cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 3 April 2022" : 8 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BAZNAS Baharuddin; Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24256

Abstract

Islam is present in the midst of a society that is so unique that it presents various kinds. Zakat is one of the practices of the five pillars of Islam which is an absolute obligation for all Muslim communities as stated in the texts of the Qur'an and Al-Hadith. Therefore, everyone is encouraged to become muzakki, where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to the poor themselves. The main problem in this study is how the Efficiency of Online Zakat Payments Judging from Islamic Law at the National Amil Zakat Agency Kab. soppeng. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach and socio-cultural approach. The results of the study show: 1.) Payment of zakat which is accessed online/via transfer at BAZNAS Kabupaten Soppeng through the BSI bank is inputted into the BAZNAS information management system which in full the funds that enter each year can print zakat income and expenditure. Each individual can access all forms of zakat transactions through the website or application that is paid via transfer. 2.) The efficiency of online zakat payments in terms of Islamic law is included in the category of darura as long as it runs according to sharia principles and there is no argument that prohibits it, the payment system is legal, so it can make it easier for muzakkih who do not have time to deliver their zakat to BAZNAS. However, the development of an online zakat system in Kabupaten. Soppeng still needs to be improved. Keywords: Efficiency, Islamic Law, Online Zakat.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BISNIS PETERNAKAN AYAM POTONG MASYARAKAT Andi Nur Amalia Nizham; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24353

Abstract

Abstrak Dalam suatu lingkungan akan terjadi suatu pergaulan hidup yang dimana setiap orang akan melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan orang lain disebut dengan muamalah. Pokok permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini yaitu “Bagaimana Kerjasama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat Bontotanga Kecamatan Bontotiro Bulukumba Dengan PT. Mitra Unggas Perkasa (Perspektif Hukum Islam)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (Syar’i). Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam kerjasama ini adalah akad syirkah, pihak pertama (PT. Mitra Unggas Perkasa) dan pihak kedua (peternak ayam potong masyarakat Bontotanga), mereka bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan ayam tersebut. Serta mereka juga memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal dari peternak ayam yaitu berupa bangunan kandang dengan semua fasilitasnya. Sedangkan dari pihak PT. Mitra Unggas Perkasa, bentuk modalnya berupa bibit ayam, obat-obatan, vaksin dan pakan ayam yang biasa disebut sapronak. Mekanisme pembagian keuntungan dalam kerjasama ini adalah total dari penjualan hasil panen produksi ayam dikurangi dengan total pengeluaran sapronak (bibit, vaksin, pakan, dan obat), dan hasil itulah yang merupakan keuntungan dari peternak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak PT. Mitra Unggas Perkasa yaitu selisih pengeluaran dalam akad kerjasama, dan harga pembelian ayam yang berasal dari peternak dengan harga penjualan ayam dipasar. Kata Kunci: Bisnis, Hukum Islam, Kerjasama, Peternakan Ayam Abstract In an environment there will be a social life where everyone will carry out an activity related to other people called muamalah. The main problem that became the study of this research was "How is the Business Cooperation of Beef Chicken Farming, the Bontotanga Community, Bontotiro Bulukumba District with PT. Mitra Unggas Perkasa (Islamic Law Perspective)”. The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approach used is a normative approach (Syar'i). The results of the study the results showed that the contract in this collaboration was a syirkah contract, the first party (PT. Mitra Unggas Perkasa) and the second party (beef chicken farmers from the Bontotanga community), they jointly managed the chicken farm. And they also provide capital, it's just that the form of capital is different, where the capital from chicken farmers is in the form of a cage building with all the facilities. Meanwhile, from the PT. Mitra Unggas Perkasa, its capital is in the form of chicken seeds, medicines, vaccines and chicken feed which is commonly called sapronak. The profit-sharing mechanism in this collaboration is that the total sales of the harvested chicken production are reduced by the total production of sapronak (seeds, vaccines, feed, and drugs), and that is the profit for the farmer. While the benefits obtained by the PT. Mitra Unggas Perkasa is the difference between expenses in the cooperation agreement, and the purchase price of chickens from farmers and the selling price of chickens in the market. Keywords: Business, Chicken Farm, Cooperation, Islamic Law.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR Ambo Sagena; M. Thahir Maloko; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24720

Abstract

Abstrak Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan hukum normatif empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal penentuan akad produk pembiayan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, kerena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar lebih mengutamakan kepada tujuannya. Agar akad yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya. Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan. Abstract Islam is a perfect religion by regulating all aspects of human life both in faith, worship, morals and muamalah. Islam enforces the economic system and the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this study is the analysis of Islamic law on financing practices in the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar. The type of research used in this research is descriptive qualitative or field research. The approach used is a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because in the process the pillars of transactions according to Islamic law are fulfilled and the cooperation contract is narrated in written form. In terms of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract to be used must be in accordance with the purpose of the transaction. Based on the results of this study, the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided. Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Firna Ummi Kasmira; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24795

Abstract

Abstrak Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Pengembangan pariwisata halal tidak dapat terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan untuk menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penilitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penrikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika Water Park memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali agar permandian Alika Water Park tidak terlihat kumuh dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas di permandian dan memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata. Kata Kunci: Fatwa, Pariwisata, Prinsip Syariah. Abstrak The Islamic economy sector that has experienced significant growth in lifestyle products in the tourism sector is sharia tourism. The development of halal tourism cannot be separated from the importance of strengthening Muslim institutions for strengthening halal product networks, strengthening Muslim market segments, strengthening sharia policies, and moving the halal tourism system. The research used in this study is a type of field research, which is an intensive, detailed, and in-depth qualitative research. Qualitative methods in the form of observations, interviews, or document review. This method is applied to see and understand the subject and object of research which includes people, institutions, based on facts that appear as they are. The data sources of this research are primary data sources consisting of informants and respondents. The two secondary data sources consist of books, journals, articles, and previous research. Then the data management and analysis techniques were carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. Based on the results of this study, it was concluded that most people do not know what halal tourism is, what they know is only halal-based food or drinks. the service and management at the Alika Water Park baths still really need to be reworked so that the Alika Water Park baths do not look shabby and the bath owners must complete the facilities in the baths and repair damaged infrastructure to make it easier for visitors to travel. Keywords: Fatwa, Sharia Principles, Tourism.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA Dia Maya Sari; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.25439

Abstract

Abstrak Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani sudah benar dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari sistem transaksi dan penetapan harga yang ada pada BSI. Adapun Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli garar ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait murabahah bi al-wakalah. Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani hendaknya istiqomah dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan agar para nasabah selalu diperlakukan yang adil sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya serta hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada proses penetapan harga produk. Dengan adanya fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan bank BSI dapat menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam. Kepada para pelaku BSI diharapkan agar mampu menjalankan menjalankan transaksi ini sebagaimana sesuai dengan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam bertransaksi. Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Hukum. Abstract Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani is correct in applying the Values ​​of Islamic Economic Law in the banking transaction process. This can be seen from the transaction and pricing system in BSI. As for the values ​​of Islamic Economic Law that cannot be applied, because the employees of Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani specifically do not understand the nature and legal consequences of buying and selling garar coupled with a lack of understanding of customers regarding murabahah bi al-wakalah Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani should be consistent in applying Islamic Economic Law Values ​​in the banking transaction process so that customers are always treated fairly in accordance with what they have done and should always apply the values ​​of Islamic economic law in the pricing process product. With the MUI fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 it is hoped that the BSI bank will be able to carry out the transaction in accordance with the provisions of Islamic Economic Law Values. The BSI actors are expected to be able to carry out this transaction in accordance with the existing Islamic Economic Law Values, so that no one is harmed in the transaction. Keywords: Islamic Bank, Islamic Economics, Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Angga; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27293

Abstract

Abstrak Penelitian membahas tentang Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan mewawancarai Kepala Desa dan masyarakat penerima bantuan BLT dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan syariat dan pedekatan empiris. Adapun sumber data peneitian ini yaitu dari Kepala Desa dan masyarakat yang menerima bantuan BLT di Desa Mirring Kecamatan Binuang, selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya pengelolaan data,analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pemerintah, program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, Namun masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama. Berarti tidak sesuai dengan hukum islam. Imlikasi dari penelitian ini adalah: Sebaiknya menetapkan nominal anggaran BLT yang akan di salurkan ke masyarakat dan peneapan infrastruktur penyaluran. Kata Kunci: Bantuan Tunai, Hukum Islam, Pandemi. Abstrak This thesis discusses the Direct Cash Assistance Program in Mirring Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. This research is a field research (field research), where the researcher goes directly to the field by observing and interviewing the Village Head and the community receiving BLT assistance using qualitative research methods where a sharia approach is carried out and an empirical approach. The data sources for this research are from the Village Head and the community who received BLT assistance in Mirring Village, Binuang District, then data collection carried out was observation, interviews and documentation, then data management techniques were carried out through several stages including data management, data analysis and withdrawal. conclusion. The results of this study indicate that for the government, the Direct Cash Assistance program is a form of policy in order to help ease the burden of living for the poor in the midst of their economic difficulties. This assistance is given to households based on conditions of poverty, Direct Cash Assistance does not directly have an impact on increasing the purchasing power of the poor, but the program brings benefits to them. in line with the spirit of culture and even religion. This means that it is not in accordance with Islamic law. The implications of this research are: It is better to determine the nominal BLT budget that will be distributed to the community and determine the distribution infrastructure. Keywords: Cash Aid, Islamic Law, Pandemic.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA Irham Aswandi; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27557

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanah Bengkok Kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok dan Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hukum sewa menyewa tanah bengkok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah dalam transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini karenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat, maka sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati. Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok. Abstract This study discusses the Review of Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village, Gowa Regency, with the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about the review of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. the law of renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa is in the transaction of whether ijarah is permissible, this is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social life. With the ijarah, humans can benefit each other and both parties can benefit from each other, so renting crooked land in Tanete Village, KabupatenGowa is in accordance with the pillars and terms of the lease, which consists of two people who have a contract who are adults, the object of the contract is clear, an explanation of the time, and an explanation of the benefits, the consent and the agreed rental price. Keywords: Crooked Land, Islamic Law, Management
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR Citra Aulia Filanda; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27595

Abstract

Abstrak Murabahah berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau Murabahah juga salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya - biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yangditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BSI KC Makassar Veteran menggunakan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diistilahkan BSI OTO dan dibantu oleh pihak ketiga yakni MUF Syariah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BSI KC Makassar Veteran dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah yang dilakukan oleh salah satu bank syariah indonesia kemudian bekerja sama dengan MUF Syariah terkhusus BSI KC Makassar Veteran sudah sesuai dengan ketentuan murabahah yang tertulis di Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000. Kata Kunci : Bank Syariah, Kendaraan Bermotor, Murabahah, Pembiayaan. Abstract Murabahah means excess and additional (profit), or Murabahah is also one of two people who transact gives benefits to the other. Murabahah is a form of buying and selling that requires the seller to provide information to the buyer about the costs incurred to obtain the cost of goods purchased and additional profits set in the form of the selling price later. The main problem in this study is how to review Islamic law on the practice of murabahah contracts in motor vehicle financing at BSI Makassar Veterans Branch. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The results of this study indicate that BSI KC Makassar Veterans use a murabahah contract in motor vehicle financing which is termed BSI OTO and is assisted by a third party, namely MUF Syariah. According to the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah if it is related to the practice of motor vehicle financing carried out by BSI KC Makassar Veterans, it can be concluded that the practice of murabahah contracts carried out by one of the Indonesian Islamic banks then cooperates with MUF Syariah especially BSI Makassar Veterans Branch has complied with the murabahah provisions written in the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000. Keywords: Financing, Islamic Banks, Motor Vehicles, Murabahah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue