujrah dan perlindungan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad ijarah pada bisnis rental mobil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSNMUI/III/2006 dengan perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menganalisis sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah, serta data lapangan dari praktik rental mobil syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa isu krusial seperti penetapan ujrah yang berkaitan dengan komponen biaya tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi memerlukan kerangka penerapan yang sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, implementasi akad ijarah dalam rental mobil membutuhkan standardisasi yang komprehensif meliputi aspek akad, operasional, dan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fatwa DSN-MUI, Fiqh Muamalah. Abstract The development of the sharia car rental business raises various issues related to the implementation of ijarah contracts, especially in the aspect of determining ujrah and protecting the parties involved. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in the car rental business based on DSN-MUI Fatwa Number 56/DSNMUI/III/2006 with the perspective of fiqh muamalah, as well as examine solutions to problems that often arise in practice. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, this study analyzes primary sources in the form of DSN-MUI fatwa and muamalah fiqh literature, as well as field data from sharia car rental practices. The results of the study show that several crucial issues such as the determination of ujrah related to the additional cost component, the deposit system, risk insurance, and the settlement of defaults require an application framework in accordance with sharia principles. In conclusion, the implementation of the ijarah contract in car rental requires comprehensive standardization including aspects of contracts, operations, and consumer protection while still paying attention to the balance of rights and obligations of the parties based on sharia principles. Keywords: Ijarah, Car Rental, DSN-MUI Fatwa, Fiqh Muamalah.

TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH Khoirinnisak; Habib; Fathimatuz Zahroh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63138

Abstrak Kawin paksa merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Namun berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian besar pasangan kawin paksa di desa tersebut justru berhasil membentuk keluarga yang harmonis serta berhasil mewujudkan nilai-nilai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya proses transformasi relasi yang semula berlandaskan keterpaksaan menjadi hubungan yang dilandaskan kesalingan, cinta kasih dan kedamaian melalui penerapan konsep mubadalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana praktik kawin paksa di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga sakinah di desa bengkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, bagaimana nilai-nilai konsep mubadalah diterapkan dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga sakinah di desa bangkes kecamatan kadur kabupaten Pamekasan? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian dipilih Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan serta metode dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik editing, organizing serta analizing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes masih dilandasi oleh dominasi orang tua, terutama melalui peran sentral pangadhe’ yang memegang kendali penuh atas proses perjodohan tanpa melibatkan persetujuan calon mempelai perempuan. Tradisi seperti ngin-angin, penggunaan jam pijampi, dan penentuan mahar yang memihak pihak laki-laki menunjukkan struktur relasi yang hierarkis dan mengabaikan hak individu anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menjalani kawin paksa mampu membentuk keluarga sakinah melalui proses transformasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan sikap pasangan, serta faktor internal seperti kesadaran diri, pendekatan spiritual, kontrol emosi, adaptasi, dan komunikasi yang sehat. Proses transformasi ini berlangsung melalui lima tahapan psikologis: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, dan commitment. Penerapan nilai-nilai konsep mubadalah dalam kehidupan pernikahan menjadi kunci terbentuknya relasi yang setara dan harmonis. Nilai-nilai seperti kesalingan, musyawarah, dan komitmen dalam ikatan pernikahan memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab bersama, sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak ditentukan oleh awal mula pernikahan, melainkan oleh kemauan dan usaha kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara adil dan bermitra. Kata Kunci: Kawin Paksa, Sakinah, Konsep Mubadalah. Abstract Forced marriage remains a recurring phenomenon among Indonesian communities, including in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency. While forced marriages are generally associated with negative impacts—such as psychological and physical harm, as well as a decline in family quality—the situation in Bangkes Village presents a contrasting reality. In this village, many forced marriage couples have successfully built harmonious families, often referred to as sakinah mawadah warahmah. The success of these marriages cannot be separated from the efforts of the couples to transform their initially coerced relationships into ones grounded in mutual respect, love, and peace. One alternative approach to achieve this is through the application of the mubadalah concept. The problems in this study are; how is the practice of forced marriage in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, what factors encourage the transformation (of husband-wife relations) in forced marriages towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, how are the values of the concept of mubadallah applied in the process of transformation of forced marriage couples towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?This research was conducted using a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques included interviews to gain deeper insights into how forced marriage couples undergo transformation toward forming a sakinah (harmonious) family through the application of the mubadalah concept; observation to examine the obstacles faced by forced marriage couples in building a sakinah family and to observe the role of the mubadalah concept in facilitating such transformation; and documentation to complement data obtained from interviews and observations. The results of this study indicate that the practice of forced marriage in Bangkes Village is still based on parental dominance, especially through the central role of the pangadhe’ who holds full control over the matchmaking process without involving the consent of the prospective bride. Traditions such as ngin-angin, the use of jam pijampi, and the determination of dowry that favors the man indicate a hierarchical relationship structure and ignore the individual rights of the girl. However, some couples who undergo forced marriage are able to form a harmonious family through a transformation process influenced by external factors such as family support and the attitude of the partner, as well as internal factors such as self-awareness, spiritual approach, emotional control, adaptation, and healthy communication. This transformation process takes place through five psychological stages: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, and commitment. The application of the values of the mubadalah concept in married life is the key to forming an equal and harmonious relationship. Values such as mutuality, deliberation, and commitment in the bonds of marriage strengthen trust and shared responsibility, while also showing that the formation of a harmonious family is not determined by the beginning of the marriage, but by the willingness and efforts of both parties in living a household life fairly and in partnership. Keywords: forced marriage, sakinah, mubadalah concept.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA EIGENRICHTING DALAM BENTUK PENGEROYOKAN SECARA TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM, 392/PID.B/2011/PN. IDM) Hilmy Amjad Nada; Muhammad Nibros Hammam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63345

Abstrak Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) pada tiga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, dan 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. Objek kajian menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan pemenuhan asas pertanggungjawaban pidana, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik mengenai konsep eigenrichting. Penelitian juga mengkaji latar fakta hukum setiap perkara untuk menilai konsistensi yuridis antara unsur delik dan pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa dalam ketiga putusan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kesengajaan serta pengetahuan atas akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan meskipun dilatarbelakangi motif pembelaan terhadap korban kejahatan. Pada Putusan Nomor 190, hukuman lebih berat dijatuhkan karena adanya tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta akibat luka serius pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 345 dan 392 memperoleh pidana lebih ringan karena kerugian dan dampak sosial dinilai lebih rendah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma KUHP (aspek yuridis), tetapi juga pada upaya menjaga wibawa hukum dan pencegahan vigilantisme di masyarakat (aspek sosiologis), sekaligus menegaskan bahwa tindakan balas dendam tidak dapat menjadi alasan pembenar (aspek filosofis). Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menegaskan supremasi hukum serta memberikan efek jera terhadap praktik eigenrichting. Kata Kunci: Tindak pidana, Eigenrichting, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim Abstract This research focuses on criminal liability in vigilantism (eigenrichting) cases contained in three decisions of the Indramayu District Court, namely Decision No. 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, No. 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, and No. 392/Pid.B/ 2011/Pn.Idm. The study emphasizes the analysis of the element of fault and the fulfillment of criminal liability principles, as well as the judicial reasoning behind the determination of sentencing severity. This research employs a normative legal method with qualitative analysis of primary legal materials in the form of court decisions and statutory provisions, as well as secondary legal materials derived from scholarly literature concerning the concept of vigilantism. It also examines the factual background of each case to assess the consistency between the legal elements of the offense and the punishment imposed. The findings indicate that all defendants in the three decisions legally and convincingly fulfilled the elements of intent and awareness of the consequences of their actions, thereby affirming their criminal liability despite motives of defending victims of crime. In Decision No. 190, a more severe sentence was imposed due to the higher degree of violence and serious injuries inflicted upon the victim. Meanwhile, Decisions No. 345 and No. 392 received lighter punishments, as the resulting harm and social impact were considered relatively minor.The judges’ considerations were not solely based on the application of the provisions of the Criminal Code (legal approach), but also on efforts to uphold the authority of law and prevent vigilantism within society (sociological approach), while emphasizing that revenge cannot be justified as a legal defense (philosophical approach). Thus, the criminal sanctions aim to reinforce the principle of the rule of law and deter the recurrence of vigilantism. Keywords: criminal act, Eigenrichting, criminal liability, Judge consideration

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA MIKRO BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA Andi Intan Cahyani; Ibnul Jamal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.39787

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana mekanisme serta sasaran pendistribusian program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba, dan Bagaimana program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian “kualitatif”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dalam pendistribusian bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba yaitu: pertama melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan diberdayakan dalam hal ini pihak amil melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha, dalam hal ini pihak amil melakukan seleksi kepada mustahik apakah mustahik layak diberdayakan atau tidak, kedua setelah mendapatkan bantuan modal usaha, selanjutnya pihak amil akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis mustahik agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari bantuan modal usaha ini. Melalui bantuan modal usaha merupakan salah satu tolong menolong dalam kebaikan Sebagaimana dalam QS.Al-Maidah/5:2. Kata kunci: BAZNAS, Hukum Islam, Modal Usaha Mikro Abstract The main problem in this study is the implementation of the BAZNAS micro business capital assistance program in Bulukumba Regency. The subject matter is then described in several sub-problems, namely: What are the mechanisms and targets for distributing the BAZNAS Bulukumba Regency micro business capital assistance program, and How is the Bulukumba Regency BAZNAS micro business capital assistance program in view of Islamic Law. The type of research used in this study is a type of "qualitative" research, the approach used in this study is a normative juridical approach, while the data source for this research is a primary data source consisting of informants and respondents. second, secondary data sources that come from books, journals, articles, and previous research, data collection methods in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the mechanism for distributing BAZNAS micro business capital assistance in Bulukumba Regency is: firstly recruiting mustahik who will be empowered, in this case the amil recruits mustahik who will receive venture capital assistance, in this case the amil selects mustahik whether mustahik deserves to be empowered or not, secondly after getting business capital assistance, then the amil will provide guidance and evaluation of the business initiated by mustahik so that the business can develop and to achieve success from this venture capital assistance. Through business capital assistance is one of the ways to help in goodness as in QS. Al-Maidah / 5: 2. Keywords: BAZNAS, Islamic Law, Micro Business Capital

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju Rahmadani; St Nurjannah; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.51335

Abstrak Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pokok Masalah dibagi dua sub masalah yaitu: (1) Bagaimana keberadaan Indomaret terhadap omset usaha warung kelontong Di kecamatan kalukku kabupaten Mamuju? (2) Bagaimana ketentuan hukum Ekonomi syariah mengenai persaingan usaha?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, Metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan syar’i yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan indomaret berpengaruh tehadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai persaingan usaha, keberadaan indomaret terhadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku sudah menjadi masalah bagi pendapatan para pedagang kecil, usaha mereka tetap berjalan akan tetapi pendapatannya berkurang, hanya bisa menghidupi kesehariannya saja. Pendapatan setelah adanya indomaret menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret di dekat usaha pedagang kecil, masyarakat mulai banyak berbelanja di indomaret dibanding ke warung kelontong. Implikasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki manajemen usahanya sehingga dapat bersaing dengan indomaret. Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Indomaret Abstract The main problem in this writing is a review of Sharia Economic Law regarding the existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: (1) How does the existence of Indomaret affect the turnover of grocery stall businesses in Kalukku sub-district, Mamuju district? (2) What are the provisions of sharia economic law regarding business competition? The type of research used is field research. The methods used are interviews and observations carried out in the field or among the community. The research approach used is a syar'i approach, namely to determine the Review of Sharia Economic Law on the Existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The results of the research show that the existence of Indomaret has an effect on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District, because it is not in accordance with the provisions of sharia economic law regarding business competition, the existence of Indomaret on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District has become a problem for the income of small traders, businesses they are still running but their income is reduced, they can only support their daily lives. Income after the existence of Indomaret decreased, unlike before the existence of Indomaret near small traders' businesses, people began to shop more at Indomaret rather than at grocery stalls. The implication of this research is that business actors must improve service quality and improve their business management so that they can compete with Indomaret. Keywords: Sharia Economy, Indomaret

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA