cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 2 Januari 2022" : 8 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UANG YANG DIGANTI BARANG Nurfadillah Ahmad Nur; Sohrah Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22371

Abstract

Abstrak Arisan adalah sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang telah terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai dan mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan datanya menggunakan  metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai melalui proses perundingan bersama seluruh peserta arisan dan telah didasarkan atas dasar rela sama rela sehingga disepakatilah arisan uang ini diganti menjadi arisan barang. Berdasarkan ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum mengganti arisan uang ini menjadi barang telah dilakukan perundingan dan telah dilandasi atas dasar rela sama rela.Kata Kunci: Arisan, Barang, Hukum Islam, Uang.Abstract Arisan is a group of people who have agreed to spend an amount of money with the same nominal at each periodic meeting, then one of them is entitled to receive the money that has been collected based on a lottery and all members will receive the same nominal. The purpose of this study was to find out the process of replacing money-arisan that was replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency and to find out the provisions of Islamic law on money-arisan replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency. This research is a descriptive qualitative research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the process of replacing money arisan with goods in Panaikang Village, Sinjai Regency through a process of collective bargaining with all arisan participants and has been based on a voluntary basis so that it was agreed that this money arisan be replaced into goods arisan. Based on the provisions of Islamic law, the arisan of money that is replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency is in accordance with Islamic law because before changing this money arisan into goods, negotiations have been carried out and have been based on a voluntary and voluntary basis. Keywords: Arisan, Goods, Islamic Law, Money.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BAZNAS KABUPATEN PANGKEP Fitrah Maulidiyah; Musyfikah Ilyas; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22491

Abstract

AbstrakPengelolaan zakat terhadap pengembangan ekonomi mikro oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai sangat efektif untuk diterapkan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam al-Qur’an yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologi normatif syar’i. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa; wawancara dan observasi yang bersumber dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahik (penerima zakat), dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep yang dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol yang dilakukan seusai pemberian bantuan modal usaha. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal karena pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, Pengembangan Usaha Mikro AbstractThe management of zakat on micro-economic development by Baznas Pangkep Regency is considered very effective to implement, considering the many obstacles such as the lack of business capital that makes some people reluctant to start a business. Giving zakat funds to mustahik as a form of business capital assistance is a very wise breakthrough. This is also in line with the concept taught in the Qur'an, namely helping each other in goodness. This research is a field research using an empirical juridical approach and a syar'i normative theological approach. The data sources used are primary data sources in the form of; interviews and observations sourced from the manager of BAZNAS Pangkep Regency and mustahik (zakat recipients), and secondary data obtained from library data. The results showed that the provision of business capital assistance carried out by Baznas Pangkep Regency was considered to have been effective in terms of providing business capital assistance. Where as of the end of 2020 there were 3,786 beneficiaries of this venture capital assistance. However, the provision of business capital carried out by Baznas is only limited to providing assistance without any control that is carried out after the provision of business capital assistance. The contribution of zakat funds distributed by Baznas Pangkep to mustahik is considered not optimal because in fact many of the business actors who have been given business capital eventually have to stop and no longer continue their business as a result of the outbreak of the corona virus which has reduced income levels.Keywords: Effectiveness, Micro Business Development, Zakat Management
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM Nurlina Taufik; Ashabul Kahpi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22501

Abstract

AbstrakKredit merupakan salah satu program dari bank yang mewujudkan pembangunan nasional bidang ekonomi, yang diharapkan sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penelitian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belumlah sesuai dengan asas-asas hukum ekonom syariah dan juga tidak sesuai dengan UU Perbankan Syariah Pasal 5 No 20 Tahun 2008. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belum berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dan juga tidak sesuai pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah. Misalnya pemberian kredit di bank konvensional tidak disertai dengan pengawasan penggunaan pinjaman beda halnya di sistem perbankan syariah memakai sistem pengawasan langsung pengguna kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha.Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kredit, UmkmAbstractCredit is one of the programs of the bank that realizes the development of the national economy, which is expected to greatly improve the welfare of the people. Credit granted by the people's bank poses a great risk to the person who gives credit and must pay attention to the principles of sound credit based on the principle of prudence. For this reason, before providing credit, banks must really do careful research on aspects, especially in research on guarantees. However, the practice of applying credit in various existing banks is not in accordance with the legal principles of sharia economists and is also not in accordance with Article 5 of the Sharia Banking Law No. 20 of 2008. However, the practice of applying credit in various existing banks has not run in accordance with the system. and the principles of sharia economic law, and also not in accordance with the objectives of the Sharia Banking Law. For example, the provision of credit in conventional banks is not accompanied by supervision of the use of credit, unlike the Islamic banking system, which uses a direct supervision system for credit users, it must be in accordance with the purpose of credit that is actually used for the business world.Keyword: Credit, Sharia Economic Law, Umkm
PENGELOLAAN DANA INFAK PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN HUKUM ISLAM Julianti Julianti; Nur Taufik Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22574

Abstract

AbstrakAllah swt. menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam pengentasan kemiskinan dengan dana infak adalah salah satu alternatif untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu dan sangat membantu untuk pembangunan masjid, masjid memiliki fungsi bukan hanya sekedar beribadah semata tetapi sebagai wadah untuk belajar ilmu agama dan dakwah. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana infak perspektif manajemen dan hukum Islam studi kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu: pendekatan normatif (syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola Masjid Agung Nujumul Ittihad sinjai memperoleh anggaran dana operasional dari jamaah yang tidak bersifat mengikat jumlah maupun waktunya, (2) konsep pengelolaan dana infak perspektif manajemen dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana infak di Masjid Agung Nujumul Ittihad sesuai dengan hukum Islam dengan memberikan infak kepada orang yang membutuhkan.Kata Kunci: Dana Infak, Hukum Islam, MasjidAbstractAllah swt sent Islam to the world as a mercy for the universe. Islam desires peace and prosperity for all mankind. Islam provides guidance for the way of life and human life, both with regard to human relations with God and human relations with humans. In alleviating poverty with infaq funds, it is an alternative to reduce the underprivileged and is very helpful for the construction of mosques, mosques have a function not only for worship but as a forum for learning religious knowledge and da'wah. The main problem that is studied in this research is the management of infaq funds from a management perspective and Islamic law, the case study of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai. The type of research used in this study is a type of field research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. There are two approaches used, namely: normative (syar’i)) approach, juridical and empirical approach. The results showed that (1) the management of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai obtained an operational fund budget from the congregation which was not binding on the amount and time, (2) the concept of infak fund management from a management perspective, it can be concluded that the management of infaq funds at the Great Mosque of Nujumul Ittihad is in accordance with Islamic law by giving infaq to people in need.Keywords: Infaq Fund, Islamic Law, Mosque
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOKE Siti Aminah Hardianti; Hamsir Hamsir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22581

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli moke di kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nangamese dengan cara melakukan wawancara kepada penjual moke dan beberapa masyarakat yang berada di kelurahan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penjualan moke di kelurahan Nangamese dilakukan dengan tiga cara yakni: (1) dilakukan dengan cara terbuka karena tidak ada larangan dari pihak yang berwajib, (2) pembeli atau yang ingin mengkonsumsi moke tersebut mereka yang mendatangi penjual untuk bertransaksi langsung, (3) setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap.Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli, Moke AbstractThis study aims to raise the issue of how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling moke in Nangamese village, Riung district, Ngada district. The research method used is qualitative. This research was conducted in Nangamese Village by conducting interviews with moke sellers and several people in the village. The results showed that the sale of moke in Nangamese village was carried out in three ways, namely: (1) carried out in an open way because there was no prohibition from the authorities, (2) buyers or those who wanted to consume the moke were those who came to the seller for direct transactions, (3) each seller already has a regular customer.Keywords: Buy and Sell, Islamic Economics, Moke
STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT M Fajran Sidiq P; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739

Abstract

 AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya bagi umat muslim yang membutuhkan dana untuk kesehatan BAZNAS Kota Makassar selaku lembaga pengelola zakat, memiliki legalitas untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan salah satu programnya yakni Makassar Sehat yaitu memberikan bantuan kepada Mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar yang berekonomi lemah kurang mendapatkan bantuan dan pelayanan kesehatan yang baik. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.Kata Kunci : Baznas, Hukum Islam, Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan ZakatAbstractZakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. One of them is for Muslims who need funds for health BAZNAS Makassar City as a zakat management institution, has the legality to create programs in the utilization of zakat funds, especially running one of its programs, namely Healthy Makassar, which is to provide assistance to Mustahik related to health insurance. Many people, especially the people of Makassar City, who are economically weak, do not get good health assistance and services. The main problem in this study is the strategy of managing zakat funds for the public health compensation program carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Makassar City. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is juridical and empirical and sharia. Based on the results of this study indicate that the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) strategy towards the management of zakat funds for health assistance programs or healthy Makassar, Makassar City BAZNAS first makes an annual work plan and budget (RKAT) which is carried out at the end of the year to be exact in December by looking at the results of the evaluation of activities in the previous year and making distribution targets that are adjusted to the programs that have been set by the Makassar City BAZNAS.Keywords: Baznas, Islamic Law, Public Health, Zakat Management
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI KEARIFAN LOKAL Mahmuda Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.27524

Abstract

Abstract Indonesia has good potential that is contained in the soil, above the ground, in the air and in the water that can be used to empower the people's economy. In addition, Indonesia consists of approximately 1,340 ethnic groups with different customs. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. if managed properly to empower the people's economy, then Indonesia can have unparalleled economic power. To achieve these goals, several things are needed in economic development such as: an Islamic economic system, building an entrepreneurial spirit, community unity, government policies and awareness of zakat and its management. And the most important thing is to explore the local potentials of each region, because local wisdom can function as a resource, competitiveness and performance lever. Keywords: Empowerment, People's Economy, Local Wisdom
FUNGSI KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 Andi Takdir Djufri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.28105

Abstract

Abstrak Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melihat lingkup tugas dan fungsi keimigrasian yang ada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan (multidimensional). Dalam konteks lalu-lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasi dampak negatif dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dimana pengolahan bahan-bahan hukum penelitian yang berasal dari sumber hukum primer dilakukan dengan menganalisis muatan substansinya. Untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara klasifikasi, sistematis dan penggolongan terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur dan hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang ada, kemudian dilakukan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mencakup tiga hal, yakni; fungsi pelayanan masyarakat di bidang arus lalu-lintas orang WNI dan WNA, fungsi penegakan hukum berkaitan dengan hal-hal keimigrasian, dan fungsi keamanan imigrasi yang berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Kata Kunci: Fungsi, Keimigrasian, Undang-undang Abstract Immigration checks in Indonesia have existed since the Dutch colonial era, looking at the scope of duties and functions of immigration in various fields such as politics, economy, socio-culture, security, and population (multidimensional). In the context of increasing traffic and human mobility, the role and function of immigration becomes an important and strategic part, namely minimizing negative impacts and encouraging positive impacts that may arise due to the arrival of foreigners from the time they enter, while they are in Indonesia and carry out activities in Indonesia until they leave. country territory. This research is a library research, where the processing of research legal materials from primary legal sources is carried out by analyzing their substance content. For secondary legal materials, classification, systemization and classification of theories contained in the literature and research results as well as existing official documents are carried out, then analyzed. Based on the results of the study, it can be concluded that the immigration function in Law Number 9 of 1992 includes three things, namely; the function of public services in the field of traffic flow for Indonesian citizens and foreigners, law enforcement functions related to immigration matters, and immigration security functions that function as gatekeepers of the state. Keywords: Function, Immigration, Law

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue