cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 36   37   38   39   40 
OPEN MINDED SALAH SATU PEMICU TERJADINYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI INDONESIA Nova Andriyani; Rofi’ah; Yuli Nur Aini
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61276

Abstract

Abstrak Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perubahan dalam pola perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran open minded dalam menurunkan angka pernikahan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis teks dari berbagai sumber terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran budaya dan nilai-nilai sosial yang lebih terbuka (open minded) telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi pernikahan. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap variasi gaya hidup, preferensi seksual, dan pola hubungan non-tradisional cenderung menunda atau menghindari pernikahan konvensional. Selain itu, faktor-faktor ekonomi, pendidikan, dan urbanisasi juga memainkan peran penting dalam perubahan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih terbuka terhadap beragam pilihan hidup dapat menjadi pemicu turunnya angka pernikahan di Indonesia. Implikasi dari temuan ini menggaris bawahi pentingnya untuk memahami perubahan nilai dan sikap sosial dalam konteks kebijakan publik dan perencanaan sosial di masa depan. Kata kunci: Open Minded, Pernikahan, Indonesia   Abstract The marriage rate in Indonesia has decreased significantly in recent years, which shows changes in people's behavioral patterns. This research aims to analyze the role of open mindedness in reducing marriage rates in Indonesia. Using a qualitative approach, data was collected through interviews and text analysis from various related sources. The results of the analysis show that cultural shifts and more open-minded social values ​​have influenced people's perceptions of the institution of marriage. Societies that are more open to variations in lifestyle, sexual preferences, and non-traditional relationship patterns tend to postpone or avoid conventional marriage. Additionally, economic factors, education, and urbanization also play an important role in these changes. This research concludes that a more open understanding of various life choices could trigger a decline in marriage rates in Indonesia. The implications of these findings underscore the importance of understanding changes in social values ​​and attitudes in the context of future public policy and social planning. Keywords: Open Minded, Marriage, Indonesia
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BARANG ELEKTRONIK DI KOPERASI ANUGRAH MANDIRI INDONESIA SUBANG Difa Maulana; Rizal Maulana; Ali Aminulloh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61277

Abstract

Abstrak Kemajuan praktik ekonomi syariah dalam bidang pembiayaan menuntut adanya analisis yang lebih mendalam mengenai penerapannya di lembaga keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan barang elektronik dilakukan oleh Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia Subang serta menganalisis kepatuhannya terhadap hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan barang elektronik di koperasi tersebut diawali dengan pengajuan anggota melalui formulir pinjaman yang kemudian diverifikasi dan disetujui, dengan pembiayaan diberikan dalam bentuk angsuran serta margin tetap yang disepakati sejak awal. Dari aspek hukum ekonomi Islam, mekanisme ini telah mencerminkan prinsip tolong-menolong dan prinsip kerelaan dalam akad pembiayaan, namun masih ditemukan potensi unsur riba dalam bentuk biaya tambahan atau margin yang dibebankan kepada anggota sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun mekanisme pembiayaan telah menerapkan sebagian prinsip syariah, diperlukan perbaikan dalam penentuan margin agar terhindar dari unsur yang dilarang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam metode perhitungan margin serta mengeksplorasi model pembiayaan alternatif yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Kata Kunci: pembiayaan barang elektronik, koperasi Anugrah Mandiri Indonesia, hukum ekonomi syariah.   Abstract The development of sharia-based financing practices requires careful analysis of their implementation in cooperative financial institutions. This study aims to examine the practice of electronic goods financing at the Anugrah Mandiri Indonesia Subang Cooperative and to assess its compliance with Islamic economic law. Using a qualitative descriptive-analytical method, data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the financing mechanism begins with members submitting loan applications through a form, which are verified and approved by the cooperative. Financing is provided in installments with a fixed margin agreed upon from the start. From the perspective of Islamic economic law, the cooperative has applied the principles of mutual assistance and willingness in its contracts. However, a potential element of usury exists in the form of additional fees or margins imposed on members, which requires further evaluation to ensure sharia compliance. Thus, although the mechanism reflects some sharia principles, improvements in margin determination are still necessary to avoid prohibited elements. Future research should explore more precise methods of margin calculation and alternative financing models that fully align with sharia principles. Keywords: Electronic Goods Financing, Anugrah Mandiri Indonesia Cooperative, Sharia Economic Law.
FORCE MAJEURE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fina Mafatikhul Khilmi; Nita Triana
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61278

Abstract

Abstrak Istilah force majeure, yang juga dikenal sebagai kekuatan yang lebih besar, overmacht, atau keadaan memaksa, lebih lazim digunakan dalam praktik hukum karena cakupannya yang bersifat universal. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsep ini tersirat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagai bentuk pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda (Pasal 1338), serta diperkuat oleh Pasal 1444 dan 1445. Tulisan ini mengkaji bagaimana force majeure dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab kontraktual akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis-teoritis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa force majeure memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak dalam kondisi tertentu, serta pentingnya memperjelas klausul ini dalam perjanjian. Disarankan agar para pihak mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kata Kunci: Force Majeure, Sistem Hukum Indonesia   Abstract The term force majeure, also known as superior force, overmacht, or compelling circumstance, is commonly used in legal practice due to its universal scope. Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the concept is implied in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code (KUHPerdata) as exceptions to the principle of pacta sunt servanda (Article 1338), and further supported by Articles 1444 and 1445. This paper examines how force majeure serves as a legal basis to release contractual obligations due to extraordinary events that are unforeseeable and unavoidable. The study uses a normative legal research method with a theoretical and statutory approach. The findings indicate that force majeure provides legal protection for contracting parties under specific conditions and emphasizes the importance of explicitly including such clauses in contracts. It is recommended that parties clearly stipulate force majeure clauses to prevent future disputes. Keywords: Force Majeure, Indonesian Legal System
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Sheilla Priyayi Yantini; Happy Yulia Anggraeni; Rizkita Kurnia Sari; Yuyut Prayuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61282

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah.   Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan. Abstract Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers’ legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers’ low legal literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights’ fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers. Keywords: Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation.
PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL: STUDI SEWA RUKO DI KOTA BENGKULU Yolsa Agustio; Desi Isnaini; Katra Pramadeka
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61283

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad ijarah dalam pengembangan industri halal khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha yang menyewa ruko di lokasi tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah memberikan kemudahan akses bagi pelaku industri halal dalam memperoleh tempat usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijarah berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, akad ijarah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Kata Kunci: Akad Ijarah, Industri Halal, Sewa Menyewa.   Abstract This study aims to analyze the role of the ijarah contract in the development of the halal industry, particularly in the context of renting shophouses on Padat Karya Street. The ijarah contract, as a form of transaction that complies with sharia principles, is expected to contribute positively to the growth of halal businesses. The method used in this study is a qualitative approach with interviews and observations of business actors who rent shophouses in the location. The results show that the implementation of the ijarah contract provides easy access for halal industry players in obtaining business premises, as well as increasing public trust in halal products. In addition, this study also found that compliance with sharia principles in the implementation of the ijarah contract plays an important role in creating a conducive business environment. Thus, the ijarah contract has a strategic role in supporting the development of the halal industry in Bengkulu City. Keywords: Ijarah Agreement, Halal Industry, Rental.
A ASPEK PIDANA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN H. Abdul Lawali Hasibuan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61288

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis aplikasi (financial technology). Akan tetapi, meningkatnya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Pinjol ilegal umumnya beroperasi tanpa izin resmi, mengenakan bunga yang sangat tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara melawan hukum, seperti ancaman maupun penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga penting untuk ditinjau melalui perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk tindak pidana dalam praktik pinjol ilegal, menelaah pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penipuan, pemerasan, pelanggaran terhadap data pribadi, hingga pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun badan hukum yang terlibat. Namun, perlindungan bagi korban masih lemah karena keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mencegah semakin luasnya praktik pinjol ilegal. Kata Kunci: Pinjaman Online; Perlindungan Hukum; Korban   Abstract Advances in digital technology have led to various innovations in the financial sector, including application-based lending services (financial technology). However, the rise of illegal online lending practices has given rise to complex legal issues. Illegal online lending generally operates without official permission, charges very high interest rates, and collects payments through unlawful means, such as threats and misuse of personal data. This situation is not only economically detrimental, but also has a psychological impact on society, making it important to review it from a criminal law perspective. This study aims to identify the forms of criminal acts in illegal online lending practices, examine the legal liability that can be imposed on perpetrators, and review legal protection mechanisms for victims. The method used is a normative juridical approach by examining relevant laws, legal doctrines, and court decisions. The results of the study reveal that illegal online lending practices can be categorised as criminal acts, such as fraud, extortion, violation of personal data, and money laundering. Criminal liability can be imposed on both individuals and legal entities involved. However, protection for victims is still weak due to limitations in regulation and law enforcement. Therefore, regulatory reforms and cooperation between law enforcement agencies are needed to strengthen Keywords: Keywords: Online Loans; Legal Protection; Victims
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BARANG BUKTI SERTA ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Abdur Razak
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61462

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi barang bukti serta alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang mencakup tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Barang bukti dan alat bukti memiliki peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, mengingat proses pembuktian di persidangan menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengungkapan dan pembuktian alat bukti dalam berbagai jenis perkara pidana baik pidana materiel, pidana darurat, pidana dengan alasan pembenar, maupun pidana karena pelaksanaan tugas belum berjalan optimal sesuai mekanisme yang diatur dalam KUHAP (Pasal 183–202). Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa pelaku tindak pidana dapat dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum akibat kelemahan pembuktian. Di samping itu, peran laboratorium forensik terbukti sangat penting dalam memberikan keterangan ilmiah untuk mendukung pengungkapan serta pembuktian, khususnya pada kasus penganiayaan dan pembunuhan. Faktor personal, kemampuan teknis, dan tingkat pendidikan aparat penegak hukum juga berpengaruh besar dalam efektivitas proses pembuktian. Dengan demikian, penguatan sistem pembuktian, optimalisasi pemanfaatan ilmu forensik, serta peningkatan kapasitas aparat hukum merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Barang Bukti, Alat Bukti, Pemeriksaan Perkara Pidana, KUHAP.   Abstract This article discusses the status and function of evidence and instruments of proof in the criminal case examination process, encompassing the investigation, prosecution, and trial stages. Evidence and instruments of proof play a crucial role in ensuring legal certainty, given that the evidentiary process in court serves as the primary basis for judges in issuing verdicts. However, field practice shows that the disclosure and substantiation of evidence in various types of criminal cases, including material crimes, emergency crimes, crimes with justification, and crimes due to the implementation of duties, have not been carried out optimally according to the mechanisms stipulated in the Criminal Procedure Code (Articles 183–202). This situation poses the risk that perpetrators of criminal acts may be acquitted or released from all legal charges due to evidentiary weaknesses. Furthermore, the role of forensic laboratories has proven crucial in providing scientific information to support disclosure and substantiation, particularly in cases of assault and murder. The personnel, technical capabilities, and education level of law enforcement officers also significantly influence the effectiveness of the evidentiary process. Therefore, strengthening the evidentiary system, optimizing the use of forensic science, and increasing the capacity of law enforcement officers are urgently needed to achieve a more effective and just criminal justice process. Keywords: Evidence, Evidence, Criminal Case Examination, Criminal Procedure Code
KAJIAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA B3 BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR 9 TAHUN 2024 Ade Yuliany Siahaan; Lestari V. Sinaga; Rini Novita
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61696

Abstract

Abstrak Limbah rumah tangga yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah mengeluarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola limbah B3 rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menelaah aspek hukum, tingkat efektivitas, serta kendala penerapan peraturan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dihimpun dari regulasi, literatur akademik, serta penelitian sebelumnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Permen LHK No. 9/2024 telah menyediakan landasan yuridis yang cukup jelas mengenai kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 rumah tangga. Akan tetapi, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan agar regulasi ini dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Hukum lingkungan, pengelolaan limbah B3, Permen LHK No. 9/2024.   Abstract Household waste containing hazardous and toxic materials (B3) poses significant risks to human health and environmental sustainability. To address this issue, the government enacted Minister of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) No. 9 of 2024, which governs the management of household B3 waste. This study aims to examine the legal framework, assess the effectiveness, and identify the challenges in implementing the regulation. The research employs a normative legal method using a statutory and conceptual approach. Legal materials were collected from legislation, academic literature, and previous studies, and then analyzed qualitatively. The findings indicate that Permen LHK No. 9/2024 provides a clear legal foundation regarding the obligations of government, society, and businesses in managing household B3 waste. However, its implementation still encounters obstacles, such as low public participation, limited supporting facilities, and weak enforcement mechanisms. Therefore, enhanced public education, adequate infrastructure provision, and stronger stakeholder collaboration are required to ensure the effective application of the regulation. Keywords: environmental law, household hazardous waste, Permen LHK No. 9/2024.
URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MENILAI TREN THRIFTING: SEBUAH SOLUSI ATAU ANCAMAN Fahmi Makraja; Elya Fitriyani; Nisa Afifah; Tajul Iflah; Raihan Putri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61732

Abstract

Abstrak Tren thrifting, atau jual beli pakaian bekas, telah menjadi fenomena global yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, hingga ekspresi gaya hidup. Namun, di balik popularitasnya, thrifting memunculkan berbagai pertanyaan etis dan moral, terutama ketika dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai tren thrifting. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menganalisis fenomena thrifting dengan menimbang maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang ditimbulkannya. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa berdasarkan analisis menggunakan Maqasid Syariah, tren thrifting memiliki dua sisi yang kontras. Sebagai solusi, thrifting sejalan dengan prinsip hifz al-mal (menjaga harta) karena menawarkan akses sandang yang terjangkau dan mengurangi limbah tekstil. Hal ini juga mendukung hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dengan mempromosikan ekonomi sirkular. Namun, sebagai ancaman, thrifting berpotensi merusak hifz al-mal makro karena mengancam industri tekstil lokal. Selain itu, aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan) dapat terabaikan jika pakaian bekas tidak disanitasi, dan dapat mendorong perilaku israf (pemborosan) yang bertentangan dengan etika Islam. Dengan demikian, thrifting adalah solusi hanya jika dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Thrifting, Maqasid Syariah, Keberlanjutan, Ekonomi Sirkular, Etika Islam.   Abstract The trend of thrifting, or buying and selling used clothing, has become a popular global phenomenon, especially among the younger generation. This phenomenon is driven by various factors, ranging from environmental sustainability issues, economics, to lifestyle expressions. However, behind its popularity, thrifting raises various ethical and moral questions, especially when analyzed from the perspective of Maqasid Syariah. This study aims to examine the urgency of Maqasid Syariah as a comprehensive evaluation framework for assessing the thrifting trend. Using a qualitative approach and literature review, this paper analyzes the thrifting phenomenon by weighing the maslahat (benefits) and mafsadat (drawbacks) it entails. The findings of this study indicate that, based on an analysis using Maqasid Syariah, the thrifting trend has two contrasting sides. As a solution, thrifting aligns with the principle of hifz al-mal (preserving wealth) by offering affordable clothing and reducing textile waste. It also supports hifz al-bi'ah (preserving the environment) by promoting a circular economy. However, as a threat, thrifting has the potential to undermine macro hifz al-mal by jeopardizing the local textile industry. In addition, the aspect of hifz al-nafs (preserving life/health) can be neglected if used clothing is not sanitized, and can encourage israf (wasteful) behavior that is contrary to Islamic ethics. Thus, thrifting is a solution only if it is done ethically and responsibly. Keywords: Thrifting, Maqasid Syariah, Sustainability, Circular Economy, Islamic Ethics.
EFEKTIVITAS LANDASAN HUKUM EKONOMI DIGITAL INDONESIA: ANALISIS DISHARMONI REGULASI DALAM EKOSISTEM MARKETPLACE Ariadin; Mirwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.62483

Abstract

Abstrak Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia telah menciptakan lanskap bisnis yang dinamis, namun sekaligus menyoroti adanya disharmoni dalam kerangka regulasi yang ada. Artikel ini menganalisis inefektivitas payung hukum ekonomi digital Indonesia dengan membedah tumpang tindih dan kekosongan hukum antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini mengidentifikasi disharmoni pada tiga level: struktur (tumpang tindih kewenangan lembaga), substansi (pasal-pasal yang tidak sinkron), dan kultur (kesenjangan literasi hukum). Dampak dari disharmoni ini, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem marketplace, dianalisis secara mendalam, menyoroti praktik persaingan tidak sehat seperti self-preferencing dan penyalahgunaan data. Sebagai kebaruan (novelty), artikel ini mengusulkan sebuah kerangka harmonisasi regulasi yang komprehensif, mencakup pembentukan lex specialis ekonomi digital, gagasan lembaga pengawas tunggal (single digital regulator agency), dan pengenalan mekanisme transparansi algoritma sebagai instrumen hukum baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berdaya saing, seraya memberikan rekomendasi kebijakan yang terstruktur untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kata Kunci : Ekonomi Digital, Harmonisasi Hukum, Persaingan Usaha, Perlindungan Data, UMKM, Marketplace   Abstract Indonesia's rapid growth of digital economy has created a dynamic business landscape, but at the same time highlights the disharmony in the existing regulatory framework. This article analyzes the ineffectiveness of Indonesia's digital economy legal umbrella by dissecting the overlap and legal vacuum between the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Personal Data Protection Law (UU PDP), and the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha (UU Competencia Usaha Nya). Using the normative juridical approach and the legal system theory framework of Lawrence M. Friedman, this study identifies disharmony at three levels: structure (overlapping authority of institutions), substance (articles that are out of sync), and culture (gap in legal literacy). The impact of this disharmony, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the marketplace ecosystem, is analyzed in depth, highlighting unfair competition practices such as self-preferencing and data misuse. As a novelty, this article proposes a comprehensive regulatory harmonization framework, including the establishment of a lex specialis digital economy, the idea of a single digital regulator agency, and the introduction of algorithmic transparency mechanisms as a new legal instrument. This study concludes that regulatory harmonization is an absolute prerequisite for creating a fair, innovative, and competitive digital ecosystem, while providing structured policy recommendations for the short, medium, and long term. Keywords: Digital Economy, Legal Harmonization, Business Competition, Data Protection, MSMEs, Marketplace

Page 38 of 40 | Total Record : 395

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue