Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA IKLAN MENYESATKAN DI RUANG DIGITAL: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Rizal B; Lucky Septari Rusli
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.62911

Abstrak Transformasi ruang digital melalui e-commerce, media sosial, dan live streaming commerce telah memperluas skala dan kompleksitas praktik iklan menyesatkan (misleading advertising). Iklan menyesatkan tidak hanya memuat klaim yang secara faktual salah, tetapi juga klaim implisit yang secara linguistik “benar” namun membentuk persepsi keliru tentang karakteristik, kualitas, atau manfaat produk. Sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik ini memengaruhi sikap, perilaku, dan loyalitas konsumen, terutama dalam konteks pemasaran digital yang sangat persuasif. Di sisi lain, iklan menyesatkan berkelindan dengan konstruksi unfair competition karena digunakan untuk meraih keuntungan tidak wajar dan merusak level playing field antar pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis iklan menyesatkan di ruang digital dalam perspektif hukum Indonesia. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan relatif komprehensif, tetapi implementasi masih menghadapi persoalan pembuktian niat menyesatkan, karakter lintas-batas platform, dan fragmentasi kewenangan antar lembaga pengawas. Artikel ini menawarkan model penguatan perlindungan konsumen melalui integrasi rezim perlindungan konsumen dan persaingan usaha, pengaturan eksplisit terhadap iklan digital (termasuk influencer marketing dan dark patterns), serta literasi hukum dan digital konsumen sebagai pilar penopang keadilan dalam pasar digital. Kata Kunci: Iklan menyesatkan; Perlindungan konsumen; Persaingan usaha tidak sehat; Ruang digital. Abstract The transformation of digital space through e-commerce, social media, and live streaming commerce has expanded the scale and complexity of misleading advertising practices. Misleading advertising not only contains claims that are factually incorrect, but also implicit claims that are linguistically “correct” yet create a false perception of the characteristics, quality, or benefits of a product. A number of studies show that this practice influences consumer attitudes, behavior, and loyalty, especially in the context of highly persuasive digital marketing. On the other hand, misleading advertising is intertwined with the construction of unfair competition because it is used to gain unfair advantages and disrupt the level playing field between business actors. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to analyze misleading advertising in the digital space from the perspective of Indonesian law. The main legal materials include the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Trade Law, and the Law Prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The analysis shows that normatively, the regulatory framework is relatively comprehensive, but implementation still faces problems of proving misleading intent, the cross-border nature of platforms, and fragmentation of authority among regulatory agencies. This article proposes a model for strengthening consumer protection through the integration of consumer protection and business competition regimes, explicit regulation of digital advertising (including influencer marketing and dark patterns), and consumer legal and digital literacy as pillars of justice in the digital marketplace. Keywords: Consumer protection; Digital space; Misleading advertising; Unfair business competition.

ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir) Siti Aminah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62482

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis,tetapi juga sebagai praktik social yang diterima dan dijalankan oleh Masyarakat. sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari liteteratur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah (14 Tahun) dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian (tidak memiliki pendidikan) dan kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Sedangkan dampaknya: pertama: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, kedua: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ketiga: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami, dan keempat: pasangan suami istri yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anak-anaknya walaupun si suami dicemooh oleh istrinya. Kata kunci: Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan. Abstract The problem in this research is the husband's responsibility for providing for the family in early marriage in Sei Berombang Village, Panai Hilir District. This research is a field research that uses legal anthropology to examine law not only as a written norm but also as a social practice accepted and implemented by the community. The data sources are primary data obtained through direct interviews with local community leaders and families, while secondary data comes from related literature, such as books and scientific journals. The results of this study show that the husband's responsibility for providing for the family is not fulfilled due to several factors, including: Limited job opportunities for minors, Weak physical condition (14 years old) and unstable emotions, Lack of knowledge and skills (no education), Frequent internal conflicts within the family, both between husband and wife and parents. The impacts are: The wife decides to divorce because she cannot accept her husband's shortcomings, The husband does not accept his wife's treatment, which always belittles him, leading to domestic violence, The wife returns to her parents' house without informing her husband. The couple maintains family harmony for the sake of their children, despite the husband being ridiculed by his wife. Keywords: Responsibility, family, harmony.

REVIEW UJRAH PADA AKAD IJARAH JASA RENTAL MOBIL PERSKETIF FIQH MUAMALAH (Analisis Pada Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007) Istia Latifatul Hasanah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62830

Abstrak Perkembangan bisnis rental mobil syariah memunculkan berbagai isu terkait penerapan akad ijarah, khususnya dalam aspek penetapan ujrah dan perlindungan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad ijarah pada bisnis rental mobil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSNMUI/III/2006 dengan perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menganalisis sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah, serta data lapangan dari praktik rental mobil syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa isu krusial seperti penetapan ujrah yang berkaitan dengan komponen biaya tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi memerlukan kerangka penerapan yang sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, implementasi akad ijarah dalam rental mobil membutuhkan standardisasi yang komprehensif meliputi aspek akad, operasional, dan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fatwa DSN-MUI, Fiqh Muamalah. Abstract The development of the sharia car rental business raises various issues related to the implementation of ijarah contracts, especially in the aspect of determining ujrah and protecting the parties involved. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in the car rental business based on DSN-MUI Fatwa Number 56/DSNMUI/III/2006 with the perspective of fiqh muamalah, as well as examine solutions to problems that often arise in practice. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, this study analyzes primary sources in the form of DSN-MUI fatwa and muamalah fiqh literature, as well as field data from sharia car rental practices. The results of the study show that several crucial issues such as the determination of ujrah related to the additional cost component, the deposit system, risk insurance, and the settlement of defaults require an application framework in accordance with sharia principles. In conclusion, the implementation of the ijarah contract in car rental requires comprehensive standardization including aspects of contracts, operations, and consumer protection while still paying attention to the balance of rights and obligations of the parties based on sharia principles. Keywords: Ijarah, Car Rental, DSN-MUI Fatwa, Fiqh Muamalah.

TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH Khoirinnisak; Habib; Fathimatuz Zahroh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63138

Abstrak Kawin paksa merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Namun berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian besar pasangan kawin paksa di desa tersebut justru berhasil membentuk keluarga yang harmonis serta berhasil mewujudkan nilai-nilai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya proses transformasi relasi yang semula berlandaskan keterpaksaan menjadi hubungan yang dilandaskan kesalingan, cinta kasih dan kedamaian melalui penerapan konsep mubadalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana praktik kawin paksa di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga sakinah di desa bengkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, bagaimana nilai-nilai konsep mubadalah diterapkan dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga sakinah di desa bangkes kecamatan kadur kabupaten Pamekasan? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian dipilih Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan serta metode dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik editing, organizing serta analizing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes masih dilandasi oleh dominasi orang tua, terutama melalui peran sentral pangadhe’ yang memegang kendali penuh atas proses perjodohan tanpa melibatkan persetujuan calon mempelai perempuan. Tradisi seperti ngin-angin, penggunaan jam pijampi, dan penentuan mahar yang memihak pihak laki-laki menunjukkan struktur relasi yang hierarkis dan mengabaikan hak individu anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menjalani kawin paksa mampu membentuk keluarga sakinah melalui proses transformasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan sikap pasangan, serta faktor internal seperti kesadaran diri, pendekatan spiritual, kontrol emosi, adaptasi, dan komunikasi yang sehat. Proses transformasi ini berlangsung melalui lima tahapan psikologis: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, dan commitment. Penerapan nilai-nilai konsep mubadalah dalam kehidupan pernikahan menjadi kunci terbentuknya relasi yang setara dan harmonis. Nilai-nilai seperti kesalingan, musyawarah, dan komitmen dalam ikatan pernikahan memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab bersama, sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak ditentukan oleh awal mula pernikahan, melainkan oleh kemauan dan usaha kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara adil dan bermitra. Kata Kunci: Kawin Paksa, Sakinah, Konsep Mubadalah. Abstract Forced marriage remains a recurring phenomenon among Indonesian communities, including in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency. While forced marriages are generally associated with negative impacts—such as psychological and physical harm, as well as a decline in family quality—the situation in Bangkes Village presents a contrasting reality. In this village, many forced marriage couples have successfully built harmonious families, often referred to as sakinah mawadah warahmah. The success of these marriages cannot be separated from the efforts of the couples to transform their initially coerced relationships into ones grounded in mutual respect, love, and peace. One alternative approach to achieve this is through the application of the mubadalah concept. The problems in this study are; how is the practice of forced marriage in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, what factors encourage the transformation (of husband-wife relations) in forced marriages towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, how are the values of the concept of mubadallah applied in the process of transformation of forced marriage couples towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?This research was conducted using a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques included interviews to gain deeper insights into how forced marriage couples undergo transformation toward forming a sakinah (harmonious) family through the application of the mubadalah concept; observation to examine the obstacles faced by forced marriage couples in building a sakinah family and to observe the role of the mubadalah concept in facilitating such transformation; and documentation to complement data obtained from interviews and observations. The results of this study indicate that the practice of forced marriage in Bangkes Village is still based on parental dominance, especially through the central role of the pangadhe’ who holds full control over the matchmaking process without involving the consent of the prospective bride. Traditions such as ngin-angin, the use of jam pijampi, and the determination of dowry that favors the man indicate a hierarchical relationship structure and ignore the individual rights of the girl. However, some couples who undergo forced marriage are able to form a harmonious family through a transformation process influenced by external factors such as family support and the attitude of the partner, as well as internal factors such as self-awareness, spiritual approach, emotional control, adaptation, and healthy communication. This transformation process takes place through five psychological stages: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, and commitment. The application of the values of the mubadalah concept in married life is the key to forming an equal and harmonious relationship. Values such as mutuality, deliberation, and commitment in the bonds of marriage strengthen trust and shared responsibility, while also showing that the formation of a harmonious family is not determined by the beginning of the marriage, but by the willingness and efforts of both parties in living a household life fairly and in partnership. Keywords: forced marriage, sakinah, mubadalah concept.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA EIGENRICHTING DALAM BENTUK PENGEROYOKAN SECARA TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM, 392/PID.B/2011/PN. IDM) Hilmy Amjad Nada; Muhammad Nibros Hammam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63345

Abstrak Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) pada tiga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, dan 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. Objek kajian menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan pemenuhan asas pertanggungjawaban pidana, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik mengenai konsep eigenrichting. Penelitian juga mengkaji latar fakta hukum setiap perkara untuk menilai konsistensi yuridis antara unsur delik dan pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa dalam ketiga putusan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kesengajaan serta pengetahuan atas akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan meskipun dilatarbelakangi motif pembelaan terhadap korban kejahatan. Pada Putusan Nomor 190, hukuman lebih berat dijatuhkan karena adanya tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta akibat luka serius pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 345 dan 392 memperoleh pidana lebih ringan karena kerugian dan dampak sosial dinilai lebih rendah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma KUHP (aspek yuridis), tetapi juga pada upaya menjaga wibawa hukum dan pencegahan vigilantisme di masyarakat (aspek sosiologis), sekaligus menegaskan bahwa tindakan balas dendam tidak dapat menjadi alasan pembenar (aspek filosofis). Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menegaskan supremasi hukum serta memberikan efek jera terhadap praktik eigenrichting. Kata Kunci: Tindak pidana, Eigenrichting, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim Abstract This research focuses on criminal liability in vigilantism (eigenrichting) cases contained in three decisions of the Indramayu District Court, namely Decision No. 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, No. 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, and No. 392/Pid.B/ 2011/Pn.Idm. The study emphasizes the analysis of the element of fault and the fulfillment of criminal liability principles, as well as the judicial reasoning behind the determination of sentencing severity. This research employs a normative legal method with qualitative analysis of primary legal materials in the form of court decisions and statutory provisions, as well as secondary legal materials derived from scholarly literature concerning the concept of vigilantism. It also examines the factual background of each case to assess the consistency between the legal elements of the offense and the punishment imposed. The findings indicate that all defendants in the three decisions legally and convincingly fulfilled the elements of intent and awareness of the consequences of their actions, thereby affirming their criminal liability despite motives of defending victims of crime. In Decision No. 190, a more severe sentence was imposed due to the higher degree of violence and serious injuries inflicted upon the victim. Meanwhile, Decisions No. 345 and No. 392 received lighter punishments, as the resulting harm and social impact were considered relatively minor.The judges’ considerations were not solely based on the application of the provisions of the Criminal Code (legal approach), but also on efforts to uphold the authority of law and prevent vigilantism within society (sociological approach), while emphasizing that revenge cannot be justified as a legal defense (philosophical approach). Thus, the criminal sanctions aim to reinforce the principle of the rule of law and deter the recurrence of vigilantism. Keywords: criminal act, Eigenrichting, criminal liability, Judge consideration

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA MIKRO BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA Andi Intan Cahyani; Ibnul Jamal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.39787

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana mekanisme serta sasaran pendistribusian program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba, dan Bagaimana program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian “kualitatif”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dalam pendistribusian bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba yaitu: pertama melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan diberdayakan dalam hal ini pihak amil melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha, dalam hal ini pihak amil melakukan seleksi kepada mustahik apakah mustahik layak diberdayakan atau tidak, kedua setelah mendapatkan bantuan modal usaha, selanjutnya pihak amil akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis mustahik agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari bantuan modal usaha ini. Melalui bantuan modal usaha merupakan salah satu tolong menolong dalam kebaikan Sebagaimana dalam QS.Al-Maidah/5:2. Kata kunci: BAZNAS, Hukum Islam, Modal Usaha Mikro Abstract The main problem in this study is the implementation of the BAZNAS micro business capital assistance program in Bulukumba Regency. The subject matter is then described in several sub-problems, namely: What are the mechanisms and targets for distributing the BAZNAS Bulukumba Regency micro business capital assistance program, and How is the Bulukumba Regency BAZNAS micro business capital assistance program in view of Islamic Law. The type of research used in this study is a type of "qualitative" research, the approach used in this study is a normative juridical approach, while the data source for this research is a primary data source consisting of informants and respondents. second, secondary data sources that come from books, journals, articles, and previous research, data collection methods in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the mechanism for distributing BAZNAS micro business capital assistance in Bulukumba Regency is: firstly recruiting mustahik who will be empowered, in this case the amil recruits mustahik who will receive venture capital assistance, in this case the amil selects mustahik whether mustahik deserves to be empowered or not, secondly after getting business capital assistance, then the amil will provide guidance and evaluation of the business initiated by mustahik so that the business can develop and to achieve success from this venture capital assistance. Through business capital assistance is one of the ways to help in goodness as in QS. Al-Maidah / 5: 2. Keywords: BAZNAS, Islamic Law, Micro Business Capital

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju Rahmadani; St Nurjannah; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.51335

Abstrak Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pokok Masalah dibagi dua sub masalah yaitu: (1) Bagaimana keberadaan Indomaret terhadap omset usaha warung kelontong Di kecamatan kalukku kabupaten Mamuju? (2) Bagaimana ketentuan hukum Ekonomi syariah mengenai persaingan usaha?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, Metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan syar’i yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan indomaret berpengaruh tehadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai persaingan usaha, keberadaan indomaret terhadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku sudah menjadi masalah bagi pendapatan para pedagang kecil, usaha mereka tetap berjalan akan tetapi pendapatannya berkurang, hanya bisa menghidupi kesehariannya saja. Pendapatan setelah adanya indomaret menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret di dekat usaha pedagang kecil, masyarakat mulai banyak berbelanja di indomaret dibanding ke warung kelontong. Implikasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki manajemen usahanya sehingga dapat bersaing dengan indomaret. Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Indomaret Abstract The main problem in this writing is a review of Sharia Economic Law regarding the existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: (1) How does the existence of Indomaret affect the turnover of grocery stall businesses in Kalukku sub-district, Mamuju district? (2) What are the provisions of sharia economic law regarding business competition? The type of research used is field research. The methods used are interviews and observations carried out in the field or among the community. The research approach used is a syar'i approach, namely to determine the Review of Sharia Economic Law on the Existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The results of the research show that the existence of Indomaret has an effect on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District, because it is not in accordance with the provisions of sharia economic law regarding business competition, the existence of Indomaret on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District has become a problem for the income of small traders, businesses they are still running but their income is reduced, they can only support their daily lives. Income after the existence of Indomaret decreased, unlike before the existence of Indomaret near small traders' businesses, people began to shop more at Indomaret rather than at grocery stalls. The implication of this research is that business actors must improve service quality and improve their business management so that they can compete with Indomaret. Keywords: Sharia Economy, Indomaret

INTEGRASI USHUL FIQH, HUKUM ADAT, DAN PRINSIP INTERNASIONAL DALAM HUKUM LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Nasrah Hasmiati Attas; Muammar Bakry; Abd. Rauf Muhammad Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.60028

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan integratif antara Ushul Fiqh, hukum adat, dan prinsip hukum internasional lingkungan dalam upaya perlindungan ekologis yang berkelanjutan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah krisis lingkungan hidup yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya sektoral dan legal-formal, tetapi juga berbasis nilai dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan konseptual, dengan teknik studi pustaka terhadap sumber hukum Islam, hukum adat, dan instrumen hukum internasional lingkungan seperti Paris Agreement dan Rio Declaration. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, sinergi antara konsep maslahah dalam Ushul Fiqh dan nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum adat yang terbukti efektif secara empiris dalam menjaga lingkungan; kedua, korespondensi antara prinsip-prinsip hukum internasional lingkungan dengan maqāṣid al-sharī‘ah dan norma hukum adat dalam mewujudkan keadilan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat saling menguatkan dalam membangun model hukum lingkungan yang partisipatif, etis, dan kontekstual. Sebagai saran, perlu adanya penguatan regulasi berbasis nilai lokal dan maqāṣid, forum dialog lintas sistem hukum, serta reformasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai Islam, adat, dan prinsip global dalam perlindungan lingkungan. Kata Kunci: Ushul Fiqh, Hukum Adat, Hukum Internasional Lingkungan Abstract This study aims to formulate an integrative approach between Ushul Fiqh, customary law, and international environmental legal principles in achieving sustainable ecological protection in Indonesia. The background of this research lies in the multidimensional environmental crisis, which demands a legal approach that goes beyond sectoral and formal structures, embracing value-based and participatory frameworks. This research employs a normative and conceptual method, using library research to examine sources of Islamic law, Indonesian customary norms, and international legal instruments such as the Paris Agreement and the Rio Declaration. The discussion focuses on two main aspects: first, the synergy between the concept of maslahah in Ushul Fiqh and the ecological values embedded in local customary practices, which have proven effective in environmental conservation; second, the alignment between international environmental law principles and maqāṣid al-sharī‘ah as well as customary norms in promoting ecological justice. The findings indicate that these three legal systems can mutually reinforce each other in constructing a participatory, ethical, and contextual environmental legal framework. The study recommends strengthening legal regulations rooted in local values and maqāṣid, facilitating cross-system dialogues, and reforming legal education curricula to integrate Islamic, customary, and global environmental perspectives. Keywords: Ushul Fiqh, Customary Law, International Environmental Law

PENGARUH PEMASARAN, KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT LOYALITAS ANGGOTA DI KOPSYAH MUI JATIM CABANG SIDAYU Layyin Fuadah Nifar; Syamsir Alamsyah Harahap
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.60939

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemasaran, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat loyalitas anggota di Koperasi Syariah Mitra Usaha Ideal (Kopsyah MUI) Jatim Cabang Sidayu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 anggota koperasi sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pemasaran, kualitas produk, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas anggota. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran yang tepat, produk yang berkualitas, serta pelayanan yang prima dapat meningkatkan loyalitas anggota Kopsyah MUI Jatim Cabang Sidayu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi koperasi dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan loyalitas anggotanya. Kata Kunci: Pemasaran, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Loyalitas Anggota, Koperasi Syariah. Abstract This study aims to analyze the influence of marketing, product quality, and service quality on member loyalty at the Ideal Business Partner Sharia Cooperative (Kopsyah MUI) East Java, Sidayu Branch. The research method used a quantitative approach, with data collection techniques using questionnaires distributed to 100 cooperative members as a sample. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, multiple linear regression tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R²). The results indicate that partially, the variables of marketing, product quality, and service quality have a positive and significant effect on member loyalty. Simultaneously, these three variables also have a significant effect on member loyalty. These findings indicate that appropriate marketing strategies, quality products, and excellent service can increase member loyalty at the Sidayu Branch of Kopsyah MUI East Java. This research is expected to provide input for cooperatives in their efforts to maintain and enhance member loyalty. Keywords: Marketing, Product Quality, Service Quality, Member Loyalty, Sharia Cooperative.

ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI KELUARGA KESEHATAN SEJAHTERA SYARIAH TERHADAP PRINSIP PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONALNYA ( STUDI PADA KOPERASI TANJUNG SARI KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI ) Amelia Cyntia Putri; Nurida Isnaeni; Muhammad Roihan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62339

Abstrak Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Jambi merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana spembelian barang dengan menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan istisna. Seluruh proses layanan ini diarahkan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta transparansi dalam pengelolaan dana anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam kegiatan operasionalnya dan untuk menilai tingkat kepatuhan koperasi dalam menjaga prinsip-prinsip syariah meskipun belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan operasional sesuai ketentuan syariah, tidak terdapat unsur riba, serta seluruh proses transaksi disampaikan secara jelas kepada anggota. Meskipun belum mempunyai DPS, koperasi tetap menjaga kepatuhan melalui pemahaman internal, evaluasi rutin, sehingga operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menjaga kepercayaan anggota Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Koperasi Syariah Abstract Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Jambi is a sharia-based financial institution that conducts fund collection and financing activities for the purchase of goods using murabahah, mudharabah, and istisna contracts. All service processes are designed to ensure that transactions comply with sharia principles, particularly the prohibition of riba, fairness in transactions, and transparency in the management of members’ funds. This study aims to understand the mechanisms of the cooperative’s operational activities and to assess the level of compliance in upholding sharia principles despite the absence of a formal Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS). The research uses a descriptive qualitative method with a field research approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the cooperative has operated in accordance with sharia requirements, contains no elements of riba, and ensures that all transaction processes are clearly communicated to members. Although it does not yet have a DPS, the cooperative maintains compliance through internal knowledge and regular evaluations, thereby ensuring that its operations remain within the framework of sharia and continue to uphold member trust. Keywords: Sharia Cooperative, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA