Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PEMBERIAN BONUS KINERJA PADA AKAD MURAKKABAH DI BARBERSHOP MA’HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Miqdad Panji Asshobirin; Ali Aminulloh; Ahmad Asrof Fitri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61817

Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam Islam diatur melalui konsep mu’amalah, termasuk Ijarah (akad jasa berbasis upah) dan Ju’alah (pemberian imbalan atau bonus atas pencapaian tertentu). Islam menekankan prinsip keadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait upah dan bonus, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh bentuk kompensasi diberikan secara proporsional sesuai kontribusi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme distribusi bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun, menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pemberian bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun dilaksanakan melalui akad Ijarah dan Ju’alah, yang membentuk akad murakkabah. Bonus diberikan berdasarkan kinerja individu pekerja setelah menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kedua, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kerja sama, serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Ketiga, sistem bonus kinerja tersebut terbukti efektif dalam memotivasi pekerja, meningkatkan loyalitas, serta memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Kata Kunci: Bonus Kinerja, Akad Murakkabah, Barbershop Ma’had Al-Zaytun, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract Human beings, as social creatures, always require interaction to fulfill their life needs, which in Islam is regulated through the concept of mu’amalah, including Ijarah (wage-based service contract) and Ju’alah (bonus or reward upon achievement). Islam emphasizes the principle of justice in labor relations, particularly regarding wages and bonuses, so that no party is disadvantaged and all compensation is proportionate to workers’ contributions. This research aims to examine the mechanism of performance bonus distribution at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun, analyze its compliance with Sharia Economic Law, and explore its impact on employee performance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that, first, the performance bonus mechanism at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun is implemented through Ijarah and Ju’alah contracts, which form a murakkabah contract. Bonuses are granted based on individual workers’ performance after completing predetermined tasks. Second, from the perspective of Sharia Economic Law, this practice complies with the principles of justice, mutual consent, and cooperation, and is free from gharar (uncertainty) and maysir (gambling). Third, the performance bonus system effectively motivates workers, enhances loyalty, and positively impacts productivity. Keywords: Performance Bonus, Murakkabah Contract, Ma’had Al-Zaytun Barbershop, Sharia Economic Law.

TRANSFORMASI AKAD SYARIAH MENUJU SMART CONTRACT: Analisis Fiqh Muamalah Di Era Ekonomi Digital Nur Fitri Hariani; Amirullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61941

Abstrak Penelitian ini membahas implementasi fiqh muamalah terhadap smart contract dalam konteks ekonomi syariah digital. Dengan perkembangan teknologi blockchain dan digitalisasi transaksi keuangan, smart contract muncul sebagai inovasi yang menawarkan efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam teknologi modern tetap menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar smart contract, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, serta menilai potensi dan hambatan penerapannya dalam ekonomi syariah digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam. Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Smart contract, Ekonomi Syariah Digital Abstact This study examines the implementation of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) on smart contracts in the context of the digital Islamic economy. With the development of blockchain technology and the digitalization of financial transactions, smart contracts have emerged as an innovation offering efficiency and transparency. However, challenges in applying Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) principles to modern technology remain a concern. This study aims to analyze the basic concept of smart contracts, assess their compliance with Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) principles, and assess the potential and obstacles to their implementation in the digital Islamic economy. The research findings are expected to provide theoretical and practical contributions to the development of Islamic economic law. Keywords: Fiqh Muamalah, Smart contract, Digital Sharia Economy

Tinjauan Hukum Syariah terhadap Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid al-Syari‘ah: Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid al-Syari‘ah Amirullah; Nur Fitri Hariani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61956

