cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 36   37   38   39   40 
FENOMENA IKLAN MENYESATKAN DI RUANG DIGITAL: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Rizal B; Lucky Septari Rusli
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.62911

Abstract

Abstrak Transformasi ruang digital melalui e-commerce, media sosial, dan live streaming commerce telah memperluas skala dan kompleksitas praktik iklan menyesatkan (misleading advertising). Iklan menyesatkan tidak hanya memuat klaim yang secara faktual salah, tetapi juga klaim implisit yang secara linguistik “benar” namun membentuk persepsi keliru tentang karakteristik, kualitas, atau manfaat produk. Sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik ini memengaruhi sikap, perilaku, dan loyalitas konsumen, terutama dalam konteks pemasaran digital yang sangat persuasif. Di sisi lain, iklan menyesatkan berkelindan dengan konstruksi unfair competition karena digunakan untuk meraih keuntungan tidak wajar dan merusak level playing field antar pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis iklan menyesatkan di ruang digital dalam perspektif hukum Indonesia. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan relatif komprehensif, tetapi implementasi masih menghadapi persoalan pembuktian niat menyesatkan, karakter lintas-batas platform, dan fragmentasi kewenangan antar lembaga pengawas. Artikel ini menawarkan model penguatan perlindungan konsumen melalui integrasi rezim perlindungan konsumen dan persaingan usaha, pengaturan eksplisit terhadap iklan digital (termasuk influencer marketing dan dark patterns), serta literasi hukum dan digital konsumen sebagai pilar penopang keadilan dalam pasar digital. Kata Kunci: Iklan menyesatkan; Perlindungan konsumen; Persaingan usaha tidak sehat; Ruang digital. Abstract The transformation of digital space through e-commerce, social media, and live streaming commerce has expanded the scale and complexity of misleading advertising practices. Misleading advertising not only contains claims that are factually incorrect, but also implicit claims that are linguistically “correct” yet create a false perception of the characteristics, quality, or benefits of a product. A number of studies show that this practice influences consumer attitudes, behavior, and loyalty, especially in the context of highly persuasive digital marketing. On the other hand, misleading advertising is intertwined with the construction of unfair competition because it is used to gain unfair advantages and disrupt the level playing field between business actors. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to analyze misleading advertising in the digital space from the perspective of Indonesian law. The main legal materials include the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Trade Law, and the Law Prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The analysis shows that normatively, the regulatory framework is relatively comprehensive, but implementation still faces problems of proving misleading intent, the cross-border nature of platforms, and fragmentation of authority among regulatory agencies. This article proposes a model for strengthening consumer protection through the integration of consumer protection and business competition regimes, explicit regulation of digital advertising (including influencer marketing and dark patterns), and consumer legal and digital literacy as pillars of justice in the digital marketplace. Keywords: Consumer protection; Digital space; Misleading advertising; Unfair business competition.
ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir) Siti Aminah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62482

Abstract

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis,tetapi juga sebagai praktik social yang diterima dan dijalankan oleh Masyarakat. sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari liteteratur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah (14 Tahun) dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian (tidak memiliki pendidikan) dan kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Sedangkan dampaknya:  pertama: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, kedua: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ketiga: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami, dan  keempat: pasangan suami istri yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anak-anaknya walaupun si suami dicemooh oleh istrinya. Kata kunci: Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan.   Abstract The problem in this research is the husband's responsibility for providing for the family in early marriage in Sei Berombang Village, Panai Hilir District. This research is a field research that uses legal anthropology to examine law not only as a written norm but also as a social practice accepted and implemented by the community. The data sources are primary data obtained through direct interviews with local community leaders and families, while secondary data comes from related literature, such as books and scientific journals. The results of this study show that the husband's responsibility for providing for the family is not fulfilled due to several factors, including: Limited job opportunities for minors, Weak physical condition (14 years old) and unstable emotions,  Lack of knowledge and skills (no education), Frequent internal conflicts within the family, both between husband and wife and parents. The impacts are: The wife decides to divorce because she cannot accept her husband's shortcomings, The husband does not accept his wife's treatment, which always belittles him, leading to domestic violence, The wife returns to her parents' house without informing her husband. The couple maintains family harmony for the sake of their children, despite the husband being ridiculed by his wife. Keywords: Responsibility, family, harmony.
REVIEW UJRAH PADA AKAD IJARAH JASA RENTAL MOBIL PERSKETIF FIQH MUAMALAH (Analisis Pada Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007) Istia Latifatul Hasanah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62830

Abstract

Abstrak Perkembangan bisnis rental mobil syariah memunculkan berbagai isu terkait penerapan akad ijarah, khususnya dalam aspek penetapan ujrah dan perlindungan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad ijarah pada bisnis rental mobil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSNMUI/III/2006 dengan perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menganalisis sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah, serta data lapangan dari praktik rental mobil syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa isu krusial seperti penetapan ujrah yang berkaitan dengan komponen biaya tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi memerlukan kerangka penerapan yang sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, implementasi akad ijarah dalam rental mobil membutuhkan standardisasi yang komprehensif meliputi aspek akad, operasional, dan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fatwa DSN-MUI, Fiqh Muamalah.   Abstract  The development of the sharia car rental business raises various issues related to the implementation of ijarah contracts, especially in the aspect of determining ujrah and protecting the parties involved. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in the car rental business based on DSN-MUI Fatwa Number 56/DSNMUI/III/2006 with the perspective of fiqh muamalah, as well as examine solutions to problems that often arise in practice. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, this study analyzes primary sources in the form of DSN-MUI fatwa and muamalah fiqh literature, as well as field data from sharia car rental practices. The results of the study show that several crucial issues such as the determination of ujrah related to the additional cost component, the deposit system, risk insurance, and the settlement of defaults require an application framework in accordance with sharia principles. In conclusion, the implementation of the ijarah contract in car rental requires comprehensive standardization including aspects of contracts, operations, and consumer protection while still paying attention to the balance of rights and obligations of the parties based on sharia principles. Keywords: Ijarah, Car Rental, DSN-MUI Fatwa, Fiqh Muamalah.
TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH Khoirinnisak; Habib; Fathimatuz Zahroh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63138

Abstract

Abstrak Kawin paksa merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Namun berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian besar pasangan kawin paksa di desa tersebut justru berhasil membentuk keluarga yang harmonis serta berhasil mewujudkan nilai-nilai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya proses transformasi relasi yang semula berlandaskan keterpaksaan menjadi hubungan yang dilandaskan kesalingan, cinta kasih dan kedamaian melalui penerapan konsep mubadalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana praktik kawin paksa di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga sakinah di desa bengkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, bagaimana nilai-nilai konsep mubadalah diterapkan dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga sakinah di desa bangkes kecamatan kadur kabupaten Pamekasan? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian dipilih Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan serta metode dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik editing, organizing serta analizing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes masih dilandasi oleh dominasi orang tua, terutama melalui peran sentral pangadhe’ yang memegang kendali penuh atas proses perjodohan tanpa melibatkan persetujuan calon mempelai perempuan. Tradisi seperti ngin-angin, penggunaan jam pijampi, dan penentuan mahar yang memihak pihak laki-laki menunjukkan struktur relasi yang hierarkis dan mengabaikan hak individu anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menjalani kawin paksa mampu membentuk keluarga sakinah melalui proses transformasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan sikap pasangan, serta faktor internal seperti kesadaran diri, pendekatan spiritual, kontrol emosi, adaptasi, dan komunikasi yang sehat. Proses transformasi ini berlangsung melalui lima tahapan psikologis: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, dan commitment. Penerapan nilai-nilai konsep mubadalah dalam kehidupan pernikahan menjadi kunci terbentuknya relasi yang setara dan harmonis. Nilai-nilai seperti kesalingan, musyawarah, dan komitmen dalam ikatan pernikahan memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab bersama, sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak ditentukan oleh awal mula pernikahan, melainkan oleh kemauan dan usaha kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara adil dan bermitra. Kata Kunci: Kawin Paksa, Sakinah, Konsep Mubadalah. Abstract Forced marriage remains a recurring phenomenon among Indonesian communities, including in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency. While forced marriages are generally associated with negative impacts—such as psychological and physical harm, as well as a decline in family quality—the situation in Bangkes Village presents a contrasting reality. In this village, many forced marriage couples have successfully built harmonious families, often referred to as sakinah mawadah warahmah. The success of these marriages cannot be separated from the efforts of the couples to transform their initially coerced relationships into ones grounded in mutual respect, love, and peace. One alternative approach to achieve this is through the application of the mubadalah concept. The problems in this study are; how is the practice of forced marriage in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, what factors encourage the transformation (of husband-wife relations) in forced marriages towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, how are the values of the concept of mubadallah applied in the process of transformation of forced marriage couples towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?This research was conducted using a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques included interviews to gain deeper insights into how forced marriage couples undergo transformation toward forming a sakinah (harmonious) family through the application of the mubadalah concept; observation to examine the obstacles faced by forced marriage couples in building a sakinah family and to observe the role of the mubadalah concept in facilitating such transformation; and documentation to complement data obtained from interviews and observations. The results of this study indicate that the practice of forced marriage in Bangkes Village is still based on parental dominance, especially through the central role of the pangadhe’ who holds full control over the matchmaking process without involving the consent of the prospective bride. Traditions such as ngin-angin, the use of jam pijampi, and the determination of dowry that favors the man indicate a hierarchical relationship structure and ignore the individual rights of the girl. However, some couples who undergo forced marriage are able to form a harmonious family through a transformation process influenced by external factors such as family support and the attitude of the partner, as well as internal factors such as self-awareness, spiritual approach, emotional control, adaptation, and healthy communication. This transformation process takes place through five psychological stages: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, and commitment. The application of the values of the mubadalah concept in married life is the key to forming an equal and harmonious relationship. Values such as mutuality, deliberation, and commitment in the bonds of marriage strengthen trust and shared responsibility, while also showing that the formation of a harmonious family is not determined by the beginning of the marriage, but by the willingness and efforts of both parties in living a household life fairly and in partnership. Keywords: forced marriage, sakinah, mubadalah concept.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA EIGENRICHTING DALAM BENTUK PENGEROYOKAN SECARA TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM, 392/PID.B/2011/PN. IDM) Hilmy Amjad Nada; Muhammad Nibros Hammam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63345

Abstract

Abstrak Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) pada tiga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, dan 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. Objek kajian menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan pemenuhan asas pertanggungjawaban pidana, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik mengenai konsep eigenrichting. Penelitian juga mengkaji latar fakta hukum setiap perkara untuk menilai konsistensi yuridis antara unsur delik dan pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa dalam ketiga putusan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kesengajaan serta pengetahuan atas akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan meskipun dilatarbelakangi motif pembelaan terhadap korban kejahatan. Pada Putusan Nomor 190, hukuman lebih berat dijatuhkan karena adanya tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta akibat luka serius pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 345 dan 392 memperoleh pidana lebih ringan karena kerugian dan dampak sosial dinilai lebih rendah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma KUHP (aspek yuridis), tetapi juga pada upaya menjaga wibawa hukum dan pencegahan vigilantisme di masyarakat (aspek sosiologis), sekaligus menegaskan bahwa tindakan balas dendam tidak dapat menjadi alasan pembenar (aspek filosofis). Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menegaskan supremasi hukum serta memberikan efek jera terhadap praktik eigenrichting. Kata Kunci: Tindak pidana, Eigenrichting, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim   Abstract This research focuses on criminal liability in vigilantism (eigenrichting) cases contained in three decisions of the Indramayu District Court, namely Decision No. 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, No. 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, and No. 392/Pid.B/ 2011/Pn.Idm. The study emphasizes the analysis of the element of fault and the fulfillment of criminal liability principles, as well as the judicial reasoning behind the determination of sentencing severity. This research employs a normative legal method with qualitative analysis of primary legal materials in the form of court decisions and statutory provisions, as well as secondary legal materials derived from scholarly literature concerning the concept of vigilantism. It also examines the factual background of each case to assess the consistency between the legal elements of the offense and the punishment imposed. The findings indicate that all defendants in the three decisions legally and convincingly fulfilled the elements of intent and awareness of the consequences of their actions, thereby affirming their criminal liability despite motives of defending victims of crime. In Decision No. 190, a more severe sentence was imposed due to the higher degree of violence and serious injuries inflicted upon the victim. Meanwhile, Decisions No. 345 and No. 392 received lighter punishments, as the resulting harm and social impact were considered relatively minor.The judges’ considerations were not solely based on the application of the provisions of the Criminal Code (legal approach), but also on efforts to uphold the authority of law and prevent vigilantism within society (sociological approach), while emphasizing that revenge cannot be justified as a legal defense (philosophical approach). Thus, the criminal sanctions aim to reinforce the principle of the rule of law and deter the recurrence of vigilantism. Keywords: criminal act, Eigenrichting, criminal liability, Judge consideration

Page 40 of 40 | Total Record : 395

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue