Jurnal Yustitia
JURNAL YUSTITIA adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. YUSTISIA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian hukum dengan ruang lingkup di bidang, antara lain: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia. YUSTITIA memfokuskan publikasi terhadap artikel penelitian hukum baik dengan pendekatan normatif maupun empiris dengan penekanan topik utama penelitian tentang (namun tidak terbatas pada): 1. Penegakan, Implementasi/penerapan, dan efektivitas hukum; 2. Sengketa-sengketa Hukum; 3. Perlindungan Hukum; Dan topik hukum lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu hukum maupun dalam prakteknya.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2018): Yustitia"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (host country), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[adrie S.Sos, SH.MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki nilai positif yang telah memonitor pelaksanaan kebijakan ASN serta menegakkan pemberlakuan sistem yang baik yang digunakan untuk menyeleksi pejabat tinggi ASN. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurut dasar hukum kepegawaian tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui perkembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang. Metodologi penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan makalah ini menggunakan studi kepustakaan dan metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam karya ilmiah ini antara lain (1) Kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurut dasar hukum kepegawaian tentang Aparatur Sipil Negara dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (2) Perkembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2017 yang ditetapkan dalam Renstra KASN Tahun 2015-2019, KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, telah melaksanakan pengawasan secara nasional terhadap implementasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Yus Andayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prison sentences are still the main choice for judges to impose criminal penalties for children in conflict with the law. This is because criminal prison sanctions are still regulated as sanctions in the juvenile justice system. The term imprisonment refers to the place where it is carried out and the type of criminal sanction. In normative provisions, Article 10 of the Criminal Code regulates the types of criminal sanctions, one of which is imprisonment. Prison sanctions are also used in the juvenile justice system as stipulated in Article 71 of Law Num- ber 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Criminal restrictions on freedom are enforced in the event that a child commits a serious criminal of- fense or a criminal act accompanied by violence that must not exceed ½ of the maximum imprisonment that is threatened against adults.]]>
<![CDATA[REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kadek Ary Purnama Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corporate social responsibility (CSR) is one part of implementing business ethics in running a company. CSR is a form of corporate responsibility towards the surrounding environment and to all stakeholders, including employees, consumers, shareholders and the environment itself in the operational aspects of the company. In this study, the regulation of CSR on the environment in Indonesian law will discuss the legal obligations of CSR for the environmentand CSR arrangements in the future legislation. The obligation to implement CSR on the environment is regulated in a number of laws and regulations in Indonesia, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. Regulations regarding CSR are only a small part of the normative formula in legislation, consequently the implementation of CSR can be ignored by the company. In future arrangements, provisions regarding CSR need to be made in one law.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI ]]>
<![CDATA[Cok Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan kegiatan wisata berisiko tinggi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas kini semakin berkembang. Wisatawan datang berbagai daerah untuk menguji adrenalin pada kegiatan berwisata mereka. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko atas keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah mengatur hak, kewajiban dan sanksi apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan. Dalam penelitian ini akan dibahas dua hal yakni wisatawan sebagai konsumen dan tanggung jawab pengusaha pariwisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam memenuhi hak wisatawan akan keamanan dan keselamatan pada objek wisata berisiko tinggi, maka pengusaha pariwisata wajib menyediakan infrastruktur untuk menjamin keamanan dan keselematan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK.556/DJA/1986 ]]>
<![CDATA[I Dewa Made Rasta]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanah tidak saja diperlukan oleh semua makhluk hidup, tapi juga oleh badan- badan hukum termasuk badan hukum keagamaan dalam hal ini adalah Pura. Walaupun UUPA dengan PP No. 38 tahun 1963 telah menentukan badan-badan hukum yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, namun untuk Pura di Bali karena belum ditunjuk sebagai badan hukum keagamaan yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, maka status kepemilikan tanahnya masih pemilikan menurut hukum adat. Kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.556/DJA/1986 tentang penunjukkan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka sejak itu status tanah laba Pura di Bali adalah berstatus hak milik Pura (hak milik menurut UUPA dan tidak lagi hak milik menurut hukum adat). Dengan demikian, maka tanah-tanah Laba Pura tersebut wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataan masih banyak tanah-tanah Laba Pura di Bali yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan guna memperoleh Sertipikat sebagai tanda bukti hak milik atas tanah dan untuk menjamin adanya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.89
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (host country), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[adrie S.Sos, SH.MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.91
<![CDATA[Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki nilai positif yang telah memonitor pelaksanaan kebijakan ASN serta menegakkan pemberlakuan sistem yang baik yang digunakan untuk menyeleksi pejabat tinggi ASN. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurut dasar hukum kepegawaian tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui perkembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang. Metodologi penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan makalah ini menggunakan studi kepustakaan dan metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam karya ilmiah ini antara lain (1) Kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurut dasar hukum kepegawaian tentang Aparatur Sipil Negara dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (2) Perkembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2017 yang ditetapkan dalam Renstra KASN Tahun 2015-2019, KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, telah melaksanakan pengawasan secara nasional terhadap implementasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Yus Andayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.161
<![CDATA[Prison sentences are still the main choice for judges to impose criminal penalties for children in conflict with the law. This is because criminal prison sanctions are still regulated as sanctions in the juvenile justice system. The term imprisonment refers to the place where it is carried out and the type of criminal sanction. In normative provisions, Article 10 of the Criminal Code regulates the types of criminal sanctions, one of which is imprisonment. Prison sanctions are also used in the juvenile justice system as stipulated in Article 71 of Law Num- ber 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Criminal restrictions on freedom are enforced in the event that a child commits a serious criminal of- fense or a criminal act accompanied by violence that must not exceed ½ of the maximum imprisonment that is threatened against adults.]]>
<![CDATA[REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kadek Ary Purnama Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.165
<![CDATA[Corporate social responsibility (CSR) is one part of implementing business ethics in running a company. CSR is a form of corporate responsibility towards the surrounding environment and to all stakeholders, including employees, consumers, shareholders and the environment itself in the operational aspects of the company. In this study, the regulation of CSR on the environment in Indonesian law will discuss the legal obligations of CSR for the environmentand CSR arrangements in the future legislation. The obligation to implement CSR on the environment is regulated in a number of laws and regulations in Indonesia, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. Regulations regarding CSR are only a small part of the normative formula in legislation, consequently the implementation of CSR can be ignored by the company. In future arrangements, provisions regarding CSR need to be made in one law.]]>