Abstrak Penelitian ini mengkaji transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum syariah dengan pendekatan Maqashid al-Syari’ah. Latar belakang kajian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan aset digital di era ekonomi modern yang menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan kemaslahatannya menurut syariah. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam menilai cryptocurrency dalam konteks tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 140 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan mubah bersyarat apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba. Kesimpulannya, Maqashid al-Syari’ah memberikan kerangka rasional dan fleksibel dalam menilai inovasi keuangan digital modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan edukasi literasi syariah dalam transaksi aset digital agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Syariah, Maqashid al-Syari’ah, Ekonomi Digital, Fatwa DSN-MUI. Abstract This study examines cryptocurrency transactions from the perspective of Islamic law through the lens of Maqashid al-Syari’ah. The research stems from the growing use of digital assets in the modern economy, which raises legal and ethical questions regarding their permissibility and alignment with Islamic principles. The main problem addressed in this study is how Islamic jurisprudence evaluates cryptocurrency in relation to the objectives of Shariah. A qualitative method with a normative-juridical approach is employed, analyzing classical and contemporary literature as well as the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 140 of 2021. The findings indicate that cryptocurrency may be considered mubah (permissible) under certain conditions, provided it upholds justice, transparency, and avoids elements of gharar, maisir, and riba. The study concludes that Maqashid al-Syari’ah provides a rational and adaptive framework for evaluating modern financial innovations. It recommends strengthening regulatory frameworks and enhancing Sharia literacy in digital asset transactions to ensure conformity with the principles of justice and public welfare in Islamic law. Keywords: Cryptocurrency, Islamic Law, Maqashid al-Syari’ah, Digital Economy, DSN-MUI Fatwa.

VIDEO MAKEOVER TIKTOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DIGITAL Arnelia Putri Pratiwi; Vidiati, Cory
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62003

Abstrak Perkembangan media sosial telah membuka peluang baru bagi usaha mikro dalam membangun branding. TikTok, dengan format video singkat, memunculkan tren makeover yang menampilkan transformasi visual produk, kemasan, maupun tampilan usaha. Fenomena ini menarik karena usaha mikro sering menghadapi keterbatasan modal dan strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran video makeover TikTok dalam memperkuat branding usaha mikro dan implikasinya terhadap minat beli konsumen digital. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah literatur 2020–2025, dianalisis melalui content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa video makeover berfungsi sebagai strategi rebranding hemat biaya yang mampu meningkatkan citra profesional, membangun kepercayaan melalui social proof, serta memperkuat keterikatan emosional konsumen, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Penelitian ini berimplikasi praktis bagi UMKM dalam merancang strategi pemasaran digital yang lebih efektif, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada literatur branding digital melalui perspektif komunikasi visual dan perilaku konsumen.Kata kunci: video makeover, TikTok, usaha mikro, branding digital, minat beli AbstractThe rapid growth of social media has created new opportunities for micro-businesses in building their branding. TikTok, with its short-video format, has introduced the makeover trend that showcases visual transformations of products, packaging, and business appearances. This phenomenon is significant since micro-businesses often face limitations in capital and marketing strategies. This study aims to analyze the role of TikTok makeover videos in strengthening micro-business branding and their implications for digital consumer purchase intention. The research applies a library research method by reviewing literature published between 2020 and 2025, analyzed through content analysis. The findings reveal that makeover videos serve as an efficient rebranding strategy that enhances professional image, builds consumer trust through social proof, and reinforces emotional engagement, particularly among millennials and Gen Z. Practically, this study provides insights for micro-businesses to design more effective digital marketing strategies, while theoretically contributing to digital branding literature by highlighting the integration of visual communication and consumer behavior perspectives. Keywords: makeover video, TikTok, micro-business, digital branding, purchase intention.

PERAN MODIN DALAM PROSES PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP Lukmanul Hakim
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62136

Abstrak Peran modin masih sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Pragaan dalam mengurusi administrasi perkawinan, meskipun secara formal fungsinya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapus berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015. Meskipun demikian, dalam praktiknya masyarakat Pragaan tetap memanfaatkan jasa modin dalam mengurus pencatatan perkawinan. Kepercayaan masyarakat terhadap modin tidak lepas dari kedekatan kultural dan spiritual yang telah terjadi secara turun-menurun. Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep; dan (2) Bagaimana peran modin dalam mengurusi administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh melalui Masyarakat, Modin, dan pihak KUA. Adapun Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data (penyajian data), Penarikan Kesimpulan, dan Metode Penelitian dalam Hukum Islam. Sedangkan teknik pengecekan datanya menggunakan perpanjangan Pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran modin dalam membantu melayani pernikahan di masyarakat meliputi sejumlah tugas penting, seperti mempersiapkan dokumen dan berkas penting untuk kebutuhan administrasi pernikahan; menjadi perantara antara masyarakat dengan KUA setempat. Secara yuridis, KUA Kecamatan Pragaan tidak lagi menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 karena peran modin secara formal telah dihapus. Namun, melihat besarnya kontribusi modin yang sudah melekat secara sosial dan fungsional, maka layak dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali sebagai P3N atau P4. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan mutlak bagi modin menerima biaya jasa, selama biaya tersebut wajar, dan tidak membebani. Biaya jasa ini harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keikhlasan, sehingga praktiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Kata Kunci: Modin, Administrasi Perkawinan, Biaya Jasa, Hukum Islam, KUA Abstract The role of the modin remains highly essential among the people of Pragaan in managing marriage administration, even though its formal function as an Assistant Marriage Registrar Officer (P3N) has been abolished based on the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ. II/1 of 2015. Nevertheless, in practice, the people of Pragaan continue to rely on the modin for marriage registration services. This enduring trust stems from deep-rooted cultural and spiritual ties that have been passed down through generations.This study focuses on: (1) How the marriage registration process is carried out at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pragaan Subdistrict, Sumenep Regency; and (2) What role the modin plays in managing marriage administration at the KUA in Pragaan from the perspective of Islamic law. This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Sources of data included community members, modin, and KUA officials. The data analysis techniques used included data reduction, data display, conclusion drawing, and methods of Islamic legal research. Data validity was ensured through extended observation, persistent observation, and triangulation.The results of the study show that the modin plays a significant role in assisting the community with various marriage-related tasks, such as preparing necessary documents for marriage administration and serving as a liaison between the community and the local KUA. Juridically, the KUA in Pragaan Subdistrict no longer implements the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. 977 of 2018, as the modin is no longer formally recognized. However, considering the substantial social and functional contributions of the modin, it is deemed appropriate to reconsider their appointment as P3N or P4. From the perspective of Islamic law, there is no absolute prohibition against the modin receiving service fees, as long as such fees are reasonable and not burdensome. These fees must be based on the principles of justice, transparency, and sincerity, and therefore do not conflict with the core values of Islamic law. Keywords: Modin, Marriage Administration, Service Fees, Islamic Law, KUA

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN HIFDZUL BI’AH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN USAHA KULINER DI TEPI SUNGAI SERAYU BANYUMAS Sindi Milawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.62402

Abstrak Usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas berkembang pesat seiring meningkatnya potensi wisata, namun menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan limbah yang buruk. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya hifdzul bi’ah (pelestarian lingkungan), dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip etika bisnis Islam dan hifdzul bi’ah (pelestarian lingkungan) dalam aktivitas usaha kuliner di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan yang bersifat hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan teknik purposive sampling serta teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dan hifdzul bi’ah oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas belum optimal. Meskipun ada upaya menjaga kebersihan dan efisiensi energi, praktik seperti pembuangan limbah ke sungai dan penggunaan plastik sekali pakai masih terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran akan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab secara ekologis, hormat dan kasih sayang kepada alam, kesederhanaan, serta keadilan terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Hifdzul Bi’ah, Usaha Kuliner, Sungai Serayu. Abstract Culinary businesses on the banks of the Serayu River of Banyumas are growing rapidly along with the increasing tourism potential, but it causes environmental problems such as pollution and poor waste management. This study analyzes the extent to which business actors apply the principles of Islamic business ethics, especially hifdzul bi'ah (environmental conservation), in preserving the surrounding nature. This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics principles and hifdzul bi'ah (environmental conservation) in culinary business activities on the banks of the Serayu River, Banyumas Regency. This research uses a qualitative approach with empirical law (sociological) field methods and uses purposive sampling techniques and data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of Islamic business ethics and hifdzul bi'ah by culinary business actors on the banks of the Serayu River of Banyumas has not been optimal. Despite efforts to maintain cleanliness and energy efficiency, practices such as dumping waste into rivers and using single-use plastics still occur. This shows a weak awareness of the principles of theology, balance, free will, ecological responsibility, respect and affection for nature, moderation, and justice for the environment from an Islamic perspective. Keywords: Islamic Business Ethics, Hifdzul Bi’ah, Culinary Business, Serayu River.

PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE MAXIM BIKE MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Maxim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi) Fikri Habibillah; Ridhwan; Muhammad Roihan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.59176

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of Mouth (EWOM) dan Harga terhadap Keputusan Layanan Jasa Transportasi Online Maxim Bike Oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5 dengan 100 responden yaitu Mahasiswa yang menggunakan Maxim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi aktif di semester genap 2025. Model penelitian dijabarkan dalam persamaan analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program spss 26. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Electronic Word Of Mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Penggunaan layanan jasa transportasi online Maxim Bike pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Penggunaan. Electronic Word of Mouth dan Harga berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan. Electronic Word of Mouth (EWOM) merupakan strategi pemasaran yang efektif. Ulasan atau komentar dan rekomendasi dari pengguna melalui media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi pengguna terhadap Maxim. Hasil uji koefisien diterminasi (R2) sebesar 0,435 yang menunjukkan bahwa pangaruh variabel independen Electronic Word of Mouth (EWOM) dan Harga terhadap variabel dependen Electronic Word Of Mouth adalah sebesar 43,5% sedangkan sisanya 56,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian yang diteliti. Kata Kunci: Electronic Word of Mouth (EWOM), Harga, Keputusan Penggunaan, Etika Bisnis Islam. Abstract This study aims to analyze the influence of Electronic Word of Mouth (EWOM) and Price on the Decision to Use Maxim Bike Online Transportation Services by Students of the Faculty of Economics and Business, University of Jambi. This research approach uses a quantitative method using primary and secondary data. The primary data collection method in this study is a questionnaire using a Likert scale of 1-5 with 100 respondents, namely students who use Maxim, Faculty of Economics and Business, University of Jambi actively in the even semester of 2024/2025. The research model is described in a multiple linear regression analysis equation. Data processing uses the SPSS 26 program. The results of the research that has been carried out indicate that Electronic Word of Mouth has a positive and significant effect on the Decision to Use Maxim Bike online transportation services for students of the Faculty of Economics and Business, University of Jambi. Price has a positive and significant effect on the Decision to Use. Electronic Word of Mouth and Price have a simultaneous effect on the Decision. Electronic Word of Mouth (EWOM) is an effective marketing strategy. Reviews or comments and recommendations from users through social media play a major role in shaping user perceptions of Maxim. The result of the coefficient of determination test (R2) is 0.435 which shows that the influence of the independent variables Electronic Word of Mouth (EWOM) and Price is 43.5% while the remaining 56.5% is influenced by other factors outside the research studied. Keywords: Electronic Word of Mouth (EWOM), Price, Usage Decision, Islamic Business Ethics.

PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAYLATER, SOSIAL MEDIA DAN GAYA HIDUP HEDONIS TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (ISRAF) MAHASISWA MUSLIM SURABAYA Novia Jumatur; Rachma Indrarini
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60385

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Istilah israf digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan Islam terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan dan melampaui batas kewajaran menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 mahasiswa Muslim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki relevansi penting dalam perspektif etika Islam, khususnya terkait larangan israf dalam Al-Qur’an. Kata Kunci: Gaya Hidup Hedonis, Israf, Perilaku Konsumtif, ShopeePaylater, Sosial Media. Abstract The purpose of this study is to analyze the influence of ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. The term israf is used in this research as an Islamic perspective on excessive consumption that goes beyond reasonable limits according to sharia. This study employs a quantitative method with primary data collected through questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 120 Muslim student respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests. The results show that ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle have a significant influence on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. These findings indicate that students' consumptive behavior is not only influenced by economic and social factors but also has important relevance from the perspective of Islamic ethics, particularly regarding the prohibition of israf in the Qur'an. Keywords: Consumptive Behavior, Hedonistic Lifestyle, Israf, ShopeePaylater, Social Media.

TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN OMBUDSMAN RI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR Annisa Ayu Pratiwi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61143

Abstrak Penyelenggara pelayanan publik pada masa ini menjadi titik sentral untuk mengukur tata tertib hukum administrasi dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Pelayanan public di bidang Kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan public agar bebas dari praktik maladministrasi, termasuk di sector Kesehatan.penelitian ini betujuan untuk menganilisis kewenangan Ombudsmandalam mengawasi pelayanan public di bidang Kesehatan di Kota Makassar.metode penelitian yang digunakan adalh penelitian hukum normtatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi Ombudsman. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ombudsman diatur secara jelas dalm UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Dalam konteks Kota Makassar, pelaksanaan kewenangan tersebut menhadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran Ombudsman, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari Sebagian penyelenggara layanan Kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi peran Ombudsman, penigkatan kapsitan sumber daya manusia, serta optimalisasi kerja sama dengan instansi Kesehatan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Kewenangan Ombudsman; Pelayanan Publik. Abstract Public service providers are currently the central point for measuring administrative law enforcement in realizing the state's goal of advancing public welfare. Public services in the health sector are one of the basic rights of citizens guaranteed by the constitution and regulated in various laws and regulations. The Indonesian Ombudsman has the authority to oversee the implementation of public services to ensure they are free from maladministration practices, including in the health sector. This study aims to analyze the Ombudsman's authority in overseeing public services in the health sector in Makassar City. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and official Ombudsman documents. The results show that the Ombudsman's authority is clearly regulated in Law No. 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman. In the context of Makassar City, the implementation of this authority faces challenges such as low public understanding of the Ombudsman's role, limited resources, and resistance from some health service providers. This study recommends strengthening the public awareness of the Ombudsman's role, increasing human resource capacity, and optimizing collaboration with health institutions to ensure the fulfillment of the public's right to quality health services. Keywords: Legal Review; Ombudsman Authority; Public Services

ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Melantik Rompegading; Dian Eka Kusuma Wardani; Gazali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61274

Abstrak Tindakan pemerintah yang melawan hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan masyarakat. Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup substansi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan melakukan analisis terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang diuraikan a). Penerapan tertulis; b). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; c). Berisi Tindakan Hukum TUN; d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Bersifat konkrit, individual dan final; f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Implementasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di atur dan dijelaskan secara lugas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Juncto Pasal 87 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, maka terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) telah dialihkan menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Onrechtmatige Overheidsdaad, Sengketa TUN, AUPB Abstract Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad) refer to the exercise of state power against society that results in legal consequences and causes harm to the public. Society must not be arbitrarily treated as mere objects. Any decisions and/or actions taken toward the public must comply with statutory regulations and the general principles of good governance. This article aims to analyze the substantive scope of unlawful acts by the government and to examine such acts within the context of administrative disputes. The research findings indicate that the object of administrative disputes is governed under Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the Administrative Court, particularly regarding decisions as stipulated in Article 1 point 9, which outlines: a) A written determination; b) Issued by an Adminidtrative Body or Official; c) Contains an Administrative Legal Act; d) Based on prevailing statutory regulation; e) Is concrete, individual, and final in nature; f) Creates legal consequences foa a person or civil legal entity. The implementation of unlawful acts by the government in administrative disputes is clearly regulated and explained in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2019 concerning Guidelines for the Resolution of Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad). This regulation was issued to fill a legal void. Prior to the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the adjudication of unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) fell under the jurisdiction of the District Court. However, following the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and pursuant to Article 1 point 8 in conjunction with Article 87 letter a of Supreme Court Regulation No. 2 of 2019, the authority to adjudicate unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) has been transferred to the Administrative Court. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Administrative Disputes, General Principles of Good Governance (AUPB)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA