Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DI KELURAHAN MALILINGI KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG Isna Islamiah Jamal; Muhammadiyah Amin; Ismail Hannanong
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60976

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian warisan bagi anak angkat di Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar’iah, yuridis, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait, di antaranya Kepala Seksi Bimas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, orang tua angkat, anak angkat, serta beberapa tokoh masyarakat dan kerabat yang berada di wilayah Kelurahan Malilingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktiknya, pembagian warisan di lingkungan masyarakat Kelurahan Malilingi masih didominasi oleh tradisi dan kebiasaan lokal, meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena ketiadaan hubungan nasab dengan pewaris, sehingga secara otomatis terhalang dari warisan berdasarkan ketentuan faraidh. 2) Namun demikian, Islam memberikan solusi melalui mekanisme wasiat, yang memperbolehkan seorang pewaris mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya kepada pihak yang bukan ahli waris, termasuk anak angkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasab anak angkat tidak berhak atas warisan, namun ia tetap dapat memperoleh bagian dari harta pewaris melalui wasiat wajibah, selama tidak melebihi batas yang telah ditentukan dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Kata Kunci: Hukum Islam, Warisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah Abstract This research aims to examine and analyze in depth the review of Islamic law on inheritance for adopted children in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. The main problems in this research are focused on 1) How do the people view adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? 2) How does Islamic law regulate adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. This research uses a qualitative method with sharia, juridical, and sociological approaches. Data collection techniques were carried out through direct interviews with various related parties, including the Head of the Bimas Section at the Bantaeng Regency Ministry of Religious Affairs Office, adoptive parents, adopted children, as well as several community leaders and relatives in the Malilingi Village area. The results of the research show that 1) in practice, the distribution of inheritance in the Malilingi Village community is still dominated by local traditions and customs, although some of the community have become aware of the importance of implementing Islamic law comprehensively. From the perspective of Islamic law, adopted children do not have inheritance rights due to the absence of a nasab (bloodline) relationship with the heir, thus automatically barring them from inheritance based on faraidh provisions. 2) However, Islam provides a solution through the mechanism of wasiat (bequest), which allows a testator to bequeath a maximum of one-third of their estate to non-heirs, including adopted children. This shows that although adopted children are not entitled to inheritance based on nasab, they can still receive a portion of the testator's estate through obligatory bequests, as long as it does not exceed the specified limit and is approved by other heirs. Keywords: Islamic Law, Estate, Adopted Child, Obligatory Bequest

Efektifitas Fatwa DSN MUI Tentang Islamic Securities Crowdfunding Pada Platform Shafiq M Wildan Fauzbika
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60993

Abstrak Revolusi teknologi digital telah mendorong perkembangan inovatif dalam sistem pembiayaan, salah satunya adalah Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), yang mengintegrasikan prinsip- prinsip syariah ke dalam skema urun dana berbasis efek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait ISCF pada platform Shafiq. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode studi pustaka, yang menyoroti keberlakuan fatwa sebagai norma tidak tertulis dalam praktik industri keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Shafiq secara administratif telah memenuhi ketentuan fatwa melalui penerapan akad musyarakah dan mudharabah, penyediaan prospektus, kehadiran DPS, serta kurasi proyek halal. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan berupa kurangnya kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, keterbatasan transparansi risiko, minimnya pengawasan berkelanjutan, lemahnya monitoring penggunaan dana, serta disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dengan demikian, efektivitas implementasi fatwa dapat dikategorikan cukup efektif pada aspek administratif, tetapi belum optimal pada aspek substantif, sehingga diperlukan penguatan akad, peningkatan keterbukaan informasi, optimalisasi peran DPS, dan harmonisasi regulasi agar ISCF sah secara hukum, valid secara syariah, serta sejalan dengan maqashid al-shariah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq Abstract The digital technology revolution has driven innovative developments in financing systems, one of which is Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), which integrates sharia principles into securities-based crowdfunding schemes. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding ISCF on the Shafiq platform. The study uses a juridical-sociological approach with a literature review method, which highlights the applicability of fatwas as unwritten norms in the practice of the Islamic finance industry. The results of the study show that Shafiq has administratively complied with the provisions of the fatwa through the application of musyarakah and mudharabah contracts, the provision of prospectuses, the presence of a DPS, and the curation of halal projects. However, substantively, there are still weaknesses in the form of a lack of clarity in the profit-sharing mechanism, limited risk transparency, minimal ongoing supervision, weak monitoring of fund use, and disharmony between the DSN-MUI fatwa and OJK regulations. Thus, the effectiveness of the fatwa's implementation can be categorized as quite effective in administrative aspects, but not yet optimal in substantive aspects. Therefore, it is necessary to strengthen contracts, increase information disclosure, optimize the role of the DPS, and harmonize regulations so that ISCF is legally valid, valid in terms of sharia, and in line with maqashid al-shariah in protecting assets and realizing the economic interests of the people. Keywords: DSN-MUI fatwas, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq

IMPLEMENTASI PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUK (OPOP) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PESANTREN BATA BATA, DESA PANAAN, KECAMATAN PALENGAAN, KABUPATEN PAMEKASAN Amir Hasbulloh; Ach Quraiysyi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61236

Abstrak Pesantren sebagai wadah berdirinya beberapa lembaga antara lain lembaga pendidikan, ekonomi, sosial, dan lembaga dakwah. Sejarah mencatat bahwa awal mula berdirinya pesantren berawal dari sejarah perdagangan yang kemudian berkembang dan merambah pada sektor pendidikan dan dakwah Islam, sedangkan ekonomi dan politik berawal dari tradisi serta tatanan masyarakat muslim Indonesia sehingga pesantren berperan penting dalam mewujudkan perubahan dan mengentaskan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi pada para santri. Pesantren dianggap memiliki kekuatan menjadi penggerak pada sektor industri halal untuk mendukung perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memaparkan data secara deskriptif, dengan pendekatan ini peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka-angka, dimana peneliti memaparkan yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian, selain itu metode penelitian ini lebih mempermudah peneliti agar lebih dekat dengan subjek dan peka terhadap apa yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OPOP telah diimplementasikan secara aktif melalui berbagai unit usaha produktif yang melibatkan seluruh elemen pesantren, termasuk pengasuh dan alumni. Pelaksanaan program mengadopsi pendekatan community-based development dan pendidikan kewirausahaan, menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Proses implementasi berlangsung secara sistematik, mencakup pelatihan santri, produksi, hingga pemasaran, serta didukung oleh kemitraan dengan instansi terkait. Program ini berhasil mendorong kemandirian pesantren dalam tiga aspek: ekonomi, pendidikan, dan sosial, yang mencerminkan prinsip socio-preneurship. Meskipun demikian, program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, strategi pemasaran, dan pelatihan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal dan sinergi eksternal untuk memastikan keberlanjutan program OPOP di lingkungan pesantren. Kata Kunci: Program (OPOP), Kemandirian Ekonomi Pesantren Abstract Pesantren serve as institutions that encompass educational, economic, social, and religious functions. Historically, pesantren originated from trade-based activities and later expanded into Islamic education and missionary work. The economic and political roles of pesantren emerged from traditions and the structure of Indonesian Muslim society. As such, pesantren play a crucial role in driving social change, alleviating poverty, and empowering the santri through economic initiatives. They are also recognized as potential drivers of the halal industry to support national economic development. This research uses a qualitative approach with descriptive data presentation. The descriptive method aims to present findings in the form of words and images rather than numerical data, allowing the researcher to explain what occurs in the field based on observed data. This method also facilitates closer engagement between the researcher and the research subject, enhancing sensitivity to the studied phenomena. The findings reveal that the OPOP program has been actively implemented through various productive business units involving all elements of the pesantren, including caretakers and alumni. The implementation adopts a community-based development model and entrepreneurial education, positioning the pesantren as a center for economic empowerment. The program operates systematically—starting from santri training, production, and marketing and is supported by partnerships with relevant institutions. The OPOP initiative has successfully fostered independence in three key areas: economic, educational, and social, aligning with the concept of socio-preneurship. However, the program still faces several challenges, including limited human resources, capital constraints, underdeveloped marketing strategies, and insufficient training. These findings highlight the need to strengthen internal capacity and enhance external collaboration to ensure the sustainability of the OPOP program within the pesantren environment. Keywords: OPOP Program, Economic Independence of Pesantren

POTRET BURAM KEPARTAIAN INDONESIA MENUJU PEMIKIRAN SISTEM KEPARTAIAN YANG IDEAL Firmansyah; Siti Fatimah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61284

Abstrak Sistem kepartaian di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam infrastruktur demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum mampu mencerminkan kualitas demokrasi substantif yang ideal. Dominasi elite politik, melemahnya institusionalisasi partai, serta kecenderungan politik transaksional menjadi gejala umum yang mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiadaan kaderisasi yang berkelanjutan, absennya platform ideologis yang jelas, serta minimnya partisipasi publik dalam proses internal partai menambah kompleksitas krisis kepartaian di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memotret berbagai distorsi sistem kepartaian pasca-reformasi sekaligus mengusulkan kerangka normatif tentang sistem kepartaian yang ideal. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis yuridis-politik, artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi menyeluruh terhadap sistem kepartaian menjadi keharusan. Model kepartaian ideal seharusnya berlandaskan pada integritas institusi, demokrasi internal yang kuat, pendanaan transparan, serta orientasi ideologis yang konsisten. Dengan demikian, partai politik dapat kembali pada fungsinya sebagai alat representasi politik rakyat, dan bukan sekadar kendaraan elektoral elite. Kata Kunci: Terdiri Sistem Kepartain, Ideologi Partai, Reformasi Politik. Abstract Political party system in Indonesia serves as a vital component of the democratic infrastructure. However, in practice, it has not yet embodied the qualities of a substantive and ideal democracy. The dominance of political elites, weakened party institutionalization, and the prevalence of transactional politics have collectively eroded public trust in political parties. The lack of sustainable cadre development, the absence of coherent ideological platforms, and minimal public involvement in internal party processes further complicate the ongoing party system crisis. This paper aims to examine these post-reform distortions while proposing a normative framework for an ideal party system. Using a qualitative approach through literature study and juridical-political analysis, the article concludes that comprehensive reform of Indonesia’s party system is essential. An ideal model should be grounded in institutional integrity, robust internal democracy, transparent funding mechanisms, and a consistent ideological orientation. In doing so, political parties can reclaim their function as true representatives of the people’s aspirations rather than mere electoral instruments for elites. Keywords: Party System, Party Ideologi, Political Reform.

PRAKTIK GADAI KEBUN DENGAN PENGELOLAAN OLEH PENGGADAI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TALANG BARU BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA Aryanti Dwi Rahmalia; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Muslim
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61379

Abstrak Praktik gadai kebun masih menjadi solusi utama masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, meskipun sering kali menyimpang dari prinsip akad rahn dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik gadai kebun dengan pengelolaan oleh penggadai (rahin) di Desa Talang Baru Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Utara, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan melalui wawancara dengan tiga rahin, dua murtahin, dan seorang tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahin tetap mengelola kebun, tetapi hasil panen dibagi dua dengan murtahin, sementara pokok utang tidak berkurang. Kondisi ini menyebabkan rahin menanggung seluruh biaya dan risiko, sedangkan murtahin memperoleh keuntungan tanpa beban. Analisis hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa praktik ini menyimpang dari prinsip rahn karena murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa akad tambahan yang sah, sehingga berpotensi mengandung riba dan bertentangan dengan maqashid syariah dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat, peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa, serta penerapan akad alternatif seperti musyarakah atau mudharabah agar transaksi gadai kebun lebih adil dan sesuai syariah. Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Kebun, Rahn Abstract Pawning gardens remains the main solution for rural communities in meeting urgent economic needs. However, this practice often deviates from the principles of rahn contracts in Islamic law. This study aims to describe the practice of mortgage gardens managed by the pawnbroker (rahin) in Talang Baru Bumi Nabung Village, North Lampung Regency. It also analyzes its compliance with sharia economic law. The research uses a qualitative field method through interviews with three rahin, two murtahin, and a community leader. It is supplemented by a literature study. The results show that the rahin continues to manage the garden, but the harvest is divided equally with the murtahin. The principal debt does not decrease. This condition causes the rahin to bear all costs and risks, while the murtahin gains profits without burden. The analysis of Islamic economic law emphasizes that this practice deviates from the principle of rahn. The murtahin benefits from the pawned goods without a valid additional contract. This potentially contains usury and contradicts the maqashid of sharia in the aspect of protecting wealth (hifz al-mal). The research recommends the need for education for the community. It also urges an active role for religious leaders and village governments and suggests implementing alternative contracts such as musyarakah or mudharabah to ensure fairer and sharia-compliant garden pawn transactions. Keywords: Pawn, Islamic Economic Law, Garden, Rahn

ANALISIS PENETAPAN HARGA MOTOR SISTEM TUKAR TAMBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Dirga Motor Kota Bengkulu) Rolin Galileo; Supardi Mursalin; Esti Alfiah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61469

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi tukar tambah di Dirga Motor diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pembeli di showroom Dirga motor Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga motor dengan sistem tukar tambah di Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti tujuan usaha, kondisi pasar, dan permintaan konsumen. Metode yang digunakan adalah cost-plus pricing, penyesuaian harga berdasarkan kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, dan asal motor. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melanggar ketentuan jual beli, bukan objek ribawi, dan memenuhi setiap transaksi muamalah dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, tidak mengandung unsur gharar, dan riba. Kata Kunci: Penetapan Harga, Sistem Tukar, Perspektif Ekonomi Islam Abstract This study aims to determine how the pricing system in trade-in transactions at Dirga Motor is implemented, as well as how it complies with Islamic economic principles. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. The informants who will be the subjects of this study are the owners, employees, and buyers at the Dirga Motor showroom in Bengkulu City. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study is carried out using qualitative descriptive methods by describing the overall results. The results of this study indicate that the mechanism for determining motorcycle prices using a trade-in system at the Dirga Motor Showroom in Bengkulu City is carried out by considering internal and external factors, such as business objectives, market conditions, and consumer demand. The methods used are cost-plus pricing, price adjustments based on vehicle condition, document completeness, and motorcycle origin. From an Islamic economic perspective, this practice is considered to be in accordance with sharia principles because it does not violate the provisions of buying and selling, is not a ribawi object, and fulfills every muamalah transaction based on the principles of honesty, justice, and does not contain elements of gharar and riba. Keywords: Pricing, Trade-in System, Islamic Economic Perspective

MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Shulhan Iqbal Nasution
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542

Abstrak Mens rea yakni kondisi batin seorang pelaku, merupakan elemen esensial dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, mens rea diposisikan sebagai prasyarat utama untuk membuktikan adanya kesalahan (schuld) yang melekat pada suatu tindak pidana. Tulisan ini membahas peran penting mens rea dalam hukum pidana nasional, keterkaitannya dengan asas geen straf zonder schuld, serta problematika penerapannya dalam tindak pidana formil maupun yang diatur melalui undang-undang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekana perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana modern mengakui prinsip strict liability dan vicarious liability, keberadaan mens rea tetap diperlukan sebagai pilar utama dalam menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kata Kunci: Mens Rea, Pertanggungjawaban Pidana, Peradilan Pidana Abstract Mens rea, or the mental state of a perpetrator, is an essential element in criminal law that serves to determine whether a person can be held criminally responsible. In the context of the Indonesian criminal justice system, mens rea is positioned as a key prerequisite for proving guilt (schuld) attached to a criminal act. This paper discusses the important role of mens rea in national criminal law, its relationship with the principle of geen straf zonder schuld, and the problems of its application in formal criminal acts and those regulated by special laws. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of the study show that modern criminal law recognises the principles of strict liability and vicarious liability, but mens rea remains necessary as a key pillar in balancing legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights. Keywords: Mens Rea, Criminal Liability, Criminal Justice

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI Dila Marsha Putri; Rafiqi; Aditya Pratama
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61589

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deksripstif. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling diperoleh sebanyak 100 orang responden. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas memiliki pengaruh seginifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Hasil pengujian data menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 35,5% yang dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas terhadap kepercayaan muzakki. Kata Kunci: Akuntabilitas, Kepercayaan, Religiusitas, Transparansi. Abstract This research aims to identify and measure the influence of accountability, transparency, and religiosity on muzakki trust in paying zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi Province. This study employed a quantitative descriptive method. Proportional random sampling was used as the sampling technique, yielding 100 respondents. Data collection methods included questionnaires and interviews. The data analysis method utilized in this research was multiple linear regression. The findings indicate that accountability, transparency, and religiosity collectively (simultaneously) have a significant influence on muzakki trust in paying zakat at BAZNAS Jambi Province. The data analysis results show that accountability, transparency, and religiosity account for 35.5% of the influence on muzakki trust. Keywords: Accountability, Transparency, Trust, Religiosity.

PENGARUH CELEBRITY ENDORSER, BRAND TRUST DAN LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK PADA MASYARAKAT MUSLIM GENERASI Z KOTA JAMBI Serli Asmara; Rafiqi; Aditya Pratama
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61695

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik pada masyarakat Muslim Generasi Z Kota Jambi, baik secara parsial maupun simultan. Latarbelakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan kosmetik di kalangan generasi Z, serta peran penting celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal dalam memengaruhi keputusan pembelian kosmetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Sampel terdiri dari 120 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik. Kata Kunci: Brand trust, Celebrity Endorser, Generasi Z, Keputusan Pembelian, Kosmetik, Labelisasi Halal, Abstract This study aims to analyze the influence of celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling on the purchase decisions of cosmetics among Muslim Generation Z in Jambi City, both partially and simultaneously. The background of this research is based on the increasing use of cosmetics among Generation Z, as well as the important roles played by celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling in influencing purchasing decisions. This research uses a quantitative method with a survey approach through questionnaires. The sample consists of 120 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression. The results of the study show that partially, celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling have a positive and significant effect on purchase decisions. Simultaneously, all three variables also have a positive and significant effect on cosmetic purchase decisions. Keywords: Brand Trust, Celebrity Endorser, Cosmetics, Generatin Z, Halal Labeling, Purchase Decision.

SRATEGI PEMASARAN, KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUKSI DAN HARGA TERHADAP PENJUALAN AIR MINERAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Saiful Muchlis; Rizal Ancu; Asriani; Anna Sutrisna Sukirman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61777

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga, terhadap penualan air mineral PT. Argus Rezky Pratama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mitra PT. Argus Rezky Pratama dengan jumlah Sampel 35 Mitra PT. Argus Rezky Pratama yang menjadi responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Data penelitian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan Software SPSS 25. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Strategi Pemasaran (X1), Kualitas Pelayanan (X2), kualitas produk (X3) dan Harga (X4). Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penjualan(Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap penjualan. Variabel strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga juga memiliki pengaruh secara parsial terhadap penjualan. Kontribusi variabel bebas (strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga) terhadap variabel terikat (penjualan) adalah sebesar 97,4%. Variabel bebas yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat adalah kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga. Kata kunci : Strategi Pemasaran, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produksi, Harga dan Maqashid Syariah Abstract This research aims to determine the influence of marketing strategy, service quality, product quality and price on the sale of PT mineral water. Argus Rezky Pratama, Bulukumpa District, Bulukumba Regency. The population used in this research was Mitra PT. Argus Rezky Pratama with a sample size of 35 PT Partners. Argus Rezky Pratama was the respondent. The method used in this research is multiple linear regression analysis. Research data was processed using Microsoft Excel and SPSS 25 software. The independent variables in this research were Marketing Strategy (X1), Service Quality (X2), product quality (X3) and Price (X4). The dependent variable in this research is Sales (Y). The results of this research show that the variables marketing strategy, service quality, product quality and price simultaneously influence sales. Marketing strategy variables, service quality, product quality and price also have a partial influence on sales. The contribution of the independent variables (marketing strategy, service quality, product quality and price) to the dependent variable (sales) is 97.4%. The independent variables that have the most dominant influence on the dependent variable are service quality, product quality and price. Keywords: Marketing Strategy, Service Quality, Production Quality, Price and Maqashid Syariah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA