Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING: ANALISIS KESENJANGAN REGULASI DAN UPAYA HARMONISASI HUKUM A.Melantik Rompegading; Muhammad Zabir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.62484

Abstrak Perkembangan pesat financial technology (fintech) lending di Indonesia telah membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun juga menghadirkan tantangan regulasi yang kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama telah menerbitkan berbagai peraturan, puncaknya pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 (POJK 10/2022), untuk menata industri ini. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi (regulatory gap), tumpang tindih kewenangan, dan tantangan dalam perlindungan konsumen serta data pribadi. Artikel ini menganalisis model pengawasan OJK saat ini, mengidentifikasi kelemahan fundamental dalam kerangka regulasi dan koordinasi antarlembaga, serta menawarkan sebuah model pengawasan baru yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini mengusulkan sebuah model yang mengadaptasi prinsip-prinsip ‘Twin Peaks’ yang memisahkan pengawasan prudensial dan perilaku pasar secara lebih tegas, serta mengintegrasikan Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan adalah kerangka kerja harmonisasi hukum yang konkret antara UU PDP, UU ITE, dan regulasi OJK, serta model koordinasi antarlembaga yang terstruktur untuk mengatasi fragmentasi pengawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penyempurnaan arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan di era digital. Kata Kunci : Pengawasan OJK, Fintech Lending, Kesenjangan Regulasi, Harmonisasi Hukum, RegTech, SupTech Abstract The rapid development of financial technology (fintech) lending in Indonesia has opened up wider access to financing for the public and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), but it also presents complex regulatory challenges. The Financial Services Authority (OJK) as the main regulator has issued various regulations, culminating in OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 (POJK 10/2022), to regulate this industry. However, there are still regulatory gaps, overlapping authority, and challenges in consumer protection and personal data. This article analyzes the current OJK supervisory model, identifies fundamental weaknesses in the regulatory framework and inter-agency coordination, and offers a new integrated and technology-based supervisory model. Using normative legal research methods through legislative, conceptual, and comparative approaches, this study proposes a model that adapts the 'Twin Peaks' principles that separate prudential supervision and market behavior more decisively, as well as integrate Regulatory Technology (RegTech) and Supervisory Technology (SupTech) to improve the effectiveness and efficiency of supervision. The novelty offered is a concrete legal harmonization framework between the PDP Law, the ITE Law, and OJK regulations, as well as a structured inter-agency coordination model to overcome supervisory fragmentation. The results of this study are expected to make a theoretical and practical contribution to the improvement of the supervision architecture of the financial services sector in the digital era. Keywords: OJK Supervision, Fintech Lending, Regulation Gap, Legal Harmonization, RegTech, SupTech

MODEL TATA KELOLA DAN KEPATUHAN KORPORASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK Asmah; Muh.Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.62485

Abstrak Pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia menuntut adanya penguatan tata kelola korporasi (Good Corporate Governance/GCG) pada perusahaan publik sebagai pilar utama untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Namun, implementasi GCG dihadapkan pada tantangan serius berupa risiko fraud dan kerentanan terhadap praktik pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model tata kelola dan kepatuhan korporasi di Indonesia dengan fokus pada tiga elemen sentral: peran Komite Audit, penegakan fiduciary duty Direksi dan Dewan Komisaris, serta implementasi program Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan efektivitas implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Komite Audit seringkali bersifat simbolis dan belum terintegrasi secara optimal dengan pengawasan kepatuhan AML-CFT, sementara penegakan fiduciary duty menjadi kunci akuntabilitas pengawasan. Sebagai kebaruan, penelitian ini mengusulkan sebuah Model Pengawasan Korporasi Terintegrasi yang mensinergikan fungsi Komite Audit dengan pilar-pilar kepatuhan lainnya (Manajemen Risiko, Audit Internal, dan Sistem Whistleblowing) untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang holistik dan substantif. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat benteng pertahanan korporasi terhadap risiko fraud dan pencucian uang, serta memberikan kontribusi bagi harmonisasi regulasi GCG di masa depan. Kata Kunci : Tata Kelola Korporasi, Komite Audit, Fiduciary Duty, Pencegahan Fraud, AML-CFT, Perusahaan Publik Abstract The rapid development of the capital market in Indonesia requires the strengthening of good corporate governance (GCG) in public companies as the main pillar to maintain investor confidence and market integrity. However, GCG implementation is faced with serious challenges in the form of fraud risks and vulnerability to money laundering practices. This research aims to critically analyze the corporate governance and compliance model in Indonesia with a focus on three central elements: the role of the Audit Committee, the enforcement of fiduciary duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) program. Using normative legal research methods through legislative and conceptual approaches, this study identifies a gap between the existing regulatory framework and the effectiveness of implementation in the field. The results of the analysis show that the role of the Audit Committee is often symbolic and has not been optimally integrated with AML-CFT compliance supervision, while the enforcement of fiduciary duty is the key to supervisory accountability. As a novelty, this study proposes an Integrated Corporate Oversight Model that synergizes the functions of the Audit Committee with other compliance pillars (Risk Management, Internal Audit, and Whistleblowing System) to create a holistic and substantive oversight mechanism. This model is expected to be a solution to strengthen corporate defenses against the risk of fraud and money laundering, as well as contribute to the harmonization of GCG regulations in the future. Keywords: Corporate Governance, Audit Committee, Fiduciary Duty, Fraud Prevention, AML-CFT, Public Companies

REGULASI BISNIS BERKELANJUTAN DALAM INDUSTRI EKSTRAKTIF: KONSTRUKSI LEX SPECIALIS ESG BERBASIS HUKUM RESPONSIF Dian Eka Kusuma Wardani; Gazali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.62486

Abstrak Industri ekstraktif di Indonesia, meskipun menjadi pilar ekonomi, berhadapan dengan tantangan keberlanjutan yang signifikan. Kerangka regulasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ada saat ini bersifat fragmentatif, tersebar di berbagai peraturan sektoral, dan belum terintegrasi secara holistik. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi praktik bisnis berkelanjutan yang efektif. Artikel ini mengusulkan konstruksi lex specialis ESG untuk industri ekstraktif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menganalisis kelemahan kerangka regulasi yang ada dan menawarkan sebuah model baru. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan adalah (1) formulasi kerangka lex specialis ESG yang mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola secara spesifik untuk industri ekstraktif; (2) model ko-regulasi (dual regulatory framework) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menciptakan pengawasan yang sinergis; dan (3) penerapan teori hukum responsif sebagai landasan filosofis untuk memastikan regulasi ESG bersifat adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus ESG untuk sektor ekstraktif yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan global, tetapi juga berakar pada konteks sosial-hukum Indonesia, sehingga mampu mendorong transformasi menuju industri ekstraktif yang adil dan berkelanjutan. Kata Kunci : ESG, Industri Ekstraktif, Bisnis Berkelanjutan, Lex Specialis, Teori Hukum Responsif, Tata Kelola Korporasi. Abstract The extractive industry in Indonesia, despite being a pillar of the economy, faces significant sustainability challenges. The current Environmental, Social, and Governance (ESG) regulatory framework is fragmentative, spread across various sectoral regulations, and has not been holistically integrated. This creates legal uncertainty and hinders the implementation of effective sustainable business practices. This article proposes the construction of ESG lex specialis for the extractive industry in Indonesia using a responsive legal theory approach. Through normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the weaknesses of the existing regulatory framework and offers a new model. The novelty offered is (1) the formulation of the ESG lex specialis framework that integrates environmental, social, and governance standards specifically for the extractive industry; (2) a co-regulatory model (dual regulatory framework) between the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) to create synergistic supervision; and (3) the application of responsive legal theory as a philosophical foundation to ensure that ESG regulations are adaptive, participatory, and oriented towards substantive justice. The results of this study recommend the establishment of a special ESG law for the extractive sector that not only meets global compliance standards, but is also rooted in Indonesia's socio-legal context, thereby being able to drive the transformation towards a fair and sustainable extractive industry. Keywords: ESG, Extractive Industries, Sustainable Business, Lex Specialis, Responsive Legal Theory, Corporate Governance

MEMBANGUN PROFESIONALISME KOPERASI SYARIAH MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SYARIAH DAN AKUNTABILITAS Andi Tenri Citra Sari; Nur Khamsiana
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62506

Abstrak Koperasi syariah adalah organisasi ekonomi yang berbasis Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan berkelanjutan. Dalam kenyataannya, pengelolaan koperasi syariah menghadapi kesulitan dalam menerapkan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip governance yang baik dan nilai-nilai syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep manajemen koperasi syariah melalui analisis literatur terkait, seperti buku, jurnal dan regulasi-regulasi terkait. Kajian literatur, atau review literatur dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian menunjukkan bahwa manajemen koperasi syariah harus mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian berbasis musyawarah, pelaksanaan yang transparan dan pengawasan yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Singkatnya, penerapan manajemen koperasi syariah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan profesionalisme manajemen koperasi dan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Kata Kunci:Manajemen, Koperasi Syariah Abstract Sharia cooperatives are Islamic-based economic organizations that aim to improve the welfare of their members in a fair and sustainable manner. In reality, the management of Sharia cooperatives faces difficulties in implementing management that aligns with the principles of good governance and Sharia values. The purpose of this research is to examine the concept of Sharia cooperative management through an analysis of relevant literature, such as books, journals, and relevant regulations. The literature review was conducted using a descriptive-analytical approach. The study indicates that Sharia cooperative management must include strategic planning, deliberation-based organization, transparent implementation, and accountable supervision in accordance with Sharia principles. In short, the implementation of Sharia cooperative management that incorporates Islamic values can enhance the professionalism of cooperative management and increase member and community trust. Keywords: Management, Sharia Cooperatives

PERAN PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Mahmudah Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62507

Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keberadaan pasar tradisional dalam menunjang pembangunan ekonomi di kota gorontalo, (2) menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah kota gorontalo dengan keberadaan pasar tradisional, dan (3) menganalisis prespektif ekonomi syariah terhadap praktik pasar tradisional yang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan sumber data berupa pedagang, pembeli, dan pemangku kepentingan pasar tradisional dari pemerintah kota Gorontalo, termasuk dinas pendapatan daerah dan pengelola pasar, serta akademisi ekonomi Syariah dengan jumlah informan sebanyak 35 orang. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi pasar tradisional dapat di gambarkan sebagai “enggan hidup tetapi tidak rela mati”. Ungkapan tersebut merupakan analisis sederhana terhadap kondisi pasar tradisional di kota Gorontalo, yang merupakan salah satu asset kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Tradisional. Abstract The study aimed: 1) to describe the existence of traditional markets in supporting the economic development at the city of Gorontalo, 2) to analyze the progress of local revenues of Gorontalo with the traditional markets existence, 3) to analyze the Islamic economics perspective of the traditional market practices associated with the increasing of the local revenues. The study was a qualitative case study with the data sources of the traditional market traders, buyers and stakeholders from the Gorontalo government including the local revenue management and market managers, as well as from Islamic economics academia with the number of informants as many as 35 people. Observation, interview, and documentation were employed in collecting the data which then processed and analyzed through three stages of data collection, data reduction, and data presentation. The study results revealed that traditional markets condition could be described as "reluctant to live but not willing to die”. The phrase was a simple analysis of the traditional markets condition at the city of Gorontalo which one of the city treasures to increase the local revenues. Keywords: Sharia Economy, Local Original Income, Traditional Markets.

ANALISIS DAN KRITIK TERHADAP TULISAN Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum TENTANG URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DEMOKRATIS (Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62576

Abstrak Tulisan ini mengkaji pemikiran Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. tentang “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis” dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Kajian ini berangkat dari masalah lemahnya pelaksanaan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual, dengan menelaah ketentuan konstitusional, prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan doktrin partisipasi publik dalam sistem demokrasi konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) dalam perspektif HTN, partisipasi publik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan ukuran konstitusionalitas formil suatu undang-undang; (2) dalam perspektif HAN, partisipasi publik merupakan kewajiban administratif negara dan sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan pemerintah; (3) praktik legislasi di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum menjamin partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Tulisan ini merekomendasikan reformasi kelembagaan dan regulasi melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 agar memuat kewajiban Public Consultation Report, penguatan uji formil di Mahkamah Konstitusi, dan penerapan sistem e-legislation untuk memperluas akses masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara diperlukan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar-benar demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Demokrasi Konstitusional, Pembentukan Undang-Undang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Abstract This paper analyzes the ideas of Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. in her work “The Urgency of Public Participation in the Formation of Democratic Legislation” from the perspectives of Constitutional Law and Administrative Law. The study originates from the persistent issue of weak public participation in Indonesia’s legislative process, despite its formal recognition in Article 96 of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations and Article 10 paragraph (1) letter f of Law No. 30 of 2014 on Administrative Governance. Using a normative and conceptual approach, this research examines constitutional provisions, principles of good governance (AUPB), and public participation doctrines within the framework of constitutional democracy. The findings reveal that: (1) from the constitutional law perspective, public participation represents the implementation of popular sovereignty and serves as a measure of the formal constitutionality of legislation; (2) from the administrative law perspective, it is an administrative obligation of the state and a mechanism of social control over governmental power; and (3) in practice, Indonesia’s legislative process remains formalistic and fails to ensure meaningful participation. This paper recommends institutional and regulatory reforms, including revising Law No. 12 of 2011 to mandate a Public Consultation Report, strengthening formal judicial review in the Constitutional Court, and implementing a national e-legislation system to enhance transparency and public involvement. The study concludes that synergy between constitutional and administrative law is essential to realizing a genuinely democratic, participatory, and accountable legislative process. Keywords: Public Participation, Constitutional Democracy, Legislative Process, Constitutional Law, Administrative Law.

KEBIJAKAN DAN REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL Hamam Mishbakhuzein; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419

Abstrak Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan nasional melalui inovasi financial technology (fintech), termasuk fintech syariah yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, serta pelarangan riba, gharar, dan maisir. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Hiyanti et al. (2019) dan Arner et al. (2020), menekankan bahwa potensi fintech syariah di Indonesia sangat besar, tetapi masih menghadapi permasalahan dalam literasi keuangan dan regulasi yang belum optimal. Noor et al. (2022) juga mengidentifikasi lemahnya perlindungan konsumen serta kurangnya harmonisasi antara OJK dan DSN-MUI dalam pengawasan fintech syariah. Meskipun demikian, data OJK (2024) menunjukkan peningkatan signifikan dengan lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah serta pertumbuhan tahunan menyentuh persentase 18%. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis sinergis antara kebijakan OJK, fatwa DSN-MUI, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dalam membentuk tata kelola fintech syariah yang compliant terhadap prinsip Islam sekaligus adaptif terhadap transformasi digital. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan regulasi, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech syariah yang inklusif serta berkeadilan di Indonesia. Kata kunci: Fintech Syariah, OJK, Regulasi, Ekonomi Digital Abstract The development of the digital economy has driven the transformation of the national financial system through financial technology (fintech) innovation, including Sharia fintech, which is oriented towards adherence to the principles of fairness, transparency, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). Several previous studies, such as those by Hiyanti et al. (2019) and Arner et al. (2020), emphasize that the potential for Sharia fintech in Indonesia is enormous, but it still faces challenges in financial literacy and suboptimal regulations. Noor et al. (2022) also identified weak consumer protection and a lack of harmonization between the Financial Services Authority (OJK) and the National Council of Indonesian Ulemas (DSN)-Indonesian Ulema Council (MUI) in supervising Sharia fintech. Nevertheless, OJK data (2024) shows significant growth, with more than 20 Sharia fintech operators and annual growth reaching 18%. The novelty of this research lies in the synergistic analysis of OJK policies, DSN-MUI fatwas, and the 2019–2024 Indonesian Sharia Economic Masterplan in shaping Sharia fintech governance that is compliant with Islamic principles and adaptive to digital transformation. This approach has not been widely studied in an integrative manner in previous literature. Thus, this study provides theoretical and practical contributions to strengthening regulations, consumer protection, and developing an inclusive and equitable Sharia fintech ecosystem in Indonesia. Keywords: Sharia Fintech, OJK, Regulation, Digital Economy

DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Ana Sahroni; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62465

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Artificial Intelligence (AI) dan fintech syariah dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pakar ekonomi Islam serta praktisi fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam ekosistem keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi AI dan fintech syariah juga berkontribusi terhadap pencapaian lima tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai transformasi nilai yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kata kunci: maqāṣid al-syarī‘ah, digitalisasi ekonomi Islam, artificial intelligence, fintech syariah, keadilan ekonomi. Abstract This study aims to analyze the integration of Artificial Intelligence (AI) and Islamic financial technology (fintech) within the framework of maqāṣid al-syarī‘ah to promote economic justice in the Islamic financial system. Using a qualitative-descriptive approach, the research employs literature review and in-depth interviews with Islamic economic experts and fintech practitioners. The findings reveal that the application of AI in Islamic finance significantly enhances efficiency, transparency, and system accuracy, while also expanding financial inclusion based on Sharia values. The integration of AI and Islamic fintech contributes to achieving the five core objectives of maqāṣid al-syarī‘ah: protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). This research concludes that the digitalization of the Islamic economy is not merely a technological advancement but also a value-driven transformation that supports the creation of a just, ethical, and sustainable economic system in accordance with Islamic principles. Keywords: maqāṣid al-syarī‘ah, Islamic digital economy, artificial intelligence, Islamic fintech, economic justice.

TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL: DARI TATAP MUKA KE KLIK DAN KONEKSI Muhammad Nurjati; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62480

Abstrak Transformasi sosial di masa kini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, dengan perubahan besar dalam cara masyarakat berstruktur, berpikir, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penyebab utama perubahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses dan dampak dari transformasi sosial digital terhadap cara berkomunikasi, pembentukan identitas di dunia maya, serta masalah keterampilan dan etika dalam penggunaan internet. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis buku, jurnal, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah menciptakan masyarakat yang saling terhubung (network society), di mana hubungan sosial tidak hanya terbatas di dalam ruang fisik, tetapi diperlebar melalui media sosial dan platform online. Selain itu, gagasan desa global menunjukkan bahwa manusia dapat terhubung tanpa batas waktu dan jarak. Identitas digital menjadi ruang baru untuk mengekspresikan diri, yang memengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Literasi digital mempunyai dampak besar terhadap kehidupan sosial: di satu sisi, ia membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, akses informasi, dan partisipasi masyarakat; di sisi lain, ia juga bisa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar, ketimpangan akses internet, dan penurunan etika dalam berkomunikasi. Karena itu, meningkatkan literasi dan etika digital menjadi hal penting untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah era digital. Kata kunci: transformasi sosial, era digital, komunikasi virtual, literasi digital, masyarakat digital Abstract Social transformation in the present era is a global phenomenon marked by significant changes in the way societies are structured, think, and interact. The development of information and communication technology is the main driver of these changes. This study aims to examine the process and impact of digital social transformation on communication patterns, the formation of online identities, as well as issues related to skills and ethics in internet use. The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach, analyzing books, journals, and reports from international organizations. The findings reveal that digital technology has created a connected society (network society), where social relationships are no longer confined to physical spaces but expanded through social media and online platforms. Furthermore, the concept of the global village illustrates that humans can connect without the limitations of time and space. Digital identity has become a new space for self-expression, influencing lifestyles and social interactions. Digital literacy has a significant impact on social life: on one hand, it enhances critical thinking skills, access to information, and civic participation; on the other hand, it may lead to the spread of misinformation, unequal internet access, and declining communication ethics. Therefore, improving digital literacy and ethics is essential to create a more just, inclusive, and sustainable social transformation in the digital era. Keywords: social transformation, digital era, virtual communication, digital literacy, digital society

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PRIVASI KONSUMEN PADA FINTECH: INVESTIGASI KUALITATIF DILEMA ETIKA DIGITAL Driyan Andika; Agung Cahyadi; Cory Vidiati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62513

Abstrak Dengan pertumbuhan industri fintech Indonesia yang cepat, banyak masalah etika digital muncul terkait perlindungan privasi konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dilema etika digital, peran CSR, dan dampak regulasi terhadap praktik fintech di Indonesia antara tahun 2023-2025 adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis data sekunder dari laporan Bank Indonesia, laporan OJK, dan publikasi perusahaan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech membantu inklusi keuangan, pelanggaran privasi tetap menjadi masalah utama. Walaupun sektor fintech memerlukan penguatan besar untuk mencapainya, CSR mulai mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan data dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong industri menuju kepatuhan dan keamanan digital, OJK dan aturan bank Indonesia memainkan peran penting, tetapi masih ada masalah dalam menerapkannya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan literasi.Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara penerapan CSR yang efektif, regulasi adaptif, dan edukasi digital untuk mendorong pertumbuhan fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial; Privasi Konsumen; Etika Digital. Abstract With the rapid growth of Indonesia's fintech industry, many digital ethical issues have emerged regarding the protection of consumer privacy and corporate social responsibility (CSR). The digital ethical dilemma, the role of CSR, and the impact of regulations on fintech practices in Indonesia between 2023-2025 are the subjects of this research. The research method is a descriptive qualitative approach that uses secondary data analysis from Bank Indonesia reports, OJK reports, and fintech company publications. The research results show that although fintech helps financial inclusion, privacy violations remain a major problem. Although the fintech sector requires major strengthening to achieve this, CSR is starting to take strategic steps to ensure data security and community empowerment. To push the industry towards digital compliance and security, OJK and Indonesian bank regulations play an important role, but there are still problems in implementing them, especially those related to human resources and literacy. The implications of this research underline the importance of synergy between effective CSR implementation, adaptive regulations, and digital education to encourage inclusive and sustainable fintech growth in Indonesia. Keywords: Social Responsibility; Consumer Privacy; Digital Ethics.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA